Bisnis.com, JAKARTA - Presiden terpilih Prabowo Subianto mengungkap ambisinya memberantas kemiskinan ekstrem menuju 0 persen hanya dalam dua tahun masa pemerintahannya.

Pernyataan penuh optimisme itu tertuang dalam buku Gagasan Strategis Prabowo Subianto: Strategi Transformasi Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045-Indonesia Menjadi Negara Maju dan Makmur, di mana rampung ditulis olehnya pada akhir tahun lalu.

"Upaya pemberantasan kemiskinan ekstrem menuju 0% perlu dilakukan sesegera mungkin dalam dua tahun pemerintahan. Sementara itu, untuk kemiskinan relatif ditargetkan pada 5% di akhir 2029," tulis Prabowo, dikutip Bisnis, Sabtu (5/10/2024).

Menurut putra Sumitro Djojohadikusumo yang merupakan ekonom sekaligus mantan menteri era Orde Lama dan Orde Baru itu, program kartu kesejahteraan sosial dan program untuk rakyat miskin yang diperkenalkan oleh Presiden Joko Widodo tebilang berhasil.

"Untuk pertama kali dalam sejarah berdirinya bangsa Indonesia, di era Presiden Joko Widodo kita berhasil mencapai angka kemiskinan satu digit atau di bawah 10% populasi Indonesia," tambahnya.

Oleh karenanya, program-program terkait pengentasan kemiskinan yang harus dilanjutkan, antara lain Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Sembako, Kartu Prakerja, Pembinaan Mekaar dari perusahaan pelat merah anggota Holding Ultra Mikro PT Permodalan Nasional Madani (PNM), serta Program Keluarga Harapan.

Sejalan dengan itu, Prabowo juga mengungkap rencananya untuk menggelontorkan aneka kredit usaha sehingga profesi dan kalangan usaha terutama dari kelompok masyarakat bawah dapat bangkit dan kemudian mampu mandiri.

Dalam bukunya, Jenderal Kehormatan TNI ini menyebut beberapa jenis guyuran kredit yang disiapkan, antara lain kredit usaha tani, kredit usaha peternakan, kredit usaha perikanan, kredit usaha perkebunan, kredit usaha nelayan, kredit usaha pesisir, kredit UMKM, kredit usaha startup, dan kredit milenial.

Sederet program tersebut bakal menjadi garda terdepan dalam meningkatkan jumlah wirausaha, memberantas kemiskinan, serta menopang peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dipatok mencapai 80 poin.

Kemiskinan, dalam pemikiran Prabowo, merupakan akar masalah tumbuhnya berbagai tindak kriminal dan permasalahan sosial termasuk lahirnya generasi yang kurang berkualitas. Maka, kebijakan pemberdayaan ekonomi kelompok marginal semacam program Mekaar patut didukung.

Sekadar info, PNM mulai meluncurkan program Mekaar alias Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera sejak 2016. Program ini kemudian menjadi salah satu andalan pemerintahan Presiden Jokowi dalam mengentaskan kemiskinan dan pemberdayaan perempuan.

"Perputaran dari yang dulu Rp800 miliar, dalam delapan tahun sudah melompat menjadi Rp244 triiliun. Dan, ini yang baik, kita memberikan kail, bukan memberikan bantuan. Ndak! Ini kail yang disiapkan dengan sistem gandeng renteng," ungkap Presiden Jokowi pada Januari 2024 di Bandung, seperti dilansir kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Lantas Presiden Jokowi menyitir perbandingan antara data jumlah nasabah Mekaar dan pelopor lembaga sejenis yakni Grameen Bank di Bangladesh, di mana ekonom Muhammad Yunus sampai menerima anugerah Hadiah Nobel Perdamaian pada tahun 2006 karena memelopori konsep kredit ultramikro dan keuangan mikro.

"Kalau di dunia ada Grameen Bank yang nasabahnya dulu 6,5 juta dan Muhammad Yunus bisa mendapatkan Nobel, di sini kita sudah 15,2 juta nasabah. Saya kira kita bisa dapat Nobel kalau diajukan 15,2 juta nasabah," kata Presiden Jokowi.

Adapun, Staf Khusus (Stafsus) Presiden Bidang Ekonomi Arif Budimanta menilai program Mekaar berperan penting dalam upaya pemerintah menekan angka kemiskinan ekstrem secara nasional, terbukti dari munculnya peningkatan kesejahteraan dari para nasabah Mekaar di pedesaan.

"Kita harapkan terus naik kelas ke atas jangan kembali lagi ke bawah. Apakah itu nanti melalui program perlindungan sosial, peningkatan pendapatan, dan perbaikan lingkungan permukiman melalui infrastruktur dan tambahan-tambahan program yang lain," tuturnya dalam keterangan resmi.

Menurutnya, program Mekaar harus berkelanjutan, baik dari sisi konvergensi program, pemanfaatan data, maupun dari sisi ketepatan sasaran. Pasalnya, dalam pandangan ekonom dari IPB tersebut, orang yang sudah tercerabut dari kemiskinan ekstrem kemunginkan masih dalam kategori miskin dan masih rentan untuk kembali miskin.

Dengan melanjutkan kebijakan terkait, menurut dia, pemerintah juga sekaligus akan mampu menjaga kualitas pertumbuhan ekonomi karena banyak kelompok masyarakat yang ‘naik kelas’ secara ekonomi.

Belum lagi efek berganda dari program seperti PNM Mekaar yang akan menciptakan lapangan pekerjaan baru di tingkat lokal seperti kecamatan, tidak hanya di perkotaan. Artinya, pertumbuhan ekonomi akan berjalan lebih inklusif dan berkualitas.

"Fokus bukan hanya melihat yang besar, tapi juga melihat yang bawah, yang mikro, yang jumlahnya sangat banyak di mana keterlibatan PNM juga sangat signifikan dan penting. Sehingga [pertumbuhan ekonomi] 7%—8% itu dengan memperhatikan kelompok bawah ini sangat mungkin untuk tercapai," tutupnya.