JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, Presiden Prabowo Subianto sudah menandatangani seluruh Peraturan Presiden (Perpres) mengenai perubahan nomenklatur kementerian/lembaga di Kabinet Merah Putih.

Adapun Perpres tersebut sudah dirilis dalam laman JDIH Sekretariat Negara.

"Benar bahwa (Perpres K/L) sudah (keluar semua), Perpres tentang Kementerian-kementerian juga sudah selesai," kata Prasetyo Hadi di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).

Ia mengakui, ada perubahan jumlah maupun nomenklatur kementerian.

Begitu pun terdapat penyesuaian tugas-tugas dan fungsi kementerian dari kabinet sebelumnya.

Namun, pemerintah sudah mendiskusikan perubahan itu sebelum kabinet saat ini terbentuk.

"Sudah kita bicarakan bersama-sama, sudah kita rancang perubahan ini. Tugas dan fungsi ini akan mengikuti ke kementerian yang lama atau ke kementerian yang merupakan pemecahan," ucap Prasetyo.

"Jadi semua sudah kita bicarakan bersama-sama, kita tunggu nanti," imbuhnya.

Ia lantas mencontohkan, salah satu perubahan terjadi pada Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) yang berada di bawah komandonya dan Sekretariat Kabinet (Setkab).

Jika sebelumnya bertanggung jawab langsung di bawah Presiden, Setkab saat ini berada di bawah Kemensetneg.

"Memang betul bahwa sekarang fungsi Sekretariat Kabinet berada di bawah Kementerian Sekretariat Negara, supaya menjadi satu-kesatuan di dalam memberikan layanan kepada presiden maupun kepada kabinet," jelasnya.

Sementara itu setelah Perpres kementerian/lembaga keluar, proses bakal dilanjutkan dengan penyusunan Struktural Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) oleh masing-masing kementerian.

"Kemudian segera menyelesaikan DIPA karena di bulan November, akhir November ini kami seluruh Kementerian sudah menyelesaikan DIPA untuk 2025," sebutnya.

Dilihat dari laman JDIH, sejumlah Perpres yang telah terbit di antaranya Perpres 181/2024 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Perpres 154/2024 tentang Badan Penyelenggara Haji, Perpres 155/2024 tentang Kementerian Hukum, Perpres 184/2024 tentang Kementerian Investasi dan Hilirisasi, hingga Perpres 165/2024 tentang Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA – Belum ada satu bulan Presiden Prabowo Subianto memimpin Indonesia, tetapi banyak gebrakan darinya yang cukup menarik perhatian. Salah satunya dalam merombak daftar kementerian di Kabinet Merah Putih.

Tidak hanya mengangkat dan melantik 137 posisi atau jabatan dengan 136 orang di dalam di pemerintahannya, tetapi beberapa Kementerian kini tak lagi berada di bawah Kementerian Koordinator (Kemenko). Salah satunya Kementerian Keuangan.

Berdasarkan draf Bagan Struktur Organisasi Kementerian Kabinet Merah Putih yang diterima oleh Bisnis, terdapat empat kementerian yang langsung berada di bawah naungan Presiden Ke-8 RI itu.

Pertama, Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg) yang dinahkodai oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi.

Kedua, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dengan Sri Mulyani Indrawati yang akan memimpin instansi ini. Ketiga, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB) yang dikomandoi oleh Menteri PANRB Rini Widyantini.

Keempat, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) yang dipimpin oleh Rachmat Pambudy.

Sebelumnya, Kemenkeu berada di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian saat berada di era pemerintahan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo. Namun, saat memasuki rezim Pemerintahan Prabowo aturan ini berubah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka telah resmi menjadi Presiden dan Wakil Presiden (Wapres) RI setelah mengucapkan sumpah/janji dalam sidang Paripurna MPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta pada Minggu, 20 Oktober 2024.

Kemudian, pada Minggu malam, Presiden Prabowo Subianto didampingi oleh Wapres Gibran Rakabuming Raka secara resmi mengumumkan susunan kabinet yang akan membantunya selama lima tahun ke depan.

