Reporter: Dimas Andi | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Fenomena pergantian jajaran petinggi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kembali marak terjadi seiring dengan bergantinya rezim pemerintahan.

Dalam beberapa bulan terakhir, beberapa BUMN mengalami pergantian direksi dan komisaris. Nama-nama baru yang terafiliasi dengan kubu pemerintahan Prabowo Subianto mulai mengisi posisi strategis di perusahaan-perusahaan pelat merah.

Sebagai contoh, pada pertengahan Juli 2024, Kementerian BUMN menunjuk Burhanuddin Abdullah sebagai Komisaris Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN menggantikan Agus Martowardojo. Burhanuddin sendiri merupakan Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran saat Pilpres 2024 lalu.

Pada saat yang sama, Andi Arief, Politisi Partai Demokrat yang berada dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) juga diangkat menjadi Komisaris Independen PLN.

Holding BUMN Pertambangan MIND ID juga mengalami pergantian direksi/komisaris pada Juni lalu. Kala itu, Grace Natalie yang merupakan politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) atau bagian dari KIM menjadi Komisaris MIND ID.

Baru-baru ini juga, berhembus isu bahwa PT Pertamina (Persero) bakal berganti pucuk pimpinan. Dalam hal ini, Simon Aloysius Mantiri disebut-sebut akan menjadi Direktur Utama Pertamina, menggantikan Nicke Widyawati. Simon berlatarbelakang sebagai Wakil Sekretaris Dewan Pembina DPP Gerindra, partai yang diketuai oleh Prabowo.

Tak hanya Direktur Utama, Pertamina juga diisukan berganti Komisaris Utama. Mochamad Iriawan atau akrab dipanggil Iwan Bule diisukan akan mengisi posisi Komisaris Utama Pertamina. Iwan Bule pernah menjadi Ketua PSSI sebelum era Erick Thohir.

Pengamat BUMN dari Datanesia Institute Herry Gunawan mengatakan, fenomena yang terjadi belakangan ini menunjukkan bahwa BUMN masih lekat dengan persoalan politik. Hal ini sangat disayangkan dan semestinya tidak terjadi. “Tapi sistem yang membuat kondisi BUMN seperti itu,” kata dia, Kamis (24/10).

Dia menambahkan, dalam Undang-Undang (UU) BUMN yang sekarang, Menteri BUMN menjadi wakil pemerintah sebagai pemegang saham atau sebagai kuasa pemegang saham BUMN. Kondisi ini dinilai dapat berbahaya jika Menteri BUMN memiliki hasrat politik. Ada risiko moral hazard dari Menteri BUMN yang bisa menjadikan BUMN sebagai alat tawar kepentingan politik.

Kepentingan politik berpotensi membuat Manajemen BUMN sulit bekerja secara profesional. Hal ini tentu bisa berdampak pada memburuknya tata kelola usaha di ranah BUMN yang terjebak dalam kepentingan politik praktis.

Dalam prinsip penerapan tata kelola usaha yang baik, aspek independensi BUMN menjadi taruhan ketika aktor-aktor politik menduduki jabatan strategis di perusahaan pelat merah. Padahal dalam aspek ini, pengelolaan BUMN harus profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak mana pun.

Akibat BUMN yang lekat dengan kepentingan politik, ada kasus-kasus di mana orang yang belum pernah bekerja atau tanpa pengalaman di dunia korporasi maupun aktivitas sosial lain, justru tiba-tiba bisa menjadi komisaris hanya karena dia menjabat sebagai staf khusus menteri.

Ada pula kasus di mana banyak pejabat kementerian yang juga bekerja sampingan sebagai komisaris. Fenomena ini sangat buruk, karena regulator merangkap sebagai operator. Akibatnya, kontrol terhadap BUMN menjadi lemah dan kasus-kasus korupsi rawan terjadi.

“Untuk itu, menurut saya, kehadiran Danantara yang akan menjadi superholding BUMN menjadi angin segar agar Indonesia punya BUMN yang profesional dan bisa berkembang besar,” pungkas dia.

Bisnis.com, JAKARTA -- Ketua Dewan Pakar TKN Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming, Burhanuddin Abdullah blak-blakan soal upaya Indonesia untuk bergabung menjadi anggota Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD).

Burhanuddin menyambut positif upaya yang saat ini telah dilakukan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk bergabung ke OECD. Namun, dia menyebut keinginan itu belum tentu bisa diwujudkan sebagaimana target yang dipasang pemerintahan saat ini.

"Saya pernah diberikan [cerita] oleh Duta Besar Inggris, bahwa pemerintah indonesia berniat dalam tempo dua tahun bisa menjadi member dari negara OECD, tapi dia terus meneruskan sampai sekarang ini tidak ada yang dua tahun. Paling kurang dari Korea Selatan itu lima tahun baru jadi member," ujarnya pada saat memberikan keynote speech pada acara IKA Unpad, Jakarta, Sabtu (28/9/2024).

Kendati adanya tantangan tersebut, mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) 2003-2008 itu berharap agar RI bisa segera masuk ke OECD.

"Tapi tentu saya sering mengatakan kepada diri sendiri sebetulnya, di balik yang semua kita yakini tersembunyi kesangsian-kesangsian. Tapi karena itu pula kita harus berusaha sebaik-baiknya," papar Burhanuddin.

Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, Presiden Jokowi memastikan bahwa Indonesia terus berkomitmen menjadi anggota OECD dalam waktu tiga tahun mendatang.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai mendampingi Kepala Negara menerima Sekjen OECD Mathias Cormann di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (28/5/2024).

Airlangga mengaku bahwa upaya bergabung dengan OECD menyandang peranan penting dalam mendorong transformasi ekonomi menuju tercapainya Visi Indonesia Emas 2045.

Dia mengatakan upaya penguatan kerja sama internasional yang dilakukan Pemerintah melalui penyampaian intensi untuk bergabung dalam keanggotaan OECD kian menunjukkan kepastian dengan berbagai tahapan yang berlangsung dengan optimal.

