Jakarta -

Karya anak Indonesia kembali meraih prestasi kelas dunia. Melalui karya robot pemetik buah otomatis, mahasiswa Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS) sukses bawa pulang Medallion for Excellence di ajang WorldSkills Competitions (WSC), Lyon, Prancis pada September lalu.

Robot pemetik buah otomatis ciptaan Ahmad Yogi Fernanda mahasiswa D4 Mekatronika dan rekannya Deny mahasiswa Teknik Komputer diberi nama Badak V7. Selama WSC, Badak V7 memperlihatkan kemampuannya dalam memetik buah apel langsung dari pohonnya.

Yogi menjelaskan kehadiran Badak V7 tidak lepas dari peran krusial Autonomous Mobile Robot (AMR). Mengambil tema pertanian, robot yang dirancangnya mampu mendeteksi objek berbagai ukuran dan bentuk.

"Kami merancang robot yang mampu mendeteksi dan mengambil objek berukuran minimal 40 mm x 40 mm x 60 mm hingga maksimal 60 mm x 60 mm x 80 mm," katanya dikutip dari rilis yang diterima detikEdu, Kamis (7/11/2024).

Mampu Membantu Petani dari Tanam Benih-Panen

Secara bentuk, Badak V7 memiliki kerangka fleksibel yang memungkinkan robot bergerak di berbagai medan hingga menangani objek beragam bentuk. Desain yang diciptakan juga sangat fungsional, sehingga berguna dalam membantu petani dari proses penanaman benih hingga panen.

"Robot kami bisa mengangkut keranjang hasil panen dan bahkan menanam benih. Komponen penting seperti base frame, lifter, arm, dan gripper telah kami sempurnakan dalam beberapa versi," tambah Yogi.

Untuk keseimbangan dan ketepatan navigasi, Badak V7 dilengkapi dengan berbagai sensor. Seperti dua sensor inframerah, dua sensor ultrasonik, kamera 3D kedalaman, dan giroskop.

Sensor inframerah dan ultrasonik berperan penting dalam menjaga stabilitas robot. Sedangkan jalur pergerakannya diatur melalui algoritma Dijkstra.

Keterampilan AMR Dibutuhkan Masa Depan

Keberhasilan mahasiswa PENS ini mendapat sambutan baik dari Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Tatang Muttaqin. Menurutnya prestasi ini membuktikan bila AMR menjadi salah satu keterampilan yang sangat penting untuk industri masa depan.

Selaras dengan Tatang, Dosen Pembimbing Kompetisi AMR di PENS, Adytia Darmawan juga mengakui keterampilan AMR memiliki prospek yang sangat besar. Sayangnya, sumber daya manusia (SDM) di bidang ini masih sangat terbatas.

"Seiring perkembangan teknologi, keterampilan AMR akan sangat dibutuhkan," tutur Adytia.

Untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa di bidang AMR, PENS telah mengembangkan kurikulum yang mendukung inovasi mahasiswa. Salah satunya adalah penerapan Lab Based Learning (LBL), yang menekankan riset di laboratorium.

"Di lab, mahasiswa dibiasakan melakukan eksperimen dan berpikir kritis untuk mencari solusi. Ini membantu mereka mengasah keterampilan teknis secara langsung," jelas Adytia.

Sebagai sosok yang sudah berkecimpung di bidang AMR, Yogi berharap keterampilan ini semakin diperkuat di Indonesia. Sehingga Indonesia semakin bisa melebarkan sayapnya di dunia global dengan SDM yang ahli di bidang AMR.

"Saya berharap ini bisa meningkatkan kompetensi saya dan juga mengantarkan Indonesia untuk bersaing di dunia global dengan SDM yang ahli di bidang AMR," tutup Yogi.

(det/pal)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Riset, Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Satryo Soemantri Brodjonegoro, mengaku akan mengupayakan peningkatan kesejahteraan dosen.

"Tadi juga ada permohonan untuk kenaikan gaji dosen atau tunjangan kinerja yang dirapel, kami sedang pelajari," kata Satryo dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR RI, Rabu (6/11/2024).

Ia mengingatkan, jika gaji dosen ASN naik namun dosen swasta tidak, maka hal itu juga akan menimbulkan suatu permasalahan baru.

"Oleh karena itu, nanti dengan bantuan dari Komisi X, memperjuangkan mengenai anggaran yang dibutuhkan untuk menaikkan gaji dosen baik ASN maupun swasta," sebut Satryo.

"Kami paham juga mekanisme di Kementerian Keuangan bahwa membayar atau mendanai program-program yang swasta itu tidak begitu mudah, tapi bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya," sambungnya.

Dalam rapat yang sama, sejumlah pimpinan Komisi X DPR RI sempat kompak mendesak pemerintah agar mencari solusi dari kesejahteraan dosen yang jauh dari ideal.

Wakil Ketua Komisi X, My Esti Wijayanti, mengaku sangat prihatin usai mendengar cerita terkait kesejahteraan dosen yang disampaikan Serikat Pekerja Kampus (SPK) dalam rapat dengar pendapat kemarin.

"Mengelus dada, Pak," ujar Esti dalam rapat kerja hari ini.

Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi X lainnya, Mahfudz Abdurrahman.

