Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan tidak ada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) Tahun Anggaran 2025. Meski, di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terjadi banyak perubahan nomenklatur Kementerian dan Lembaga (K/L).

Di era Prabowo, jumlah kementerian bertambah menjadi 48, atau naik cukup banyak dibanding kementerian di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebanyak 34.

"Tidak perlu melakukan APBN Perubahan," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTA, Jumat (8/11/2024).

Sri Mulyani mengatakan penyusunan APBN 2025 sudah atas konsultasi Prabowo. Dia menyebut program-program prioritas nasional sudah diakomodasi di dalamnya.

Hanya saja yang ditekankan Prabowo adalah terkait efisiensi dan kebocoran anggaran yang tinggi. Untuk itu, Sri Mulyani menyebut tinjauan (review) APBN 2025 lebih kepada arahan untuk perbaikan tersebut.

"Presiden Prabowo telah menyampaikan di berbagai kesempatan agar seluruh kementerian/lembaga betul-betul memperhatikan APBN ini terutama dengan berbagai feedback mengenai efisiensi, itu ditunjukkan dengan ICOR yang tinggi, kemudian kebocoran, maupun korupsi. Ini harus ditangani oleh seluruh kementerian/lembaga. Oleh karena itu kalau akan dilakukan review terhadap APBN, adalah lebih pada menekankan direction dari Bapak Presiden Prabowo," tutur Sri Mulyani.

Sri Mulyani menyebut dalam UU APBN 2025 sudah ada klausul yang memungkinkan terjadinya perubahan, termasuk karena adanya K/L baru. Meski begitu, hal-hal perubahan yang harus disampaikan kepada DPR disebut akan tetap dilakukan.

Sri Mulyani menyebut target penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) akan dilakukan pada awal Desember 2024 dan untuk perpresnya akan dilakukan akhir November 2024.

"Jadi dalam tiga minggu ke depan kita akan sangat-sangat sibuk untuk bekerja bersama seluruh kementerian/lembaga dan Bappenas untuk bisa menerjemahkan APBN 2025 dalam bentuk dokumen, perpres, rincian daftar dari rincian anggaran per kementerian/lembaga," jelas Sri Mulyani.

Saksikan juga video: Belajar dari Covid-19, Menkes Dorong Industri Kesehatan Dalam Negeri

[Gambas:Video 20detik]

Presiden Prabowo Subianto mempunyai target swasembada pangan. Dalam mendukung target tersebut, Kementerian Perdagangan (Kemendag) menggelar dialog kebijakan iklim dan perdagangan yang melibatkan lembaga-lembaga internasional dan nasional.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan forum tersebut akan membahas terkait masukan hingga kendala-kendala yang dihadapi ke depannya terkait perdagangan dan iklim. Hal ini, menurut Budi, dapat membantu pemerintah dalam mencapai target swasembada pangan.

"Kita minta masukan kementerian/lembaga depan kan kita harus apa namanya Karena Indonesia kan sudah mencanangkan tahun 2028 itu swasembada pangan. Jadi diskusi-diskusi ini perlu dilakukan untuk mengetahui apa kira-kira ke depan yang harus kita lakukan, kendala-kendalanya apa," kata Budi dalam acara Action on Climate and Trade, di Park Hyatt Hotel, Jakarta, Senin (4/11/2024).

Dia menilai forum ini dapat membantu pemerintah untuk merumuskan kebijakan-kebijakan mengenai ketahanan pangan ke depan. Forum ini melibatkan lembaga internasional dan nasional, seperti World Bank, Kementerian Perindustrian, Kementerian Luar Negeri, hingga Bappenas.

"Jadi kita diskusi saja bareng-bareng dengan beberapa lembaga internasional dan nasional yang kebetulan sekarang lagi di Jakarta. Jadi kita dukung pemerintah, Presiden, Pak Prabowo Supaya ketahanan pangan atau swasembada pangan ini terwujud," imbuh dia.