"Ini merupakan pertemuan kedua antara Presiden Joko Widodo dan Sekjen Cormann terkait dengan Proses Aksesi Indonesia," ujar Ketua Pelaksana Tim Nasional Persiapan dan Percepatan Keanggotaan Indonesia dalam OECD (Tim Nasional OECD) dalam sesi konferensi pers di Istana Bogor, Selasa (28/5/2024).

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan bahwa baik pemerintahan saat ini maupun pemerintahan mendatang akan terus memiliki target yang sama, yaitu memastikan penyaluran subsidi energi yang tepat sasaran.

Presiden terpilih Republik Indonesia periode 2024-2029, Prabowo Subianto, berencana untuk melakukan perubahan dalam mekanisme penyaluran subsidi energi, di mana nantinya subsidi akan dialihkan menjadi bantuan langsung tunai (BLT).

Dewan Penasihat Presiden terpilih Prabowo Subianto, Burhanuddin Abdullah, menjelaskan bahwa di era Prabowo, subsidi akan diberikan langsung kepada masyarakat dalam bentuk bantuan tunai, sehingga tidak lagi berfokus pada subsidi komoditas.

Menanggapi hal tersebut, Agus Cahyono Adi, Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM mengatakan, hingga saat ini belum ada pembahasan lebih lanjut dengan tim transisi pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Namun, ia menegaskan bahwa tujuan pemerintah saat ini tetap sejalan, yaitu agar subsidi energi dapat disalurkan dengan lebih tepat kepada yang membutuhkan.

"Targetnya tetap sama. Idealnya, subsidi diberikan langsung kepada masyarakat untuk meningkatkan daya beli mereka," ungkap Agus, Jumat (27/9).

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, realisasi subsidi energi hingga akhir Agustus 2024 telah mencapai Rp 102,8 triliun.

Wakil Menteri Keuangan I, Suahasil Nazara, menyebutkan bahwa subsidi energi ini digunakan antara lain untuk bahan bakar minyak (BBM), dengan volume sebesar 10.284,4 ribu kiloliter, atau naik 0,6% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Selain itu, penggunaan LPG bersubsidi tabung 3 kg tercatat mencapai 4.744,7 juta kg, meningkat 1,6% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

"Peningkatan ini menunjukkan bahwa konsumsi LPG 3 kg oleh masyarakat terus meningkat, yang mencerminkan peningkatan ekonomi di kalangan pengguna LPG subsidi," jelas Suahasil dalam konferensi pers APBN di Jakarta, Senin (23/9).

Dewan Penasihat Presiden Terpilih Prabowo Subianto Burhanuddin Abdullah mengungkapkan bakal ada menteri penerimaan negara di pemerintahan mendatang.

Mantan Gubernur Bank Indonesia itu menyebut Prabowo akan menambah jumlah kementerian, salah satunya Kementerian Penerimaan Negara.

Menurutnya, hal itu akan masuk dalam perombakan Kementerian Keuangan. Nantinya, kementerian anyar itu akan menjadi gabungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC).

"Insyaallah ada Menteri Penerimaan Negara yang mengurus pajak, cukai, dan PNBP jadi pisahan dari Kementerian Keuangan," ujarnya dalam UOB Economic Outlook 2025, Rabu (25/9) dikutip Detikfinance.

Selain membentuk kementerian penerimaan negara, Prabowo juga bakal melakukan transformasi Kementerian BUMN. Burhanuddin menyebut nilai BUMN mencapai US$1 triliun, tetapi kontribusinya terhadap negara harus lebih digenjot.

Ia menuturkan perubahan nomenklatur kementerian/lembaga era Prabowo dilakukan mulai Januari 2025.

"Harus ada transformasi kelembagaan transformasi bisnis, transformasi kultural, transformasi manajemen. Jadi itu ya nanti barang kali kita akan lakukan sejak Januari 2025 yang akan datang," pungkasnya.

Prabowo memang pernah berjanji memisahkan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) jika menang di Pilpres 2024.

Janji ini tertuang dalam '8 Program Hasil Terbaik Cepat' yang akan jadi fokus Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka.

Nantinya, pemisahan itu akan berujung pada Badan Penerimaan Negara (BPN) yang berada langsung di bawah presiden.

Pembentukan BPN dilakukan dengan niat menggenjot penerimaan negara, baik itu dari pajak maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Ia menyebut kehadiran BPN ditargetkan bisa meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) hingga 23 persen.

"Kita ke depan harus bisa menambah penerimaan negara. Untuk itu, kami dari paslon 2 akan membentuk lembaga Badan Penerimaan Negara yang dikomandoi langsung oleh presiden," ujar Gibran dalam debat pertama cawapres di JCC Senayan, Jakarta Selatan, Jumat (22/12/2023).

"Sehingga nanti ketika berkoordinasi dengan kementerian-kementerian, ini bisa menjadi lebih luwes," imbuhnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Keputusan Men­­­teri (Kepmen) BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Sa­­­­ham (RUPS) No. SK-189/MBU/07/2024 telah mengubah komposisi Dewan Komisaris (Dekom) PT PLN (Persero) efektif pada 25 Juli 2024.

Dibandingkan dengan kuartal I/2024, ber­­­­dasarkan Kepmen BUMN ini terdapat penambahan dua komisaris independen yak­­­ni Andi Arief dan Mutanto Yuwono serta peng­­­gantian komisaris utama yang me­­­­rangkap sebagai ko­­­­mi­­sa­­­­­­­ris independen yakni Burhanuddin Abdullah dari Agus DW Martowardojo.

Keputusan Men­­­teri (Kepmen) BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Sa­­­­ham (RUPS) No. SK-189/MBU/07/2024 telah mengubah komposisi Dewan Komisaris (Dekom) PT PLN (Persero) efektif pada 25 Juli 2024. Dibandingkan dengan kuartal I/2024, ber­­­­dasarkan Kepmen BUMN ini terdapat penambahan dua komisaris independen yak­­­ni Andi Arief dan Mutanto Yuwono serta peng­­­gantian komisaris utama yang me­­­­rangkap sebagai ko­­­­mi­­sa­­­­­­­ris independen yakni Burhanuddin Abdullah dari Agus DW Martowardojo.

