Sumber: Reuters | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - TAIPEI. Presiden Taiwan, Lai Ching-te, dijadwalkan mengunjungi sekelompok pulau strategis yang berdekatan dengan pantai China pada hari Jumat untuk memperingati 75 tahun kemenangan penting melawan pasukan komunis.

Kunjungan ini berlangsung hanya lebih dari seminggu setelah China mengadakan latihan militer di sekitar wilayah tersebut.

Taiwan telah menguasai Pulau Kinmen dan Pulau Matsu di utara sejak pemerintahan Republik China yang kalah dalam perang saudara melawan komunis Mao Zedong pada tahun 1949 dan melarikan diri ke Taipei.

Kantor kepresidenan Taiwan mengumumkan pada hari Kamis bahwa Lai akan mengunjungi Kinmen untuk memperingati Pertempuran Guningtou, di mana pasukan Republik China berhasil menggagalkan upaya invasi oleh Tentara Pembebasan Rakyat, sebuah kemenangan langka bagi pasukan Chiang Kai-shek pada akhir perang saudara China.

Setelah pemerintah republik mundur ke Taiwan pada Desember 1949, dalam beberapa tahun berikutnya mereka kehilangan sejumlah pulau dan pulau kecil lainnya ke pasukan komunis. Republik China tetap menjadi nama resmi Taiwan.

China memandang Taiwan yang dikelola secara demokratis sebagai wilayahnya sendiri, dan minggu lalu mengadakan latihan militer baru di sekitar pulau tersebut yang dikatakan sebagai peringatan terhadap tindakan "separatis."

Beijing memiliki ketidaksukaan khusus terhadap Lai, yang menolak klaim kedaulatan China dan menyatakan bahwa hanya rakyat Taiwan yang berhak menentukan masa depan mereka.

Lai terakhir kali mengunjungi Kinmen pada bulan Agustus, untuk memperingati 66 tahun insiden lain dengan pasukan China, yang dikenal sebagai awal krisis Selat Taiwan kedua.

Saat itu, ia menyatakan bahwa Taiwan ingin melanjutkan cara hidupnya yang bebas dan menolak diperintah oleh Partai Komunis China.

Sejak bulan Februari, penjaga pantai China telah melakukan patroli rutin di sekitar Kinmen setelah kematian dua warga China di sebuah kapal cepat yang dituduh Beijing disebabkan oleh Taipei.

Saat ini, Kinmen menjadi tujuan wisata yang populer, sebagian besar karena sejarah Perang Dingin, dan masih terdapat kehadiran militer yang signifikan di pulau tersebut. Hingga kini, tidak ada perjanjian damai atau gencatan senjata yang pernah ditandatangani antara Taiwan dan China.

Sumber: Reuters | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - TAIPEI. Menteri Pertahanan Taiwan, Wellington Koo, pada Rabu menyatakan bahwa blokade nyata oleh Cina terhadap Taiwan akan dianggap sebagai tindakan perang dan memiliki dampak luas terhadap perdagangan internasional.

Pernyataan ini disampaikan setelah latihan militer China pekan lalu yang mensimulasikan skenario blokade tersebut.

China, yang mengklaim Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya, selama lima tahun terakhir hampir setiap hari melakukan aktivitas militer di sekitar pulau tersebut, termasuk latihan perang yang mensimulasikan blokade dan serangan terhadap pelabuhan. Pemerintah Taiwan menolak klaim kedaulatan Beijing tersebut.

Latihan perang terbaru China, yang dilakukan pekan lalu, mencakup simulasi blokade pelabuhan dan wilayah, serta serangan terhadap target maritim dan darat.

Koo menjelaskan kepada wartawan di parlemen bahwa meskipun latihan "Joint Sword-2024B" mencakup area tertentu, tidak ada zona larangan terbang atau berlayar yang diberlakukan. Berdasarkan hukum internasional, blokade akan melarang semua pesawat dan kapal memasuki suatu area.

