Sumber: Reuters | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID -TAIPEI. Pada Rabu (23/10/2024), Menteri Pertahanan Wellington Koo memperingatkan, blokade nyata Tiongkok terhadap Taiwan akan menjadi tindakan perang dan memiliki konsekuensi yang luas bagi perdagangan internasional.

Pernyataan tersebut dia ungkapkan setelah latihan yang dilakukan Tiongkok minggu lalu mempraktikkan skenario seperti itu.

Reuters melaporkan, Tiongkok selama lima tahun terakhir telah menggelar aktivitas militer hampir setiap hari di sekitar pulau tersebut. Ini termasuk latihan perang yang telah mempraktikkan blokade dan serangan terhadap pelabuhan. Pemerintah Taiwan menolak klaim kedaulatan Beijing.

Menurut Beijing, latihan perang terbaru Tiongkok, yang dilakukan minggu lalu, termasuk simulasi blokade pelabuhan dan wilayah serta penyerangan target maritim dan darat.

Berbicara kepada wartawan di parlemen, Koo mengatakan bahwa meskipun "Joint Sword-2024B" menggambarkan area latihan, tidak ada zona larangan terbang atau larangan berlayar.

Ia mengatakan bahwa menurut hukum internasional, blokade akan melarang semua pesawat dan kapal memasuki suatu area.

"Maka menurut resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa, hal itu dianggap sebagai bentuk perang," katanya.

Dia menambahkan, "Saya ingin menekankan bahwa latihan sama sekali berbeda dari blokade, seperti halnya dampaknya terhadap komunitas internasional."

Menurut Koo, blockade akan berdampak di luar Taiwan, dengan mengatakan bahwa seperlima dari pengiriman global melewati Selat Taiwan.

"Komunitas internasional tidak bisa hanya duduk diam dan menonton," katanya.

Taiwan telah menguraikan persiapannya untuk blokade, termasuk pasokan makanan, tetapi Koo menunjuk gas alam cair (LNG) sebagai titik lemah.

Pejabat kementerian ekonomi Hu Wen-chung menambahkan bahwa Taiwan saat ini memiliki persediaan LNG sekitar delapan hari, dan berencana untuk memperpanjangnya menjadi 14 hari pada tahun 2027.

Kapal induk di Selat Taiwan

Meskipun latihan perang minggu lalu hanya berlangsung sehari, aktivitas militer Tiongkok terus berlanjut. Tiongkok tidak pernah meninggalkan penggunaan kekuatan untuk membawa Taiwan di bawah kendalinya.

Kementerian pertahanan Taiwan mengatakan sebelumnya pada hari Rabu bahwa sebuah kelompok kapal induk Tiongkok berlayar melalui Selat Taiwan, melakukan perjalanan ke arah utara setelah melewati perairan dekat Kepulauan Pratas yang dikuasai Taiwan.

Kementerian tersebut mengatakan kapal-kapal Tiongkok, yang dipimpin oleh Liaoning, yang tertua dari tiga kapal induk Tiongkok, terlihat pada Selasa malam, dan pasukannya memantau armada tersebut. Pratas berada di ujung utara Laut China Selatan.

Kementerian pertahanan Tiongkok tidak menanggapi permintaan komentar.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian mengatakan kepada wartawan di Beijing bahwa karena Taiwan adalah wilayah China, tidak ada yang lebih normal daripada kapal induk China yang beroperasi di wilayah dan perairan mereka sendiri.

Liaoning terlibat dalam latihan perang China yang sama minggu lalu di dekat Taiwan.

Taiwan mengatakan pada saat itu bahwa Liaoning beroperasi di lepas pantai tenggara pulau itu selama latihan tersebut, meluncurkan pesawat dari deknya.

Jepang mengatakan bulan lalu kapal induk yang sama telah memasuki perairan Jepang untuk pertama kalinya.

China telah berlayar dengan kapal induknya melalui selat strategis sebelumnya, termasuk pada bulan Desember sesaat sebelum Taiwan mengadakan pemilihan umum.

China mengatakan hanya mereka yang memiliki yurisdiksi atas jalur air selebar hampir 180 km (110 mil) yang merupakan jalur utama untuk perdagangan internasional. Taiwan dan Amerika Serikat membantahnya, dengan mengatakan Selat Taiwan adalah jalur air internasional.

Angkatan Laut AS secara teratur berlayar melalui selat itu untuk menegaskan hak kebebasan navigasi. Negara-negara sekutu lainnya, seperti Kanada, Jerman, dan Inggris juga telah melakukan misi serupa, yang membuat Beijing marah.

Sumber: Reuters | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - TAIPEI. Menteri Pertahanan Taiwan, Wellington Koo, pada Rabu menyatakan bahwa blokade nyata oleh Cina terhadap Taiwan akan dianggap sebagai tindakan perang dan memiliki dampak luas terhadap perdagangan internasional.