“Dengan kesepakatan para ketua umum koalisi kami, kami beri nama kabinet ini Kabinet Merah Putih,” kata Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu malam.

Kabinet tersebut diberi nama Kabinet Merah Putih terdiri dari 7 Kementerian Koordinator (Kemenko) dan 41 Kementerian Teknis.

Berikut susunan lengkap Kabinet yang diumumkan Prabowo:

Kementerian koordinator

• Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan: Budi Gunawan
• Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan: Yusril Ihza Mahendra
• Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian: Airlangga Hartarto
• Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan: Agus Harimurti Yudhoyono
• Kementerian Koordinator Bidang Pangan: Zulkifli Hasan
• Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Pratikno
• Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat: Muhaimin Iskandar

Kementerian Teknis

• Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN): Erick Thohir
• Kementerian Keuangan: Sri Mulyani Indrawati
• Kementerian Kesehatan: Budi Gunadi Sadikin
• Kementerian Pertanian: Andi Amran Sulaiman
• Kementerian Agama: Nasaruddin Umar
• Kementerian Dalam Negeri: Tito Karnavian
• Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah: Abdul Mu’ti
• Kementerian Pendidikan Tinggi, Science dan Teknologi: Satryo Soemantri Brodjonegoro
• Kementerian Pariwisata: Widiyanti Putri Wardhana
• Kementerian Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif : Teuku Riefky Harsya
• Kementerian Perdagangan: Budi Santoso
• Kementerian Perhubungan: Dudy Purwagandhi
• Kementerian Pertahanan: Sjafrie Sjamsoeddin
• Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal: Rosan Roeslani
• Kementerian Hukum: Supratman Andi Agtas
• Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM): Natalius Pigai
• Kementerian Kehutanan: Raja Juli Antoni
• Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup: Hanif Faisol Nurofiq
• Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Perllindungan Perkeja Migran Indonesia: Abdul Kadir Karding
• Kementerian Ketenagakerjaan: Yassierli
• Kementerian Perindustrian: Agus Gumiwang Kartasasmita
• Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM): Bahlil Lahadalia
• Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga: Wihaji
• Kementerian Pemuda dan Olahraga: Dito Ariotedjo
• Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah: Maman Abdurrahman
• Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional: Nusron Wahid
• Kementerian Komunikasi dan Digital: Meutya Viada Hafid
• Kementerian Sekretariat Negara: Prasetyo Hadi
• Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan: Agus Andrianto
• Kementerian Luar Negeri: Sugiono
• Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman: Maruarar Sirait
• Kementerian Kebudayaan: Fadli Zon
• Kementerian Transmigrasi: M. Iftitah Suryanegara
• Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal: Yandri Susanto
• Kementerian Sosial: Saifullah Yusuf
• Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Arifatul Choiri Fauzi
• Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas: Rachmat Pambudy
• Kementerian Pekerjaan Umum: Dody Hanggodo
• Kementerian Kelautan dan Perikanan: Sakti Wahyu Trenggono
• Kementerian Koperasi: Budi Arie Setiadi
• Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi: Rini Widyantini

Lembaga Setingkat Menteri/Tidak di Bawah Koordinasi Menteri Koordinator

• Kepala Badan Intelijen Negara (BIN): Muhammad Herindra
• Jaksa Agung: Sanitiar Burhanuddin
• Kantor Staf Presiden: HM Putranto
• Kepala Kantor Komunikasi Presiden: Hasan Nasbi
• Sekretariat Kabinet: Teddy Indra Wijaya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Center of Economic and Law Studies (CELIOS) mengungkapkan bahwa kabinet Prabowo-Gibran akan memiliki jumlah kementerian yang melebihi Amerika Serikat (AS) dan China.

Peneliti CELIOS, Achmad Hanif Imaduddin, menjelaskan bahwa Indonesia, dengan populasi sekitar 275 juta orang, akan memiliki total 46 kementerian.

Jumlah kementerian ini jauh lebih banyak dibandingkan dengan AS, yang hanya memiliki 15 eksekutif departemen setingkat kementerian, meskipun populasi negeri Paman Sam mencapai sekitar 346 juta orang.

