Presiden Prabowo Subianto menegaskan kepada para menterinya untuk tak ragu menghubungi dirinya bila ada masalah. Dia menegaskan dirinya terbuka untuk menerima komunikasi langsung dari para jajaran Kabinet Indonesia Maju.

Hal ini dipaparkan Prabowo saat melakukan Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Jakarta Pusat. Sidang kabinet dilakukan untuk mempersiapkan program kerja pemerintah saat Prabowo melakukan lawatan ke beberapa negara akhir pekan ini.

"Jangan ragu-ragu bila ada masalah apapun, kalau saudara sampaikan ke Menko tapi masih ingin ada kejelasan dari saya, jangan ragu-ragu hubungi saya, jangan ragu telepon saya, saya terbuka," tegas Prabowo kepada para menterinya, dalam rapat yang diadakan Rabu (6/11/2024).

Prabowo menegaskan sudah saatnya kabinet meninggalkan hal-hal yang protokoler dan feodal. Baik dirinya dan para menteri sama-sama mengabdi kepada rakyat, jajaran pemerintah menurutnya merupakan kolega.

"Saudara boleh telpon langsung. Kita tinggalkan sekarang hal-hal yang protokoler dan feodal, kita ini adalah kolega dan mengabdi bersama ke rakyat," sebut Prabowo.

"Saya pemimpin dari tim kita secara mandataris dari rakyat, tapi kita adalah sama dalam kewajiban dan tanggung jawab ke rakyat," sebutnya.

Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Basuki Hadimuljono sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN). Sebagai Kepala Otorita IKN, Basuki akan menerima gaji ratusan juta.

Basuki dilantik di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024). Pelantikan diawali dengan pembacaan Keputusan Presiden 151 P tahun 2024 tentang Pengangkatan Kepala Otorita IKN. Adapun jabatan tersebut disebut setingkat menteri.

Lalu, berapa besaran gaji yang akan diterima Basuki? Dalam catatan detikcom, gaji Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) No 13 Tahun 2023 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN). Perpres tersebut diteken pada 30 Januari 2023 oleh Jokowi.

Pada Pasal 2 Perpres tersebut disebutkan, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya.

"Hak keuangan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan Wakil Kepala Otorita lbu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan setiap bulan," bunyi Pasal 3.

Kemudian, disebutkan pada Pasal 4, komponen dan besaran hak keuangan serta fasilitas lain berupa dana operasional bagi Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan Wakil Kepala Otorita lbu Kota Nusantara tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden tersebut.

"Fasilitas lainnya bagi Kepala Otorita lbu Kota Nusantara diberikan setingkat menteri dan fasilitas lainnya bagi Wakil Kepala Otorita lbu Kota Nusantara diberikan setingkat wakil menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," bunyi Pasal 5.

Dalam Lampiran Perpres ini tertulis, total penghasilan Kepala Otorita IKN sebesar Rp 172.718.840. Hak keuangan itu terdiri dari gaji pokok Rp 5.040.000, tunjangan melekat (tunjangan keluarga dan tunjangan beras) Rp 648.840, tunjangan jabatan Rp 13.608.000, dan tunjangan kinerja Rp 153.422.000.

Sementara, total penghasilan Wakil Kepala Otorita IKN sebesar Rp 155.180.670 yang terdiri dari gaji pokok Rp 4.899.300, tunjangan melekat (tunjangan keluarga dan tunjangan beras) Rp 634.770, tunjangan jabatan Rp 11.566.800, dan tunjangan kinerja Rp 138.079.800.

Selain itu, Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN mendapat fasilitas lainnya berupa dana operasional. Untuk Kepala Otorita IKN sebesar Rp 178.000.000 dan Wakil Kepala Otorita IKN Rp 145.000.000.

Sebagai informasi, Basuki merupakan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di era Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Basuki ditugaskan sebagai Pelaksana Tugas Kepala Otorita IKN sejak Juni 2024, menggantikan Bambang Susantono.