"Kami menerima aspirasi dari Serikat Pekerja Kampus yang mengeluhkan rendahnya kesejahteraan dosen di tengah tingginya tuntutan dan beban kerja mereka. Rata-rata dosen hanya mendapatkan gaji pokok di bawah Rp 3 juta rupiah," ungkap politikus PKS itu.

"Kiranya langkah-langkah apa yang akan dilakukan Kemendikti untuk mengatasi permasalahan ini?" cecarnya.

Sebelumnya, SPK meminta pemerintah mengupayakan dosen-dosen di Indonesia memperoleh upah yang layak, yakni minimal Rp10 juta per bulan.

"Tuntutan kami, tentu saja kami berharap, berikan upah yang layak. Take home pay (gaji bersih) minimal Rp10 juta. Kenapa Rp10 juta? Karena di kementerian pun, mohon maaf Kementerian Keuangan di bawah S-1 pun mereka take home pay Rp10 juta," kata Ketua SPK Dhia Al Uyun dalam rapat dengar pendapat umum dengan Komisi X kemarin, dikutip Antara.

Apabila tidak memungkinkan Rp10 juta, kata Dhia melanjutkan, SPK menilai standar gaji yang layak bagi dosen adalah minimum sebesar 3 kali upah minimum di suatu daerah.

Berikutnya, Dhia yang merupakan dosen Universitas Brawijaya itu menyampaikan SPK telah melakukan riset dan menemukan bahwa 61 persen dari 1.200 orang dosen mendapatkan gaji bersih di bawah Rp3 juta.

"Kami sudah ada riset, 1.200 dosen itu di bawah Rp3 juta jadi setara upah satpam bank untuk jenjang pendidikan S-2, dosen minimal S-2. Kemudian, dosen PTS (perguruan tinggi swasta) lebih tragis lagi karena mereka di bawah Rp2 juta, lebih rendah dari tukang bangunan, padahal mereka juga S-2," ucap dia.

Ia menyampaikan pula bahwa 61 persen dari 1.200 orang dosen yang mengikuti riset SPK menyatakan bahwa beban kerja mereka tidak sebanding dengan kompensasi yang didapatkan. Lalu, 76 persen di antaranya pun mengaku bekerja sampingan demi memenuhi kebutuhan sehari-hari.

"Jadi, dosen-dosen di Indonesia kayanya karena kerja sampingan, bukan karena profesi sebagai dosen," kata dia.

Dalam kesempatan yang sama, Dhia menyampaikan bahwa dampak dari kompensasi yang tidak sesuai beban kerja itu, 72,2 persen dosen mengalami kelelahan kerja tinggi. Kemudian, ada pula dosen yang melakukan bunuh diri, mengalami gangguan jiwa, dan meninggal saat bertugas.

Bahkan, kata dia menambahkan, terdapat pula dosen-dosen yang terjerat pinjaman online.

Lebih lanjut, dia menyampaikan beban kerja dosen meliputi kewajiban mengajar, melakukan penelitian, publikasi, hingga mempromosikan kampus.

Jakarta: Wacana dikembalikannya penerapan Ujian Nasional (UN) di sekolah kembali tak sedikit menuai penolakan. Kebijakan yang kini tengah dikaji Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) itu dinilai akan menghabiskan anggaran dan energi seperti periode sebelumnya.

Pengamat Pendidikan dari Universitas Negeri Semarang (Unnes), Edi Subkhan memaparkan, pelaksanaan serempak pada satu waktu membutuhkan dana tidak sedikit. Sudah banyak bukti menunjukkan jika UN menyedot pendanaan besar, karena persiapan dan pelaksanaan yang tidak sedikit, baik dari segi sumber daya manusia hingga kebutuhan pendukung lainnya.

Dengan anggaran pendidikan terbatas, penyelenggaraan kembali UN diprediksi akan membuat Kemendikdasmen kewalahan. Terlebih lagi dengan janji politik Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang akan menaikkan gaji para guru.
"Pendanaan saja sudah banyak, belum lagi memenuhi janji politik soal kenaikan gaji guru dan lainnya, ini pasti akan tersedot banyak. Ini harus diperhatikan secara multidimensi," ujar Edi.

Di samping itu, kata Edi, energi yang dihabiskan pun tidak sedikit. Banyak pihak diterjunkan untuk penyelenggaraan UN yang diselenggarakan bersama di seluruh Indonesia.

Bahkan pada satu waktu, petugas keamanan pun ikut terjun karena kondisi tertentu, seperti pencegahan kebocoran soal. Edi menyoroti, dengan pendanaan dan energi yang besar, hasil yang ingin didapatkan dengan pelaksanaan UN tidak sepadan.

Persoalan kecurangan, kebocoran soal, rasa stres, hingga pertaruhan citra sekolah membuat pelaksanaan UN menjadi masalah baru untuk deretan masalah pendidikan belum terselesaikan.

Guru Besar Matematika Institut Teknologi Bandung (ITB), Iwan Pranoto juga menilai jika UN kembali dilaksanakan, maka itu akan menjadi kebijakan yang sangat tidak jelas. Penerapan UN justru hanya membuang dana yang sebenarnya bisa disalurkan untuk mendorong kompetensi guru untuk lebih baik dan memperbaiki fasilitas pendidikan di berbagai daerah.