Pernyataan ini disampaikan setelah latihan militer China pekan lalu yang mensimulasikan skenario blokade tersebut.

China, yang mengklaim Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya, selama lima tahun terakhir hampir setiap hari melakukan aktivitas militer di sekitar pulau tersebut, termasuk latihan perang yang mensimulasikan blokade dan serangan terhadap pelabuhan. Pemerintah Taiwan menolak klaim kedaulatan Beijing tersebut.

Latihan perang terbaru China, yang dilakukan pekan lalu, mencakup simulasi blokade pelabuhan dan wilayah, serta serangan terhadap target maritim dan darat.

Koo menjelaskan kepada wartawan di parlemen bahwa meskipun latihan "Joint Sword-2024B" mencakup area tertentu, tidak ada zona larangan terbang atau berlayar yang diberlakukan. Berdasarkan hukum internasional, blokade akan melarang semua pesawat dan kapal memasuki suatu area.

“Menurut resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa, blokade dianggap sebagai bentuk perang,” kata Koo.

Ia menambahkan bahwa latihan militer berbeda secara signifikan dari blokade, begitu juga dampaknya terhadap masyarakat internasional. Koo menekankan bahwa blokade akan memiliki konsekuensi yang melampaui Taiwan, karena seperlima dari perdagangan dunia melewati Selat Taiwan.

"Masyarakat internasional tidak akan tinggal diam dan hanya menonton," tegasnya.

Taiwan telah mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan blokade, termasuk memastikan pasokan makanan. Namun, Koo menunjukkan bahwa gas alam cair (LNG) adalah titik lemah.

Pejabat dari Kementerian Ekonomi, Hu Wen-chung, menambahkan bahwa saat ini Taiwan memiliki persediaan LNG untuk sekitar delapan hari, dan sedang berencana untuk memperpanjangnya menjadi 14 hari pada tahun 2027.

Sebagai langkah darurat, pembangkit listrik tenaga batu bara yang sudah tidak beroperasi dapat diaktifkan kembali.

Aktivitas Militer Berlanjut

Meskipun latihan perang pekan lalu hanya berlangsung sehari, aktivitas militer China terus berlanjut. China belum pernah mengesampingkan penggunaan kekuatan untuk menguasai Taiwan.

Kementerian Pertahanan Taiwan melaporkan pada hari Rabu bahwa kelompok kapal induk China melewati Selat Taiwan, bergerak ke arah utara setelah melewati perairan dekat Kepulauan Pratas yang dikuasai Taiwan. Armada tersebut dipimpin oleh Liaoning, kapal induk tertua dari tiga kapal induk Cina.

Kapal-kapal China terpantau pada Selasa malam dan Taiwan mengawasi pergerakan armada tersebut. Kepulauan Pratas terletak di ujung utara Laut China Selatan. Kementerian Pertahanan China belum memberikan tanggapan atas permintaan komentar terkait aktivitas ini.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, mengatakan bahwa karena Taiwan adalah bagian dari wilayah China, "tidak ada yang lebih normal daripada kapal induk China beroperasi di wilayah dan perairan mereka sendiri."

Kapal induk Liaoning juga terlibat dalam latihan perang yang sama pekan lalu di dekat Taiwan. Saat itu, Taiwan melaporkan bahwa Liaoning beroperasi di lepas pantai tenggara pulau tersebut dan meluncurkan pesawat dari geladaknya.

Bulan lalu, Jepang juga melaporkan bahwa kapal induk yang sama memasuki perairan terdekat mereka untuk pertama kalinya.

China telah beberapa kali mengarungi Selat Taiwan yang strategis, termasuk pada Desember lalu, sebelum Taiwan mengadakan pemilihan umum.

China mengklaim bahwa mereka memiliki yurisdiksi tunggal atas selat yang lebarnya sekitar 180 km tersebut, yang merupakan jalur utama perdagangan internasional. Namun, Taiwan dan Amerika Serikat membantah klaim ini, dengan menyatakan bahwa Selat Taiwan adalah jalur air internasional.

Angkatan Laut AS secara rutin melewati selat ini untuk menegaskan hak kebebasan navigasi. Negara-negara sekutu lainnya, seperti Kanada, Jerman, dan Inggris, juga telah melakukan misi serupa, yang memicu kemarahan Beijing.

Taiwan juga khawatir tentang penggunaan penjaga pantai China dalam latihan perang terakhir, terutama jika kapal sipil Taiwan diinspeksi sebagai bagian dari upaya Beijing untuk menegaskan otoritas hukumnya di selat tersebut.

Penjaga pantai Taiwan, dalam laporan kepada parlemen, menyatakan bahwa jika hal ini terjadi, kapal mereka akan merespons dengan prinsip "tidak memprovokasi tetapi tidak mundur," dan akan menghentikan tindakan tersebut dengan segala kekuatan.