Dari ketiga anggota dewan komisaris tersebut, Andi Arief dan Burhanuddin Abdullah menyita perhatian publik karena keduanya dari partai politik pendukung presiden terpilih. Selain itu, Andi Arief diberitakan pernah tertangkap karena diduga mengkonsumsi narkoba pada Maret 2019, sedangkan Burhanuddin Abdullah sebagai mantan gubernur Bank Indonesia pernah terkait tindak pidana korupsi pada Oktober 2008.

Penulis menyadari keputusan tersebut merupakan kewenangan Menteri BUMN selaku RUPS dan sesuai dengan Peraturan Menteri (Permen) BUMN No. PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dekom dan Dewan Pengawas BUMN serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Salah satu syarat dari kedua ketentuan tersebut adalah tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan dalam waktu 5 tahun sebelum pencalonan. Namun demikian, Kepmen BUMN tersebut menjadi perdebatan publik karena dianggap bertentangan dengan Pasal 6 Permen BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 terkait status pengurus partai politik.

Melalui artikel ini, penulis sekadar mengingatkan kebijakan tersebut mengindikasikan governansi korporat yang masih bermuka dua oleh pemegang saham. Hal ini tidak terlepas dari posisi penting PLN sebagai salah satu BUMN strategis di Indonesia, salah satu penyetor dividen terbesar dan bahkan menjadi perusahaan utilitas terbaik se-Asean versi Fortune 500 Asia Tenggara.

Meski bukan perusahaan publik, PLN menjadi emiten karena memiliki rekam jejak yang panjang terkait penerbitan efek utang baik dalam rupiah maupun valuta asing. Utang obligasi dan sukuk PLN mencapai Rp197,74 triliun disertai utang bank senilai Rp148,82 triliun berdasarkan laporan keuangan audit pada 2023.

Terkait dengan hal tersebut, terlihat jelas kepentingan stakeholders yakni investor efek utang dan kreditur sangat material. Governansi korporat, sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUG-KI) 2021, yang berkaitan dengan pemangku kepentingan lebih luas diabaikan.

Dalam Information Memorandum penerbitan Global Medium Term Note (GMTN) Program PLN senilai US$15 juta tertanggal 22 Juni 2020 bagian faktor risiko terkait Indonesia khususnya corporate governance dijelaskan concern terkait aspek independensi organ utama perusahaan.

Selanjutnya, terkait bagian manajemen dari dokumen tersebut diungkapkan profil setiap manajemen secara objektif. Ke depan, jika PLN menerbitkan GMTN selain penerbitan obligasi dan sukuk serta akses ke kredit perbankan untuk membiayai belanja modal PLN, profil manajemen diperkirakan akan menjadi perhatian lebih serius.

Terkait dengan implementasi environmental, social, and governance (ESG), faktor governansi juga akan menjadi isu penting lainnya. Merujuk kepada pemeringkatan sektor korporasi terkait ESG yang dipublikasikan oleh Pefindo, aspek governansi mencakup tiga faktor yakni struktur tata kelola, pengawasan manajemen risiko serta transparansi dan pelaporan.

Faktor pertama dan kedua yang di antaranya mencakup risiko orang kunci serta rekam jejak dan kredibilitas manajemen diperkirakan akan menjadi concern lembaga pemeringkat dengan mempertimbangkan komposisi manajemen PLN terkini.

Terakhir, mengingat posisi strategis PLN sudah seharusnya comply dengan ketentuan yang Asean Corporate Governance Scorecards (ACGS) dan PUGKI khususnya terkait aspek Dekom seiring dengan pergantian anggota terkini. Profesionalitas yang di antaranya dibuktikan dengan sertifikasi profesi sangat dibutuhkan untuk melakukan pengawasan berbagai aspek operasional dan keuangan perusahaan termasuk di dalamnya pengawasan risiko dan mengkaji strategi korporasi selain memberikan saran atas rencana bisnis serta melakukan pemantauan kepada direksi atas pengelolaan implementasi rencana bisnis.

Kapabilitas dan profesionalitas anggota Dekom baru tersebut juga akan diuji ketika mereka berperan lebih dalam komite-komite di bawah Dekom seperti Komite Audit, Komite Manajemen Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi serta peran penting lainnya.

Implementasi governansi korporat seyogyanya menjaga keseimbangan pemangku kepentingan lain terutama investor dan kreditur selain menyangkut kepentingan pemegang saham.

TEMPO.CO, Jakarta - Berita terpopuler ekonomi dan bisnis pada Kamis, 25 Juli 2024, dimulai dari ormas keagamaan Muhammadiyah yang akhirnya memutuskan menerima izin tambang.

Berikutnya ada berita tentang kekhawatiran para penjual Roti Okko dan Jokowi yang akhirnya berkantor di IKN akhir bulan ini. Lalu ada berita tentang kontroversi Burhanuddin Abdullah dan serba-serbi Golden Visa.

Kelima berita itu terpantau paling banyak diakses oleh para pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co. Berikut ringkasan lima berita trending tersebut.

1. Muhammadiyah Putuskan Terima Izin Tambang

Pimpinan Pusat atau PP Muhammadiyah menyatakan sudah memutuskan menerima izin usaha pertambangan atau IUP. Izin pengelolaan tambang itu ditawarkan oleh pemerintah kepada organisasi kemasyarakatan atau ormas keagamaan.

"Sudah diputuskan dalam rapat pleno PP Muhammadiyah sudah menyetujui," kata Pengurus Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Anwar Abbas, kepada Tempo, saat ditanya melalui sambungan telepon, apakah Muhammadiyah sudah menyetujui menerima tawaran IUP, pada Rabu malam, 24 Juli 2024.

Anwar mengatakan persetujuan menerima IUP untuk ormas keagamaan itu berisi sejumlah catatan. Bunyi catatan itu, kata dia, jika Muhammadiyah memutuskan menerima dan mengelola tambang, maka pengelolaan harus dilakukan dengan menjaga lingkungan. "Saya tahu Muhammadiyah jadi terima, tapi tolong masalah lingkungan, dampaknya diminimalisir," ucap dia.

