Bursa Efek Indonesia (BEI) berencana menambah pilihan produk investasi. Salah satunya yakni Exchange-Traded Fund (ETF) emas yang ditargetkan meluncur 2025 untuk pilihan diversifikasi portofolio investasi di pasar modal.

"BEI berencana untuk meluncurkan satu produk yaitu ETF emas, yang diharapkan jadi alternatif investasi bagi investor yang tertarik dengan produk berbasis emas. Target kita diharapkan di 2025 dan 2026," kata Direktur Utama BEI Iman Rachman dalam konferensi pers Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) secara virtual, Rabu (23/10/2024).

Sebagai informasi, ETF emas adalah instrumen investasi yang berfungsi sebagai reksa dana yang diperdagangkan di bursa saham, tetapi berfokus pada aset emas tanpa harus langsung membeli dan menyimpannya. Adapun harga produk ini mengikuti pergerakan harga emas di pasar.

Selain ETF emas, beberapa produk baru telah masuk dalam pipeline pengembangan BEI di tahun 2025 di antaranya intraday short selling, perluasan underlying single stock futures, pembaruan sistem perdagangan dan pengawasan (PSPP), serta pengembangan sistem perdagangan atau PSP bonds.

BEI juga tengah mengerahkan implementasi Sistem Penyelenggara Pasar Alternatif (SPPA) untuk transaksi REPO, mengembangkan liquidity provider saham, mengembangkan foreign index futures, dan implementasi periode non cancellation.

Rencana ini merupakan bagian dari visi BEI untuk menjadi multi-asset class exchange. BEI bersama Self-Regulatory Organization (SRO), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan seluruh stakeholders pasar modal lainnya senantiasa melakukan pendalaman pasar melalui berbagai pengembangan produk dan layanan baru di pasar modal Indonesia.

Sepanjang 2024, BEI telah melakukan implementasi SPPA Improved Trading Mechanism pada 19 Februari 2024, Implementasi Papan Pemantauan Khusus Full Periodic Call Auction pada 25 Maret 2024, dan meluncurkan Indeks IDX Cyclical Economy 30.

BEI juga telah melakukan soft launch produk Single Stock Futures (SSF) yang bertepatan pada peringatan 47 Tahun Diaktifkannya kembali Pasar Modal Indonesia pada 12 Agustus 2024. Pada 2 September 2024, BEI juga meluncurkan Indeks IDX-Infovesta Multi-Factor 28.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Keuangan menjajaki obligasi Orange atau Orange Bonds di Indonesia.

Pemerintah bersama Impact Investment Exchange (IIX) dan Ford Foundation berkolaborasi memperkenalkan obligasi baru untuk mendukung pencapaian target Sustainable Development Goals (SDGs).

Koordinator Tim Ahli Sekretariat Nasional SDGs Kementerian PPN/Bappenas Yanuar Nugroho menyampaikan keberadaan obligasi tersebut ditujukan akan fokus kepada pembiayaan proyek yang mengedepankan keberlanjutan dan kesetaraan gender.

Pada dasarnya, kata dia, Indonesia membutuhkan Rp24.000 triliun untuk menutup adanya celah dalam sektor keuangan dalam negeri untuk mengejar target dari SDGs.

“Kami di Bappenas mendukung [Orange Bonds], diharapkan dapat memainkan peran penting dalam mengatasi kesenjangan dengan menyediakan modal untuk proyek-proyek yang fokusnya pada sustainabledan gender equality,” ujarnya dalam konferensi pers,Rabu (10/7/2024).

Yanuar menjelaskan Orange Bonds, yang mengambil inspirasi dari tujuan kelima SGDs (kesetaraan gender) dengan logo berwarna oranye ini, bukan hanya akan menawarkan solusi pembiayaan yang inovatif.

Lebih dari itu, juga untuk mempromosikan inklusi sosial ekonomi dengan memberikan akses keuangan yang lebih besar kepada perempuan dan kelompok yang terpinggir atau marjinal.

Pihaknya sangat menyarankan bahwa Orange Bonds kedepannya dapat diterapkan ke non-sovereign bonds agar swasta dapat lebih berperan dalam pembiayaan.

“Harapannya dengan melibatkan swasta kita bisa memperluas jangkuan dan dampak dari Orange Bonds dan memastikan sumber daya lebih besar tersedia untuk proyek-proyek yang mempromosikan keberlanjutan dan kesetaraan gender,” tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Chief Operating Officer IIX Angela Ng menyampaikan bahwa badan-badan pemerintah perlu memainkan peran besar bersama dengan bank-bank swasta sebagai agen penempatan dan juga menerbitkan obligasi mereka sendiri.

Kehadiran Orange Bonds ini pun bukan sebagai pengganti dari Green Bonds, namun berjalan beriringan untuk mencapai tujuan SDGs.

