Menteri BUMN Erick Thohir merombak susunan komisaris PT PLN (Persero). Erick Thohir menunjuk mantan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah sebagai komisaris utama, dan politikus Partai Demokrat Andi Arief sebagai komisaris independen.

Dikutip dari laman Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Selasa (23/7/2024), Burhanuddin Abdullah lahir di Garut, Jawa Barat 10 Juli 1947. Ia pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian di bawah pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gusdur.

Dalam karirnya, Burhanuddin pernah menjabat juga sebagai Gubernur Bank Indonesia dan Gubernur untuk International Monetary Fund (IMF). Selain itu, ia juga pernah menjadi Ketua Umum Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) periode 2003-2006 dan terpilih kembali untuk periode 2006-2008.

Untuk riwayat pendidikan, Burhanuddin tercatat pernah menempuh studi di Universitas Padjajaran Bandung, Michigan State University Amerika Serikat dan Universitas Diponegoro.

Pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024 lalu, Burhanuddin Abdullah tercatat sebagai Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Sementara, Andi Arief saat ini tercatat sebagai Kepala Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) Partai Demokrat. Dikutip detikNews, Andi Arief diketahui mengenyam pendidikan di FISIP Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Andi Arief juga mantan aktivis. Kala menjadi Ketua Senat Mahasiswa FISIP UGM 1993-1994, dia dengan sejumlah aktivis mahasiswa membentuk Komite Penegak Hak Politik Mahasiswa (Tegaklima). Pada 1998, Andi termasuk salah satu di antara belasan aktivis mahasiswa yang diculik karena dianggap membahayakan rezim Orde Baru sebelum akhirnya dilepaskan.

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pernah menunjuk Andi Arief sebagai Komisaris PT Pos Indonesia. Pada 2008, atau setahun menjelang pilpres, Andi Arief menyatakan mundur.

Pada tahun yang sama, Andi Arief maju sebagai Wakil Gubernur Lampung berpasangan dengan calon Gubernur Muhajir Utomo dari jalur independen. Namun pencalonannya kandas.

Kala SBY menjabat kedua kalinya sebagai presiden untuk periode 2009-2014, Andi Arief didapuk sebagai Staf Khusus Presiden bidang Bantuan Sosial dan Bencana.

Menteri BUMN Erick Thohir merombak susunan komisaris PT PLN (Persero). Erick Thohir menunjuk mantan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah sebagai komisaris utama, dan politikus Partai Demokrat Andi Arief sebagai komisaris independen.

Dikutip dari laman Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Selasa (23/7/2024), Burhanuddin Abdullah lahir di Garut, Jawa Barat 10 Juli 1947. Ia pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian di bawah pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gusdur.

Dalam karirnya, Burhanuddin pernah menjabat juga sebagai Gubernur Bank Indonesia dan Gubernur untuk International Monetary Fund (IMF). Selain itu, ia juga pernah menjadi Ketua Umum Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) periode 2003-2006 dan terpilih kembali untuk periode 2006-2008.

Untuk riwayat pendidikan, Burhanuddin tercatat pernah menempuh studi di Universitas Padjajaran Bandung, Michigan State University Amerika Serikat dan Universitas Diponegoro.

Pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024 lalu, Burhanuddin Abdullah tercatat sebagai Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Sementara, Andi Arief saat ini tercatat sebagai Kepala Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) Partai Demokrat. Dikutip detikNews, Andi Arief diketahui mengenyam pendidikan di FISIP Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Andi Arief juga mantan aktivis. Kala menjadi Ketua Senat Mahasiswa FISIP UGM 1993-1994, dia dengan sejumlah aktivis mahasiswa membentuk Komite Penegak Hak Politik Mahasiswa (Tegaklima). Pada 1998, Andi termasuk salah satu di antara belasan aktivis mahasiswa yang diculik karena dianggap membahayakan rezim Orde Baru sebelum akhirnya dilepaskan.

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pernah menunjuk Andi Arief sebagai Komisaris PT Pos Indonesia. Pada 2008, atau setahun menjelang pilpres, Andi Arief menyatakan mundur.