Dia menjelaskan tentunya hal itu juga berkaitan dengan perjanjian perdagangan-perdagangan internasional yang ada. Sebab, dia menilai masing-masing negara membutuhkan satu sama lain untuk kecukupan bahan pangan, termasuk Indonesia. Untuk itu, dia menilai perlunya kemudahan distribusi barang sehingga stok pangan tetap keberlanjutan.

"Jadi kita harus bicara kan dari awal jangan sampai nanti ketika kebutuhan pangan masing-masing negara meningkat, tetapi distribusinya tetap menjadi susah," jelas dia.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menargetkan Indonesia bisa mencapai swasembada pangan empat sampai lima tahun lagi. Dengan begitu, dia juga yakin Indonesia bisa menjadi lumbung pangan dunia.

"Saya sudah mempelajari bersama pakar-pakar yang membantu saya. Saya yakin paling lambat 4 sampai 5 tahun kita akan swasembada pangan. Bahkan kita siap menjadi lumbung pangan dunia," kata Prabowo dalam Pidatonya di Gedung MPR RI, Jakarta, Minggu (20/10/2024).

Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) menyampaikan ada sekitar Rp 280 miliar denda yang belum dibayarkan oleh pelaku usaha nakal. Hal ini disampaikan oleh Ketua KPPU M Fanshurullah Asa saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI hari ini.

Fanshurullah mengatakan jumlah dana yang belum ditarik oleh KPPU itu berasal dari 100-an pelaku usaha yang nakal atau belum membayar. Dia menyebut hal ini terjadi lantaran KPPU tidak mempunyai kekuatan untuk menyita aset bagi pelaku usaha yang tak membayar denda.

"Sebagai informasi ada dana yang belum bisa kami tarik kurang lebih Rp 280 miliar dari total sekitar 100an pelaku usaha yang tidak membayar. Karena tadi tidak ada daya paksa untuk penyitaan aset," kata Fanshurullah di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024).

Untuk itu, dia mendorong agar adanya revisi Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam revisi beleid tersebut, dia meminta agar KPPU mempunyai wewenang penyitaan aset apabila pelaku usaha tidak melaksanakan putusan KPPU, dalam hal ini membayar denda kepada KPPU.

"Pelaksanaan eksekusi putusan KPPU yang berkekuatan hukum tetap berupa denda harus dibayar ke kas negara apabila tidak dilaksanakan KPPU memiliki wewenang penyitaan atas aset jika pelaku usaha tidak melaksanakan putusan KPPU," jelasnya.

Dia menjelaskan usulan revisi beleid tersebut sudah diajukan dalam penyusunan kerangka regulasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 kepada Kementerian PPN/Bappenas. Namun, dia juga mendorong anggota DPR RI agar berinisiatif mengajukan revisi peraturan tersebut.

Adapun beberapa poin untuk revisi tersebut. Di antaranya, pengaturan ekstrateritorialitas dalam definisi pelaku usaha yang dapat menjangkau pelaku usaha di luar wilayah hukum Indonesia, pengaturan post-notifikasi merger menjadi pre-notifikasi merger agar sesuai dengan best practice international. Kemudian pengaturan program leniensi dalam rangka memberikan pengampunan dan/ pengurangan hukum bagi pelaku usaha yang mengakui dan atau melaporkan perbuatan pelanggaran hardcore cartel.

"Pengaturan mengenai kewenangan upaya paksa dalam rangka memperoleh alat bukti dalam perkara persaingan usaha. Kemudian penambahan ketentuan mengenai lisensi lisensi hak kekayaan intelektual dan prinsip-prinsip persaingan yang sehat. Ketujuh, pengakuan bahwa praktik-praktik tertentu dalam pemilihan lisensi dapat bertentangan dengan persaingan usaha yang sehat. Terakhir, penggabungan prinsip-prinsip rule of reason ke dalam regulasi yang untuk memberikan panduan konkret kepada industri," imbuh dia.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo buka-bukaan tentang arahan Presiden Prabowo Subianto untuk membangun tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall (GSW). Dalam rencana besarnya, proyek ini akan terbentang dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur.