Basuki Hadimuljono, eks Menteri PUPR Kabinet Indonesia Maju bakal dilantik jadi Kepala Otorita IKN pagi ini. Dia sudah merapat ke Istana Negara, Jakarta Pusat sekitar pukul 10.00 WIB.

Basuki datang dengan mengenakan setelan jas hitam, kemeja putih, lengkap dengan dasi berwarna biru. Dia mengakui dirinya mendapat undangan pelantikan sebagai kepala OIKN dari Istana.

"Undangannya seperti itu," jawab Basuki ketika ditanya apakah akan dilantik jadi Kepala OIKN.

Nama Basuki memang sudah santer bakal menjadi Kepala OIKN definitif. Beberapa pihak sudah menyebut Presiden Prabowo menunjuk eks Menteri PUPR tersebut melanjutkan proyek IKN. Informasi itu terungkap dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi II dengan jajaran Otorita IKN.

Saat memulai rapat, Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda selaku pemimpin rapat, mengatakan DPR telah menerima surat presiden terkait penunjukan Basuki Hadimuljono sebagai Kepala Otorita IKN.

"Perlu saya sampaikan di awal, surat presiden terkait dengan penunjukan Pak Basuki Hadimuljono telah sampai ke pimpinan DPR RI. Namun sampai dengan hari ini kita semua masih menunggu disposisi pimpinan, karena itu Otorita IKN belum memiliki kepala yang definitif," katanya di Komisi II DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024) lalu.

Oleh karena itu, dia mengatakan, tanya jawab pada rapat tersebut akan ditiadakan. "Sehingga saya kira sesi tanya jawab nanti mungkin kita akan tiadakan dulu, karena begitu nanti definitif kita akan undang kembali," katanya.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi juga mengatakan, Basuki Hadimuljono bakal melanjutkan tugas sebagai Kepala OIKN.

"Iya," kata Prasetyo menjawab soal nasib Basuki apakah akan diangkat jadi Kepala Otorita lagi atau tidak oleh awak media di Akmil Magelang, Jawa Tengah, Minggu (27/10) lalu.

Komisi II DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan jajaran Otorita Ibukota Nusantara (OIKN). Terdapat beberapa agenda dalam rapat ini yakni perkenalan pimpinan dan anggota Komisi II dengan jajaran OIKN, pembicaraan progres pembangunan IKN, dan lain-lain.

Rapat ini dipimpin Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda. Memulai rapat, Rifqinizamy menyampaikan, DPR telah menerima surat presiden terkait penunjukan Basuki Hadimuljono sebagai Kepala OIKN.

"Perlu saya sampaikan di awal, surat presiden terkait dengan penunjukan Pak Basuki Hadimuljono telah sampai ke pimpinan DPR RI. Namun sampai dengan hari ini kita semua masih menunggu disposisi pimpinan, karena itu Otorita IKN belum memiliki kepala yang definitif," katanya di Komisi II DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024).

Oleh karena itu, dia mengatakan, tanya jawab pada rapat tersebut akan ditiadakan. "Sehingga saya kira sesi tanya jawab nanti mungkin kita akan tiadakan dulu, karena begitu nanti definitif kita akan undang kembali," katanya.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Basuki Hadimuljono bakal melanjutkan tugas sebagai Kepala OIKN. Sebelumnya, Basuki merupakan Menteri PUPR di era Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kemudian, dia ditugaskan sebagai Plt Kepala Otorita sejak Juni 2024.

"Iya," kata Prasetyo menjawab soal nasib Basuki apakah akan diangkat jadi Kepala Otorita lagi atau tidak oleh awak media di Akmil Magelang, Jawa Tengah, Minggu (27/10) lalu.

Ketika ditanya kapan Basuki akan dilantik jadi Kepala Otorita IKN, Prasetyo bilang belum ada jadwalnya. Hari itu, kabinet dan juga Presiden Prabowo Subianto baru saja pulang dari retreat di Akmil Magelang.

"Belum, sabar dulu, baru pulang dulu," ujar Prasetyo.

