Bisnis.com, JAKARTA - Sritex yang pailit masih menjadi perbincangan. Apalagi, Instagram Sritex hingga kini semakin gencar mengunggah konten agar pemerintah menyelamatkan perusahaan tersebut.

Namun ada yang menarik dari pailitnya Sritex, Komisaris Utama Sritex Iwan Setiawan Lukminto sempat mengatakan jika ada Permendag yang membuat Sritex dan sejumlah perusahaan tekstil di Indonesia.

Ia mengatakan regulasi tersebut berdampak signifikan karena mengganggu operasional produksi industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional.

“Kalau Permendag No. 8/2024 itu kan masalah klasik yang semua sudah tahu. Jadi, lihat aja pelaku industri tekstil ini, banyak yang kena, banyak yang terdisrupsi yang terlalu dalam sampai ada yang tutup, jadi sangat signifikan,” kata Iwan di Kantor Kemenperin, Senin (28/10/2024).

Terkait dengan pengajuan revisi Permendag No. 8/2024, Iwan menyebut pihaknya akan menyerahkan seluruh kebijakan industri kepada pemerintah. Namun, dia berharap pemerintah dapat menentukan regulasi terbaik.

Bagaimana isi Permendag No. 8/2024?

Permendag Nomor 8 Tahun 2024 berisi tentang perubahan ketiga atas Permendag Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor

Berikut tujuh substansi ketentuan Permendang 8/2024:

1. Syarat permohonan Persetujuan impor (PI) oleh importir pemilik Angka Pengenal Importir-Produsen (API-P) untuk barang komplementer, tes pasar, dan purna jual dari 18 komoditas yang dulu dibatasi impornya menjadi tanpa memerlukan pertimbangan teknis.

2. Pengaturan impor untuk sebelas kelompok komoditas, berupa elektronik, obat tradisional dan suplemen kesehatan, kosmetik dan perbekalan kesehatan rumah tangga, alas kaki, pakaian jadi dan aksesoris pakaian jadi, tas, katup, bahan baku pelumas, bahan kimia tertentu (1 HS), tekstil dan produk tekstil (2 HS), dan barang tekstil sudah jadi lainnya (1 HS).

3. Barang impor khusus untuk komoditas yang tertahan dalam di pelabuhan tujuan mulai 10 Maret 2024 sampai 17 Mei 2024 harus dikeluarkan.

4. Pengecualian larangan terbatas (lartas) impor barang kiriman komoditas besi, baja, dan produk turunan untuk kegiatan usaha maksimal 1.500 dollar AS per pengiriman yang diimpor oleh importir Pemilik API-P tanpa batasan frekuensi pengiriman.

5. Simplifikasi syarat pengajuan surat keterangan untuk pengecualian lartas impor barang yang tidak diperdagangkan serta barang keperluan penelitian dan pengembangan produk oleh importir pemilik API-P.

6. Penambahan ketentuan berupa pengecualian lartas terhadap barang yang tidak untuk kegiatan usaha dan barang kiriman pribadi. Barang tersebut dapat diimpor dalam keadaan baru maupun tidak baru, tanpa batasan jenis dan jumlahnya. Ini tidak berlaku untuk barang dilarang impor, barang berbahaya, dan kendaraan bermotor.

7. Penambahan ketentuan impor barang bawaan pribadi berupa telepon seluler, komputer genggam,dan komputer tablet (HKT) dari luar daerah pabean ke dalam Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) maksimal dua unit untuk satu kali kedatangan dalam satu tahun.

Bisnis.com, JAKARTA - Putusan pailit yang dijatuhkan kepada PT Sri Rejeki Isman (Sritex) tak membuat para pekerja di sana khawatir dengan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Sebelumnya diberitakan, PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) atau Sritex dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang 21 Oktober 2024.

Penetapan pailit ini keluar usai salah satu kreditur, yaitu PT Indo Bharat Rayon meminta pembatalan homologasi dan dikabulkan oleh majelis hakim.

Menanggapi putusan pailit PT Sritex, buruh di pabrik tersebut tak khawatir dengan mata pencaharian mereka.

Agus, staf bagian finishing, mengatakan dirinya tak memiliki kekhawatiran terkait PHK yang mungkin menimpa dirinya dan rekan-rekan.

Pasalnya Agus menilai order yang diterima PT Sritex terus mengalir. Hal itu membuatnya meyakini keuangan perusahaan baik-baik saja.

"Kekhawatiran mungkin buat sebagian orang ada. Tapi saya tahu orderan keluar masuk masih bagus. Jangan percaya sosial media," ucap Agus.

Pria yang sudah bekerja 10 tahun di PT Sritex itu menyebut suasana bekerja di pabrik tersebut sangat kekeluargaan.

Tak seperti di perusahaan lainnya, pekerja di PT Sritex banyak yang mendapat pekerjaan secara turun temurun.

"Ada yang dari bapak digantikan anaknya, ada yang dari saudara. Saya dari keluarga istri kerja di sini," ucapnya.

Dari pantauan Bisnis, suasana di PT Sritex berjalan sebagaimana mestinya. Para pekerja tak merasakan kekhawatiran akibat pemberitaan pailit PT Sritex.

Suasana gembira juga terlihat saat pekerja PT Sritex menyambut kedatangan Wakil Menteri Tenaga Kerja (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan.

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Menteri Tenaga Kerja (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan mengunjungi PT Sri Rejeki Isman (Sritex) usai dinyatakan pailit.

Wamenaker Immanuel Ebenezer menyambangi PT Sritex untuk bertemu dengan buruh pabrik di Sukoharjo, Jawa Tengah, Senin (28/10/2024).

Dalam kesempatan itu, Wamenaker Immanuel yang didampingi oleh Direktur Utama PT Sritex Iwan Kurniawan Lukminto memberikan semangat dan motivasi kepada para pekerja.

Immanuel mengaku kagum dengan semangat para pekerja PT Sritex yang tak goyah dengan isu pailit perusahaan tersebut.

Dia mengatakan bahwa semangat patriotik harus dimiliki oleh pengusaha dan buruh untuk membangun suasana kerja yang positif.

"Kita butuh pemimpin yang patriotik, yang tidak hanya nemikirkan soal cuan. Kita juga butuh buruh yang patriotik yang gigih memperjuangkan keadilan," ucap Wamenaker Immanuel Ebenezer.

Immanuel juga memastikan nasib para buruh PT Sritex dijamin oleh manajemen. Dia mengutip pernyataan Iwan Lukminto yang menyebut "PHK adalah hal yang tabu dan haram."

Menurut Immanuel ucapan tersebut menjadi angin segar bagi pekerja yang dilanda kekhawatiran pasca putusan pailit PT Sritex.

"Kata PHK itu ibarat monster bagi pekerja. Saya senang dan lega sekali mendengar pernyataan dari Pak Iwan (PHK haram)," ujar Immanuel.

Sebelumnya diberitakan, PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) atau Sritex dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang 21 Oktober 2024.

Penetapan pailit ini keluar usai salah satu kreditor, yaitu PT Indo Bharat Rayon meminta pembatalan homologasi dan dikabulkan oleh majelis hakim.