DENPASAR, KOMPAS.com - Pemerintah berencana untuk mengimplementasikan program biodiesel 40 persen (B40) pada 2025.

Namun, di tengah wacana implementasi rencana tersebut, produksi sawit nasional justru menurun.

Sebagai informasi, B40 adalah bahan bakar hasil campuran minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) 40 persen dan solar 60 persen.

Dengan demikian, pemanfaatan CPO untuk bauran biodiesel akan meningkat, dari yang saat ini mencapai 35 persen.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono melaporkan, sampai dengan Agustus 2024, produksi CPO nasional mencapai 34,7 juta ton. Angka ini turun sekitar 4,1 persen dari capaian tahun lalu yang mencapai 36,2 juta ton.

"Indonesia sebagai produsen minyak sawit terbesar dunia telah menghadapi stagnansi produksi selama beberapa tahun terakhir," kata dia, dalam gelaran acara IPOC ke-20, di Nusa Dua, Bali, Kamis (7/11/2024).

Menurut dia, permasalahan itu dipicu oleh lambatnya progres program peremajaan sawit rakyat (PSR). Hal ini membuat produksi CPO belum akan meningkat dalam waktu dekat.

"Meskipun faktor cuaca lebih mendukung pada tahun ini, peningkatan produksi (CPO) secara signifikan tidak diharapkan terjadi," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan, rencana pemerintah untuk meningkatkan bauran CPO ke dalam biodiesel tentu akan berimplikasi terhadap pasokan CPO.

Oleh karenanya, permasalahan produktivitas CPO harus menjadi perhatian para pelaku usaha sawit. "Wajib meningkatkan produktivitas, mau tidak mau," ucapnya.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia optimistis, program B40 akan dimulai pada 1 Januari 2025.

Pasalnya, bahan bakar tersebut telah selesai diuji coba.

“B40 kan 1 Januari sudah mulai, jalan 1 Januari, selebihnya (program sampai B100) sambil berjalan,” kata Bahlil usai konferensi pers pembahasan usulan Program Quick Win Kementerian Bidang Perekonomian di Hotel Four Seasons, Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (3/11/2024).

DENPASAR, KOMPAS.com - Pemerintah berencana untuk mengimplementasikan program biodiesel 40 persen (B40) pada 2025.

Namun, di tengah wacana implementasi rencana tersebut, produksi sawit nasional justru menurun.

Sebagai informasi, B40 adalah bahan bakar hasil campuran minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) 40 persen dan solar 60 persen.

Dengan demikian, pemanfaatan CPO untuk bauran biodiesel akan meningkat, dari yang saat ini mencapai 35 persen.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono melaporkan, sampai dengan Agustus 2024, produksi CPO nasional mencapai 34,7 juta ton. Angka ini turun sekitar 4,1 persen dari capaian tahun lalu yang mencapai 36,2 juta ton.

"Indonesia sebagai produsen minyak sawit terbesar dunia telah menghadapi stagnansi produksi selama beberapa tahun terakhir," kata dia, dalam gelaran acara IPOC ke-20, di Nusa Dua, Bali, Kamis (7/11/2024).

Menurut dia, permasalahan itu dipicu oleh lambatnya progres program peremajaan sawit rakyat (PSR). Hal ini membuat produksi CPO belum akan meningkat dalam waktu dekat.

"Meskipun faktor cuaca lebih mendukung pada tahun ini, peningkatan produksi (CPO) secara signifikan tidak diharapkan terjadi," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan, rencana pemerintah untuk meningkatkan bauran CPO ke dalam biodiesel tentu akan berimplikasi terhadap pasokan CPO.

Oleh karenanya, permasalahan produktivitas CPO harus menjadi perhatian para pelaku usaha sawit. "Wajib meningkatkan produktivitas, mau tidak mau," ucapnya.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia optimistis, program B40 akan dimulai pada 1 Januari 2025.

Pasalnya, bahan bakar tersebut telah selesai diuji coba.

“B40 kan 1 Januari sudah mulai, jalan 1 Januari, selebihnya (program sampai B100) sambil berjalan,” kata Bahlil usai konferensi pers pembahasan usulan Program Quick Win Kementerian Bidang Perekonomian di Hotel Four Seasons, Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (3/11/2024).

DENPASAR, KOMPAS.com - Pemerintah berencana untuk mengimplementasikan program biodiesel 40 persen (B40) pada 2025.

Namun, di tengah wacana implementasi rencana tersebut, produksi sawit nasional justru menurun.

Sebagai informasi, B40 adalah bahan bakar hasil campuran minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) 40 persen dan solar 60 persen.