Lihat Video: Mensesneg Ungkap Basuki Hadimuljono Ditunjuk Jadi Kepala OIKN

[Gambas:Video 20detik]

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan hari ini menghadap Presiden Prabowo Subianto. Dia membahas soal strategi-strategi yang akan dilakukan untuk swasembada pangan.

Usai rapat, Zulhas mendapatkan target dari Prabowo agar swasembada pangan bisa dilakukan pada 2028 ataupun 2029.

"Saya menyampaikan kepada Presiden program-program apa saja yang harus kita selesaikan. Dan insyaallah tugas untuk swasembada pangan pada 2028-2029 bisa kita capai," kata Zulhas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024).

Zulhas mengatakan dirinya juga sudah berkoordinasi lintas kementerian, khususnya soal anggaran. Dia sudah melapor ke Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati soal anggaran ratusan triliun yang akan dikelola untuk swasembada pangan.

Eks Menteri Perdagangan Kabinet Indonesia Maju itu mengatakan total anggaran swasembada pangan akan menyentuh Rp 139,4 triliun. Duit sebesar itu tersebar di berbagai pemangku kepentingan.

"Anggaran terkait pangan totalnya tadi saya laporkan Rp 139,4 triliun, tapi kan tersebar, ada di PU, ada di KKP, ada di BUMN di bidang pupuk, ada di dana desa, ada di pemerintah daerah," beber Zulhas.

"Tadi pagi dengan Kementerian Keuangan soal anggaran," lanjutnya.

Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan buka-bukaan soal rapat koordinasi pertama yang dipimpinnya setelah dilantik. Rapat koordinasi pertama itu dilakukan pria yang akrab disapa Zulhas ini di sela kegiatan retreat Kabinet Indonesia Maju di Akmil Magelang, Jawa Tengah.

Zulhas memaparkan dia memberikan arahan untuk mencari solusi soal masalah-masalah mendesak pada upaya swasembada pangan. Mulai dari masalah lahan, irigasi, dan dampak lingkungan.

"Hal-hal yang mendesak untuk Swasembada Pangan seperti masalah lahan, irigasi, dan dampak lingkungan," ungkap Zulhas ketika dihubungi, Minggu (27/10/2024).

Eks Menteri Perdagangan itu juga memberikan pengarahan soal pelaksanaan program prioritas Makan Bergizi Gratis. "Dan juga tentang pelaksanaan makan bergizi," jelasnya.

Sebelumnya, Zulhas mengunggah foto momen-momen rapat koordinasi pertamanya di sela retreat dan pembekalan Kabinet Merah Putih di Akmil Magelang, Jawa Tengah. Dia dan para pejabat di bawah koordinasinya kompak mengenakan baju safari yang konon katanya identik dengan pakaian proklamator Bung Karno.

Nampak pejabat di bawah koordinasi Zulhas juga hadir, mulai dari Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.

"Pertama kalinya di Akademi Militer (Akmil) Magelang, saya memimpin rapat bersama para menteri dan wakil menteri dibawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pangan," papar Zulhas dikutip dari unggahannya.

Ketua Umum PAN itu tak memaparkan arahannya dalam rapat itu pada unggahannya. Dia cuma bercerita soal momen di Akmil Magelang sungguh menyatukan visi dan persepsi para menteri sebagai tim.

"Mohon doa dan dukungannya agar target swasembada pangan yang di cita-citakan Pak Presiden @prabowo dapat terwujud dalam 4-5 tahun ke depan," pungkas Zulhas.

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto buka suara soal peluang perubahan anggaran belanja pada APBN 2025. Hal ini terjadi karena membengkaknya jumlah Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo Subianto yang baru dibentuk.

Anggaran belanja dari APBN 2025 ditetapkan senilai Rp 3.621 triliun pada tahun 2025. Tepatnya senilai Rp 3.621.313.743.500.000.

Namun anggaran tersebut ditetapkan dengan asumsi kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), otomatis dengan bengkaknya jumlah kabinet APBN bisa berubah.

Hingga kini, Airlangga mengatakan Prabowo maupun jajaran Kabinet Merah Putih belum ada rencana pembicaraan APBN Perubahan (APBN-P).

