Bisnis.com, JAKARTA - Bocoran perihal susunan kabinet pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka kian menguat jelang pelantikan mendatang.

Beredar informasi bahwa nantinya akan ada 46 kementerian pada pemerintahan Prabowo. Informasi ini terkuak dari susunan 13 Komisi DPR bersama mitranya dalam dokumen berjudul “Gambaran Nomenklatur Mitra AKD”.

Menanggapi isu tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pihaknya masih ingin menghitung pasti jumlah finalnya, tetapi dia juga menyebut jumlahnya memang ada di sekitaran angka tersebut.

“Jadi begini, saya nanti baru masih mau hitung finalisasinya jumlahnya [kementerian] berapa. Tetapi saya waktu kemudian jumlahnya ada sekitar-sekitar itu,” katanya kepada wartawan di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (11/10/2024).

Dasco melanjutkan, dirinya mendapatkan informasi bahwa kementerian-kementerian yang ada nantinya ini ingin mengoptimalkan fungsi kementerian sebaik-baiknya, sehingga bisa bermanfaat bagi rakyat.

“Sekaligus kemudian berfokus pada kampanye dari Pak Prabowo, yaitu Asta Cita dan 17 program aksi yang kemudian akan diimplementasikan kepada kementerian-kementerian, baik yangexistingmaupun kemudian kementerian yang dipecah menjadi kementerian baru,” jelasnya.

Lebih lanjut, Dasco menegaskan komisi yang ada nantinya akan menyesuaikan dengan kementerian yang akan menjadi mitra. Dengan demikian, pihaknya hari ini masih berkoordinasi dengan calon pemerintahan baru terkait finalisasi.

Dengan demikian, diharapkan Senin nanti saat Rapim dan Bamus, kata dia, itu sudah mendekati kepastian ataufix.

“Dan apabila kemudian masih ada 1, 2 atau 3 yang terkoreksi dalam Rapim dan Bamus itu nanti akan disampaikan bahwa itu akan menyusul kemudian,” jelasnya.

Berikut bocoran daftar kementerian pada Pemerintahan Prabowo-Gibran:

Kementerian

1. Kementerian Luar Negeri
2. Kementerian Pertahanan
3. Kementerian Komunikasi dan Informatika
4. Kementerian Dalam Negeri
5. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
6. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
7. Kementerian Pertanian
8. Kementerian Kehutanan
9. Kementerian Kelautan dan Perikanan
10. Kementerian Pekerjaan Umum
11. Kementerian Perumahan Rakyat
12. Kementerian Perhubungan
13. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
14. Kementerian Transmigrasi
15. Kementerian Perdagangan
16. Kementerian BUMN
17. Kementerian Koperasi
18. Kementerian Perindustrian
19. Kementerian Pariwisata
20. Kementerian Ekonomi Kreatif/Barekraf
21. Kementerian UMKM
22. Kementerian Agama
23. Kementerian Sosial
24. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
25. Kementerian Kesehatan
26. Kementerian Ketenagakerjaan
27. Kementerian Kependudukan & Pembangunan Keluarga
28. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/BNP2TKI
29. Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi
30. Kementerian Pendidikan Tinggi
31. Kementerian Kebudayaan
32. Kementerian Pemuda dan Olahraga
33. Kementerian Keuangan
34. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
35. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
36. Kementerian Lingkungan Hidup
37. Kementerian Investasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal
38. Kementerian Hukum
39. Kementerian HAM
40. Kementerian Sekretariat Negara
41. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

Kementerian Koordinator

1. Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan
2. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
3. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
4. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (terkait Pembahasan RKA/KL)
5. Kementerian Koordinator Bidang Kemasyarakatan