“Menurut resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa, blokade dianggap sebagai bentuk perang,” kata Koo.

Ia menambahkan bahwa latihan militer berbeda secara signifikan dari blokade, begitu juga dampaknya terhadap masyarakat internasional. Koo menekankan bahwa blokade akan memiliki konsekuensi yang melampaui Taiwan, karena seperlima dari perdagangan dunia melewati Selat Taiwan.

"Masyarakat internasional tidak akan tinggal diam dan hanya menonton," tegasnya.

Taiwan telah mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan blokade, termasuk memastikan pasokan makanan. Namun, Koo menunjukkan bahwa gas alam cair (LNG) adalah titik lemah.

Pejabat dari Kementerian Ekonomi, Hu Wen-chung, menambahkan bahwa saat ini Taiwan memiliki persediaan LNG untuk sekitar delapan hari, dan sedang berencana untuk memperpanjangnya menjadi 14 hari pada tahun 2027.

Sebagai langkah darurat, pembangkit listrik tenaga batu bara yang sudah tidak beroperasi dapat diaktifkan kembali.

Aktivitas Militer Berlanjut

Meskipun latihan perang pekan lalu hanya berlangsung sehari, aktivitas militer China terus berlanjut. China belum pernah mengesampingkan penggunaan kekuatan untuk menguasai Taiwan.

Kementerian Pertahanan Taiwan melaporkan pada hari Rabu bahwa kelompok kapal induk China melewati Selat Taiwan, bergerak ke arah utara setelah melewati perairan dekat Kepulauan Pratas yang dikuasai Taiwan. Armada tersebut dipimpin oleh Liaoning, kapal induk tertua dari tiga kapal induk Cina.

Kapal-kapal China terpantau pada Selasa malam dan Taiwan mengawasi pergerakan armada tersebut. Kepulauan Pratas terletak di ujung utara Laut China Selatan. Kementerian Pertahanan China belum memberikan tanggapan atas permintaan komentar terkait aktivitas ini.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, mengatakan bahwa karena Taiwan adalah bagian dari wilayah China, "tidak ada yang lebih normal daripada kapal induk China beroperasi di wilayah dan perairan mereka sendiri."

Kapal induk Liaoning juga terlibat dalam latihan perang yang sama pekan lalu di dekat Taiwan. Saat itu, Taiwan melaporkan bahwa Liaoning beroperasi di lepas pantai tenggara pulau tersebut dan meluncurkan pesawat dari geladaknya.

Bulan lalu, Jepang juga melaporkan bahwa kapal induk yang sama memasuki perairan terdekat mereka untuk pertama kalinya.

China telah beberapa kali mengarungi Selat Taiwan yang strategis, termasuk pada Desember lalu, sebelum Taiwan mengadakan pemilihan umum.

China mengklaim bahwa mereka memiliki yurisdiksi tunggal atas selat yang lebarnya sekitar 180 km tersebut, yang merupakan jalur utama perdagangan internasional. Namun, Taiwan dan Amerika Serikat membantah klaim ini, dengan menyatakan bahwa Selat Taiwan adalah jalur air internasional.

Angkatan Laut AS secara rutin melewati selat ini untuk menegaskan hak kebebasan navigasi. Negara-negara sekutu lainnya, seperti Kanada, Jerman, dan Inggris, juga telah melakukan misi serupa, yang memicu kemarahan Beijing.

Taiwan juga khawatir tentang penggunaan penjaga pantai China dalam latihan perang terakhir, terutama jika kapal sipil Taiwan diinspeksi sebagai bagian dari upaya Beijing untuk menegaskan otoritas hukumnya di selat tersebut.

Penjaga pantai Taiwan, dalam laporan kepada parlemen, menyatakan bahwa jika hal ini terjadi, kapal mereka akan merespons dengan prinsip "tidak memprovokasi tetapi tidak mundur," dan akan menghentikan tindakan tersebut dengan segala kekuatan.