Kualitas pendidikan Indonesia tidak merata pun menjadi tantangan tidak terselesaikan sejak UN pertama kali diberlakukan pada 2005. "UN untuk Indonesia ini tidak relevan, kita sangat luas dan berbeda, masa mau membandingkan yang di Papua, Kalimantan, dengan yang di Jakarta, ini kan tidak cocok," ujar Iwan.

Iwan menyatakan, ujian akhir sebaiknya diserahkan kepada guru masing-masing sekolah sebab mereka mengetahui proses dan perkembangan peserta didik. Penentuan seperti UN dinilai akan menimbulkan tekanan terhadap peserta didik dan menyingkirkan peran guru dalam proses belajar.

Asesmen Nasional dinilai sudah cukup menjadi solusi dalam melihat standar dalam pendidikan nasional. Dengan menggunakan sampel yang ada sudah dapat mengukur kualitas pendidikan karena melibatkan Asesmen Kompetensi Minimum (AKM), survei karakter, dan survei lingkungan belajar.

"Seperti orang lakukan medical check up, ini periksa darah tidak semua darah di keluarkan tapi sampling, sama dengan pendidikan ini, tidak usah uji semua, jadi tidak masuk akal," ujar Iwan.

Guru SMA Yapera Tangerang Irmayanti Nugraha mempertanyakan alasan kuat kembali munculnya kajian terhadap UN. Sebab usai penghapusan UN yang tertera dalam Surat Edaran Mendikbud Nomor 1 Tahun 2021, tidak ada pihak memprotes keputusan tersebut. Hal itu menunjukan banyak pihak setuju jika UN memang tidak memiliki efek yang signifikan terhadap hasil pendidikan di sekolah.

Irma justru sangat bersyukur saat keputusan penghapusan UN dilakukan. Penyelenggaran UN sangat terasa memberatkan bagi peserta didik dan pendidik, bahkan orang tua murid. UN merupakan momen yang sifatnya "high stakes" atau situasi yang mempertaruhkan begitu banyak hal.

"Nasib murid, orang tua, sekolah, pemerintah daerah, ini hasilnya dari situ. Kepentingan besar ini, sehingga banyak dampak, termasuk psikologis dan mengganggu pendidikan sejati yang seharusnya dijalankan sekolah," kata Irma.

Penolakan Irma terhadap UN pun bukan karena dia berada di lingkungan sekolah yang penuh fasilitas dan kemewahan. Justru dia merasakan sebagai guru di sekolah swasta dengan murid menengah ke bawah di daerah Ciledug.

Posisi itu yang membuatnya melihat bahwa UN tidak mendorong perbaikan kualitas pendidikan di sekolah. UN malah mengubah sekolah menjadi tempat bimbingan belajar, hanya berfokus pada pembahasan soal semata.

Murid difokuskan untuk menjawab pertanyaan dari mata pelajaran yang akan masuk dalam UN dan akhirnya menyampingkan hal lain, termasuk proses pembentukan karakter.

"Sekolah jangan jadi bimbel, karena sekolah menumbuhkan adab, mengembangkan minat dan bakat, membangun karakter, meningkatkan kapasitas kehidupan, ini tergeser dan habis karena drilling," ujar Irma.

Irma pun melihat UN tidak membuat para murid memiliki semangat belajar karena mereka akhirnya melakukan itu karena rasa takut dan tekanan. Cara ini dinilai salah karena tidak mendorong pengembangan karakter yang memang seharusnya dilakukan dalam pendidikan.

Baca juga: Peneliti BRIN Dukung Wacana Pengembalian Ujian Nasional

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CEU)

Jakarta: Sivitas akademika Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) kembali menorehkan prestasi tingkat dunia. Adalah Sri Fatmawati SSi MSc PhD, Dosen Departemen Kimia ITS terpilih dalam 100 ilmuwan terbaik di Asia menurut Asian Scientist Magazine 2024.

Fatma, biasa ia disapa, terpilih berkat riset kimia bahan alam dan medisinal yang telah dilakukannya. Sejak 2016, Asian Scientist Magazine menerbitkan daftar tahunan yang memuat 100 peneliti, ilmuwan, dan inovator terbaik di Asia dengan tajuk The Asian Scientist 100.

Para insan yang termasuk di dalamnya adalah peneliti dengan kontribusi signifikan di bidang sains, teknologi, dan keilmiahan. Berbasis di Singapura, penerima penghargaan ini dinilai telah memperoleh pengakuan ilmiah secara nasional maupun internasional dan melahirkan inovasi yang berdampak besar bagi masyarakat.
Pada rilisan terbarunya, Fatma berhasil menjadi salah satu ilmuwan asal Indonesia yang mendapat kehormatan untuk masuk ke dalam daftar bergengsi ini. Fatma mengungkapkan bahwa risetnya yang konsisten dengan segudang kontribusi nyata di masyarakat merupakan tiket utama dari pencapaian tersebut.

“Sejak awal memang perjalanan riset saya di bidang kimia bahan alam tidak pernah terputus,” tuturnya.

Secara spesifik, jelas Wakil Kepala Pusat Penelitian Agri-pangan dan Bioteknologi (PPA-B) ITS ini, penelitiannya berpusat pada analisis potensi medis dari tanaman endemik di Indonesia, terutama yang digunakan sebagai obat-obatan herbal. Tak hanya itu, Fatma banyak memberikan bukti dan fakta-fakta ilmiah terkait tanaman yang dapat dimanfaatkan sebagai obat tradisional oleh penduduk di pelosok negeri.