Simak lebih jauh tentang keputusan Muhammadiyah di sini.

<!--more-->

2. Roti Okko Ditarik dari Peredaran, Pemilik Warung Ini Wanti-wanti: Jangan Bikin Rugi, Produk Ditarik tapi Tidak Dibayar..

Tak sedikit pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang ketar-ketir saat ramai pemberitaan soal produk roti Okko yang disebut terbukti mengandung zat pengawet kosmetik. Apalagi belakangan ada perintah dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM agar produsen menarik produk itu dari pasar dan memusnahkannya.

Mami, salah satu pemilik warung yang menjual roti Okko di daerah Jalan Inspeksi Saluran Kalimalang, Jakarta Timur, termasuk salah satu yang khawatir. Namun hingga kini, kata dia, belum ada arahan lebih lanjut mengenai penarikan produk Okko.

Di etalase toko Mami pun masih terlihat sejumlah produk roti Okko. “Belum, masih tenang aja nih, sales-nya baru ngisi juga dua hari yang lalu,” katanya pada Tempo, Rabu, 24 Juli 2024.

Simak lebih jauh tentang Roti Okko ditarik dari peredaran di sini.

3. Akhirnya Jokowi Bisa Ngantor di IKN Bulan Ini, Gelar Rapat Kabinet Pertama di Sana Pekan Depan?

Presiden Jokowi akhirnya bisa berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) mulai 28 Juli 2024 setelah sarana dan prasarana kantornya siap. Dalam beberapa hari terakhir ini, Otoritas IKN berhasil merampunglkan pembangunan kantor dan mengalirkan air ke ibu kota baru tersebut.

"Rencana tanggal 28 beliau akan meresmikan tol dan meninjau (IKN). Kami bersama (Kementerian PUPR) dan Sekretariat Presiden mempersiapkan segala kebutuhan untuk Bapak Presiden berkantor di IKN," kata Kepala Setpres RI Heru Budi Hartono di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 24 Juli 2024.

Heru memaparkan pihak Istana berkoordinasi dengan Kementerian PUPR masih terus mempersiapkan kelengkapan sarana prasarana untuk Kantor Presiden di IKN, termasuk mengisi kebutuhan furnitur-nya.

Simak lebih jauh tentang Jokowi berkantor di IKN di sini.

<!--more-->

4. Eks Terpidana Korupsi Burhanuddin Abdullah jadi Komisaris Utama PLN, Pengamat: Banyak yang Lebih Patut

Pengamat Badan Usaha Milik Negara atau BUMN dari Datanesia Institute, Herry Gunawan, mengkritik pengangkatan eks Gubernur Bank Indonesia atau BI, Burhanuddin Abdullah Harahap, menjadi Komisaris Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN. Pasalnya, Ketua Dewan Pakar Partai Gerindra itu pernah menjadi terpidana korupsi.

“Saya yakin kader Gerindra atau relasi Prabowo (Subianto) banyak yang lebih patut,” kata Herry saat dihubungi Tempo, Rabu, 24 Juli 2024.

Burhanudin ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dalam kasus dugaan korupsi aliran dana BI. Dia divonis lima tahun penjara subsider enam bulan dan denda Rp 250 juta oleh majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi atau Tipikor Jakarta pada Rabu, 29 Oktober 2008.

Simak lebih jauh tentang kontroversi Buhanuddin Abdullah di sini.

5. Apa itu Golden Visa, Manfaat, Penerima dan Kriterianya

Presiden Joko Widodo atau Jokowi resmi meluncurkan Golden Visa Indonesia pada Kamis, 25 Juli 2024 di Hotel Ritz Carlton Kuningan, Jakarta. Pemerintah berharap, Golden Visa Indonesia ini dapat memberi kemudahan bagi warga negara asing atau WNA dalam berinvestasi dan berkarya di Indonesia.

“Saya berharap Golden Visa dapat segera disosialisasikan, sehingga dapat terjangkau top investor dan top global talent,” kata Jokowi pada Kamis, 25 Juli 2024.

Jokowi juga mengingatkan pemberian Golden Visa hanya untuk good quality travelers, sehingga harus benar-benar selektif. “Tapi benar-benar dilihat kontribusinya, jangan sampai justru meloloskan orang-orang membahayakan keamanan negara, orang-orang yang tidak memberi manfaat secara nasional,” ucap dia.

Simak lebih jauh tentang serba-serbi Golden Visa di sini.

TEMPO.CO, Jakarta - Berita terpopuler ekonomi dan bisnis pada Kamis, 25 Juli 2024, dimulai dari ormas keagamaan Muhammadiyah yang akhirnya memutuskan menerima izin tambang.

Berikutnya ada berita tentang kekhawatiran para penjual Roti Okko dan Jokowi yang akhirnya berkantor di IKN akhir bulan ini. Lalu ada berita tentang kontroversi Burhanuddin Abdullah dan serba-serbi Golden Visa.

Kelima berita itu terpantau paling banyak diakses oleh para pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co. Berikut ringkasan lima berita trending tersebut.

1. Muhammadiyah Putuskan Terima Izin Tambang

Pimpinan Pusat atau PP Muhammadiyah menyatakan sudah memutuskan menerima izin usaha pertambangan atau IUP. Izin pengelolaan tambang itu ditawarkan oleh pemerintah kepada organisasi kemasyarakatan atau ormas keagamaan.

"Sudah diputuskan dalam rapat pleno PP Muhammadiyah sudah menyetujui," kata Pengurus Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Anwar Abbas, kepada Tempo, saat ditanya melalui sambungan telepon, apakah Muhammadiyah sudah menyetujui menerima tawaran IUP, pada Rabu malam, 24 Juli 2024.

Anwar mengatakan persetujuan menerima IUP untuk ormas keagamaan itu berisi sejumlah catatan. Bunyi catatan itu, kata dia, jika Muhammadiyah memutuskan menerima dan mengelola tambang, maka pengelolaan harus dilakukan dengan menjaga lingkungan. "Saya tahu Muhammadiyah jadi terima, tapi tolong masalah lingkungan, dampaknya diminimalisir," ucap dia.