Sumber: Reuters | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -TAIPEI. Militer China meluncurkan putaran baru latihan perang di dekat Taiwan pada Senin (14/10). China mengatakan, itu merupakan peringatan terhadap tindakan separatis pasukan kemerdekaan Taiwan, yang memicu kecaman dari pemerintah Taipei dan AS.

Mengutip Reuters, Senin (14/10), Taiwan telah waspada terhadap lebih banyak permainan perang sejak pidato hari nasional minggu lalu oleh Presiden Lai Ching-te, sebuah pidato yang dikecam Beijing setelah Lai mengatakan China tidak memiliki hak untuk mewakili Taiwan bahkan saat ia menawarkan untuk bekerja sama dengan Beijing.

Komando Teater Timur militer China mengatakan latihan "Joint Sword-2024B" berlangsung di Selat Taiwan dan wilayah di utara, selatan, dan timur Taiwan.

"Latihan itu juga berfungsi sebagai peringatan keras terhadap tindakan separatis pasukan kemerdekaan Taiwan. Ini adalah operasi yang sah dan perlu untuk menjaga kedaulatan negara dan persatuan nasional," katanya dalam sebuah pernyataan yang disampaikan dalam bahasa China dan Inggris.

Komando itu tidak menyebutkan kapan latihan itu akan berakhir.

Mereka menerbitkan peta yang menunjukkan sembilan wilayah di sekitar Taiwan tempat latihan itu berlangsung; dua di pantai timur pulau itu, tiga di pantai barat, satu di utara, dan tiga di sekitar pulau-pulau yang dikuasai Taiwan di sebelah pantai China.

Kapal dan pesawat China mendekati Taiwan dalam jarak dekat dari berbagai arah, dengan fokus pada patroli kesiapan tempur laut-udara, memblokade pelabuhan dan area penting, menyerang target maritim dan darat, dan perebutan bersama keunggulan komprehensif, kata komando tersebut.

Namun, komando tersebut tidak mengumumkan latihan tembak langsung atau area larangan terbang. Pada tahun 2022, tak lama setelah Ketua DPR AS saat itu Nancy Pelosi mengunjungi Taiwan, China menembakkan rudal ke pulau itu.

DMedia pemerintah China menguangkapkan, dalam operasi, penjaga pantai China mengitari Taiwan dan menggelar patroli penegakan hukum di dekat pulau-pulau lepas pantai Taiwan.

Dewan Urusan Daratan pembuat kebijakan China di Taiwan mengatakan bahwa permainan perang terbaru China dan penolakan untuk meninggalkan penggunaan kekuatan adalah provokasi terang-terangan yang secara serius merusak perdamaian dan stabilitas regional.

ewan Urusan Daratan pembuat kebijakan China di Taiwan dalam sebuah pernyataan mengungkapkan, dalam menghadapi ancaman politik, militer, dan ekonomi lebih lanjut yang ditimbulkan oleh China terhadap Taiwan dalam beberapa hari terakhir, Taiwan tidak akan mundur.

"Presiden Lai telah menyatakan niat baiknya dalam pidato hari nasionalnya dan bersedia memikul tanggung jawab untuk menjaga perdamaian di Selat Taiwan bersama dengan komunis China," tambahnya.

Pidato hari nasional Lai menyoroti keadaan terkini hubungan lintas selat dan tekad kuat untuk menjaga perdamaian dan stabilitas serta menganjurkan kerja sama di masa mendatang dalam menghadapi tantangan seperti perubahan iklim, tambah kementerian tersebut.

"Klaim komunis China tentang memicu pertengkaran dan memprovokasi masalah sama sekali menyimpang dari kebenaran," tambahnya.