Dody mengatakan, untuk awalnya proyek ini akan berfokus pada Jakarta terlebih dulu. Hal ini berkaca pada penurunan permukaan tanah di Jakarta yang sudah sangat mengkhawatirkan.

"PUPR diminta lebih serius dan cepat lagi untuk bisa membangun giant sea wall minimum di area Jakarta sampai Bekasi 20-30 km," kata Dody, dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Namun karena keterbatasan anggaran, Dody mengatakan, pihaknya akan lebih banyak melibatkan pihak swasta dalam menggarap proyek ini melalui skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

"Karena keterbatasan anggaran, kami akan lebih banyak melibatkan swasta kalau itu. Untuk sisanya kami berharap projek yang di Jakarta bisa menjadi contoh, misalnya bagi Semarang dan Surabaya," ujarnya.

Sebagai tambahan informasi, pembangunan Giant Sea Wall menjadi salah satu agenda pembangunan prioritas di era pemerintahan Prabowo. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti.

"Nanti saya akan ikut pak Menteri ya, yang jelas beberapa hal yang disampaikan pak Prabowo, IKN lanjut kemudian terkait giant sea wall," ungkap Diana ditemui usai pelantikan di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (21/10/2024).

Untuk tahap awalnya, pemerintah mengutamakan pembangunan tanggul laut di kawasan Jakarta. Hal ini telah menjadi bagian dari program Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di pemerintahan yang lalu.

Beberapa tahun lalu, dua Korea Selatan dan Belanda sudah menyampaikan pernyataan minatnya untuk berkecimpung dalam National Capital Integrated Coastal Development (NCICD). Kemudian di bulan Oktober lalu, Nanjing Hydraulic Research Institute (NHRI) asal China juga menunjukkan ketertarikan.

Di kesempatan berbeda, Adik Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, juga sempat buka-bukaan terkait proyek giant sea wall ini. Menurutnya, proyek ini tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat sehingga harus segera dilaksanakan.

Hashim menjelaskan, konsep tanggul laut diinisiasi sejak tahun 1994 oleh Bappenas mulanya sebagai solusi untuk menyelamatkan pesisir utara Jakarta. Namun Prabowo sendiri melihat bahwa urgensi pembangunan tanggul laut tidak hanya dirasakan di wilayah utara Jakarta, tetapi juga di seluruh pesisir utara Pulau Jawa.

"Tapi ada apa, selama 10 tahun tidak ada kemajuan. Pak Prabowo ingin segera membangun Tanggul Laut Raksasa. Karena masalah yang dihadapi bukan hanya Jakarta saja, tapi seluruh pantai utara Pulau Jawa dengan ancaman tanah-tanah yang pinggiran kota. Kita perkirakan bisa 40% sawah , lahan bisa tenggelam kalau kita tidak segera melindungi," kata Hashim dalam acara APEC BAC Indonesia di Hutan Kota oleh Plataran, Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, Sabtu (31/8/2024).

TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Bidang Pangan Direktorat Pangan dan Pertanian Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Ifan Martino mengungkapkan bahwa dana yang digunakan untuk proyek uji coba program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Diketahui, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp71 triliun untuk program MBG yang menjadi salah satu program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden. Hal ini tertuang dalam rincian APBN 2025 yang telah disahkan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR beberapa waktu lalu.

“Anggarannya di luar dari yang Rp71 (triliun), setahu kami. Bukan dari APBN,” tutur Ifan saat ditemui di area Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat pada Jumat, 25 Oktober 2024.

Adapun, kata Ifan, sumber dana yang digunakan untuk proyek uji coba atau pilot project MBG yaang didesain Bappenas bersifat konfidensial atau dirahasiakan. “Sifatnya konfidensial, saya tidak bisa sampaikan,” ujarnya.

