Reporter: Ferry Saputra | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan saat ini masih menyusun pengaturan khusus terkait Buy Now Pay Later (BNPL).

Oleh karena itu, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman bilang saat ini perusahaan pembiayaan yang menyelenggarakan kegiatan BNPL masih mengacu pada peraturan lama.

"BNPL tunduk kepada pengaturan kegiatan usaha, prudensial, kualitas aset, dan mitigasi risiko yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, sebagaimana telah diubah dengan POJK Nomor 7/POJK.05/2022," ucapnya dalam jawaban tertulis RDK OJK, Selasa (5/11).

Agusman menerangkan akan ada sejumlah poin yang akan masuk dalam pengaturan khusus terkait BNPL. Salah satunya, yakni mengenai persyaratan perusahaan pembiayaan yang menyelenggarakan kegiatan

BNPL, kepemilikan sistem informasi, perlindungan data pribadi, rekam jejak audit, sistem pengamanan, akses dan penggunaan data pribadi, kerja sama dengan pihak lain, serta manajemen risiko.

"Hal tersebut dilakukan untuk mendukung pertumbuhan bisnis BNPL yang sehat dengan memperhatikan prinsip perlindungan konsumen," tuturnya.

Sementara itu, Agusman menyampaikan piutang pembiayaan BNPL oleh perusahaan pembiayaan per September 2024 tercatat tumbuh sebesar 103,40% Year on Year (YoY) menjadi Rp 8,24 triliun. Dia bilang angka itu lebih rendah dari BNPL perbankan yang tercatat sebesar Rp 19,81 triliun.

Meskipun demikian, Agusman memproyeksikan kinerja dan pertumbuhan BNPL oleh perusahaan pembiayaan diperkirakan akan terus meningkat, seiring perkembangan perekonomian berbasis digital.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat piutang pembiayaan Buy Now Pay Later (BNPL) atau paylater perusahaan pembiayaan tumbuh signifikan per Juli 2024.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman menyampaikan piutang pembiayaan BNPL per Juli 2024 sebesar Rp 7,81 triliun.

"Nilai itu meningkat sebesar 73,55%, jika dibandingkan periode sama tahun lalu," ujarnya dalam keterangan resmi RDK OJK, Jumat (6/9).

Agusman menambahkan Non Performing Financing (NPF) Gross BNPL perusahaan pembiayaan tercatat sebesar 2,82% per Juli 2024.

Sebelumnya, Agusman juga angkat bicara terkait penyusunan aturan BNPL atau paylater. Dia bilang ada beberapa hal yang akan diatur dalam aturan tersebut, yakni mengenai persyaratan perusahaan pembiayaan yang menyelenggarakan kegiatan paylater, kepemilikan sistem informasi.

Lalu, pelindungan data pribadi, rekam jejak audit, sistem pengamanan, akses dan penggunaan data pribadi, kerja sama dengan pihak lain, serta manajemen risiko.

Sementara itu, Agusman juga menyebut kinerja dan pertumbuhan piutang pembiayaan BNPL diproyeksikan akan terus meningkat. Hal itu seiring berkembangnya teknologi yang memudahkan masyarakat untuk melakukan transaksi belanja secara online.