Simak lebih jauh tentang keputusan Muhammadiyah di sini.

<!--more-->

2. Roti Okko Ditarik dari Peredaran, Pemilik Warung Ini Wanti-wanti: Jangan Bikin Rugi, Produk Ditarik tapi Tidak Dibayar..

Tak sedikit pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang ketar-ketir saat ramai pemberitaan soal produk roti Okko yang disebut terbukti mengandung zat pengawet kosmetik. Apalagi belakangan ada perintah dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM agar produsen menarik produk itu dari pasar dan memusnahkannya.

Mami, salah satu pemilik warung yang menjual roti Okko di daerah Jalan Inspeksi Saluran Kalimalang, Jakarta Timur, termasuk salah satu yang khawatir. Namun hingga kini, kata dia, belum ada arahan lebih lanjut mengenai penarikan produk Okko.

Di etalase toko Mami pun masih terlihat sejumlah produk roti Okko. “Belum, masih tenang aja nih, sales-nya baru ngisi juga dua hari yang lalu,” katanya pada Tempo, Rabu, 24 Juli 2024.

Simak lebih jauh tentang Roti Okko ditarik dari peredaran di sini.

3. Akhirnya Jokowi Bisa Ngantor di IKN Bulan Ini, Gelar Rapat Kabinet Pertama di Sana Pekan Depan?

Presiden Jokowi akhirnya bisa berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) mulai 28 Juli 2024 setelah sarana dan prasarana kantornya siap. Dalam beberapa hari terakhir ini, Otoritas IKN berhasil merampunglkan pembangunan kantor dan mengalirkan air ke ibu kota baru tersebut.

"Rencana tanggal 28 beliau akan meresmikan tol dan meninjau (IKN). Kami bersama (Kementerian PUPR) dan Sekretariat Presiden mempersiapkan segala kebutuhan untuk Bapak Presiden berkantor di IKN," kata Kepala Setpres RI Heru Budi Hartono di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 24 Juli 2024.

Heru memaparkan pihak Istana berkoordinasi dengan Kementerian PUPR masih terus mempersiapkan kelengkapan sarana prasarana untuk Kantor Presiden di IKN, termasuk mengisi kebutuhan furnitur-nya.

Simak lebih jauh tentang Jokowi berkantor di IKN di sini.

<!--more-->

4. Eks Terpidana Korupsi Burhanuddin Abdullah jadi Komisaris Utama PLN, Pengamat: Banyak yang Lebih Patut

Pengamat Badan Usaha Milik Negara atau BUMN dari Datanesia Institute, Herry Gunawan, mengkritik pengangkatan eks Gubernur Bank Indonesia atau BI, Burhanuddin Abdullah Harahap, menjadi Komisaris Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN. Pasalnya, Ketua Dewan Pakar Partai Gerindra itu pernah menjadi terpidana korupsi.

“Saya yakin kader Gerindra atau relasi Prabowo (Subianto) banyak yang lebih patut,” kata Herry saat dihubungi Tempo, Rabu, 24 Juli 2024.

Burhanudin ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dalam kasus dugaan korupsi aliran dana BI. Dia divonis lima tahun penjara subsider enam bulan dan denda Rp 250 juta oleh majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi atau Tipikor Jakarta pada Rabu, 29 Oktober 2008.

Simak lebih jauh tentang kontroversi Buhanuddin Abdullah di sini.

5. Apa itu Golden Visa, Manfaat, Penerima dan Kriterianya

Presiden Joko Widodo atau Jokowi resmi meluncurkan Golden Visa Indonesia pada Kamis, 25 Juli 2024 di Hotel Ritz Carlton Kuningan, Jakarta. Pemerintah berharap, Golden Visa Indonesia ini dapat memberi kemudahan bagi warga negara asing atau WNA dalam berinvestasi dan berkarya di Indonesia.

“Saya berharap Golden Visa dapat segera disosialisasikan, sehingga dapat terjangkau top investor dan top global talent,” kata Jokowi pada Kamis, 25 Juli 2024.

Jokowi juga mengingatkan pemberian Golden Visa hanya untuk good quality travelers, sehingga harus benar-benar selektif. “Tapi benar-benar dilihat kontribusinya, jangan sampai justru meloloskan orang-orang membahayakan keamanan negara, orang-orang yang tidak memberi manfaat secara nasional,” ucap dia.

Simak lebih jauh tentang serba-serbi Golden Visa di sini.

TEMPO.CO, Jakarta - Berita terpopuler ekonomi dan bisnis pada Kamis, 25 Juli 2024, dimulai dari ormas keagamaan Muhammadiyah yang akhirnya memutuskan menerima izin tambang.

Berikutnya ada berita tentang kekhawatiran para penjual Roti Okko dan Jokowi yang akhirnya berkantor di IKN akhir bulan ini. Lalu ada berita tentang kontroversi Burhanuddin Abdullah dan serba-serbi Golden Visa.

Kelima berita itu terpantau paling banyak diakses oleh para pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co. Berikut ringkasan lima berita trending tersebut.

1. Muhammadiyah Putuskan Terima Izin Tambang

Pimpinan Pusat atau PP Muhammadiyah menyatakan sudah memutuskan menerima izin usaha pertambangan atau IUP. Izin pengelolaan tambang itu ditawarkan oleh pemerintah kepada organisasi kemasyarakatan atau ormas keagamaan.

"Sudah diputuskan dalam rapat pleno PP Muhammadiyah sudah menyetujui," kata Pengurus Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Anwar Abbas, kepada Tempo, saat ditanya melalui sambungan telepon, apakah Muhammadiyah sudah menyetujui menerima tawaran IUP, pada Rabu malam, 24 Juli 2024.

Anwar mengatakan persetujuan menerima IUP untuk ormas keagamaan itu berisi sejumlah catatan. Bunyi catatan itu, kata dia, jika Muhammadiyah memutuskan menerima dan mengelola tambang, maka pengelolaan harus dilakukan dengan menjaga lingkungan. "Saya tahu Muhammadiyah jadi terima, tapi tolong masalah lingkungan, dampaknya diminimalisir," ucap dia.