Dengan demikian, pemanfaatan CPO untuk bauran biodiesel akan meningkat, dari yang saat ini mencapai 35 persen.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono melaporkan, sampai dengan Agustus 2024, produksi CPO nasional mencapai 34,7 juta ton. Angka ini turun sekitar 4,1 persen dari capaian tahun lalu yang mencapai 36,2 juta ton.

"Indonesia sebagai produsen minyak sawit terbesar dunia telah menghadapi stagnansi produksi selama beberapa tahun terakhir," kata dia, dalam gelaran acara IPOC ke-20, di Nusa Dua, Bali, Kamis (7/11/2024).

Menurut dia, permasalahan itu dipicu oleh lambatnya progres program peremajaan sawit rakyat (PSR). Hal ini membuat produksi CPO belum akan meningkat dalam waktu dekat.

"Meskipun faktor cuaca lebih mendukung pada tahun ini, peningkatan produksi (CPO) secara signifikan tidak diharapkan terjadi," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan, rencana pemerintah untuk meningkatkan bauran CPO ke dalam biodiesel tentu akan berimplikasi terhadap pasokan CPO.

Oleh karenanya, permasalahan produktivitas CPO harus menjadi perhatian para pelaku usaha sawit. "Wajib meningkatkan produktivitas, mau tidak mau," ucapnya.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia optimistis, program B40 akan dimulai pada 1 Januari 2025.

Pasalnya, bahan bakar tersebut telah selesai diuji coba.

“B40 kan 1 Januari sudah mulai, jalan 1 Januari, selebihnya (program sampai B100) sambil berjalan,” kata Bahlil usai konferensi pers pembahasan usulan Program Quick Win Kementerian Bidang Perekonomian di Hotel Four Seasons, Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (3/11/2024).

Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Program biodiesel Indonesia dinilai sebagai solusi strategis untuk ketahanan energi dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Namun, keterlibatan petani sawit swadaya harus diprioritaskan agar visi ini tercapai.

Petani swadaya, yang menguasai 40% perkebunan sawit, memegang peran penting dalam rantai pasok, namun belum sepenuhnya dilibatkan.

Sabarudin, Ketua Umum Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), mengungkapkan bahwa sejak diluncurkan pada 2015, kemitraan antara petani dan perusahaan biodiesel belum berjalan maksimal.

"Kami menemukan bahwa petani masih menjual sawit melalui tengkulak, bukan langsung ke perusahaan biodiesel," ujar Sabarudin dalam sebuah diskusi di Jakarta.

SPKS mendorong adanya aturan yang mewajibkan kemitraan antara perusahaan biodiesel dan petani, terutama untuk meningkatkan produktivitas. Saat ini, produktivitas petani hanya 12 ton Tandan Buah Segar (TBS) per hektar per tahun, jauh di bawah produktivitas perusahaan yang mencapai 25 ton TBS per hektar.

Ahmad Kailani, Ketua Umum Perisai Prabowo, juga menegaskan pentingnya pengawasan terhadap kebijakan biodiesel, khususnya B50, agar adil bagi petani sawit. Ia menekankan bahwa pemerintah harus memperhatikan peremajaan lahan sawit dan kesejahteraan petani kecil.

Direktur Bioenergi di Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Kementerian ESDM, Edi Wibowo, menambahkan bahwa pemerintah sedang mempersiapkan pengembangan biodiesel B100, yang masih dalam tahap penelitian.

Pemerintah juga berencana memperkuat kemitraan antara petani dan perusahaan untuk memastikan manfaat langsung bagi petani sawit.

Dalam pengembangan program ini, tantangan seperti produktivitas rendah, serangan penyakit, dan masalah legalitas perkebunan rakyat masih harus diatasi. Pemerintah akan mendorong peremajaan sawit dan peningkatan kapasitas SDM petani melalui program pelatihan serta integrasi tanaman sela.

Peneliti Tata Kelola Sawit dan Biodiesel, Wiko Saputra, menyoroti perlunya model rantai pasok yang lebih baik agar petani sawit swadaya mendapat manfaat maksimal.

Sementara itu, Dewan Nasional Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Mansuetus Darto menegaskan pentingnya kerjasama lintas kementerian dalam pengembangan biodiesel, terutama dalam memastikan keterlibatan petani swadaya secara langsung.

Perkembangan biodiesel diharapkan tidak hanya menguntungkan perusahaan besar, tetapi juga memberikan dampak positif bagi petani kecil dan mendukung keberlanjutan industri sawit di Indonesia.