Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Program biodiesel Indonesia dinilai sebagai solusi strategis untuk ketahanan energi dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Namun, keterlibatan petani sawit swadaya harus diprioritaskan agar visi ini tercapai.

Petani swadaya, yang menguasai 40% perkebunan sawit, memegang peran penting dalam rantai pasok, namun belum sepenuhnya dilibatkan.

Sabarudin, Ketua Umum Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), mengungkapkan bahwa sejak diluncurkan pada 2015, kemitraan antara petani dan perusahaan biodiesel belum berjalan maksimal.

"Kami menemukan bahwa petani masih menjual sawit melalui tengkulak, bukan langsung ke perusahaan biodiesel," ujar Sabarudin dalam sebuah diskusi di Jakarta.

SPKS mendorong adanya aturan yang mewajibkan kemitraan antara perusahaan biodiesel dan petani, terutama untuk meningkatkan produktivitas. Saat ini, produktivitas petani hanya 12 ton Tandan Buah Segar (TBS) per hektar per tahun, jauh di bawah produktivitas perusahaan yang mencapai 25 ton TBS per hektar.

Ahmad Kailani, Ketua Umum Perisai Prabowo, juga menegaskan pentingnya pengawasan terhadap kebijakan biodiesel, khususnya B50, agar adil bagi petani sawit. Ia menekankan bahwa pemerintah harus memperhatikan peremajaan lahan sawit dan kesejahteraan petani kecil.

Direktur Bioenergi di Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Kementerian ESDM, Edi Wibowo, menambahkan bahwa pemerintah sedang mempersiapkan pengembangan biodiesel B100, yang masih dalam tahap penelitian.

Pemerintah juga berencana memperkuat kemitraan antara petani dan perusahaan untuk memastikan manfaat langsung bagi petani sawit.

Dalam pengembangan program ini, tantangan seperti produktivitas rendah, serangan penyakit, dan masalah legalitas perkebunan rakyat masih harus diatasi. Pemerintah akan mendorong peremajaan sawit dan peningkatan kapasitas SDM petani melalui program pelatihan serta integrasi tanaman sela.

Peneliti Tata Kelola Sawit dan Biodiesel, Wiko Saputra, menyoroti perlunya model rantai pasok yang lebih baik agar petani sawit swadaya mendapat manfaat maksimal.

Sementara itu, Dewan Nasional Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Mansuetus Darto menegaskan pentingnya kerjasama lintas kementerian dalam pengembangan biodiesel, terutama dalam memastikan keterlibatan petani swadaya secara langsung.

Perkembangan biodiesel diharapkan tidak hanya menguntungkan perusahaan besar, tetapi juga memberikan dampak positif bagi petani kecil dan mendukung keberlanjutan industri sawit di Indonesia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sektor sawit berperan besar bagi ekonomi Indonesia, di antaranya menyumbang devisa negara Rp750 triliun per tahun khususnya dari ekspor produk hilir yang bernilai tambah tinggi. Pengembangan industri yang berkelanjutan merupakan prasyarat penerimaan produk hilir kelapa sawit di pasar global.

Namun, sejumlah tantangan terus membayangi industri dalam menerapkan prinsip keberlanjutan, misalnya soal produktivitas terutama dialami perkebunan rakyat. Situasi ini berimbas terhadap harga CPO yang terus turun sehingga berdampak pula kepada kesejahteraan petani.

Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) mengupayakan aksi strategis yang tak hanya menyoroti penguatan industri hilir, tetapi juga memperbaiki kesejahteraan petani sembari mengupayakan stabilisasi harga CPO.

Director of Planning and Fund Management BPDPKS Kabul Wijayanto mengatakan, hilirisasi industri sawit memang harus berjalan. “Tapi jangan sampai melupakan hulu,” tuturnya di sesi one on one Sustainability Action for Future Economy (SAFE) 2024 bertajuk Strengthening Sustainability to Accelerate Indonesia's Palm Oil Downstreaming, Jakarta, Rabu (7/8/2024).