Simak lebih jauh tentang keputusan Muhammadiyah di sini.

<!--more-->

2. Roti Okko Ditarik dari Peredaran, Pemilik Warung Ini Wanti-wanti: Jangan Bikin Rugi, Produk Ditarik tapi Tidak Dibayar..

Tak sedikit pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang ketar-ketir saat ramai pemberitaan soal produk roti Okko yang disebut terbukti mengandung zat pengawet kosmetik. Apalagi belakangan ada perintah dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM agar produsen menarik produk itu dari pasar dan memusnahkannya.

Mami, salah satu pemilik warung yang menjual roti Okko di daerah Jalan Inspeksi Saluran Kalimalang, Jakarta Timur, termasuk salah satu yang khawatir. Namun hingga kini, kata dia, belum ada arahan lebih lanjut mengenai penarikan produk Okko.

Di etalase toko Mami pun masih terlihat sejumlah produk roti Okko. “Belum, masih tenang aja nih, sales-nya baru ngisi juga dua hari yang lalu,” katanya pada Tempo, Rabu, 24 Juli 2024.

Simak lebih jauh tentang Roti Okko ditarik dari peredaran di sini.

3. Akhirnya Jokowi Bisa Ngantor di IKN Bulan Ini, Gelar Rapat Kabinet Pertama di Sana Pekan Depan?

Presiden Jokowi akhirnya bisa berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) mulai 28 Juli 2024 setelah sarana dan prasarana kantornya siap. Dalam beberapa hari terakhir ini, Otoritas IKN berhasil merampunglkan pembangunan kantor dan mengalirkan air ke ibu kota baru tersebut.

"Rencana tanggal 28 beliau akan meresmikan tol dan meninjau (IKN). Kami bersama (Kementerian PUPR) dan Sekretariat Presiden mempersiapkan segala kebutuhan untuk Bapak Presiden berkantor di IKN," kata Kepala Setpres RI Heru Budi Hartono di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 24 Juli 2024.

Heru memaparkan pihak Istana berkoordinasi dengan Kementerian PUPR masih terus mempersiapkan kelengkapan sarana prasarana untuk Kantor Presiden di IKN, termasuk mengisi kebutuhan furnitur-nya.

Simak lebih jauh tentang Jokowi berkantor di IKN di sini.

<!--more-->

4. Eks Terpidana Korupsi Burhanuddin Abdullah jadi Komisaris Utama PLN, Pengamat: Banyak yang Lebih Patut

Pengamat Badan Usaha Milik Negara atau BUMN dari Datanesia Institute, Herry Gunawan, mengkritik pengangkatan eks Gubernur Bank Indonesia atau BI, Burhanuddin Abdullah Harahap, menjadi Komisaris Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN. Pasalnya, Ketua Dewan Pakar Partai Gerindra itu pernah menjadi terpidana korupsi.

“Saya yakin kader Gerindra atau relasi Prabowo (Subianto) banyak yang lebih patut,” kata Herry saat dihubungi Tempo, Rabu, 24 Juli 2024.

Burhanudin ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dalam kasus dugaan korupsi aliran dana BI. Dia divonis lima tahun penjara subsider enam bulan dan denda Rp 250 juta oleh majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi atau Tipikor Jakarta pada Rabu, 29 Oktober 2008.

Simak lebih jauh tentang kontroversi Buhanuddin Abdullah di sini.

5. Apa itu Golden Visa, Manfaat, Penerima dan Kriterianya

Presiden Joko Widodo atau Jokowi resmi meluncurkan Golden Visa Indonesia pada Kamis, 25 Juli 2024 di Hotel Ritz Carlton Kuningan, Jakarta. Pemerintah berharap, Golden Visa Indonesia ini dapat memberi kemudahan bagi warga negara asing atau WNA dalam berinvestasi dan berkarya di Indonesia.

“Saya berharap Golden Visa dapat segera disosialisasikan, sehingga dapat terjangkau top investor dan top global talent,” kata Jokowi pada Kamis, 25 Juli 2024.

Jokowi juga mengingatkan pemberian Golden Visa hanya untuk good quality travelers, sehingga harus benar-benar selektif. “Tapi benar-benar dilihat kontribusinya, jangan sampai justru meloloskan orang-orang membahayakan keamanan negara, orang-orang yang tidak memberi manfaat secara nasional,” ucap dia.

Simak lebih jauh tentang serba-serbi Golden Visa di sini.

TEMPO.CO, Jakarta - Berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Kamis siang, 25 Juli 2024 dimulai dengan keputusan Pimpinan Pusat atau PP Muhammadiyah yang menerima izin usaha pertambangan atau IUP dari pemerintah.

Kemudian informasi mengenai nasib produsen roti Okko, mulai dari pabrik tutup hingga izin edar ditarik Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM setelah ditemukannya kandungan natrim dehydrosetat pada roti tersebut.

Selain itu berita tentang Pengamat Badan Usaha Milik Negara atau BUMN dari Datanesia Institute, Herry Gunawan, mengkritik pengangkatan eks Gubernur Bank Indonesia atau BI, Burhanuddin Abdullah Harahap, menjadi Komisaris Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN. Berikut adalah ringkasan dari ketiga berita tersebut:

1. Muhammadiyah Putuskan Terima Izin Tambang

Pimpinan Pusat atau PP Muhammadiyah menyatakan sudah memutuskan menerima izin usaha pertambangan atau IUP. Izin pengelolaan tambang itu ditawarkan oleh pemerintah kepada organisasi kemasyarakatan atau ormas keagamaan.

"Sudah diputuskan dalam rapat pleno PP Muhammadiyah, sudah menyetujui," kata Pengurus Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Anwar Abbas, kepada Tempo, saat ditanya melalui sambungan telepon, apakah Muhammadiyah sudah menyetujui menerima tawaran IUP, pada Rabu malam, 24 Juli 2024.

Anwar mengatakan persetujuan menerima IUP untuk ormas keagamaan itu berisi sejumlah catatan. Bunyi catatan itu, kata dia, jika Muhammadiyah memutuskan menerima dan mengelola tambang, maka pengelolaan harus dilakukan dengan menjaga lingkungan. "Saya tahu Muhammadiyah jadi terima, tapi tolong masalah lingkungan, dampaknya diminimalisir," ucap dia.