“Niscaya masyarakat akan lebih bijak dalam memanfaatkan tanaman herbal,” tegasnya optimistis.

Hasil riset dan penelitiannya tersebut salah satunya diimplementasikan dengan hadirnya ITS Djamoe yang diluncurkan pada tahun 2022 lalu. Sebagai penanggung jawab kala itu, Fatma mengungkapkan bahwa timnya telah mendistribusikan 10.000 paket jamu rempah ITS Djamoe kepada para pasien Covid-19 guna meningkatkan imun tubuh.

“Hingga kini, produk ITS Djamoe sudah bisa dinikmati publik dengan formulasi yang lebih matang,” lanjut Presiden Organization for Woman in Science for the Developing World (OWSD) Indonesia ini.

Tak terbatas pada produk, Fatma menjelaskan, risetnya turut berdampak pada pelestarian biodiversitas atau keanekaragaman hayati di Indonesia. Dengan melibatkan masyarakat di pedalaman, ia yakin bahwa penelitiannya mampu menciptakan keberlanjutan dari alam sekitar sekaligus memberdayakan masyarakat secara luas.

“Maka minum jamu tidak hanya sekadar budaya, tetapi ada sains di belakangnya yang membawa lebih banyak kebermanfaatan,” terangnya.

Rekam jejak Fatma di bidang riset telah membawanya pada lebih dari 30 penghargaan dalam skala nasional maupun internasional. Menurutnya, beberapa pencapaian seperti memenangkan International L’Oréal-UNESCO for Women in Science (FWIS) dan Elsevier Foundation Awards for Early-Career Women Scientists in the Developing World juga menjadi faktor kehadiran namanya pada deretan peneliti terbaik di dunia.

Melalui penghargaan The Asian Scientist 100 ini, Fatma bersyukur sebab setelah ini akan semakin banyak peluang yang terbuka untuk mendukung kiprah risetnya di kancah global. Ia menambahkan, pencapaian ini turut mengharumkan nama ITS di mata dunia. “Pesan saya, jadilah peneliti yang berani dan progresif karena sains adalah jalan menuju kemanusiaan,” tuturnya penuh makna.

Baca juga: The Frontier Pack, Tas Pelacak Inovasi ITS untuk Cegah Anjing Peliharaan Hilang

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CEU)

Jakarta: Dosen Antropologi FISIP Universitas Airlangga, Pudjio Santoso menyampaikan harapannya atas terbentuknya Kementerian Kebudayaan di bawah kepemimpinan politisi Fadli Zon. Keputusan untuk berdiri sendiri ini tentunya membawa harapan akan adanya perubahan signifikan, terutama dalam upaya perhatian pemerintah dalam pelestarian dan pengembangan budaya Indonesia.

Pemecahan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menjadi tiga kementerian baru yang berbeda cukup menarik perhatian masyarakat, utamanya akademisi. Ketiga kementerian tersebut adalah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, dan Kementerian Kebudayaan.

Tingkatkan Efektivitas Kinerja

Pudjio menilai, pemisahan kementerian menjadi unit-unit yang lebih fokus dan terarah ini seharusnya dapat menningkatkan kinerja kementerian menjadi lebih efektif lagi. Masing-masing kementerian, kata Pudjio, seharusnya mampu secara spesifik menangani permasalahan serta merancang program yang lebih tepat sasaran.

Namun, ia mengingatkan, kebebasan yang lebih besar ini harus diimbangi dengan pengawasan yang ketat dari masyarakat. “Pertanyaannya sekarang, apakah Kementerian Kebudayaan mampu menjalankan program-program kebudayaan dengan optimal? Jika ternyata tidak, evaluasi harus segera dilakukan,” ujarnya dilansir dari laman Unair, Kamis, 31 Oktober 2024.
Pudjio juga menambahkan bahwa jika ternyata nantinya dampak dari pemisahan ini ternyata tidak signifikan, opsi untuk menggabungkan kembali kementerian tersebut bisa dipertimbangkan.

Perhatian pada Sektor Kebudayaan

Pudjio juga menegaskan, salah satu keuntungan dari pemisahan ini adalah meningkatnya perhatian terhadap sektor kebudayaan yng sebelumnya terabaikan karena banyaknya tugas lain di bawah Kemendikbudristek. Pudjio juga menggarisbawahi, pelibatan akademisi menjadi salah satu langkah strategis yang perlu menjadi perhatian Kementerian Kebudayaan dalam mengelola dan mengembangkan budaya daerah.

“Perguruan tinggi harus menjadi mitra strategis. Contohnya di Jawa Timur, setiap tahun provinsi ini mengajukan beberapa warisan budaya takbenda untuk diakui secara nasional. Perguruan tinggi, seperti FISIP UNAIR melalui program studi Antropologi dan Hubungan Internasional, seringkali terlibat dalam proses ini,” tegas Pudjio.

Oleh karena itu, menurut Pudjio, kerja sama dengan dunia akademik sangat penting untuk memastikan program-program tersebut berdasar pada penelitian yang mendalam dan relevan dengan kebutuhan lokal. Dengan demikian, keberlanjutan kebudayaan akan terjamin dalam jangka panjang.