BPDPKS menjalankan sejumlah program untuk mendukung implementasi good agricultural practice (GAP). Aksi ini dilakukan bekerja sama dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, kelompok tani, perusahaan swasta, serta perguruan tinggi.

Kabul menyebutkan, program yang dimaksud mencakup peremajaan sawit rakyat, bantuan sarana dan prasarana, serta pengembangan SDM. “Kami harapkan peremajaan kebun sawit rakyat akan meningkatkan produktivitas,” tuturnya.

Peremajaan sawit rakyat untuk meningkatkan produktivitas perkebunan rakyat dilakukan dengan menggunakan bibit bersertifikat. Pemerintah menyalurkan pendanaan untuk program PSR melalui BPDPKS sampai dengan juni 2024 sebesar Rp9,61 triliun dengan luas lahan 344 ribu Ha dengan pekebun 154 ribu orang. Melalui program ini, lahan dan pekebun yang diremajakan dapat menerapkan GAP.

“Para pekebun rakyatlah yang paling harus dibantu, harus difokuskan. Kalau swasta, ISPO-nya sudah 60 persen dari lahan yang ada. Maka, pekebun rakyat inilah yang harus dibantu,” ujar Kabul.

PSR merupakan program untuk membantu pekebun rakyat memperbaharui perkebunan kelapa sawit mereka dengan kelapa sawit yang lebih berkelanjutan dan berkualitas, serta mengurangi risiko pembukaan lahan ilegal.

Sementara itu, soal bantuan sarana dan prasarana diupayakan perbaikan rantai pasok melalui bantuan perbaikan jalan, jembatan, alat transportasi alsintan, dan lain-lain. Hal ini diharapkan bisa mendukung penerapan GAP di perkebunan rakyat.

Dan terkait pengembangan SDM, dilakukan peningkatan kompetensi dan keterampilan SDM melalui pendidikan dan pelatihan. Per Juni 2024, terealisasi pelatihan untuk 17.923 orang/pekebun.

Terkait sawit berkelanjuta ini, Indonesia memiliki sistem sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan, yaitu ISPO (Indonesia Sustainable Palm Oil), di samping sertifikasi internasional RSPO (Roundtable Sustainable Palm Oil). Keduanya berjalan dan meningkat setiap tahun, baik secara volume minyaknya maupun luas areal perkebunan.

Sektor sawit berperan besar bagi ekonomi Indonesia, di antaranya menyumbang devisa negara Rp750 triliun per tahun khususnya dari ekspor produk hilir yang bernilai tambah tinggi. Pengembangan industri yang berkelanjutan merupakan prasyarat penerimaan produk hilir kelapa sawit di pasar global.

Namun, sejumlah tantangan terus membayangi industri ini dalam menerapkan prinsip keberlanjutan, misalnya soal produktivitas terutama dialami perkebunan rakyat. Situasi ini berimbas terhadap harga CPO yang terus turun sehingga berdampak pula kepada kesejahteraan petani.

Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) mengupayakan aksi strategis yang tak hanya menyoroti penguatan industri hilir, tetapi juga memperbaiki kesejahteraan petani sembari mengupayakan stabilisasi harga CPO.

Director of Planning and Fund Management BPDPKS Kabul Wijayanto mengatakan, hilirisasi industri sawit memang harus berjalan. “Tapi jangan sampai melupakan hulu,” tuturnya di sesi one on one Sustainability Action for Future Economy (SAFE) 2024 bertajuk Strengthening Sustainability to Accelerate Indonesia's Palm Oil Downstreaming, Jakarta, Rabu (7/8).

BPDPKS menjalankan sejumlah program untuk mendukung implementasi good agricultural practice (GAP). Aksi ini dilakukan bekerja sama dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, kelompok tani, perusahaan swasta, serta perguruan tinggi.

Kabul menyebutkan, program yang dimaksud mencakup peremajaan sawit rakyat, bantuan sarana dan prasarana, serta pengembangan SDM. “Kami harapkan peremajaan kebun sawit rakyat akan meningkatkan produktivitas,” tuturnya.