"Belum, belum," katanya singkat ketika dikonfirmasi langsung usai menghadiri Sidang Kabinet Perdana di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (23/10/2024).

Ketika ditanya soal target defisit yang bisa berubah pun, Airlangga irit bicara. "Kita lihat aja nanti," katanya singkat.

Dalam UU Nomor 62 tahun 2024 tentang APBN 2025, disebutkan Prabowo sendiri masih bisa mengubah daftar alokasi anggaran belanja pemerintah.

"Rincian anggaran Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi, Fungsi, dan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini sesuai dengan Nota Keuangan dan apabila ada perubahan diatur dengan Peraturan Presiden," bunyi pasal 8 ayat 5.

Lebih lanjut diatur khusus untuk anggaran belanja pemerintah pusat jumlahnya sebesar Rp 2.701.441.624.917.000. Anggaran sebesar itu digunakan untuk belanja pemerintah pusat menurut fungsi, belanja pemerintah pusat menurut organisasi, dan belanja pemerintah pusat menurut program. Pos ini lah yang digunakan untuk membiayai belanja kementerian.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani membeberkan tugas tambahan dalam kementeriannya. Hal ini, kata Rosan, merujuk ditambahkannya nomenklatur ‘hilirisasi’ dalam Kementerian Investasi.

Rosan mengatakan, hilirisasi memiliki ruang lingkup yang sangat besar. Sebab, ruang lingkup hilirisasi melingkupi banyak sektor. “Arahannya (Presiden Prabowo) supaya lebih banyak hilirisasi yang dijalankan dan tidak hanya berfokus pada pertambangan saja,” ujar Rosan saat ditemui wartawan di Istana Negara, Senin, 21 Oktober 2024.

Perluasan hilirisasi ini, kata Rosan, diharapkan dapat menambah nilai investasi di Indonesia serta menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan.

Ia menambahkan, kementeriannya juga akan berkolaborasi dengan kementerian terkait lain mengenai perumusan program serta prioritas hilirisasi yang akan dijalankan. Kementerian-kementerian terkait tersebut seperti pertambangan, perkebunan, dan perikanan.

“Semua akan kami lihat, terutama pada bidang-bidang yang kita punya keunggulan yang sangat besar,” kata dia.

Mantan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) itu memberi contoh, salah satu rencana program hilirisasi yang tengah ia rencanakan adalah terkait hilirisasi rumput laut dan kelapa sawit.

“Kalau rumput laut itu bisa jadi agar-agar dan kosmetik, sangat banyak turunannya. Kelapa sawit kita ketahui sudah B35, B40, dan mau ditingkatkan lagi ke B45. Itu salah satu keunggulan yang akan kita terus dorong juga,” ucapnya.

Sebelumnya, Rosan Roeslani merupakan Menteri Investasi/BPKM pada pemerintahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Ia dilantik pada Senin, 19 Agustus 2024 menggantikan Bahlil Lahadalia yang saat itu ditugaskan untuk mengemban amanah baru sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Di pemerintahan baru Prabowo. Subianto, Rosan kembali didapuk menjadi Menteri Investasi dan Hilirisasi/BPKM. Ia bersama sejumlah menteri dan wakil menteri lainnya dilantik oleh Prabowo Subianto hari ini, Senin, 21 Oktober 2024 di Istana Negara, Jakarta.

Dalam pelantikan ini, Prabowo mengambil sumpah jabatan para menteri. Prabowo membacakan sumpah tersebut yang kemudian diikuti para menteri.

Kabinet Merah Putih Prabowo memiliki total 48 Kementerian dengan rincian 41 Kementerian Teknis dan tujuh Kementerian Koordinator.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani membeberkan tugas tambahan dalam kementeriannya. Hal ini, kata Rosan, merujuk ditambahkannya nomenklatur ‘hilirisasi’ dalam Kementerian Investasi.