Joseph Wu, sekretaris jenderal Dewan Keamanan Nasional Taiwan, mengatakan Taiwan akan tetap waspada tetapi akan tetap moderat dan bertanggung jawab, mempertahankan status quo di Selat Taiwan.

"Para pemimpin di seluruh dunia berbicara lebih banyak dari sebelumnya tentang perlunya perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan," kata Wu dalam sebuah forum tentang politik China di Taipei.

"Taiwan akan terus mencari kemungkinan untuk berunding dengan China."

Kementerian pertahanan dan penjaga pantai Taiwan mengatakan kedua lembaga telah mengirimkan pasukan mereka sendiri.

Di Washington, seorang pejabat dari pemerintahan Presiden AS Joe Biden mengatakan mereka memantau latihan tersebut dan tidak ada pembenaran atas latihan tersebut setelah pidato Lai.

Pejabat tersebut mengatakan mereka mendesak China untuk menghindari tindakan lebih lanjut yang dapat membahayakan perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan dan di kawasan yang lebih luas.

Seorang pejabat keamanan senior Taiwan, yang berbicara kepada Reuters dengan syarat anonim mengingat sensitivitas situasi, mengatakan mereka yakin China sedang berlatih memblokade pelabuhan Taiwan di utara dan selatan pulau tersebut dan jalur pelayaran internasional serta mengusir kedatangan pasukan asing.

Taiwan pada hari Minggu telah melaporkan sebuah kelompok kapal induk China berlayar ke selatan pulau tersebut melalui Selat Bashi yang strategis yang memisahkan Taiwan dari Filipina dan menghubungkan Laut China Selatan dengan Pasifik.

Media pemerintah China sejak Kamis telah menayangkan serangkaian cerita dan komentar yang mengecam pidato Lai, dan pada hari Minggu Komando Teater Timur merilis sebuah video yang mengatakan bahwa mereka siap bertempur.

"Selama provokasi 'kemerdekaan Taiwan' terus berlanjut, tindakan PLA untuk mempertahankan kedaulatan nasional dan integritas teritorial tidak akan berhenti," kata surat kabar itu.

Tiongkok mengadakan latihan "Joint Sword-2024A" selama dua hari di sekitar Taiwan pada bulan Mei tak lama setelah Lai menjabat, dengan mengatakan bahwa latihan itu adalah "hukuman" atas konten separatis dalam pidato pelantikannya.

Lai telah berulang kali menawarkan pembicaraan dengan Tiongkok tetapi ditolak. Ia mengatakan hanya rakyat Taiwan yang dapat memutuskan masa depan mereka dan menolak klaim kedaulatan Beijing.

WASHINGTON - Mengobarkan perang ekonomi dan dunia maya dapat menjadi pilihan buat China untuk mengambil alih Taiwan tanpa harus mengangkat senjata. Sebuah laporan yang dirilis oleh Foundation for Defense of Democracies (FDD) menerangkan, tentang kemungkinan taktik non-militer yang dapat digunakan secara efektif.

Skenario yang mungkin tetap diabaikan, bakal menimbulkan tantangan bagi AS, sekutu terbesar Taiwan . Lembaga penelitian yang berbasis di Washington itu menyarankan AS membuat persiapan untuk menanggapinya dengan cara terbaik.

Para peneliti FDD bekerja sama dengan pakar perbankan dan keuangan di Taiwan pada awal tahun sempat mensimulasikan kemungkinan langkah non-militer oleh Beijing, seperti kampanye disinformasi dan serangan siber terhadap infrastruktur. Latihan ini adalah yang pertama dari jenisnya dan berusaha untuk mengisi kesenjangan analitis, kata FDD.

"Globalisasi modern telah menciptakan lebih banyak koneksi ekonomi yang dapat dieksploitasi China untuk mencapai tujuan koersif," kata laporan itu.

"Inovasi teknologi menciptakan lebih banyak koneksi digital, menawarkan lebih banyak kemungkinan untuk pemaksaan, termasuk melalui penargetan infrastruktur penting," bebernya.