Pembentukan Kementerian Kebudayaan yang berdiri sendiri merupakan langkah maju dalam upaya melestarikan dan mengembangkan kekayaan budaya Indonesia. Meski demikian, keberhasilan kementerian ini akan sangat bergantung pada kemampuan dalam menjalankan program-program yang berdampak nyata.

Baca juga: Fadli Zon Resmikan Museum Sastra Indonesia dan Rumah Puisi Taufiq Ismail

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CEU)

Jakarta -

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengungkapkan pihaknya telah memiliki kantor. Kantor badan baru tersebut terletak di Gedung E Kementerian Pertanian (Kementan), Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

"Kami sekarang berkantor di gedung E komplek Kementerian Pertanian," kata Dadan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI, Kamis (31/10/2024).

Seperti diketahui, Badan Gizi Nasional merupakan lembaga yang baru dibentuk untuk menjalankan program makan bergizi gratis di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Dadan menyebut pihaknya telah mengisi jajaran eselon I secara lengkap. Sementara jajaran eselon II dan III akan diputuskan dalam waktu dekat.

"Kami dalam waktu dekat, minggu-minggu depan ini akan mengisi personel eselon II dan eselon III yang kami sedang intens berkoordinasi dengan K/L lain karena ini harus diisi oleh ASN. Jadi kami sedang berusaha untuk mencari orang yang cocok yang bisa bekerja sama dengan baik," ucap Dadan.

Terkait Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Gizi Nasional, Dadan berharap bisa menerimanya pada akhir tahun ini. Dengan begitu Januari 2025 program tersebut bisa langsung jalan.

"Kami sedang menginput rancangan kerja anggaran melalui aplikasi Krisna dan juga sedang input aplikasi SAKTI. Sehingga insyaallah DIPA kami barangkali akan bisa kami terima di akhir November atau awal Desember (2024)," ucap Dadan.

Lihat Video: Dadan Hindayana Dosen IPB jadi Kepala Badan Gizi Nasional

[Gambas:Video 20detik]

(aid/das)

Jakarta -

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah bakal melanjutkan rencana tambah saham 10% pada PT Freeport Indonesia. Saat ini sudah 51% saham Freeport dikempit pihak Indonesia, rencananya akan ditambah jadi 61%.

Bahlil menargetkan proses pengambilan saham tambahan ini akan rampung awal tahun depan. Semua sesuai dengan komunikasi dengan Freeport.

"Insyaallah tahun depan awal. Tergantung dari komunikasi dengan Freeport-nya," ungkap Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024).

"Nanti lihat. Pertanyaan kayak dosen lagi disertasi aja," katanya lagi ketika ditanyakan lebih lanjut apakah proses bisa selesai di kuartal I 2025.

Pada intinya, Bahlil mengatakan nasib proses divestasi Freeport masih menunggu finalisasi dari Freeport-nya sendiri.

Dia menyinggung sempat terjadi kecelakaan di smelter Freeport di Gresik, Jawa Timur. Karena hal itu, perusahan sedang fokus untuk menyelesaikan masalah yang ada di pabrik smelter.

"Sekarang kita lagi menunggu hasil finalisasi dari Freeport. Kemarin kita tahu bahwa smelter di Freeport lagi ada sedikit kejadian terbakar di asam sulfatnya jadi nanti mungkin begitu timnya sudah selesai, kita baru mulai bicara lagi," ungkap Bahlil.

(hal/kil)

Jakarta: Dosen Fakultas Teknobiologi Universitas Katolik Indonesia (Unika) Atma Jaya, Prof. Dr. Diana Elizabeth Waturangi, S.Si., M.Si. membagikan pengalamannya dalam mendapatkan hibah riset Internasional Foundation for Science (IFS). Ini hibah pertama yang mengubah kariernya sebagai ahli mikrobiologi pangan.

Diana, yang bergabung dengan Unika Atma Jaya pada tahun 2004, menghadapi tantangan dalam pembiayaan penelitian pada awal kariernya. Pada tahun 2008, ia berhasil memperoleh hibah dari IFS untuk proyek penelitian mengenai prevalensi Vibrio Cholerae dalam es yang dijual oleh pedagang kaki lima di Jakarta.

“Hibah ini sangat berarti bagi saya, karena dengan bantuan IFS, saya dapat memperluas jaringan dan kolaborasi internasional, sekaligus memperkuat kredibilitas saya sebagai peneliti di bidang keamanan pangan,” ujarnya di Jakarta, Kamis, 31 Oktober 2024.
Hibah dari IFS tidak hanya menyediakan dana penelitian, tetapi juga membuka akses ke jaringan global, termasuk kolaborasi dengan Profesor Swapan Banerjee dari Health Canada dan Profesor Radu Son dari Universiti Putra Malaysia. Hasil dari proyek penelitian ini kemudian diterbitkan di Journal of Food Protection pada tahun 2012.

Seiring waktu, Diana terus mengembangkan penelitian di bidang patogen pangan, biofilm, dan bakteriofag. Melalui hibah lanjutan dari IFS, ia mampu memperluas cakupan penelitian yang berfokus pada penanganan masalah pangan di Indonesia, serta mempublikasikan lebih banyak artikel ilmiah di jurnal internasional bereputasi.