Rosan mengatakan, hilirisasi memiliki ruang lingkup yang sangat besar. Sebab, ruang lingkup hilirisasi melingkupi banyak sektor. “Arahannya (Presiden Prabowo) supaya lebih banyak hilirisasi yang dijalankan dan tidak hanya berfokus pada pertambangan saja,” ujar Rosan saat ditemui wartawan di Istana Negara, Senin, 21 Oktober 2024.

Perluasan hilirisasi ini, kata Rosan, diharapkan dapat menambah nilai investasi di Indonesia serta menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan.

Ia menambahkan, kementeriannya juga akan berkolaborasi dengan kementerian terkait lain mengenai perumusan program serta prioritas hilirisasi yang akan dijalankan. Kementerian-kementerian terkait tersebut seperti pertambangan, perkebunan, dan perikanan.

“Semua akan kami lihat, terutama pada bidang-bidang yang kita punya keunggulan yang sangat besar,” kata dia.

Mantan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) itu memberi contoh, salah satu rencana program hilirisasi yang tengah ia rencanakan adalah terkait hilirisasi rumput laut dan kelapa sawit.

“Kalau rumput laut itu bisa jadi agar-agar dan kosmetik, sangat banyak turunannya. Kelapa sawit kita ketahui sudah B35, B40, dan mau ditingkatkan lagi ke B45. Itu salah satu keunggulan yang akan kita terus dorong juga,” ucapnya.

Sebelumnya, Rosan Roeslani merupakan Menteri Investasi/BPKM pada pemerintahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Ia dilantik pada Senin, 19 Agustus 2024 menggantikan Bahlil Lahadalia yang saat itu ditugaskan untuk mengemban amanah baru sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Di pemerintahan baru Prabowo. Subianto, Rosan kembali didapuk menjadi Menteri Investasi dan Hilirisasi/BPKM. Ia bersama sejumlah menteri dan wakil menteri lainnya dilantik oleh Prabowo Subianto hari ini, Senin, 21 Oktober 2024 di Istana Negara, Jakarta.

Dalam pelantikan ini, Prabowo mengambil sumpah jabatan para menteri. Prabowo membacakan sumpah tersebut yang kemudian diikuti para menteri.

Kabinet Merah Putih Prabowo memiliki total 48 Kementerian dengan rincian 41 Kementerian Teknis dan tujuh Kementerian Koordinator.

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengunjungi proyek mass rapid transit (MRT) fase 2 di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Senin, 21 Oktober 2024. Kunjungan ini, dilakukan Gibran seusai menghadiri pelantikan Sekretaris Kabinet dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara.

Dalam kunjungan itu, Gibran meninjau perkembangan pengerjaan Stasiun Monas dan Thamrin yang menjadi bagian dari MRT Fase 2 Lintang Selatan-Utara (Bundaran HI-Kota). Putra sulung presiden ke-7, Joko Widodo, itupun membagikan kunjungannya ke MRT di akun media sosialnya.

"Proyek ini harus kita usahakan selesai tepat waktu dan setelahnya harus kita hijaukan kembali," tulis Gibran pada keterangan foto yang diunggah di akun Instagram pribadinya @gibran_rakabuming, Senin, 21 Oktober 2024.

Menteri Perhubungan Dudy Purwaghandy dan Pj Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi turut mendampingi Gibran dalam kunjungannya ini. Dengan berjalan kaki, mereka menyusuri terowongan sepanjang 350 meter dari Stasiun Monas ke Stasiun Thamrin. Adapun pembangunan terowongan ini telah mencapai 82 persen.

Mengutip dari laman jakartamrt.co.id, proyek pembangunan MRT Jakarta Fase 2 ini membentang sepanjang 11,8 kilometer dari kawasan Bundara HI hingga Ancol Barat. Proyek ini, melanjutkan koridor utara-selatan fase 1 yang telah beroperasi sejak 2019 lalu, dengan rute Lebak Bulus hingga Bundaran HI.

Dengan hadirnya fase 2, total panjang jalur utara-selatan menjadi 27,8 kilometer dengan total waktu perjalanan dari Stasiun Lebak Bulus hingga Stasiun Kota sekitar 45 menit.