Hingga saat ini, Bappenas telah memberlakukan pilot project atau proyek uji coba program MBG di dua wilayah, yaitu di Kecamatan Warung Kiara di Sukabumi dan Desa Bojong Koneng yang ada di Bogor. Empat kelompok masyarakat yang dijadikan fokus sasaran program MBG adalah kelompok anak sekolah, mulai dari jenjang Sekolah Dasar (SD) sampai Sekolah Menengah Atas (SMA), termasuk santri dan sekolah-sekolah keagamaan; ibu hamil; ibu menyusui; dan juga anak-anak usia di bawah lima tahun.

Untuk modelnya, kata Ifan, pilot project MBG terbagi menjadi beberapa jenis. “Piloting itu beda-beda ya modelnya, yang full benar-benar seperti MBG yang kami desain, ada yang sifatnya partial atau sebagian,” katanya. Bappenas masih menguji coba model-model yang ada untuk menentukan model terbaik yang akan diimplementasikan nantinya.

Di sisi lain, Penjabat Gubernur Provinsi Jakarta Teguh Setyabudi menerangkan bahwa sejauh ini uji coba program MBG di wilayah Jakarta telah dilakukan di 12 sekolah dengan total 10.448 paket makanan. Disadur dari Antara, Teguh menyebut untuk satu kotak makanan dibutuhkan dana sebesar Rp 25 ribu dengan kandungan gizi per kotak makanan mencapai 500-750 kalori.

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana menyampaikan, setelah berjalan sebagaimana direncanakan, program makan bergizi gratis akan membelanjakan anggaran sebesar Rp 800 miliar per hari.

“Kalau program ini sudah jalan, maka Badan Gizi Nasional akan belanja Rp1,2 triliun setiap hari untuk investasi SDM (sumber daya manusia) masa depan. Sekitar 75 persen dari Rp1,2 triliun itu untuk intervensi Makan Bergizi Gratis, kurang lebih Rp800 miliar setiap hari,” kata Dadan usai acara BNI Investor Daily Summit 2024 di Jakarta, Selasa, 8 Oktober 2024, seperti dikutip dari Antara.

Hitungan tersebut diambil dari hasil percobaan yang dilakukan Badan Gizi Nasional. Dengan melibatkan 3.000 anak dalam satuan pelayanan, dibutuhkan sekitar 200 kg beras, 350 kg ayam atau 3.000 butir telur, 350 kg sayuran, dan 600 liter susu per hari. Sedangkan, apabila program tersebut berjalan penuh, Dadan memperkirakan ada sekitar 30 ribu satuan pelayanan di seluruh Indonesia yang melayani empat kelompok sasaran utama dari program tersebut.

Program makan bergizi gratis akan mulai dijalankan pada Januari 2025. Namun, sebelum itu, tepatnya pada November 2024 mendatang, Badan Gizi Nasional akan kembali menggelar uji coba program makan bergizi gratis dengan jangkauan daerah yang lebih luas.

Bagus Pribadi, Melynda Dwi Puspita, dan Alif Ilham Fajriadi berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Menteri PPN/ Kepala Bappenas Rachmat Pambudy buka suara terkait pesan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan agar tidak ada menteri di Kabinet Merah Putih yang membuat proyek mercusuar pada pemerintahannya.

Prabowo dalam sidang kabinet paripurna perdana itu juga meminta Rachmat untuk memastikan semua program dan kegiatan di semua kementerian dan lembaga punya kontribusi yang signifikan bagi rakyat.

"Nanti saja. Karena arahannya sangat internal dan terbatas," kata Rachmat singkat di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (23/10).

Prabowo sebelumnya meminta agar para menterinya tidak membuat proyek mercusuar pada pemerintahannya.

"Pelajari lagi semua proyek, jangan ada proyek yang mercusuar. Semua ditujukan kepada yang saya sampaikan di depan Majelis Permusyawaratan Rakyat, pada hari pelantikan saya," kata Prabowo dalam Sidang Kabinet perdana di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10).