China, sebagai negara dengan populasi terbesar di dunia yang melebihi 1,4 miliar, hanya memiliki 21 kementerian.

"Prabowo sebelumnya berargumen bahwa sebagai negara besar, Indonesia memerlukan banyak menteri untuk mengelola pemerintahan secara efektif. Namun, argumen ini perlu dipertimbangkan dengan melihat komparasi konteks internasional," ujar Hanif dalam keterangan tertulis yang dikutip pada Jumat (18/10/2024).

Menurut Hanif, banyaknya jumlah kementerian tidak menjamin peningkatan efisiensi dan efektivitas pemerintahan.

Justru, jumlah kementerian yang banyak berpotensi memperpanjang rantai birokrasi dan meningkatkan belanja pemerintah untuk menggaji menteri dan wakil menteri yang semakin banyak.

Diketahui, jumlah menteri di kabinet Prabowo akan mencapai 49 menteri dan 59 wakil menteri, meningkat dari kabinet Jokowi yang terdiri dari 34 menteri dan 17 wakil menteri.

Berdasarkan hitungan CELIOS, penambahan kementerian ini dapat menambah anggaran untuk gaji, tunjangan, dan biaya operasional menteri serta wakil menteri sebesar Rp 389,4 miliar per tahun, atau Rp 1,95 triliun selama lima tahun pemerintahan.

Selain itu, penambahan jumlah kementerian juga berpotensi memperlebar angka ketimpangan.

Pasalnya, pejabat-pejabat tersebut akan mendapatkan keuntungan ganda dari posisi kekuasaannya.

"Meskipun gaji menteri relatif kecil dibandingkan jabatan lain, posisi ini dapat membawa dampak ekonomi yang luas, seperti kenaikan nilai saham perusahaan yang dimiliki oleh menteri, yang dapat dilihat sebagai manfaat dari akses kekuasaan," tuturnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Center of Economic and Law Studies (CELIOS) mengungkapkan bahwa kabinet Prabowo-Gibran akan memiliki jumlah kementerian yang melebihi Amerika Serikat (AS) dan China.

Peneliti CELIOS, Achmad Hanif Imaduddin, menjelaskan bahwa Indonesia, dengan populasi sekitar 275 juta orang, akan memiliki total 46 kementerian.

Jumlah kementerian ini jauh lebih banyak dibandingkan dengan AS, yang hanya memiliki 15 eksekutif departemen setingkat kementerian, meskipun populasi negeri Paman Sam mencapai sekitar 346 juta orang.

China, sebagai negara dengan populasi terbesar di dunia yang melebihi 1,4 miliar, hanya memiliki 21 kementerian.

"Prabowo sebelumnya berargumen bahwa sebagai negara besar, Indonesia memerlukan banyak menteri untuk mengelola pemerintahan secara efektif. Namun, argumen ini perlu dipertimbangkan dengan melihat komparasi konteks internasional," ujar Hanif dalam keterangan tertulis yang dikutip pada Jumat (18/10/2024).

Menurut Hanif, banyaknya jumlah kementerian tidak menjamin peningkatan efisiensi dan efektivitas pemerintahan.

Justru, jumlah kementerian yang banyak berpotensi memperpanjang rantai birokrasi dan meningkatkan belanja pemerintah untuk menggaji menteri dan wakil menteri yang semakin banyak.

Diketahui, jumlah menteri di kabinet Prabowo akan mencapai 49 menteri dan 59 wakil menteri, meningkat dari kabinet Jokowi yang terdiri dari 34 menteri dan 17 wakil menteri.

Berdasarkan hitungan CELIOS, penambahan kementerian ini dapat menambah anggaran untuk gaji, tunjangan, dan biaya operasional menteri serta wakil menteri sebesar Rp 389,4 miliar per tahun, atau Rp 1,95 triliun selama lima tahun pemerintahan.

Selain itu, penambahan jumlah kementerian juga berpotensi memperlebar angka ketimpangan.

Pasalnya, pejabat-pejabat tersebut akan mendapatkan keuntungan ganda dari posisi kekuasaannya.