Jarak antarstasiun sekitar 0,6-1 kilometer dengan sistem persinyalan kendali kereta berbasis komunikasi (CBTC) dan sistem operasi otomatis tingkat 2.

Fase 2 terdiri atas dua tahap, yaitu fase 2A dan fase 2B. Fase 2A terdiri atas tujuh stasiun bawah tanah yakni Thamrin, Monas, Harmoni, Sawah Besar, Mangga Besar, Glodok, dan Kota dengan total panjang jalur 5,8 kilometer.

Sedangkan, fase 2B terdiri atas dua stasiun bawah tanah yaitu Mangga Dua dan Ancol dan satu depo di Ancol Marina dengan total panjang jalur enam kilometer. Sedangkan, fase 2B sedang dalam tahap studi kelayakan.

Reporter: RR Putri Werdiningsih | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID –JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan anggota kabinetnya pada Minggu (20/10) kemarin. Diantara nama-nama yang ditunjuk, terdapat beberapa nama menteri di Kabinet Presiden Joko Widodo. Jika dirinci, ada 18 menteri dan 8 wakil menteri yang masuk ke Kabinet Merah Putih.

Ada yang masih menempati posisi yang sama seperti sebelumnya. Misalnya Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Koordinator Ekonomi Airlangga Hartarto.

Namun, meski begitu ada pula yang naik jabatannya. Ada sosok Agus Harimurti Yudhoyono yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN kini mendapat tugas baru sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

Kalau sebelumnya di era Jokowi kabinetnya diberi nama kabinet Indonesia Maju, sekarang dibawah Presiden Prabowo namanya menjadi Kabinet Merah Putih.

“Berdasarkan kesepakatan dengan partai koalisi, nama kabinetnya adalah Kabinet Merah Putih,” ujar Prabowo di Istana Negara, Minggu (20/10).

Berikut daftar 18 Menteri era Jokowi yang lanjut ke Kabinet Prabowo-Gibran :

1. Airlangga Hartarto, sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (masih sama)

2. Pratikno, sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (sebelumnya Menteri Sekretaris Negara)

3. Agus Harimurti Yudhoyono, sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (sebelumnya Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN)

4. Zulkifli Hasan, sebagai Menteri Koordinator Bidang Pangan (sebelumnya Menteri Perdagangan)

5. Muhammad Tito Karnavian, sebagai Menteri Dalam Negeri (masih sama)

6. Supratman Andi Agtas, sebagai Menteri Hukum (masih sama)

7. Sri Mulyani Indrawati, sebagai Menteri Keuangan (masih sama)

8. Budi Gunadi Sadikin, sebagai Menteri Kesehatan (masih sama)

9.⁠ ⁠Saifullah Yusuf, sebagai Menteri Sosial (masih sama)

10. Agus Gumiwang Kartasasmita, sebagai Menteri Perindustrian (masih sama)

11. Bahlil Lahadalia, sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (masih sama)

12. Andi Amran Sulaiman, sebagai Menteri Pertanian (masih sama)

13. Sakti Wahyu Trenggono, sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan (masih sama)

14. Erick Thohir, sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara (masih sama)

15. ⁠Rosan Perkasa Roeslani, sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (masih sama)

16. Budi Arie Setiadi, sebagai Menteri Koperasi (sebelumnya Menteri Komunikasi dan Informatika)

17. Raja Juli Antoni, sebagai Menteri Kehutanan (sebelumnya Menteri Agraria dan Tata Ruang)

18. Hasan Nasbi, sebagai Kepala Kantor Komunikasi Presiden (masih sama)

Tonton:Pengumuman Kabinet Merah-Putih Prabowo Gibran

Berikut daftar 8 Wakil Menteri era Jokowi yang lanjut ke Kabinet Prabowo-Gibran :

1. Thomas AM Djiwandono, sebagai Wakil Menteri Keuangan (masih sama)

2. Suahasil Nazara, sebagai Wakil Menteri Keuangan (masih sama)

3. ⁠Dante Saksono Harbuwono, sebagai Wakil Menteri Kesehatan (masih sama)

4. Angga Raka Prabowo, sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (masih sama)

5. Nezar Patria, sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (masih sama)

6. Sudaryono, sebagai Wakil Menteri Pertanian (masih sama)

7. Kartiko Wirjoatmodjo, sebagai Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (masih sama)

8. Edward Omar Sharif Hiariej, sebagai Wakil Menteri Hukum (masih sama)

Menteri Kabinet Indonesia Maju melepas kepergian Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) ke Solo. Jokowi berangkat menggunakan pesawat TNI AU Boeing B737 A7309 dari Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Pusat kemarin siang.