Dalam sidang itu, Prabowo menekankan Indonesia perlu swasembada pangan sebagai prioritas di tengah kondisi global yang tak menentu.

Ia juga menekankan Indonesia perlu melakukan swasembada energi. Kendati, ia bersyukur Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat besar sehingga tak boleh ragu untuk memanfaatkannya.

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa hilirisasi merupakan kunci kemakmuran. Hal ini disampaikannya dalam sidang kabinet perdana di Kantor Presiden.

Prabowo meminta menteri-menteri terkait, seperti menteri investasi hilirisasi, menteri Bappenas, menteri ESDM, menko perekonomian dan ketua Dewan Ekonomi Nasional mempersiapkan hal tersebut.

"Saya minta segera inventarisir proyek-proyek penting dalam program hilirisasi kita. 26 komoditas proyek-proyek yang vital dalam 26 komoditas tersebut yang harus segera dirumuskan, bikin daftar dan kita segera untuk mencari dana sehingga kita bisa mulai hilirisasi dengan waktu yang sesingkat-singkatnya," ujar Prabowo, Rabu (23/10).

Selain itu, Prabowo menginstruksikan menteri bappenas untuk memastikan semua program dan kegiatan di semua kementerian dan lembaga punya kontribusi yang signifikan, terukur, dan sinergi.

"Pelajari lagi semua proyek, jangan ada proyek yang mercusuar. Semua ditujukan kepada yang saya sampaikan di depan majelis permusyawaratan rakyat, pada hari pelantikan saya," kata Prabowo.

Prabowo menegaskan bahwa target swaswembada pangan merupakan prioritas dasar karena situasi global.

Menurutnya, perang besar bisa pecah setiap saat. Karena itu harus dijamin kemampuan memberi makan rakyat sendiri.

"Swasembada energi mutlak. Kita bersyukur kita punya sumber alam yang sangat besar kita sekarang tidak boleh ragu-ragu memanfaatkannya sebaik-baiknya," terang Prabowo.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto tetap mempertahankan nomenklatur Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Dalam Kabinet Merah Putih, Prabowo menunjuk seorang wakil menteri (wamen) untuk membantu kerja dari Menteri PPN.

Berikut susunan kepemimpinan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dalam Kabinet Merah Putih:

• Menteri PPN/Kepala Bappenas: Rachmat Pambudy
• Wamen PPN/Wakil Kepala Bapenas: Febrian Alphyanto Ruddyard.

Keduanya diketahui telah resmi dilantik oleh Prabowo bersama 48 menteri dan 56 wakil menteri di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10/2024). Hanya saja dalam waktu yang berbeda.

Pelantikan 48 menteri dilakukan pada pagi hari. Sedangkan, 56 wamen dilantik pada siang hari.

Dipercaya menduduki jabatan Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy berbicara mengenai penambahan satu kedeputian terkait transformasi digital.

Menurut dia, kedeputian tersebut bahkan sudah disiapkan sebelum Suharso Monoarfa purnatugas sebagai Menteri PPN/Kepala Bappenas periode 2019-2024.

“Kita sudah menyiapkan satu slot deputi eselon I untuk melanjutkan ide-ide Bapak (Suharso Monoarfa) dalam konsep transformasi digital,” katanya di Gedung Bappenas, Jakarta, Senin (21/10/2024), dikutip dari Antaranews.

Rachmat bahkan mengaku telah berbicara dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Mepan RB) Rini Widyantini untuk menyiapkan kedeputian tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri PPN/Kepala Bappenas Periode 2019—2024 Suharso Monoarfa memastikan bahwa delapan visi misi Presiden Prabowo Subianto yaitu Asta Cita akan masuk ke dalam RPJMN 2025—2029.

Suharso mengakui, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025—2029 memang belum sempat diresmikan oleh Presiden ke 7 RI Joko Widodo (Jokowi). Kendati demikian, dia menegaskan Presiden Prabowo Subianto akan segera mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang RPJMN 2025—2029.