"Meskipun gaji menteri relatif kecil dibandingkan jabatan lain, posisi ini dapat membawa dampak ekonomi yang luas, seperti kenaikan nilai saham perusahaan yang dimiliki oleh menteri, yang dapat dilihat sebagai manfaat dari akses kekuasaan," tuturnya.

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani menyebut jumlah komisi di DPR RI akan bertambah dari sebelumnya 11 menjadi 13. Penambahan komisi demi menyesuaikan jumlah kementerian Prabowo yang bertambah.

"Kemudian sampai sekarang belum ada kegiatan yang berarti karena komisi baru mulai persiapan pembentukan, ada komisi dari komisi 1 sampai 11, sekarang menjadi komisi sampai 13, karena komisi menyesuaikan dengan jumlah kementerian yang akan diumumkan katanya begitu," katanya dalam 15th Kompas 100 CEO Forum, disiarkan virtual di YouTube Harian Kompas, Jumat (11/10/2024).

Muzani menyebut penambahan kementerian akan fokus pada program yang akan dijalankan Pemerintahan Prabowo. Menurutnya, Prabowo akan melaksanakan janji-janji selama masa kampanye.

"Itu menunjukkan bahwa akan banyak sektor-sektor di lapangan yang akan menjadi opportunity bagi unit-unit yang akan bisa dikerjakan bagi berbagai macam opportunity bagi dunia usaha. Itu saja menunjukkan bahwa akan makin banyak yang bisa dikerjakan," ujarnya.

Pada kesempatan itu, Prabowo akan mengumumkan jajaran menterinya pada Minggu malam, 20 Oktober 2024. Proses pelantikan dilakukan esok harinya, Senin 21 Oktober 2024.

"Mungkin tanggal 20 malam kabinet akan segera diumumkan, tanggal 21 akan segera dilantik. Mungkin lebih cepat dari tradisi yang sudah," tutur Muzani.

"Karena rencananya mungkin akan lebih cepat, proses ini akan lebih dilakukan dari tradisi yang sudah-sudah. Pak Prabowo ingin proses ini akan lebih cepat dari yang sudah-sudah, supaya proses transisi ini tidak memakan waktu lebih lama lagi," tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Bocoran perihal susunan kabinet pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka kian menguat jelang pelantikan mendatang.

Beredar informasi bahwa nantinya akan ada 46 kementerian pada pemerintahan Prabowo. Informasi ini terkuak dari susunan 13 Komisi DPR bersama mitranya dalam dokumen berjudul “Gambaran Nomenklatur Mitra AKD”.

Menanggapi isu tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pihaknya masih ingin menghitung pasti jumlah finalnya, tetapi dia juga menyebut jumlahnya memang ada di sekitaran angka tersebut.

“Jadi begini, saya nanti baru masih mau hitung finalisasinya jumlahnya [kementerian] berapa. Tetapi saya waktu kemudian jumlahnya ada sekitar-sekitar itu,” katanya kepada wartawan di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (11/10/2024).

Dasco melanjutkan, dirinya mendapatkan informasi bahwa kementerian-kementerian yang ada nantinya ini ingin mengoptimalkan fungsi kementerian sebaik-baiknya, sehingga bisa bermanfaat bagi rakyat.

“Sekaligus kemudian berfokus pada kampanye dari Pak Prabowo, yaitu Asta Cita dan 17 program aksi yang kemudian akan diimplementasikan kepada kementerian-kementerian, baik yangexistingmaupun kemudian kementerian yang dipecah menjadi kementerian baru,” jelasnya.

Lebih lanjut, Dasco menegaskan komisi yang ada nantinya akan menyesuaikan dengan kementerian yang akan menjadi mitra. Dengan demikian, pihaknya hari ini masih berkoordinasi dengan calon pemerintahan baru terkait finalisasi.

Dengan demikian, diharapkan Senin nanti saat Rapim dan Bamus, kata dia, itu sudah mendekati kepastian ataufix.

