JAKARTA, investor.id – Proyek pembangunan transportasi massal berbasis kereta bawah tanah di Bali atau Bali Urban Rail yang menelan biaya hingga US$ 20 miliar atau setara Rp 324,4 triliun diminati oleh sejumlah investor dari dalam maupun luar negeri.

Proyek yang bernama Bali Urban Rail and Associated Facilities tersebut diprakarsai oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali melalui PT Sarana Bali Dwipa Jaya (SBDJ). Nantinya pembangunan Bali Urban Rail dilakukan dalam empat tahap pengerjaan.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Sarana Bali Dwipa Jaya (SBDJ) memastikan groundbreaking terowongan dan rel kereta bawah tanah, yang menjadi bagian dari Bali Urban Rail and Associated Development.

Direktur Utama PT SBDJ, I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra atau Ari Askhara telah menetapkan PT Bumi Indah Prima (PT BIP) sebagai investor mitra dan pemimpin konsorsium proyek.

"PT SBDJ dan PT BIP akan bekerja sama membangun koridor infrastruktur transportasi berupa terowongan dan rel kereta bawah tanah, infrastruktur utilitas pendukung seperti telekomunikasi, tenaga listrik, air minum, sampah dan limbah serta pembangunan transit oriented development," kata Ari, Rabu (24/7/2024).

Dia menambahkan rencana groundbreaking akan dilaksanakan pada September 2024 yang berlokasi di Kuta Sentral Parkir, Badung, Bali.
Selain itu, lanjutnya, SBDJ akan mempersiapkan sumber daya manusia Bali yang berkualitas yang akan menjadi operator dan pemilik dari proyek besar tersebut. Masyarakat Bali bukan lagi hanya sebagai penonton.

Ari menuturkan PT BIP ditetapkan menjadi mitra investor dari lima calon investor baik global maupun domestik yang telah menyatakan minat. Adapun, rangkaian proses pemilihan investor mitra yang dilakukan sejak 15 Maret 2024 melalui Request for Qualification, hingga penetapan pada 19 Juli 2024.

"PT BIP dinilai yang paling mampu memenuhi kualifikasi yang di tetapkan oleh PT SBDJ sebagai partner investor," katanya.

Dia mengatakan Bali Urban Rail bakal dibangun dengan opsi bawah tanah (underground) karena ada tiga alasan utama tidak bisa dibangun secara melayang (elevated).

Pertama, ada ketentuan adat Bali bahwa bangunan tidak boleh melebihi 15 meter, karena ada banyak bangunan suci seperti pura. Kedua, harga tanah di Bali sangat mahal, sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan pembebasan lahan proyek.

Ketiga, Bali merupakan industri wisata, sehingga akan mengganggu apabila ada penutupan jalan imbas pengerjaan proyek.

Adapun, pembangunan Bali Urban Rail ini memiliki payung hukum berupa Peraturan Gubernur (Pergub) No. 9/2024 tentang penugasan PT Jamkrida Bali Mandara dan SBDJ sebagai pelaksana dan penanggung jawab proyek.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Sarana Bali Dwipa Jaya (SBDJ) memastikan groundbreaking terowongan dan rel kereta perpanjangan proyek LRT Bali, yang menjadi bagian dari Bali Urban Rail and Associated Development.

Direktur Utama PT SBDJ, I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra atau Ari Askhara telah menetapkan PT Bumi Indah Prima (PT BIP) sebagai investor mitra dan pemimpin konsorsium proyek.

"PT SBDJ dan PT BIP akan bekerja sama membangun koridor infrastruktur transportasi berupa terowongan dan rel kereta bawah tanah, infrastruktur utilitas pendukung seperti telekomunikasi, tenaga listrik, air minum, sampah dan limbah serta pembangunan transit oriented development," kata Ari, Rabu (24/7/2024).

Dia menambahkan rencana groundbreaking akan dilaksanakan pada September 2024 yang berlokasi di Kuta Sentral Parkir, Badung, Bali.
Selain itu, lanjutnya, SBDJ akan mempersiapkan sumber daya manusia Bali yang berkualitas yang akan menjadi operator dan pemilik dari proyek besar tersebut. Masyarakat Bali bukan lagi hanya sebagai penonton.

Ari menuturkan PT BIP ditetapkan menjadi mitra investor dari lima calon investor baik global maupun domestik yang telah menyatakan minat. Adapun, rangkaian proses pemilihan investor mitra yang dilakukan sejak 15 Maret 2024 melalui Request for Qualification, hingga penetapan pada 19 Juli 2024.

"PT BIP dinilai yang paling mampu memenuhi kualifikasi yang di tetapkan oleh PT SBDJ sebagai partner investor," katanya.

Dia mengatakan Bali Urban Rail bakal dibangun dengan opsi bawah tanah (underground) karena ada tiga alasan utama tidak bisa dibangun secara melayang (elevated).

Pertama, ada ketentuan adat Bali bahwa bangunan tidak boleh melebihi 15 meter, karena ada banyak bangunan suci seperti pura. Kedua, harga tanah di Bali sangat mahal, sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan pembebasan lahan proyek.

Ketiga, Bali merupakan industri wisata, sehingga akan mengganggu apabila ada penutupan jalan imbas pengerjaan proyek.

Adapun, pembangunan Bali Urban Rail ini memiliki payung hukum berupa Peraturan Gubernur (Pergub) No. 9/2024 tentang penugasan PT Jamkrida Bali Mandara dan SBDJ sebagai pelaksana dan penanggung jawab proyek.