Pada tahun yang sama, Andi Arief maju sebagai Wakil Gubernur Lampung berpasangan dengan calon Gubernur Muhajir Utomo dari jalur independen. Namun pencalonannya kandas.

Kala SBY menjabat kedua kalinya sebagai presiden untuk periode 2009-2014, Andi Arief didapuk sebagai Staf Khusus Presiden bidang Bantuan Sosial dan Bencana.

Menteri BUMN Erick Thohir telah menunjuk mantan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah sebagai Komisaris Utama PT PLN (Persero) dan Politikus Partai Demokrat Andi Arief sebagai komisaris independen. Itu berarti, mereka bakal mendapat gaji jumbo dari perusahaan pelat merah tersebut. Berapa gajinya?

Dikutip dari Laporan Tahunan PLN Tahun 2023, Selasa (23/7/2024), penetapan remunerasi bagi dewan komisaris berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Gaji Direksi dan Dewan Komisaris BUMN beserta perubahannya No. PER 03/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.

"Sesuai peraturan tersebut, remunerasi Dewan Komisaris terbagi atas Honorarium Komisaris Utama sebesar 45% dari Gaji Direktur Utama, Wakil Komisaris Utama sebesar 42,5% dari Gaji Direktur Utama dan Komisaris lainnya sebesar 90% dari Honorarium Komisaris Utama. (Berdasarkan hasil RUPS Kementerian BUMN No. SR46/Wk1.MBU.A/07/2023 tentang Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris Tahun Buku 2023)," bunyi laporan tersebut.

Besaran remunerasi dewan komisaris ditetapkan sesuai keuangan perseroan, sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku. Penetapan besaran remunerasi tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan faktor skala usaha, faktor kompleksitas usaha, tingkat inflasi, kondisi dan kemampuan keuangan perusahaan dan faktor lain yang relevan, serta menggunakan faktor penyesuaian industri dengan mempertimbangkan sektor industri sejenis secara terukur (benchmark), kondisi persaingan usaha (competitiveness), serta kelangkaan sumber daya manusia.

Remunerasi yang diterima dewan komisaris terdiri dari honorarium, tunjangan, dan tantiem. Dalam laporan tersebut disebutkan, honorarium per bulan untuk komisaris utama Rp 211 juta dan komisaris Rp 190 juta.

Sementara, tunjangan untuk komisaris mencakup tunjangan hari raya keagamaan sebesar 1 bulan honorarium, tunjangan transportasi sebesar 20% dari honorarium, dan asuransi purna jabatan di mana premi yang ditanggung perusahaan sebesar 25% dari honorarium dalam 1 tahun.

Komisaris juga mendapat fasilitas kesehatan yang diberikan dalam bentuk asuransi atau penggantian biaya pengobatan sebesar pemakaian, dengan termasuk 1 istri dan 3 orang anak usia maksimum 25 tahun (belum bekerja / belum menikah). Lalu, fasilitas bantuan hukum yang diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (sebesar pemakaian).

Sesuai struktur itu, maka besaran remunerasi dewan komisaris tahun 2023 sebesar Rp 23,159 miliar untuk 12 komisaris (termasuk yang sudah berhenti pada tahun 2023). Kemudian tantiem (bruto) sebesar Rp 111,023 miliar untuk 13 komisaris (dewan komisaris dan mantan dewan komisaris tahun buku 2022).

Berikutnya, tunjangan transportasi untuk 12 komisaris (termasuk yang sudah berhenti pada tahun 2023) sebesar Rp 4,632 miliar. Tunjangan hari raya untuk 10 komisaris (termasuk yang sudah berhenti pada tahun 2023) sebesar Rp 1,930 miliar.

Sementara, tanggungan PPh Pasal 21 untuk 15 komisaris (termasuk pajak tantiem dewan komisaris penerima tantiem tahun buku 2022) sebesar Rp 75,888 miliar. Lalu, tanggungan BPJS untuk 12 komisaris (termasuk yang sudah berhenti pada tahun 2023) sebesar Rp 1,261 miliar. Jika ditotal, jumlah remunerasi yang diberikan kepada semua komisaris sebesar Rp 217,893 miliar.