Beijing telah berjanji merebut Taiwan dengan paksa jika perlu, meskipun Presiden China Xi Jinping menekankan bakal melakukan "upaya maksimal" secara damai. Taiwan berpisah dari daratan pada tahun 1949 selama perang saudara ketika pemerintah nasionalis yang kalah melarikan diri ke pulau itu.

Ketegangan telah berkobar di Selat Taiwan sejak 2016 ketika Beijing mulai meningkatkan tekanan diplomatik dan militer di pulau itu, mendorong AS untuk meningkatkan dukungannya.

Washington, yang diwajibkan di bawah hukum AS untuk menyediakan perangkat keras militer yang memadai bagi Taipei untuk pertahanannya, berpendapat bahwa semua ini menjadi kepentingan AS untuk menjaga perdamaian di selat dan berdiri bersama negara-negara demokrasi seperti Taiwan untuk mempertahankan tatanan dunia berbasis aturan.

Beijing telah menuntut AS untuk menjauh dari Taiwan, dengan alasan bahwa masalah tersebut merupakan urusan domestik.

Dengan perkiraan 1 juta orang Taiwan yang tinggal dan bekerja di China, maka hubungan ekonomi keduanya semakin erat. Semua itu membuat kemungkinan pemaksaan ekonomi, boikot dan blokade militer menjadi ancaman yang lebih besar.

Dalam latihan simulasi, para ahli dari AS dan Taiwan mempelajari kemungkinan langkah Beijing seperti melakukan perang psikologis untuk mengikis kepercayaan publik, melarang impor produk Taiwan atau menaikkan tarif terhadapnya. Hingga menjual saham Taiwan, membekukan transfer bank melintasi selat, memotong kabel serat optik, dan menargetkan impor dan penyimpanan energi.

Ada beberapa rekomendasi yang diberikan dalam laporan tersebut, termasuk agar Taiwan mendiversifikasi impor energinya, merelokasi bisnis dari daratan China, mengembangkan pasar baru, dan membangun aliansi dan kemitraan. Laporan itu menyarankan agar Amerika Serikat mengembangkan buku pedoman untuk melawan China dan meningkatkan koordinasi dengan sekutu.

Akademi Perbankan dan Keuangan Taiwan, yang bekerja dengan FDD dalam latihan simulasi, berpendapat bahwa Taiwan harus memperkuat ketahanan keuangannya.

"China dapat mengacaukan sistem keuangan Taiwan untuk memicu kerusuhan sosial sebagai pendahulu invasi," kata laporan itu.

Direktur eksekutif Global Taiwan Institute, Russell Hsiao yang berbasis di Washington, mengatakan Beijing telah meningkatkan langkah-langkah non-militer terhadap Taiwan dan bahwa upaya semacam itu diperkirakan akan meningkat dalam beberapa bulan dan tahun mendatang.

"Amerika Serikat dan Taiwan harus bekerja sama dengan sekutu dan mitra yang berpikiran sama untuk memperkuat ketahanan kolektif terhadap persenjataan, serta saling ketergantungan ekonomi China," ungkap Hsiao.

Sumber: Reuters | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID -BEIJING. China mengumumkan tindakan berupa pembekuan aset terhadap sembilan perusahaan yang terkait militer AS pada hari Rabu (18/9/2024).

Tindakan tersebut berhubungan dengan penjualan senjata AS ke Taiwan.

Ini menjadi langkah terbaru untuk memberi tekanan tambahan pada Amerika Serikat agar menghentikan penjualan senjatanya ke pulau itu.

Reuters melaporkan, China telah berulang kali meminta Gedung Putih untuk menahan diri dari hubungan formal dengan para pemimpin pulau itu.

Informasi saja, AS merupakan pendukung internasional penting dan pemasok senjata bagi Taiwan yang diperintah secara demokratis.