“Dan apabila kemudian masih ada 1, 2 atau 3 yang terkoreksi dalam Rapim dan Bamus itu nanti akan disampaikan bahwa itu akan menyusul kemudian,” jelasnya.

Berikut bocoran daftar kementerian pada Pemerintahan Prabowo-Gibran:

Kementerian

1. Kementerian Luar Negeri
2. Kementerian Pertahanan
3. Kementerian Komunikasi dan Informatika
4. Kementerian Dalam Negeri
5. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
6. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
7. Kementerian Pertanian
8. Kementerian Kehutanan
9. Kementerian Kelautan dan Perikanan
10. Kementerian Pekerjaan Umum
11. Kementerian Perumahan Rakyat
12. Kementerian Perhubungan
13. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
14. Kementerian Transmigrasi
15. Kementerian Perdagangan
16. Kementerian BUMN
17. Kementerian Koperasi
18. Kementerian Perindustrian
19. Kementerian Pariwisata
20. Kementerian Ekonomi Kreatif/Barekraf
21. Kementerian UMKM
22. Kementerian Agama
23. Kementerian Sosial
24. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
25. Kementerian Kesehatan
26. Kementerian Ketenagakerjaan
27. Kementerian Kependudukan & Pembangunan Keluarga
28. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/BNP2TKI
29. Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi
30. Kementerian Pendidikan Tinggi
31. Kementerian Kebudayaan
32. Kementerian Pemuda dan Olahraga
33. Kementerian Keuangan
34. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
35. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
36. Kementerian Lingkungan Hidup
37. Kementerian Investasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal
38. Kementerian Hukum
39. Kementerian HAM
40. Kementerian Sekretariat Negara
41. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

Kementerian Koordinator

1. Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan
2. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
3. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
4. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (terkait Pembahasan RKA/KL)
5. Kementerian Koordinator Bidang Kemasyarakatan

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad membeberkan bahwa nomenklatur kementerian dalam kabinet Prabowo Subianto mendatang akan diketahui besok, Jumat 11 Oktober.

Kendati demikian, Dasco mengungkapkan hanya sebagian nomenklatur kementerian yang akan diketahui besok.

“Mungkin sebagian nomenklatur kementerian sudah, sebagian belum,” ujar dia di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (10/10/2024).

Tak hanya nomenklatur kementerian, Dasco turut menyebut Jumat besok akan ada tahap finalisasi komposisi alat kelengkapan dewan (AKD) atau komisi di DPR RI.

Namun, pengumuman secara resmi perihal jumlah final, pembidangan, dan nama-nama maupun pimpinan komisi akan dilakukan pada Senin, 14 Oktober mendatang.

“Terkait AKD dan komisi nanti tanggal 14 kita akan umumkan. Sekarang lagi tahap finalisasi, mudah-mudahan besok sudah selesai,” ucap Dasco.

Tak hanya itu, dirinya juga belum bisa memastikan apakah isu terkait Komisi III DPR RI akan dipimpin oleh Gerindra sebagai ketuanya atau tidak. Adapun, nama Habiburokhman dikabarkan sebagai ketuanya.

“Saya belum tahu, karena itu kan akan keluar dari fraksi. Saya sebagai Pimpinan DPR tinggal menunggu aja surat dari fraksi,” tutur Dasco.

Sebelumnya, dia juga telah menyatakan jumlah final komisi atau Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dalam pemerintahan Prabowo akan diumumkan pada Senin, 14 Oktober mendatang.

“Komisi Insya Allah tanggal 14 [Oktober] nanti kita akan umumkan [jumlah komisi atau AKD],” tuturnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (8/10/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengungkap perkembangan terbaru mengenai komposisi menteri dalam kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Dasco menuturkan bahwa susunan ini akan difinalisasikan sebelum pelantikan pada 20 Oktober mendatang.

Dia juga menjawab isu pembentukan Menteri Penerimaan Negara dalam Pemerintahan Prabowo mendatang. Menurutnya, ada dan tidak adanya pembentukan menteri tersebut bergantung pada finalisasi nanti.

