Bisnis.com, JAKARTA - Partai Golkar menyerahkan sepenuhnya proses pemilihan menteri pada pemerintahan selanjutnya kepada presiden terpilih, Prabowo Subianto.

Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa partainya menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Terpilih Prabowo Subianto soal jatah menteri pada kabinet pemerintahan mendatang.

"Kita semua serahkan kepada Pak Prabowo," kata Bahlil dilansir dari Antara, Senin (14/10/2024).

Bahlil tidak menyebutkan jatah menteri yang didapatkan Partai Golkar pada kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran.

Dia menegaskan bahwa penentuan kursi menteri merupakan hak prerogatif presiden sehingga partainya tidak mau ikut campur dan menyerahkan semua kepada Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

"Kita serahkan semuanya karena itu hak prerogatif presiden terpilih," tuturnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Adies Kadir mengucapkan syukur alhamdulillah ketika merespons kabar partainya yang disebut akan mendapatkan jatah tujuh kursi menteri pada kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran.

Meski demikian, Adies menyerahkan keputusan soal penyusunan kabinet kepada Presiden Terpilih Prabowo Subianto selaku pemegang hak prerogatif.

"Saya cuma bisa bilang alhamdulillah kalau begitu," kata Adies di Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat (11/9).

Dia mengaku belum mengetahui secara pasti alokasi kursi menteri yang didapat Partai Golkar pada kabinet pemerintahan mendatang karena pihak yang paling mengetahui ihwal tersebut adalah Tuhan, Prabowo Subianto, dan Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia.

"Presiden terpilih tentunya berkoordinasi dengan ketua umum kami Pak Bahlil, hanya mereka berdua dan Allah-lah yang tahu kan. Kami belum tahu," ucapnya.

Dia pun meminta publik untuk menunggu kepastian tersebut dari Prabowo Subianto yang akan mengumumkan langsung susunan kabinetnya setelah pelantikan pada 20 Oktober 2024.

Bisnis.com, JAKARTA - Partai Nasdem menyebut tidak mengirimkan nama calon menteri untuk pemerintah kabinet pemerintah Prabowo Subianto.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) NasDem Hermawi Taslim mengatakan Partai Nasdem memastikan menjadi bagian dari pendukung pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Nasdem adalah pendukung pemerintahan Prabowo, hal ini sudah kami nyatakan berkali-kali kepada publik," kata Hermawi dilansir dari Antara, Senin (14/10/2024).

Menurut dia, keputusan Nasdem saat ini, yaitu tidak mengirimkan nama-nama untuk masuk anggota kabinet Prabowo-Gibran. Namun komitmen NasDem masih merupakan bagian dari pendukung pemerintahan.

Menurut dia, menjadi anggota kabinet bagi NasDem tidak terlalu penting karena yang terpenting yaitu sumbangan pemikiran dapat diterima pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Nasdem memang tidak mengirim nama untuk anggota kabinet karena yang lebih penting bagi Nasdem adalah sumbangan pemikiran kami bisa diterima dan dilaksanakan oleh pemerintahan Prabowo," tuturnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa kementerian pada kabinet pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka bakal berjumlah sekitar 44-46 kementerian.

"Saya nanti masih mau menghitung finalisasinya, jumlahnya berapa," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat.

Dia mengaku sudah mendapatkan informasi bahwa nomenklatur kementerian-kementerian yang ada itu memang ingin mengoptimalkan fungsi kementerian dengan sebaik-baiknya agar bermanfaat untuk rakyat.

Menurut dia, jumlah kementerian yang nantinya bakal ada untuk pemerintahan selanjutnya itu akan berfokus untuk menunaikan janji kampanye dari Prabowo Subianto.

"Asta Cita dan 17 Program Aksi, yang kemudian akan diimplementasikan pada kementerian-kementerian, baik yang existing maupun kementerian yang dipecah menjadi kementerian baru," kata dia.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka-bukaan terkait sosok yang lebih mengetahui sosok yang akan mengisi kursi menteri di Kabinet pemerintahan Prabowo Subianto.

Orang nomor satu di Indonesia itu mengatakan bahwa Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani lebih mengetahui siapa saja tokoh yang dirangkul oleh presiden terpilih periode 2024—2029 itu untuk dijadikan sebagai menteri.

“Nanti tunggu saja hari senin, seminggu lagi, menteri-menterinya akan dilantik kalau mau tau menterinya siapa-siapa tanya ke pak Ahmad Muzani. Jangan tanya ke saya,” ujarnya saat membuka agendaKompas 100 CEO Forum Tahun 2024, di Istana Garuda, Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Jumat (11/10/2024).

Oleh sebab itu, Kepala Negara pun juga meminta masyarakat menunggu untuk mengetahui siapa saja menteri yang masuk ke kabinet Prabowo.

Bahkan, Presiden ke-7 RI itu mengaku tak akan mengintervensi hak prerogatif Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih.

“Jangan tanya ke saya yang berkaitan dengan itu [daftar menteri Prabowo], karena orang akan langsun negativisme lagi, saya engga ikut-ikut, intervensi, juga Ndak,” katanya sambil menggelengkan kepala.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengakan bahwa dirinya tak akan mau untuk cawe-cawe dalam pembentukan kabinet dari Prabowo Subianto. Mengingat, selama menjabat dirinya menolak untuk diintervensi.

“Saya pun tak pernah mau diintervensi untuk urusan hak prerogatif. Jadi sama, saya tak mau ikut-ikutan, tetapi kalo ditanya ya saya jawab. Kalo ditanya, kalo gak ditanya sayang gak akan jawab. 'Pak gimana ini menurut Bapak? Pak Andre Rosiade, nah saya jawab.

Di sisi lain, dia mengaku melakukan pertemuan santap makan malam dengan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto selama 2,5 jam di sekitar kompleks Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (8/10/2024).

Namun, Mantan Wali Kota Solo ini mengatakan bahwa meskipun membahas topik obrolan mulai dari politik hingga urusan ekonomi dengan Ketua partai Gerindra itu, tetapi tak ada intervensi dalam diskusi tersebut.

“Meskipun kemarin kami makan malam 2,5 jam, ndak, kalo ndak ditanya, saya gak [merekomendasikan]. Karena saya sama, saya juga gamau hak prerogatif saya diintervensi siapapun. Itu hak yang diberikan pada rakyat, kemudian dalam pemilu di transfer ke saya,” pungkas Jokowi.