Momen pelepasan itu terekam pada unggahan video di akun Instagram Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) era Kabinet Indonesia Maju, Erick Thohir.

Terlihat, sejumlah menteri berdiri berbaris menunggu Jokowi masuk ke pesawat. Adapun yang hadir dalam momentum tersebut, seperti Sri Mulyani, Airlangga Hartarto, Basuki Hadimuljono, Sakti Wahyu Trenggono, Amran Sulaiman, Retno Marsudi, hingga Budi Karya Sumadi. Dalam momen itu, Erick bersebelahan dengan Basuki.

"Pak Bas, waduh, perpisahan kita? Luar biasa, terima kasih kepada Pak Jokowi, ya," kata Erick sembari merangkul Basuki.

Basuki pun bersyukur dan menyampaikan terima kepada Jokowi yang telah percaya kepada dirinya selama 10 tahun. Dia bilang selama 10 tahun ini menemani Jokowi.

"Waduh, tapi alhamdulillah. Terima kasih Pak Jokowi sudah percaya kepada kami berdua. Menemani beliau 10 tahun full," sahut Basuki.

Kemudian Erick juga mengucapkan terima kasih karena Jokowi sudah membangun Indonesia selama 10 tahun ini.

"Terima kasih Pak sudah membangun bangsa selama 10 tahun," jelas Erick.

Erick Thohir masuk kembali masuk pemerintahan yang kini dipegang Presiden Prabowo Subianto. Erick menjadi salah satu tokoh yang dipanggil Prabowo ke kediaman dan mengikuti pembekalan menteri di Hambalang.

Sementara, Basuki tidak kembali meneruskan jejaknya di kabinet baru. Dia berencana mengajar usai tak menjabat lagi sebagai menteri.

Selain itu, Menteri Keuangan era Jokowi, Sri Mulyani juga membagikan momentum tersebut. Sri Mulyani mengunggah 3 foto lewat Instagram resminya @smindrawati.

Pertama dia memamerkan swafoto yang berisi dirinya bersama Jokowi dan Iriana Jokowi, Menkominfo Kabinet Indonesia Maju Budi Arie Setiadi, Menlu Kabinet Indonesia Maju Retno Marsudi, dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Kabinet Indonesia Maju Suharso Monoarfa.

Kemudian foto kedua dan ketiga memperlihatkan momen Jokowi melambaikan tangan dan membungkuk sebelum masuk ke dalam pesawat TNI AU yang akan mengantarkan pulang kampung ke Solo.

"Mengantar Bapak @jokowi dan Ibu Iriana kembali ke Solo setelah menyelesaikan tugas negara sebagai Presiden dan Ibu Negara Republik Indonesia 2014-2024," ungkap Sri Mulyani.

Dia juga menghaturkan terima kasih kepada Jokowi yang selama satu dekade telah mengabdi memimpin Indonesia. Menurutnya, dedikasi Jokowi untuk membangun dan memajukan Indonesia perlu diapresiasi.

"Terima kasih Bapak @jokowi dan Ibu Iriana atas pengabdian dan dedikasinya untuk membangun dan memajukan Indonesia," ujar Sri Mulyani.

Sama seperti Erick, Sri Mulyani kembali masuk ke dalam pemerintahan di bawah pimpinan Presiden Prabowo Subianto yang baru saja dilantik. Dia menjadi salah satu tokoh yang dipanggil Prabowo ke kediamannya untuk diberikan mandat sebagai menteri di kabinet baru.