“Bisa ada, bisa nggak, itu tergantung nanti finalisasi yang akan kemudian difinalkan sebelum pelantikan presiden terpilih,” ujarnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (26/9/2024).

Saat ini, kata Dasco, segala sesuatu yang disampaikan mengenai kabinet masih bersifat dinamis.

Sebelumnya, muncul rencana 44 menteri di pemerintahan Prabowo, juga wacana pembentukan kabinet zaken, berisi profesional di setiap bidang. Namun, saat wacana itu bergulir, konstitusi masih mengatur bahwa pemerintahan hanya berisi paling banyak 34 kementerian.

Kini, angin berpihak kepada rencana Prabowo itu. Pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara menjadi UU memberi ruang bagi pemerintah untuk menambah jumlah menteri.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Legislasi (Baleg) DPR RI merespons perihal jumlah kementerian pemerintah Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming dalam revisi Undang-Undang (UU) Kementerian Negara yang semula dibatasi 34 menjadi sesuai kebutuhan Presiden.

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi (Awiek) menyampaikan jumlah kementerian bakal mengacu pada kebutuhan Presiden dengan memperhatikan efektivitas pemerintahan.

“Mau kementeriannya 2 boleh, mau kementeriannya 34 boleh, mau kementeriannya 50 juga boleh, mau 100 juga boleh kayak Kabinet Dwikora,” ucapnya saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (17/9/2024).

Menurutnya, keputusan untuk menambah atau mengurangi jumlah kementerian tergantung kebutuhan presiden dengan memperhatikan efektivitas pemerintahan.

Efektivitas pemerintahan, lanjut Awiek, dalam melaksanakan pemerintahan harus benar-benar efektif dan tidak tumpang tindih sehingga tidak ada kementerian yang memiliki tupoksi yang sama.

“Jadi harus tetap berbeda gitu. Jangan khawatir nanti akan terjadi tumpang tindih, karena disitulah efektivitas. Kalau ternyata tumpang tindih tentunya presiden tidak akan menambah kementerian untuk nomenklatur yang sama,” lanjutnya.

Awiek turut mencontohkan salah satu kementerian yang sudah ada dan tidak akan dibentuk lagi kementerian yang memiliki tugas sama agar tak terjadi tumpang tindih.

“Contohnya misalkan sudah ada kementerian perumahan rakyat [PUPR], terus masih ada lagi kementerian tentang permukiman, itu kan tidak mungkin gitu,” katanya.

Kendati demikian, dirinya menjelaskan pastinya nanti akan ada perkembangan-perkembangan lain mengenai kementerian itu sendiri.

“Bisa jadi kementeriannya ada yang dipecah atau bisa ada badan ditingkatkan menjadi kementerian. Itu hal yang biasa dan diberikan keleluasaan oleh Undang-Undang kepada presiden,” pungkas Awiek.

Berdasarkan catatan Bisnis, Baleg DPR dan pemerintah telah sepakat soal penghapusan batasan jumlah kementerian dalam Revisi UU Kementerian Negara pada Senin, 9 September 2024.

Dengan adanya perubahan pada pasal 15 yang mengatur batasan jumlah kementerian, maka jumlah keseluruhan kementerian paling banyak 34 diubah menjadi sesuai kebutuhan presiden dengan memperhatikan efektivitas penyelenggaraan pemerintah.

Sebelumnya, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan KIM masih mengitung dan melakukan simulasi soal penambahan jumlah menteri kabinet setelah DPR RI melakukan revisi UU No. 39/2008 tentang Kementerian Negara. Melalui revisi tersebut, aturan terkait batas maksimal jumlah kementerian/lembaga (K/L) yang sebanyak 34 rencananya akan dihapus.

Menurutnya, penambahan jumlah kementerian nantinya dilakukan untuk optimalisasi tugas-tugas demi memenuhi janji kampanye atau AstaCita yang digaungkan Prabowo-Gibran.