Dia menjelaskan, rancangan teknokratik RPJMN 2025—2029 seluruhnya disusun berdasarkan visi misi Prabowo-Gibran yang tercantum dalam dokumen Asta Cita yang menjadi janji kampanye dalam Pilpres 2024.

"Jadi Asta Cita Pak Prabowo itu sudah sejak awal [menjadi rujukan], sehingga sudah dijadikan mainstreaming di dalam RPJMN teknokratiknya Bappenas," ujar Suharso usai acara Serah Terima Jabatan Menteri PPN/Kepala Bappenas di Kantor Bappenas, Jakarta Pusat, Senin (21/10/2024).

Mantan ketua umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menjelaskan, nantinya RPJMN akan menjadi rancangan kerja pemerintah (RKP). Oleh sebab itu, sambung Suharso, seharusnya RPJMN menjadi rujukan program kerja setiap kementerian/lembaga lima tahun ke depan.

Masalahnya, dia mengungkapkan selama ini kementerian/lembaga seakan punya visi misi sendiri-sendiri. Sejalan dengan itu, RKP yang sudah disusun Bappenas tidak secara maksimal dikerjakan kementerian/lembaga.

"Kalau saya mau fair [adil] angkanya itu kira-kira sekitar 70% dari setiap RKP [yang diselesaikan kementerian/lembaga]. Ya sudah cukup bagus ya, tetapi mestinya kita bisa lebih dari itu," jelas Suharso.

Lebih lanjut, dia berpesan kepada penurusnya Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy agar tidak hanya menyusun RKP berdasarkan standar kenyaman yang ditetapkan oleh lembaga-lembaga internasional. Apalagi, Presiden Prabowo Subianto mencita-citakan pertumbuhan ekonomi hingga 8%.

Oleh sebab itu, Suharso mendorong agar berbagai program kerja perekonomian ke depannya lebih mengutamakan akselerasi daripada stabilitas. Dengan begitu, pertumbuhan ekonomi tidak hanya stagnan di kisaran angka 5% seperti 10 tahun belakangan.

"Kita harus berani lebih kreatif gitu kan. Harus mau keluar dari zona nyaman itu. Kalau tidak kita akan tetap tumbuh seperti sekarang ini 5%, saya kira itu [5%] tidak menjadi sulit. Tapi dengan program-program yang Pak Prabowo inginkan, itu mestinya bisa lebih baik lagi ke depan," katanya.

Sebagai informasi, dokumen Asta Cita mengungkapkan delapan buah misi Prabowo-Gibran untuk menuju Indonesia Emas 2045. Di antaranya, yaitu keberlanjutan hilirisasi hingga swasembada pangan.

Disebutkan, delapan misi tersebut berangkat dari sejumlah indikator capaian pemerintahan era Presiden Jokowi. Sejumlah target yang ingin dibidik Prabowo-Gibran seperti capaian nilai PDB nominal US$1,4 triliun, neraca dagang surplus US$54,4 miliar, tingkat inflasi 3,3 persen, dan lain-lain.

Berikut 8 Program Kerja Asta Cita Prabowo-Gibran

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba;
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy mengaku bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sangat mendukung penuh visi misi yang akan akan dikerjakan Presiden Prabowo Subianto.

Rachmat menjelaskan, dirinya sudah sempat bertemu dengan Sri Mulyani. Menurutnya, bendahara negara sudah menegaskan komitmennya untuk dukung setiap program kerja Prabowo yang akan dikoordinasikan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Pembangunan Nasional (Bappenas).

"Ibu Sri Mulyani benar-benar sangat mendukung apa yang akan kita [Bappenas] kerjakan, terutama apa yang akan dikerjakan presiden Bapak Prabowo Subianto," ujar Rachmat dalam cara Serah Terima Jabatan Menteri PPN/Kepala Bappenas di Kantor Bappenas, Jakarta Pusat, Senin (21/10/2024).