Baca berita selengkapnya di sini.<!--more-->

2. Nasib Produsen Roti Okko: Pabrik Tutup, Izin Edar Ditarik BPOM

Kasus dugaan penggunaan bahan pengawet berbahaya, sodium dehydroacetate, pada roti Okko memasuki babak baru. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengungkapkan menemukan kandungan natrium dehidroasetat dalam roti yang diproduksi oleh PT Abadi Rasa Food itu.

Temuan ini didapat BPOM usai melakukan inspeksi ke sarana produksi roti Okko di Bandung, pada 2 Juli 2024. Saat itu, BPOM mendapati bahwa produsen tidak menerapkan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB).

Selain itu, hasil pengujian sampel roti Okko dari sarana produksi dan peredaran menunjukkan adanya temuan sodium dehydroacetate atau yang juga dikenal sebagai natrium dehidroasetat. Hal ini berarti ada ketidaksesuaian dalam komposisi pada saat pendaftaran produk.

Baca berita selengkapnya di sini.<!--more-->

3. Eks Terpidana Korupsi Burhanuddin Abdullah jadi Komisaris Utama PLN, Pengamat: Banyak yang Lebih Patut

Pengamat Badan Usaha Milik Negara atau BUMN dari Datanesia Institute, Herry Gunawan, mengkritik pengangkatan eks Gubernur Bank Indonesia atau BI, Burhanuddin Abdullah Harahap, menjadi Komisaris Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN. Pasalnya, Ketua Dewan Pakar Partai Gerindra itu pernah menjadi terpidana korupsi.

“Saya yakin kader Gerindra atau relasi Prabowo (Subianto) banyak yang lebih patut,” kata Herry saat dihubungi Tempo, Rabu, 24 Juli 2024.

Burhanudin ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dalam kasus dugaan korupsi aliran dana BI. Dia divonis lima tahun penjara subsider enam bulan dan denda Rp 250 juta oleh majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi atau Tipikor Jakarta pada Rabu, 29 Oktober 2008.

Baca berita selengkapnya di sini.

TEMPO.CO, Jakarta - Berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Kamis siang, 25 Juli 2024 dimulai dengan keputusan Pimpinan Pusat atau PP Muhammadiyah yang menerima izin usaha pertambangan atau IUP dari pemerintah.

Kemudian informasi mengenai nasib produsen roti Okko, mulai dari pabrik tutup hingga izin edar ditarik Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM setelah ditemukannya kandungan natrim dehydrosetat pada roti tersebut.

Selain itu berita tentang Pengamat Badan Usaha Milik Negara atau BUMN dari Datanesia Institute, Herry Gunawan, mengkritik pengangkatan eks Gubernur Bank Indonesia atau BI, Burhanuddin Abdullah Harahap, menjadi Komisaris Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN. Berikut adalah ringkasan dari ketiga berita tersebut:

1. Muhammadiyah Putuskan Terima Izin Tambang

Pimpinan Pusat atau PP Muhammadiyah menyatakan sudah memutuskan menerima izin usaha pertambangan atau IUP. Izin pengelolaan tambang itu ditawarkan oleh pemerintah kepada organisasi kemasyarakatan atau ormas keagamaan.

"Sudah diputuskan dalam rapat pleno PP Muhammadiyah, sudah menyetujui," kata Pengurus Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Anwar Abbas, kepada Tempo, saat ditanya melalui sambungan telepon, apakah Muhammadiyah sudah menyetujui menerima tawaran IUP, pada Rabu malam, 24 Juli 2024.

Anwar mengatakan persetujuan menerima IUP untuk ormas keagamaan itu berisi sejumlah catatan. Bunyi catatan itu, kata dia, jika Muhammadiyah memutuskan menerima dan mengelola tambang, maka pengelolaan harus dilakukan dengan menjaga lingkungan. "Saya tahu Muhammadiyah jadi terima, tapi tolong masalah lingkungan, dampaknya diminimalisir," ucap dia.

Baca berita selengkapnya di sini.<!--more-->

2. Nasib Produsen Roti Okko: Pabrik Tutup, Izin Edar Ditarik BPOM

Kasus dugaan penggunaan bahan pengawet berbahaya, sodium dehydroacetate, pada roti Okko memasuki babak baru. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengungkapkan menemukan kandungan natrium dehidroasetat dalam roti yang diproduksi oleh PT Abadi Rasa Food itu.

Temuan ini didapat BPOM usai melakukan inspeksi ke sarana produksi roti Okko di Bandung, pada 2 Juli 2024. Saat itu, BPOM mendapati bahwa produsen tidak menerapkan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB).

Selain itu, hasil pengujian sampel roti Okko dari sarana produksi dan peredaran menunjukkan adanya temuan sodium dehydroacetate atau yang juga dikenal sebagai natrium dehidroasetat. Hal ini berarti ada ketidaksesuaian dalam komposisi pada saat pendaftaran produk.

Baca berita selengkapnya di sini.<!--more-->

3. Eks Terpidana Korupsi Burhanuddin Abdullah jadi Komisaris Utama PLN, Pengamat: Banyak yang Lebih Patut

Pengamat Badan Usaha Milik Negara atau BUMN dari Datanesia Institute, Herry Gunawan, mengkritik pengangkatan eks Gubernur Bank Indonesia atau BI, Burhanuddin Abdullah Harahap, menjadi Komisaris Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN. Pasalnya, Ketua Dewan Pakar Partai Gerindra itu pernah menjadi terpidana korupsi.

“Saya yakin kader Gerindra atau relasi Prabowo (Subianto) banyak yang lebih patut,” kata Herry saat dihubungi Tempo, Rabu, 24 Juli 2024.

Burhanudin ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dalam kasus dugaan korupsi aliran dana BI. Dia divonis lima tahun penjara subsider enam bulan dan denda Rp 250 juta oleh majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi atau Tipikor Jakarta pada Rabu, 29 Oktober 2008.