Di sisi lain, Beijing mengklaim Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya.

Menurut pernyataan Kementerian Luar Negeri China, langkah-langkah yang diambil terhadap sembilan perusahaan tersebut, termasuk Sierra Nevada Corporation dan Stick Rudder Enterprises LLC, mulai berlaku pada hari Rabu. China akan membekukan aset mereka di Tiongkok.

Kemenlu China menggambarkan tindakan itu sebagai tindakan balasan dan mengatakan kebijakan tersebut juga berlaku untuk Cubic Corporation, S3 Aerospace, TCOM Ltd Partnership, TextOre, Planate Management Group, ACT1 Federal dan Exovera.

Menurut penyataan tersebut, organisasi dan individu di China dilarang terlibat dalam transaksi dengan perusahaan-perusahaan tersebut.

Seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri China pada hari Rabu mendesak Amerika Serikat untuk segera menghentikan aksi berbahaya mempersenjatai Taiwan.

"Berhentilah berkomplot dan mendukung kemerdekaan Taiwan, dan berhentilah merusak perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan," kata juru bicara kementerian Lin Jian dalam jumpa pers rutin.

China sebelumnya memberikan sanksi dan melarang perusahaan-perusahaan, termasuk unit-unit Lockheed Martin, karena menjual senjata ke Taiwan.

China mengatakan bahwa mereka sangat menentang penjualan senjata AS ke Taiwan dan mendesak Washington untuk segera menariknya.

Kementerian Pertahanan China sebelumnya juga mengajukan keluhan kepada Amerika Serikat atas masalah tersebut.

China telah meningkatkan tekanan militer dan politik selama lima tahun terakhir untuk menegaskan klaimnya, yang dengan tegas ditolak oleh Taipei.

Sumber: Reuters | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - TAIPEI. Kementerian Pertahanan Taiwan mengumumkan pada hari Sabtu bahwa mereka sedang memantau "gelombang" uji coba rudal yang berlangsung di wilayah paling utara China, Mongolia Dalam, dan pasukan pertahanan udara mereka dalam keadaan siaga.

Taiwan, yang secara demokratis diperintah dan dianggap oleh China sebagai wilayahnya sendiri, selalu mengawasi dengan ketat semua aktivitas militer China mengingat seringnya aktivitas Beijing di sekitar pulau tersebut.

Namun, hanya jarang sekali Taiwan merilis detail tentang apa yang mereka lihat terjadi di dalam wilayah China.

Kementerian Pertahanan Taiwan melaporkan bahwa mulai pukul 4 pagi (2000 GMT pada hari Jumat), mereka mendeteksi "beberapa gelombang peluncuran uji coba" oleh Pasukan Roket China di Mongolia Dalam, yang terletak sekitar 2.000 km (1.200 mil) dari Taiwan.

Pasukan Taiwan terus memantau perkembangan dan pasukan pertahanan udara dalam keadaan siaga, menurut pernyataan kementerian tanpa memberikan rincian lebih lanjut.

Kementerian Pertahanan China tidak merespons panggilan untuk berkomentar di luar jam kerja. Pasukan Roket bertanggung jawab atas arsenal rudal konvensional dan nuklir China.

Pada Agustus 2022, China menembakkan rudal ke perairan sekitar Taiwan selama latihan perang untuk menunjukkan kemarahan atas kunjungan ke Taipei oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat AS saat itu, Nancy Pelosi.

Menurut sumber keamanan, Taiwan mengoperasikan stasiun radar yang kuat di beberapa puncak pegunungan di wilayah tengahnya yang dapat melihat jauh ke dalam wilayah China.

China sangat tidak menyukai Presiden Taiwan Lai Ching-te, yang menjabat pada Mei lalu, menyebutnya sebagai "separatis" dan telah meningkatkan tekanan militernya termasuk latihan perang sejak pelantikannya.