“Hibah yang saya dapatkan ini memberi saya kesempatan untuk berkontribusi dalam memecahkan masalah lokal dengan pendekatan ilmiah global yang dapat bermanfaat bagi banyak pihak,” ungkapnya.

Atas pencapaiannya tersebut perjalanan karier Diana terpilih menjadi highlight dalam IFS annual report 2023 dari sejumlah 8.000 peneliti yang berasal dari 105 negara yang mendapat hibah riset dari IFS.

Melalui perannya sebagai ahli mikrobiologi pangan, Prof. Diana juga dipercaya oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI sebagai panel ahli, di mana ia memberikan pelatihan bagi ilmuwan BPOM di seluruh Indonesia tentang deteksi molekuler bakteri patogen. Selain itu, ia diangkat sebagai Duta American Society for Microbiology (ASM) untuk Indonesia pada periode 2016–2021, dan aktif dalam mempromosikan pendidikan mikrobiologi di berbagai universitas.

Melalui pengalaman dan dedikasinya, Diana telah membantu mendorong kesadaran akan pentingnya penelitian ilmiah yang aplikatif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya bangga atas kontribusi penting yang telah diberikan oleh salah satu anggota fakultasnya, serta berharap untuk terus berkolaborasi dengan IFS dalam pengembangan riset yang mendukung keberlanjutan global.

Baca juga: Kantongi IPK Sempurna, Elia Lulus S2 UGM di Usia 22 Tahun

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CEU)

Tim Dosen Universitas Hayam Wuruk (UHW) Perbanas kembali menggerakkan masyarakat Kota Surabaya untuk berwirausaha. Kali ini, mereka menggandeng Paguyuban Kolam Ikan dan Ibu PKK Gunung Anyar Emas sebagai mitra yang didorong menjalankan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Seperti yang disampaikan oleh Pemkot Surabaya, kenaikan jumlah UMKM tahun 2024 sekitar 30% dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini tentu menjadi tren positif guna meningkatkan penghasilan tambahan masyarakat.

Ketua Tim Pengabdian Dosen UHW Perbanas, Dr. Supriyati, S.E., M.Si., CTA., mengatakan bahwa pihaknya terjun langsung ke kelompok masyarakat untuk memberikan pendampingan usaha. Caranya, memberi pelatihan kepada warga paguyuban dan ibu PKK Gunung Anyar Emas terkait diversifikasi produk olahan ikan hingga memotivasi warga berwirausaha.

”Kepada mereka, kami beri pelatihan kewirausahaan dan sharing usaha dari UMKM Sukses. Selain itu, ada praktik pembuatan produk olahan ikan yang mudah diterapkan,” terang Supriyati saat ditemui pada Jumat (25/10).

Lanjutnya, kegiatan sharing sukses berwirausaha dan praktik pembuatan produk olahan ikan pun menghadirkan UMKM yang pernah didampingi oleh UHW Perbanas. Yaitu, Kelompok Tani Elok Mekarsari Surabaya yang mempraktikkan pembuatan Abon dan Sumpia berbahan Ikan Lele. Sedangkan, untuk UMKM Tata Surabaya mendemokan pembuatan Nugget Patin.

”Semua yang dijalani adalah upaya kami meningkatkan minat usaha warga Surabaya. Jadi, Paguyuban Kolam Ikan dan Ibu PKK Gunung Anyar Emas nanti bisa mandiri memproduksi olahan ikan untuk dijual sehingga berdampak pada peningkatan perekonomian,” tambah Wakil Rektor Bidang Sumberdaya UHW Perbanas itu.

Selama kegiatan pengabdian kepada masyarakat, pihaknya pun didukung oleh Kemdikbudristek melalui program hibah tahun 2024. Ada pun sejumlah tim dosen UHW Perbanas yang terlibat, yaitu: Dr. Supriyati, S.E., M.Si., Ak., CA., CTA., (Ketua Tim), Dr. Emma Yulianti, S.E., M.M., Heri Supriyanto, S.Kom., M.IKom., dan Chitra Laksmi Rithmaya, S.E., M.M.

Jakarta -

Sejumlah perusahaan besar dilaporkan memberhentikan pekerja dari generasi z atau Gen Z. Tercatat, ada 6 dari 10 perusahaan yang disurvei yang telah memecat pekerja fresh graduate yang direkrut tahun ini.

Temuan ini dilaporkan oleh sebuah platform konsultasi pendidikan dan karier, Intellegent. Intellegent telah mengeluarkan laporan mengenai kinerja Gen Z yang bekerja di beberapa perusahaan.

Melansir euronews, Rabu (23/10/2024), beberapa alasan perusahaan memecat Gen Z ialah kurangnya motivasi karyawan, kurang professional dan kemampuan komunikasi yang buruk.

10 alasan perusahaan memecat pekerja Gen Z

1. Kurang motivasi dan inisiatif
2. Kurang Professional
3. Cara berorganisasi yang buruk
4. Komunikasi yang buruk
5. Kesulitan menerima feedback
6. Kurang pengalaman kerja yang sesuai
7. Kemampuan pemecahan masalah yang buruk
8. Keterampilan teknis yang kurang
9. Ketidakcocokan budaya kerja
10. Kesulitan bekerja dalam tim.