Baca berita selengkapnya di sini.

TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat Badan Usaha Milik Negara atau BUMN dari Datanesia Institute, Herry Gunawan, mengkritik pengangkatan eks Gubernur Bank Indonesia atau BI, Burhanuddin Abdullah Harahap, menjadi Komisaris Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN. Pasalnya, Ketua Dewan Pakar Partai Gerindra itu pernah menjadi terpidana korupsi.

“Saya yakin kader Gerindra atau relasi Prabowo (Subianto) banyak yang lebih patut,” kata Herry saat dihubungi Tempo, Rabu, 24 Juli 2024.

Burhanudin ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dalam kasus dugaan korupsi aliran dana BI. Dia divonis lima tahun penjara subsider enam bulan dan denda Rp 250 juta oleh majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi atau Tipikor Jakarta pada Rabu, 29 Oktober 2008.

Dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3 Tahun 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, komisaris harus tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dalam waktu lima tahun sebelum pengangkatan. “Burhanuddin (dihukum) tiga tahun, tapi ini soal etika atau kepantasan,” kata Herry.

Herry mengaku ragu pengangkatan orang dekat presiden terpilih Prabowo Subianto itu bisa memberikan sumbangsih kinerja ke BUMN. Menurut dia, ada potensi konflik kepentingan atau conflict of interest sangat besar dalam pengangkatan komisaris baru sekarang ini yang kebanyakan pengurus partai. Justru yang ada, kata dia, pengangkatan ini berpotensi menjadi beban besar bagi BUMN.

“Karena dimulainya penetapan Komisaris BUMN menurut saya tidak dengan itikad baik, saya khawatir hasilnya pun tidak akan baik pula,” kata dia.

Seharusnya, tutur Herry, pemerintahan mendatang menyudahi praktik merekrut Komisaris BUMN dengan cara yang tidak etis, apalagi tidak pantas. BUMN, menurut dia, merupakan aset negara yang sepatutnya dijaga bersama-sama. “Jangan sampai gara-gara pengangkatan komisaris yang kurang pantas ini menurunkan reputasi Prabowo,” kata Herry.

Dalam perkara korupsi yang menjeratnya, Burhanuddin diduga mengetahui penyalahgunaan dana BI sebesar Rp100 miliar yang dialirkan kepada beberapa pihak, yaitu para mantan petinggi BI sebesar Rp68,5 miliar dan beberapa anggota DPR sebesar Rp31,5 miliar.

Sejumlah pejabat BI dan anggota DPR ikut terseret dalam perkara itu, di antaranya mantan Deputi Direktur Hukum BI Oey Hoey Tiong, mantan Kepala Biro Gubernur BI Rusli Simandjuntak, mantan anggota DPR Antony Zeidra Abidin, dan anggota DPR Hamka Yandhu.

Belum genap lima tahun menempati Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, Burhanuddin terhitung mulai menghirup udara bebas pada Sabtu, 6 Maret 2010. Proses pembebasan bersyaratnya kala itu diwarnai kericuhan antara awak pers dengan organisasi masyarakat atau Ormas Asgar Jaya yang mengawalnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengukuhkan Mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) sekaligus bekas Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Burhanuddin Abdullah Harahap menjadi Komisaris Utama PT PLN (Persero) pada Rabu, 23 Juli 2024.

Burhanuddin Abdullah dilantik bersama politkus Partai Demokrat Andi Arief yang ditunjuk sebagai Komisaris PT PLN (Persero). Keduanya adalah petinggi di Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) pada Pilpres 2024.

Pada Pilpres 2024, Burhanuddin Abdullah didapuk sebagai Dewan Pakar TKN, sementara Andi Arief sebagai Politikus Partai Demokrat yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju, kumpulan partai politik yang mengusung Prabowo-Gibran.

Berdasar laporan Majalah Tempo edisi pekan ini, presiden terpilih Prabowo Subianto dikabarkan segera menempatkan orang-orang dekatnya di PT PLN. Mereka adalah Andi Arief, mantan petinggi bank sentral, dan anggota dewan pakar tim kampanyenya itu. Posisi komisaris independen di PLN pun telah ditawarkan kepada seorang tokoh di koalisi pendukungnya.

“Kepengurusan perseroan sepenuhnya menjadi kewenangan Kementerian BUMN selaku pemegang saham PLN,” kata Executice Vice President Komunikasi Korporat PLN Gregorius Adi Trianto seperti dikutip Majalah Tempo.

Profil Burhanuddin Abdullah

Dilansir dari laman Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Burhanuddin Abdullah lahir di Garut, Jawa Barat, pada 10 Juli 1947. Ia pernah menjabat sebagai Menteri Koodinator Bidang Perekonomian di bawah Pemerintahan Presiden Abdurahman Wahid atau Gus Dur.

Burhanuddin menjabat sebagai Gubernur BI pada 2003 dan Gubernur untuk International Monetary Fund (IMF), Washington DC, di Indonesia. Ia juga adalah Ketua Umum Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) periode 2003-2006, dan terpilih kembali untuk periode 2006-2008.

Namun pada Januari 2008 alumnus Universitas Padjadjaran (Unpad) dan Michigan State University pernah tersandung kasus korupsi, dilansir dari Antara, Burhanuddin ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus aliran dana dari BI ke DPR.

Burhanuddin divonis lima tahun penjara pada Oktober 2008 dalam perkara dugaan korupsi aliran dana BI sebesar Rp100 miliar kepada para mantan petinggi BI dan anggota DPR. Majelis hakim pengadilan Tipikor Jakarta yang diketuai Gusrizal menyatakan Burhanuddin terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi, seperti diatur dalam pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) kesatu KUHP. Burhanuddin juga diwajibkan membayar denda Rp250 juta atau subsider enam bulan kurungan.

Lama berselang, pada Pilpres 2024, Burhanuddin Abdullah didapuk sebagai Dewan Pakar TKN, kumpulan partai politik yang mengusung Prabowo-Gibran.

NI KADEK TRISNA CINTYA DEWI I ELYNDA DWI PUSPITA I ADIL AL HASAN I FRANSISCA CHRISTI ROSANA