Angela menuturkan, setidaknya melalui Orange Bonds mampu memobilisasi dana sekitar US$10 miliar atau sekitar Rp160 triliun (kurs Rp16.000 per dolar AS).

“Ide utamanya memungkinkan kami memobilisasi dana sebesar U$10 miliar untuk memberikan dampak dan memberdayakan 100 juta perempuan dan minoritas gender pada tahun 2030,” tuturnya.

Meski demikian, baik Yanuar maupun Angela masih belum dapat membeberkan rencana peluncuran Orange Bonds di Indonesia. Saat ini, pihak-pihak tersebut masih dalam masa penjajakan.

“Kami memang aspirasinya 2025, kita harap bisa punya partner dengan private sector jadi kita bisa mobilisasi untuk inklusi. Tapi ini harus kolektif, kami tidak memaksakan, tergantung kesiapan,” ujarnya.

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Pemerintah Indonesia mendukung rencana penerbitan orange bonds atau obligasi orange yang diperuntukkan untuk mengatasi kesenjangan gender, perubahan iklim, mendukung penurunan kesenjangan pembiayaan yang fokus pada UMKM dan perempuan.

Rencana penerbitan obligasi orange ini diinisiasi oleh Impact Investement Exchange (IIX) dan didukung oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) serta Kementerian Keuangan.

Koordinator Tim Ahli Sekretariat Nasional SDGs Kementerian PPN/Bappenas Yanuar Nugroho menyampaikan, pasca pandemi Covid-19 di Indonesia masih terjadi gap dalam pendanaan Sustainable Development Goals (SDGs) yang nilainya mencapai Rp 24.000 triliun. Untuk itu diperlukan berbagai instrumen pendanaan untuk menutup kekurangan pendanaan tersebut.

“Untuk memenuhi hal tersebut pemerintah saja tidak cukup. Maka dibutuhkan peran sektor swasta dan instrumen keuangan yang tidak konvensional dan inovatif, dan saat ini yang diusulkan adalah orange bond,” tutur Yanuar kepada awak media dalam agenda Roundtable and Introduction of Orange Bonds, Rabu (10/7).

Yanuar menjelaskan, orange bonds ini tidak hanya menawarkan solusi pembiayaan yang inovatif, tetapi juga mempromosikan inklusi sosial ekonomi, dengan memberikan akses keuangan yang lebih besar bagi perempuan dan kelompok yang terpinggir.

Hal ini penting, lanjutnya, karena kesenjangan gender di pasar keuangan menghambat akses perempuan terhadap keuangan dan peluang ekonomi. Selain itu, adanya perubahan iklim, perempuan yang paling sering terdampak.

“Oleh karena itu, inisiatif orange bonds ini kami di Bappenas mendukung, diharapkan dapat memainkan peran penting dalam mengatasi kesenjangan dengan menyediakan modal untuk proyek-proyek yang fokusnya pada sustainability dan kesetaraan gender,” jelasnya.

Meski begitu, belum jelas terkait rencana penerbitan orange bonds ini apakah akan diinisiasi oleh Kementerian Keuangan atau tidak, yang jelas Yanuar menyampaikan pihaknya bersama Kementerian Keuangan berharap, orange bonds ini bisa diterapkan dalam non-sovereign bonds atau obligasi yang diterbitkan pihak swasta bukan negara.

“Ini bisa diterapkan non-sovereign bonds, agar sektor swasta bisa lebih berperan. Dan dengan melibatkan sektor swasta kita bisa memperluas jangkauan dan dampak dari orange bonds ini,” harapnya.

Disamping itu, Yanuar juga belum bisa menjelaskan lebih lanjut terkait kapan orange bonds ini akan diterbitkan. Ia menjelaskan, saat ini masih dalam tahap awal pengenalan dan tujuan diterbitkannya orange bonds, untuk mencari perhatian market.

Sebagai informasi, inisiatif orange bonds dipimpin oleh Komite Pengarah Global yang terdiri dari ANZ, Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia (DFAT), IIX, Nuveen, Badan Keuangan Pembangunan Internasional (DFC) AS, dan Water.org.

Untuk mendukung pembangunan berkelanjutan Indonesia yang meliputi kesetaraan gender, transisi iklim, dan kemakmuran ekonomi melalui pengenalan orange bonds di Indonesia, tujuannya untuk menggerakkan Orange capital sebesar US$ 1 miliar di Indonesia pada tahun 2025.

Melalui Orange Bonds sebagai kelas aset lintas sektoral, Gerakan Oranye bertujuan untuk memobilisasi US$ 10 miliar untuk memberdayakan 100 juta perempuan, anak perempuan, dan minoritas gender secara global pada tahun 2030.