Holly Schroth, dosen senior di Haas School of Business di University of California, Berkeley, menjelaskan bahwa fokus Gen Z pada kegiatan ekstrakurikuler untuk meningkatkan daya saing di kampus daripada mendapatkan pengalaman kerja. Ini menyebabkan "ekspektasi yang tidak realistis" mengenai tempat kerja dan bagaimana menghadapi atasan mereka.

"Mereka [Gen Z] tidak mengetahui keterampilan dasar untuk interaksi sosial dengan pelanggan, klien, dan rekan kerja, atau etika di tempat kerja," kata Schroth dikutip Euronews, Rabu (23/10/2024).

"Akibatnya, perusahaan harus menerima karyawan baru dengan baik dan memberikan pelatihan yang cukup. Selain itu, atasan harus bertindak sebagai pelatih dan juga manajer," tambahnya.

Dalam data yang dikeluarkan Resume Templates juga melaporkan bahwa Gen Z terlalu bergantung pada dukungan orang tua selama mencari pekerjaan. Dari 1.500 pencari kerja muda, 70% mengaku meminta bantuan orang tua mereka dalam proses pencarian kerja.

Adapun, sebanyak 25% lainnya bahkan membawa orang tua mereka ke wawancara, sementara banyak lainnya meminta orang tua mereka mengirimkan lamaran kerja dan menulis resume untuk mereka.

Ini cara mendapatkan pekerjaan buat fresh graduate

Agar peluang diterima kerjanya tinggi, para rekruter menyarankan kualifikasi terbaik yang mereka cari adalah inisiatif dan sikap positif calon pekerja.

Berikut kualifikasi yang dicari oleh perusahaan untuk pekerja Gen-Z :

1. Inisiatif yang tinggi
2. Sikap positif
3. Etos kerja yang kuat
4. Mudah beradaptasi
5. Terbuka terhadap masukan
6. Cekatan, tepat waktu dan dapat diandalkan
7. Keterampilan teknis yang memadai
8. Keterampilan interpersonal yang baik
9. Pengalaman kerja dan magang
10. Media sosial yang sesuai dengan pekerjaan
11. Hindari politik.

Simak Video: Melihat Lagi Janji RK dan Pramono soal Nasib Gen Z di Jakarta

[Gambas:Video 20detik]

(fdl/fdl)

Dosen Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (Unusa) membuat aplikasi Adem Gluacho. Aplikasi ini untuk memantau penyakit tidak menular di masyarakat.

Dosen Unusa yang terdiri dari Ima Kurniastuti, Dike Bayu Magfira dan Nur Ainiyah menerapkan inovasi tersebut ke masyarakat dalam bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Dikatakan Ketua Tim Pengmas, Ima Kurniastiti, aplikasi ini dilengkapi dengan fitur username dan password untuk login, penentuan hasil pemeriksaan, history pemeriksaan, konseling/saran terkait hasil pemeriksaan.

Hasil pemeriksaan yang bisa diinput dalam aplikasi Adem-Gluacho adalah pemeriksaan kadar gula darah, asam urat dan kolesterol. Kategori dari pemeriksaan kadar gula darah ada tiga macam yaitu normal, prediabetes dan diabetes dengan dua kondisi yaitu kondisi puasa dan tidak puasa.

“Keluaran dari pemeriksaan asam urat adalah normal dan asam urat dengan inputan berupa jenis kelamin. Keluaran dari pemeriksaan kolesterol adalah normal, agak tinggi dan tinggi,” ujarnya, Minggu (20/10).

Dikatakan Ima, inovasi ini diharapkan mampu memberikan solusi efektif dalam mendeteksi dan mengelola kondisi kesehatan pasien dengan penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Penyakit tidak menular masih menjadi salah satu tantangan besar di Indonesia, dengan prevalensi yang terus meningkat setiap tahunnya.

Data dari Kementerian Kesehatan menyebutkan bahwa penyakit tidak menular (PTM) menyumbang lebih dari 70% angka kematian di Indonesia. Melihat kondisi ini, tim dosen Unusa mengambil langkah konkret untuk membantu masyarakat dan tenaga kesehatan dengan memanfaatkan teknologi digital sebagai upaya preventif dan promotif.

Karena itu diperlukan tindakan promotif dan preventif agar masyarakat terhindar dari penyakit tersebut.Cara yang dilakukan tim dengan mengedukasi dan memperkenalkan aplikasi ini ke masyarakat terutama di lingkungan Kelurahan Kalirungkut Kecamatan Rungkut Kota Surabaya. Pada pengabdian masyarakat ini diawali dengan sosialisasi kesehatan, sosialisasi teknologi, pelatihan pengunaan aplikasi, pemeriksaan kesehatan, penerapan penggunaan aplikasi Adem-Gluacho.

Dengan adanya pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam penggunaan teknologi terutama dalam digitalisasi monitoring kesehatan melalui aplikasi Adem-Gluacho. Pada aplikasi juga disediakan fitur konseling atau diet yang bisa dilakukan sesuai dengan hasil pemeriksaan.