Oleh sebab itu, guru besar di Institut Pertanian Bogor (IPB) ini meyakini bisa mengemban tugas sebagai kepala PPN/kepala Bappenas. Apalagi, sambungnya, dukungan bukan hanya diberikan oleh bendahara negara namun juga para pejabat Bappenas lainnya.

Rachmat merangkum, tugas utama Bappenas ke depan adalah mengentaskan kemiskinan. Terkait itu, dia mengingatkan bahwa Bappenas sudah pernah menorehkan sejarah yang patut dibanggakan pada era Orde Baru.

"Tahun 70-an ketika Bappenas menorehkan tinta emas, kita menghadapi kemiskinan, persoalan lapangan kerja, kemudian persoalan-persoalan lain, yang sekarang kenapa bisa terjadi lagi? Jadi Pak Suharso [Menteri PPN/Kepala Bappenas 2019—2024], Bapak sudah meletakkan dasar-dasar untuk mengatasi persoalan kemiskinan," jelasnya.

Lebih lanjut, Rachmat mengakui bahwa Bappenas kerap memiliki permasalahan anggaran. Kendati demikian, dia meyakini permasalahan itu bisa diatasi karena Bappenas memiliki keunggulan dari sisi sumber daya manusianya.

Menurutnya, Bappenas merupakan markasnya para pemikir terbaik di Indonesia. Oleh sebab itu, Rachmat berharap Bappenas akan selalu mengeluarkan ide-ide dan gagasan yang bisa mengatasi berbagai tantangan kelembagaan.

"Jadi kalau ada persoalan di budgeting power [kekuatan anggaran] yang katanya kita dikurangi, tetapi dengan kemampuan intelektual power yang ada di sini, budgeting power itu hanya urusan waktu saja," katanya.

Rachmat Pambudy bercerita kala dirinya ditawari Presiden Prabowo Subianto untuk menjabat menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dalam Kabinet Merah Putih 2024-2029.

Mulanya, Rachmat mengaku tak menduga akan ditawarkan jabatan tersebut dan menerima pendalaman pada saat masa transisi dari eks Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa di kabinet sebelumnya.

Sampai pada akhirnya ia dipanggil oleh Prabowo dan diminta untuk memilih jabatan yang disanggupi, antara memimpin kementerian atau memimpin badan lembaga.

"Tapi satu hal yang menarik, tiba-tiba suatu malam saya dipanggil dan pada waktu manggil itu tanggal 6 Agustus persisnya. Beliau (Prabowo) panggil, 'Pak Rachmat mau ke mana? Pilih badan atau pilih kementerian?'," cerita Rachmat saat menerima serah terima jabatan (sertijab) di Gedung Bappenas, Jakarta Pusat, Senin (21/10).

"(Saya jawab), 'Pak, yang tugas yang dulu bagaimana?' (Prabowo jawab) 'Sudah tidak ada. Anda saya perintahkan menjadi pengganti Pak Suharso," lanjut dia.

Sejak kejadian itu, Rachmat mengaku segan untuk bertatap muka dengan Suharso. Sebab, ia mempelajari bahwa Bappenas memiliki sejarah yang sangat panjang, termasuk di bawah kepemimpinan Suharso.

Menurutnya, Bappenas sudah menorehkan catatan emas yang panjang sejak namanya masih Dewan Perancang Nasional (Depernas) yang digagas Presiden ke-1 RI Soekarno dan diketuai oleh Ir Djuanda pada 1952.

Rachmat menuturkan Bappenas tak hanya menorehkan catatan panjang untuk mengisi sejarah emas Indonesia, tetapi juga sejarah emas dunia. Sejarah emas itu, kata dia, ta hanya dikerjakan oleh Ir Djuanda, namun juga oleh setiap kepala dan pimpinan Bappenas.