Peremajaan sawit rakyat untuk meningkatkan produktivitas perkebunan rakyat dilakukan dengan menggunakan bibit bersertifikat. Pemerintah menyalurkan pendanaan untuk program PSR melalui BPDPKS sampai dengan juni 2024 sebesar Rp9,61 triliun dengan luas lahan 344 ribu Ha dengan pekebun 154 ribu orang. Melalui program ini, lahan dan pekebun yang diremajakan dapat menerapkan GAP.

“Para pekebun rakyatlah yang paling harus dibantu, harus difokuskan. Kalau swasta, ISPO-nya sudah 60 persen dari lahan yang ada. Maka, pekebun rakyat inilah yang harus dibantu,” ujar Kabul.

PSR merupakan program untuk membantu pekebun rakyat memperbaharui perkebunan kelapa sawit mereka dengan kelapa sawit yang lebih berkelanjutan dan berkualitas, serta mengurangi risiko pembukaan lahan ilegal.

Sementara itu, soal bantuan sarana dan prasarana diupayakan perbaikan rantai pasok melalui bantuan perbaikan jalan, jembatan, alat transportasi alsintan, dan lain-lain. Hal ini diharapkan bisa mendukung penerapan GAP di perkebunan rakyat.

Dan terkait pengembangan SDM, dilakukan peningkatan kompetensi dan keterampilan SDM melalui pendidikan dan pelatihan. Per Juni 2024, terealisasi pelatihan untuk 17.923 orang/pekebun.

Terkait sawit berkelanjuta ini, Indonesia memiliki sistem sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan, yaitu ISPO (Indonesia Sustainable Palm Oil), di samping sertifikasi internasional RSPO (Roundtable Sustainable Palm Oil). Keduanya berjalan dan meningkat setiap tahun, baik secara volume minyaknya maupun luas areal perkebunan.

Luas lahan perkebunan kelapa sawit yang tersertifikasi ISPO mencapai 5,84 juta ha. Angka ini setara dengan implementasi ISPO sebesar 35,67 persen dari total tutupan sawit sebesar 16,38 juta ha. Serta ada sebanyak 1.077 pelaku usaha perkebunan kelapa sawit yang memperoleh sertifikasi ISPO.

Luas lahan perkebunan kelapa sawit yang tersertifikasi ISPO mencapai 5,84 juta ha. Angka ini setara dengan implementasi ISPO sebesar 35,67 persen dari total tutupan sawit sebesar 16,38 juta ha. Serta ada sebanyak 1.077 pelaku usaha perkebunan kelapa sawit yang memperoleh sertifikasi ISPO.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Musim Mas Group, salah satu perusahaan kelapa sawit terintegrasi terbesar di dunia, mengadakan Sesi Berbagi Pengalaman: Program Pemberdayaan Petani Swadaya untuk Masa Depan Kelapa Sawit Berkelanjutan, di Jakarta, Rabu (24/7/2024).

Pertemuan yang dihadiri oleh multi stakeholders seperti Pemerintahan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), akademisi, sektor swasta, serta asosiasi petani ini bertujuan membuka peluang kolaborasi untuk Program Pemberdayaan Petani Swadaya Musim Mas.

General Manager Program & Project Musim Mas Group Rob Nicholls, menjelaskan Musim Mas memiliki empat pilar dalam melaksanakan Kebijakan Keberlanjutan, salah satunya adalah Meningkatkan taraf hidup Petani, Pekerja, dan Masyarakat. Berdasarkan komitmen tersebut, Musim Mas telah menjalankan Program Pemberdayaan Petani Swadaya yang kini telah melibatkan lebih dari 44.000 petani swadaya di 6 provinsi di Indonesia.

"Kami memulai program ini pada tahun 2015 bersama International Finance Corporation (IFC), dan pada tahun 2020 kami melanjutkan serta mengembangkan program tersebut lebih lanjut”.

Dari berbagai macam hasil pertanian dan perkebunan, kelapa sawit berhasil mengantarkan Indonesia ke peringkat atas penghasil komoditas tersebut. Tak hanya berdampak pada sektor ekonomi, perkebunan kelapa sawit juga mendorong perkembangan aspek sosial dan lingkungan di Indonesia. Luas lahan perkebunan kelapa sawit Indonesia berjumlah 16,38 juta hektar dan diantaranya merupakan perkebunan swadaya sekitar 6,77 juta hektar atau 41 persen.

Diprediksi, jumlah tersebut akan meningkat menjadi 60 persen pada tahun 2030. Namun, petani swadaya kelapa sawit di Indonesia masih memiliki banyak tantangan, diantaranya adalah kurangnya pemahaman dan pengetahuan mengenai praktik perkebunan yang baik, hasil kebun yang rendah, hingga tidak memiliki akses modal dan dukungan keuangan untuk membantu panen dan peremajaan sawit (replanting).

Musim Mas menganggap petani swadaya adalah masa depan industri kelapa sawit yang berkelanjutan. Karena itu, perusahaan ini ingin membawa petani swadaya menuju praktik pertanian yang berkelanjutan, serta menghubungkan mereka kepada akses keuangan dan pasar global untuk meningkatkan pendapatan, sehingga dapat menapaki keseimbangan antara ekonomi dan keberlanjutan melalui Program Petani Swadaya Musim Mas. Program ini menerapkan dua pendekatan; Training for Smallholders yaitu program pelatihan petani secara langsung, serta Training for Trainers: Smallholders Hub yaitu program pelatihan untuk Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL).

Melalui program ini, Musim Mas juga mendorong dan mendampingi para petani swadaya untuk membentuk kelompok/lembaga petani. Hal tersebut sangat penting untuk para petani, dimana beberapa bantuan dari pemerintah, serta sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan hanya diperuntukan untuk petani yang berkelompok. Saat ini, Musim Mas telah membina dan mendampingi enam asosiasi petani swadaya yang tergabung dalam GAPSIMA (Gabungan Asosiasi Pekebun Kelapa Sawit Inisiasi Musim Mas) yang berlokasi di Sumatera Utara, Riau, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah, dengan total anggota sebanyak 4.714 petani swadaya.

Ketua Asosiasi Pekebun Swadaya Kelapa Sawit Pelalawan Siak (APSKS-PS) Joko Prasetyo, yang juga hadir dalam acara Sesi Berbagi Pengalaman, menjelaskan “Program Petani Swadaya Musim Mas hadir pertama kali di Riau pada tahun 2016, dan APSKS-PS dibentuk pada tahun 2019. Sejak awal berdiri hingga saat ini, Musim Mas melakukan pendampingan pada APSKS-PS.

Kini, ucap dia, total anggota APSKS-PS telah mencapai 818 petani. Dari jumlah tersebut, sebanyak 745 petani telah tersertifikasi RSPO (Roundtable on Sustainalble Palm Oil), 380 petani telah tersertifikasi ISPO (Indonesia Sustainable Palm Oil), 448 petani telah didampingi untuk mendapatkan STDB (Surat Tanda Daftar Budidaya), serta 437 petani telah didampingi untuk mendapatkan SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup).

"Asosiasi kami juga telah dihubungkan dengan pasar global melalui penjualan kredit RSPO. Pada periode 2020-2022, Kredit RSPO kami berhasil terjual senilai Rp 7,7 miliar. Selain digunakan untuk tambahan penghasilan petani, dana tersebut juga kami gunakan untuk keperluan operasional asosiasi, pembelian alat untuk mendukung Good Agriculture Practices dan keselamatan kerja, hingga membayar BPJS Ketanagakerjaan untuk seluruh anggota.”

“Kami menyadari bahwa program yang kami lakukan baru menjangkau sebagian kecil petani swadaya di Indonesia. Karena itu, kami ingin membuka peluang kolaborasi kepada seluruh pemangku kepentingan, agar program ini bisa memberikan dampak yang lebih besar dan menjangkau petani swadaya yang lebih banyak, untuk masa depan kelapa sawit yang berkelanjutan” tutup Rob.