"Nah, sehingga jumlah itu ada yang bilang 44 [kementerian], ada yang bilang 42, ada yang bilang 40. Kami juga masih melakukan simulasi, mungkin nomenklatur maupun orang itu baru akan final H-7 atau H-5 [jelang pelantikan Presiden]," ungkapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyiapkan dana cadangan untuk mengantisipasi apabila ada perubahan jumlah kementerian/lembaga dalam kabinet pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto mendatang.

Kepala Pusat Kebijakan APBN Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Wahyu Utomo mengakui bahwa pemerintah masih menyusun pagu anggaran kementerian/lembaga dalam Rancangan APBN (RAPBN) 2025 sesuai susunan kabinet yang ada sekarang.

Dia tidak menampik pemerintah selanjutnya berpotensi ubah susunan kabinet, terutama usai DPR akan mengesahkan revisi UU No. 39/2008 tentang Kementerian Negara. Salah satu poin revisi dalam beleid tersebut yaitu penghapusan batasan jumlah kementerian/lembaga yang sebelumnya maksimal 34.

Oleh sebab itu, Wahyu mengungkapkan Kemenkeu sudah menyiapkan anggaran dana cadangan yang bisa dialokasikan apabila terdapat kementerian/lembaga baru.

"Intinya untuk antisipasi dinamika kelembagaan agar tetap mampu menjaga operasional pemerintahan dalam mendukung layanan publik pada masa transisi pemerintahan, maka dalam APBN dialokasikan dana cadangan pada belanja lain-lain," jelas Wahyu kepada Bisnis, Selasa (10/9/2024).

Sebagai informasi, besaran alokasi anggaran pemerintah pusat untuk 'belanja lain-lain' memang tidak sedikit yaitu senilai Rp631,8 triliun dalam APBN 2025.

Besaran anggaran belanja lain-lain menjadi yang tertinggi dari tujuh sektor belanja pemerintah pusat lainnya: pembayaran bunga utang senilai Rp552.854,3 triliun, belanja pegawai Rp513.229,5 triliun, belanja barang Rp342.610,4 triliun, subsidi Rp309.052,1 triliun, belanja modal Rp190.637,5 triliun, bantuan sosial Rp120.035,2 triliun, dan belanja hibah Rp202,7 miliar.

Pada kesempatan berbeda, DPR menyatakan RAPBN 2025 tidak akan terpengaruh meski revisi UU Kementerian Negara akan segera disahkan. Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Achmad Baidowi alias Awiek beralasan, pemerintahan tetap akan menyusun pagu anggaran untuk masing-masing kementerian/lembaga sesuai jumlah yang ada sekarang.

Lagipula, sambung politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut, DPR sudah mengatur agar pemerintah ke depan tetap mempertimbangkan anggaran yang tersedia dalam menentukan jumlah kementerian/lembaga.

Menurut Awiek, aturan tersebut diatur dalam Pasal 9, Pasal 13, dan Pasal 15 draf RUU Kementerian Negara. Semua pasal tersebut terkait efesiensi pemerintahan.

"Sudah tadi [dibahas soal anggaran], di [pasal] efektivitas pemerintah itu," kata Awiek di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (9/9/2024).

Sementara itu, wacana penambahan jumlah kementerian/lembaga pada pemerintahan Prabowo sudah disampaikan sejumlah pihak. Ketua Satgas Perumahan Prabowo, Hashim Djojohadikusumo misalnya, yang mengungkapkan rencana pembentukan Kementerian Perumahan sebagai pemisahan dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Sebelumnya, pembentukan lembaga baru seperti Badan Penerimaan Negara hingga Badan Gizi Nasional juga kerap disampaikan kubu Prabowo.

Terbaru, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menjelaskan bahwa Prabowo masih terus menerima masukan serta rekomendasi nama-nama menteri dari para pimpinan partai politik pendukung. Oleh sebab itu, sambungnya, belum ada bentuk final kabinet pemerintahan Prabowo mendatang.

"Semua sifatnya masih wacana. Tunggu saja presiden terpilih, dalam hal ini Pak Prabowo dan wakil presiden terpilih, dalam hal ini Mas Gibran akan terus melakukan diskusi tentang postur pemerintahan kabinet yang akan datang," kata Muzani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (9/9/2024).