Dengan pengabdian masyarakat ini diharapkan adanya peningkatan pengetahuan masyarakat terkait pentingnya menjaga kesehatan untuk pemantauan dan penemuan dini faktor risiko penyakit tidak menular (PTM) dan penggunaan aplikasi Adem-Gluacho untuk digitalisasi monitoring kesehatan. Dengan keadaan ini, masyarakat menjadi melek digital.

Inovasi ini dibuat dengan pendanaan dari Program Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Batch 2 Tahun Anggaran 2024 Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia.

Jakarta -

Presiden terpilih Prabowo Subianto sudah memanggil 106 sosok yang disebut-sebut akan menjabat sebagai menteri, wakil menteri, dan kepala lembaga di kabinet kerja pemerintahan berikutnya. Kondisi ini dinilai membuat APBN rawan terkuras.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, Rizal Taufikurahman, pada awalnya mengatakan banyaknya jumlah tokoh yang dilakukan Prabowo kemarin menjadi tanda penambahan jumlah kementerian seperti isu-isu yang sudah beredar (menjadi sekitar 46 kementerian).

Namun jika penambahan ini benar terjadi, menurut Rizal kabinet gemuk ini secara langsung dapat menguras APBN negara. Sebab setiap kementerian ini tentu membutuhkan pendanaan dari negara untuk beroperasi, mulai dari biaya belanja pegawai hingga program-program mereka.

"Kalau kita lihat lagi, bisa dibayangkan ya, ini hampir 100 orang lebih yang dipanggil dan ini luar biasa. Jadi kementeriannya antara 44 sampai 46 lah," kata Rizal dalam diskusi publik 'Koalisi Gemuk dan Antisipasi Kebocoran Anggaran: Mungkinkah Partai dan Menteri Prabowo Tak Main APBN', Rabu (16/10/2024).

"Jadi ada kenaikan sebanyak 12 kementerian atau lembaga yang ditambahkan dibanding dengan Presiden sebelumnya. Artinya apa? Artinya ini akan menambah beban baru bagi fiskal kita, bagi APBN kita," terangnya lagi.

Belum lagi, menurut Rizal alokasi APBN 2024 dan 2025 dirancang dengan asumsi jumlah kementerian yang ada sama dengan yang ada saat ini, yakin 34 kementerian. Hal ini bisa menjadi faktor lain peluang

"Bisa dibayangkan dengan APBN yang tahun lalu misalnya, atau dialokasikan yang tahun 2025 pun itu masih asumsinya adalah kementerian yang sama di pemerintahan terakhir ini, jadi sekitar 34 kementerian," ucap Rizal.

"Itupun belanja rutin, belanja pegawainya juga cukup besar. Apalagi dengan kementerian baru, bagaimana mengatur nomenklatur, kemudian juga penyesuaian sinkronisasi, kemudian keselarasan antara K/L baru dengan K/L lama dan sebagainya. Ini juga butuh waktu," tambahnya lagi.

Belum lagi, menurutnya kabinet gemuk yang sebagian anggotanya merupakan tokoh partai bisa memperbesar peluang terjadinya korupsi atau memainkan dana APBN untuk kepentingan pribadi atau partainya. Karena itu Rizal berpendapat penting bagi Prabowo untuk mencegah atau menindak tegas tindak korupsi dalam kabinet kerjanya.

"Memang Presiden harus powerful, untuk menindak siapapun menterinya, siapapun kabinetnya yang melakukan misalnya korupsi atau memainkan anggaran APBN, maka dia harus ditindak oleh hukum yang berlaku, difungsikan lembaga-lembaga yang punya otoritas di situ," pungkasnya.

Senada dengan itu, dosen sekaligus Peneliti Paramadina Public Policy Institute Septa Dinata juga mengatakan gemuknya kabinet kerja Prabowo ini memperbesar peluang terjadinya tindak korupsi. Terutama dari mereka yang berlatar belakang politik.

selama ini sebagian besar menteri yang terlibat kasus korupsi merupakan mereka yang memiliki latar belakang bidang politik. Ia menyebut fenomena ini bisa terjadi lantaran menteri-menteri tersebut lebih mendulukan kepentingan partai saat membuat kebijakan daripada kepentingan umum atau negara.

"Mayoritas menteri-menteri yang terlibat dalam kasus korupsi itu adalah utusan partai. Saya kira ini memang masalahnya lebih banyak di institutional design dari politik kita," ucapnya.

"Itu akar masalah utamanya ketika para menteri yang dilantik itu berlatar belakang partai, dan masih menjabat, masih aktif sebagai anggota partai, otomatis memang independensi menteri dalam membuat kebijakan itu tentu akan sulit untuk dijaga. Artinya memang kakinya menteri ini satunya ada di partai, satunya di pegang presiden," jelas Septa lagi.

Pada akhirnya, hal inilah yang membuat Septa merasa ragu para kabinet kerja pemerintahan selanjutnya dapat menjaga APBN dengan baik. Sebab bisa jadi setiap anggaran yang ada malah digunakan untuk kepentingan partai, baik itu dalam bentuk korupsi atau bagi-bagi proyek pemerintah.

"Saya kira ini menjadi sulit kita untuk berharap lebih apakah benar-benar kabinet yang akan dibentuk oleh Pak Prabowo ini akan benar-benar bisa membebaskan diri dari 'main-main APBN' ini," kata Septa.

(fdl/fdl)