"Saya terus terang benar-benar terkejut ketika Pak Prabowo bilang setelah tanggal 6 (Agustus), saya dipanggil lagi tanggal 10, 'Pak Rachmat, jangan lupa Anda di Bappenas'. Beliau langsung menyebut Prof Widjojo Nitisastro. Saya langsung pucat pak," ujar Rachmat.

Adapun Widjojo Nitisastro menjabat sebagai menteri negara perencanaan pembangunan nasional pada 1971-1973 dan kepala Bappenas pada 1973-1983. Rachmat mengatakan Widjojo bagaikan dewa.

"Beliaulah arsitek perjuangan Indonesia. Dan perjuangan yang panjang itu bukan hanya menorehkan tinta emas bagi Indonesia, pengentasan kemiskinan, pendidikan, sebagai bagian dari human capital, itu memberikan catatan yang panjang," kata Rachmat lebih lanjut.

TEMPO.CO, Jakarta - Rachmat Pambudy resmi dilantik menjadi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) sekaligus Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Ia menggantikan menteri sebelumnya di pemerintahan Jokowi, Suharso Monoarfa.

Rachmat kemudian bercerita tawaran menjadi menteri tersebut diungkapkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto kepada dirinya beberapa waktu lalu.

“Tiba-tiba, suatu malam saya dipanggil. Dan pada waktu memanggilnya tanggal enam Agustus persisnya, beliau (Prabowo) panggil, pak Rachmat mau kemana? Pilih kepala badan, pilih badan, atau pilih kementerian,” kata Rachmat menirukan percakapannya dengan Prabowo kala itu dalam sambutannya di acara Serah Terima Jabatan Menteri PPN/Bappenas, Senin, 21 Oktober 2024.

Rachmat melanjutkan, saat itu dirinya sempat menanyakan soal di mana akan ditugaskan oleh Prabowo. Rachmat mengaku ingin mengetahui terlebih dahulu terkait tupoksi kerja ia nantinya bila menerima tawaran tersebut. Prabowo akhirnya memutuskan dirinya untuk menggantikan Suharso Monoarfa.

“Anda (Rachmat) saya perintahkan menjadi pengganti pak Suharso. Sejak itu, saya tidak berani ketemu Pak Suharso. Saya terus terang segan sekali,” ucapnya kembali menirukan dialog yang terjadi kala itu.

Bahkan, saat Prabowo kembali memanggil Rachmat pada 10 Agustus 2024. Ketua Umum Partai Gerindra tersebut ingin memastikan kesediaan Rachmat untuk menggantikan Suharso mengisi pos Menteri PPN/Bappenas. Rachmat mengaku, saat itu ia berterima kasih kepada Prabowo Subianto.

Menurut Rachmat, Kementerian PPN/Bappenas merupakan lembaga yang memiliki nilai historis yang cukup panjang. Ia menyebut, Bappenas tidak hanya menorehkan catatan emas di Indonesia, namun juga di dunia global. Oleh karena itu, Rachmat mengaku sangat terhormat bisa menjadi Menteri PPN/Bappenas.

“Di sini adalah tempatnya para pemikir, di sini adalah tempatnya intellectual power dari Indonesia. Dan pak Suharso dan para pengurus Bappenas telah memelihara intellectual power itu,” ujarnya.

Rachmat Pambudy menyebut ada banyak pekerjaan rumah yang harus dikerjakan oleh Kementerian PPN/Bappenas ke depannya. Oleh karena itu, ia pun meminta kepada Suharso Monoarfa untuk bisa memberikan bantuan, khususnya soal saran dan masukan bagi Kementerian PPN/Bappenas.

Dalam agenda serah terima jabatan itu sendiri, terlihat beberapa mantan Menteri PPN/Bappenas periode sebelumnya yang ikut hadir. Mereka di antaranya adalah Sofyan Djalil yang menjabat dari 12 Agustus 2015 hingga 27 Juli 2016. Serta penggantinya, Bambang Brodjonegoro yang menjabat dari 27 Juli 2016 hingga 20 Oktober 2019. Selain itu, Nampak pula hadir Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana.