Presiden Prabowo Subianto kunjungan kerja ke China. Dalam kunjungannya, Prabowo menggarisbawahi sejumlah kontrak bisnis antara perusahaan-perusahaan Tiongkok dan Indonesia yang akan segera ditandatangani.

Diperkirakan nilai investasinya mencapai lebih dari US$ 10 miliar atau sekitar Rp 156 triliun (kurs Rp 15.600). Investasi ini diharapkan akan memperkuat kolaborasi antar korporasi kedua negara, serta mendorong keterlibatan yang lebih mendalam antara masyarakat Indonesia dan Tiongkok.

"Saya pikir ini menunjukkan kolaborasi yang erat dan juga partisipasi serta integrasi yang meningkat antara perusahaan-perusahaan Tiongkok dengan perusahaan-perusahaan Indonesia," ungkap Prabowo dalam keterangannya, Sabtu (9/11/2024).

Selain aspek ekonomi, Prabowo juga menyampaikan minat Indonesia untuk belajar dari pengalaman China dalam memberantas kemiskinan. Menurut Presiden Prabowo, pemerintahannya akan meningkatkan upaya pengentasan kemiskinan di Tanah Air.

"Kita akan meningkatkan upaya kita untuk memberantas kemiskinan, dan saya kira kita ingin belajar lebih banyak dari pengalaman Tiongkok juga," ucapnya.

Sebelumnya, Prabowo telah melakukan pertemuan bilateral dengan Ketua Kongres Rakyat Nasional (National People's Congress) Zhao Leji. Pertemuan pada Sabtu (9/11) itu digelar di salah satu ruangan yang ada di Great Hall of the People, Beijing.

Prabowo mengapresiasi sambutan hangat dari pemerintah dan rakyat Tiongkok yang menjadi simbol penghargaan mendalam terhadap hubungan bilateral kedua negara. Prabowo turut menyampaikan rasa terima kasih kepada Zhao Leji dan seluruh anggota Kongres Rakyat Nasional Tiongkok atas kesempatan dan kehormatan yang diberikan.

BEIJING, investor.id – Presiden Prabowo Subianto inginkan Indonesia belajar pengentasan kemiskinan dari China. Ia menyampaikan bagaimana Negara Tirai Bambu modernisasi masyarakatnya hingga dapat mengentaskan kemiskinan dalam pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri (PM) China Li Qiang di Balai Besar Rakyat, Beijing, Sabtu (9/11/2024).

"Kami ingin belajar dari pengalaman China, bagaimana kita telah berkembang sangat pesat dalam 30 tahun terakhir, khususnya dalam pengentasan (rakyat dari) kemiskinan," ucap Presiden Prabowo pada pertemuan yang menjadi salah satu agenda kunjungan kenegaraannya di China, Sabtu.

Selain melakukan pertemuan bilateral dengan PM Li, Presiden Prabowo juga bertemu dengan Presiden Xi Jinping dan Ketua Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional China (NPC) Zhao Leji.

"Di Indonesia, kami akan meningkatkan upaya memberantas kemiskinan, dan saya pikir kami ingin belajar lebih banyak dari pengalaman China," tuturnya.

Selain itu, Presiden Prabowo juga ingin meningkatkan kerja sama di bidang pendidikan.

"Kemudian di bidang pendidikan, saya kira kita juga ingin bekerja sama dengan China dalam masalah pendidikan. Kami ingin mengirim lebih banyak mahasiswa kami untuk belajar di lembaga pendidikan tinggi di China dan kami juga ingin lembaga pendidikan tinggi China dapat hadir di Indonesia," tambah Prabowo.

Menurut Presiden, saat ini sejumlah kampus di Indonesia telah membuka sektor unggulan untuk dapat bekerja sama dengan kampus asing termasuk dari China.

"Dan saya ingin mengucapkan terima kasih atas dukungan Anda dalam sektor pendidikan kami," kata dia.

Sementara itu, PM Li mengatakan pertemuan Presiden China Xi Jinping dan Presiden Prabowo dapat membentuk cetak biru pengembangan hubungan China-Indonesia.

"China bersedia bekerja sama dengan Indonesia untuk melaksanakan kesepakatan penting yang dicapai oleh kedua kepala negara, meneruskan persahabatan tradisional, memperdalam hubungan politik, dan memperluas kerja sama praktis," tutur Li.

Cetak biru tersebut diharapkan dapat memberikan dukungan yang kuat bagi kedua negara untuk bekerja sama menemukan dan mengambil jalan yang baik menuju modernisasi, serta mempromosikan kontribusi bagi kawasan dan dunia terhadap pembangunan dan kemakmuran bersama.

"Kekuatan China dan Indonesia termasuk besar, saya bersedia bertukar pandangan secara mendalam dengan Bapak Presiden mengenai isu-isu yang menjadi perhatian kita bersama," lanjut Presiden Prabowo.

Presiden Prabowo Subianto didampingi sejumlah menteri pada kunjungan kali ini.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi dan Hilirisasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Rosan Perkasa Roeslani, serta Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono turut dalam rombongan tersebut.

Turut pula Wakil Menteri (Wamen) Pertahanan Donny Ermawan, Wamen Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Stella Christie, Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI M. Tonny Harjono, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali, bersama Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, berikut Duta Besar (Dube) Indonesia untuk China dan Mongolia Djauhari Oratmangun.

Editor: Grace El Dora (graceldora@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

IDXChannel - Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Budiman Sudjatmiko, menerima audiensi pengurus Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) pada Jumat (8/11/2024).

"Begitu mereka mengetahui pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran ini mendirikan secara khusus Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, mereka kemudian berpikir bahwa mereka punya harapan badan ini bisa menjadi mitra dari teman-teman Kepala Desa untuk bisa menyalurkan aspirasi bagaimana mengentaskan kemiskinan di desa," kata Budiman dalam keterangannya.

Budiman mengungkapkan beberapa persoalan yang disampaikan oleh APDESI kepadanya, yakni terkaitpendataan orang miskin yang seringkali tidak melibatkan Kepala Desa atau Pemerintah Desa.

"Itu juga menyebabkan terjadinya ketidaktepatan di dalam pemberian bantuan. Dan itu keluhan yang sudah lama kami dengar tentang ini, seringkali Kepala Desa didemo oleh warganya karena data kemiskinan yang ada di Kementerian tidak tepat, sehingga yang dibagikan juga tidak tepat sesaran," kata Budiman.

Budiman menjelaskan dibentuknya BP Taskin untuk membantu kementerian-kementerian agar dalam penyaluran bantuan sosial dan program-program apapun tepat sasaran.

"Kami mencoba menyerap. Benar tidaknya ini ada aspirasi dan kami dengarkan dan nanti akan kami sampaikan kepada Presiden juga tentu saja akan kita sampaikan juga kepada Menteri-Menteri yang bersangkutan agar ini ada sasaran yang tepat," kata dia.

Budiman berharap APDESI bisa menjadi jaringan untuk membantu mengatasi kemiskinan di desa."Tentu saja kemiskinan bukan cuma di desa, di kota, tentu saja ada kelompok-kelompok lain yang bisa kita ajak bekerja sama nanti," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama Ketua APDESI Surya Wijaya menyebut usulan-usulan yang disampaikan pihaknya di antaranya satu desa satu industri, satu desa satu dokter, serta pendataan di tingkat desa.

"Insya Allah nanti kita sudah sampaikan oleh Ketua Kepala Badan mudah-mudahan akan jadi sinergi akan membuat percepatan lebih ke depan dengan percepatan ini yang menjadi Ketua Badan ya," katanya.

(Febrina Ratna)

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengakui bahwa masih banyak wilayah di Indonesia yang tingkat kemiskinan dan ketimpangannya masih tinggi.

Pernyataan itu Airlangga sampaikan ketika memberi arahan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 2024 di Sentul, Bogor pada Kamis (7/11/2024).

Dia mengungkapkan meski sudah banyak daerah yang memiliki pendapatan per kapita yang tinggi, tetapi sering kali tidak diikuti dengan pemerataan kesejahteraan dan tingkat kemiskinan yang rendah.

"PDRB [Produk Domestik Regional Bruto] yang tinggi ini tidak diikuti dengan tingkat kemiskinan, rasio gini, dan juga tentu pengangguran [yang rendah]," ujar Airlangga seperti yang ditayangkan kanal YouTube Kemendagri RI, Kamis (7/11/2024).

Terkait itu, mantan ketua umum Partai Golkar ini menjelaskan bahwa pemerintah membedakan kinerja ekonomi daerah ke empat kategori. Pertama, provinsi dengan tingkat kemiskinan rendah dan rasio gini rendah.

Contohnya, yaitu Kalimantan Timur yang memiliki PRDB per kapita US$14.160 pada 2023. PRDB yang tinggi itu diikuti dengan tingkat kemiskinan yang rendah (5,78%) dan rasio gini rendah (0,32).

Kedua, provinsi dengan tingkat kemiskinan rendah tetapi rasio gini tinggi. Contohnya adalah DKI Jakarta yang memiliki PRDB per kapita US$21.172 pada 2023.

PRDB yang tinggi tersebut diikuti dengan tingkat kemiskinan yang rendah (4,3%). Hanya saja, rasio gininya termasuk tinggi (0,42).

"Antara kaya dan miskinnya, gap-nya [kesenjangannya] terlalu jauh. Ini PR bagi kepala daerah untuk menurunkan rasio gini," jelas Airlangga.

Ketiga, provinsi dengan tingkat kemiskinan tinggi, tetapi rasio gini rendah. Contohnya yaitu Sulawesi Tengah yang memiliki PRDB per kapita US$7.381 pada 2023.

PRDB yang di atas rata-rata tersebut tidak diikuti dengan tingkat kemiskinan yang rendah alias masih tinggi (11,77%). Kendati demikian, rasio gininya termasuk rendah (0,30).

Keempat, provinsi dengan kemiskinan tinggi dan rasio gini tinggi. Airlangga menegaskan, kategori keempat ini harus dihindari.

Contohnya, Papua Barat yang memiliki PRDB per kapita US$7.094 pada 2023. PRDB yang di atas rata-rata tersebut tidak diikuti dengan tingkat kemiskinan yang rendah atau masih tinggi (21,66%) sekaligus rasio gini yang rendah alias masih tinggi (0,39).

"Dengan indikator ini, pemerintah bisa bekerja untuk memacu pertumbuhan di daerah dan kita bisa memberikan insentif kepada daerah agar masing-masing punya industri atau sektor unggulan," tutup Airlangga.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. atau BRI (BBRI) membeberkan sejumlah upaya dalam mendukung program pemerintah terkait pengentasan kemiskinan menuju visi Indonesia Emas 2045.

Berbicara di Bisnis Indonesia Forum dengan topik ‘Tingkat Kemiskinan Mengancam Indonesia Emas 2045, Bagaimana Solusinya?’, Dani Wildan selaku Head Ultra Micro Business Division BRI mengatakan bahwa pihaknya selalu terlibat dalam pengentasan kemiskinan, salah satunya melalui penguatan segmen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Karena kami juga bersama Himbara [Himpunan Bank Milik Negara] lain, dengan mitra pemerintah, [terlibat] dalam penyaluran bantuan sosial dan juga beberapa program lainnya,” katanya di Wisma Bisnis Indonesia, Jakarta Pusat, Senin (4/11/2024).

Dia menjelaskan, berdasarkan portofolio pembiayaan yang disalurkan BRI dengan nominal sekitar Rp1.500 triliun per September 2024, 82% di antaranya merupakan pembiayaan kepada segmen wong cilik.

Selain itu, pihaknya juga berupaya berperan aktif dalam mendorong inklusi keuangan untuk segmen yang sama. Menurut Dani, inklusi keuangan telah menjadi bagian tak terpisahkan dari model bisnis yang dijalankan bank pelat merah ini.

“Bahkan kami cita-cita ingin mengkontribusikan di akhir tahun ini 72,2% inklusi keuangan dari BRI, dari cita-cita pemerintah 90%. Seperti itu,” lanjutnya.

Dia lantas menjelaskan bahwa inklusi keuangan didorong terutama pada level masyarakat yang belum layak usaha (unfeasible) maupun belum layak kredit (unbankable), meskipun juga mencakup level-level di atasnya.

Pihaknya menyadari bahwa pendampingan pemberdayaan yang diperlukan untuk masing-masing level tersebut berbeda. Literasi keuangan dasar diberikan bagi masyarakat unfeasible dan unbankable, sedangkan masyarakat feasible dan bankable ditekankan pada literasi bisnis dan digital.

Terkait pembiayaan atau kredit, Dani menyebut bahwa hal itu merupakan salah satu bagian dari pemberdayaan UMKM secara keseluruhan. Bersama entitas pembiayaan lain dalam Grup BRI, pihaknya menyalurkan kredit sesuai dengan pembagian sektor dan tujuan yang ada dalam masyarakat.

“Misalnya Bapak-Ibu sudah sangat familiar dengan kredit usaha rakyat. Di mana kami adalah mitra pemerintah dalam menyalurkan KUR atau kredit usaha rakyat ini,” tuturnya.

Adapun, sejumlah tokoh turut hadir dan berbicara dalam Bisnis Indonesia Forum edisi kali ini, di antaranya Kepala Badan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko; Dirjen Industri Kecil, Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian Reni Yanita; serta Staf Ahli Bidang Makroekonomi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Imam Soejoedi.

Selain itu, hadir pula Deputi Sistem Nasional Dewan Ketahanan Nasional Joko Setyo Putro; Asisten Deputi Pengembangan Kapasitas Usaha Mikro Ari Anindyo; Corporate Secretary PNM Dodot Patria Ary; serta Ekonom Arif Budimanta.

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sujatmiko menuturkan bahwa Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM menjadi salah satu jembatan untuk menuju nol kemiskinan di Indonesia, salah satunya melalui kontribusi di program makan bergizi gratis.

Bukan hanya sekadar UMKM, namun harus mulai pada pada tingkat produksi atau Industri Kecil Menengah (IKM). Namun bukan hal baru, pada pemerintahan Jokowi lalu pun IKM didorong untuk penyebaran dan pemerataan pembangunan industri di Nusantara.

Budiman menyampakan pada pemerintahan kali ini, Prabowo mengarahkan untuk bekerja secara gotong royong bahkan dalam skala IKM dan UMKM agar membentuk usaha atau jejaring kelompok yang lebih besar.

"Buatlah korporasi pertanian dengan cara gotong royong, kalau bicara small holding pertanian, ya kelindes [para IKN dan UMKM dengan vendor besar]," tuturnya dalam Bisnis Indonesia Forum, Senin (4/11/2024).

Sebagai contoh, UMKM dan IKM yang berdiri sendiri tidak akan mampu menopang program Makan Bergizi Gratis milik Prabowo.

Sementara apabila pemerintah membiarkan program tersebut diisi oleh vendor-vendor besar, bertolak belakang dengan tujuan program Prabowo-Gibran yang berkeinginan MBG menjadi stimulus permintaan bagi IKM dan UMKM.

Untuk itu, IKM perlu bekerja sama dengan IKM lainnya untuk memasok suplai dalam menjalankan program MBG.

Terlebih, apabila MBG berjalan secara penuh, akan ada Rp460 triliun anggaran yang beredar setiap tahunnya. Harapannya, anggaran ini masuk ke kantong-kantong para IKM dan UMKM sehingga menambah pendapatan dan pada akhirnya membantu mengeluarkan mereka dari garis kemiskinan.

"Saya bilang ke Kepala Badan Gizi Nasional [Dadan Hindayana] harus ada kontribusi orang miskin dalam produksi beras, kangkung, produksi telur, daging, untuk kasih makan 82 juta orang [dalam program makan bergizi gratis]," ujarnya.

Misalnya, beras yang dihasilkan harus berasal dari orang-orang miskin yang telah naik level dan kini memproduksi beras raskin. Jika tidak mendorong IKM dan UMKM, kemiskinan hanya akan terus menjadi isu yang tidak terselesaikan.

Budiman juga mendorong agar setiap kementerian/lembaga (K/L) untuk memiliki program pengentasan kemiskinan masing-masing yang ditunjukkan melalui KPI. Baik di kementerian yang mengatur soal investasi, perdagangan, industri, komunikasi dan digital, bahkan Kementerian Luar Negeri pun harus ambil bagian dalam menurunkan angka kemiskinan.

Pada kesempatan yang sama, Dirjen Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Kementerian Perindustrian Reni Yanita menyampaikan memang menjadi tugas pemerintah untuk meningkatkan kontribusi IKM untuk nasional, yakni sebagai penyokong industri-industri besar yang ada.

"Ada hotel restoran, kami ingin yang pasok itu IKM. IKM jadi rantai pasok atau supply chain," tuturnya.

Pasalnya saat ini baru IKM di sektor otomotif yang memberikan dampak nyata dan menjadi rantai pasok terhadap industri otomotif. Harapannya, sejalan dengan peningkatan rantai pasok IKM terhadap industri dapat mengerek ekonomi masyarakat dan keluar dari kemiskinan.

Tercatat per 2024, total penduduk miskin dengan indikator pendapatan perkapita Rp500.000 per bulan, sebanyak 25,42 juta jiwa dari total penduduk 281,6 juta jiwa. Total penduduk miskin terbanyak berada di perdesaan yang mencapai 13,58 juta jiwa.

Secara spasial, penduduk miskin di perkotaan terbanyak berada di Jawa Barat yang mencapai 2,92 juta jiwa. Untuk penduduk miskin di perdesaan terbanyak berada di Jawa Timur yang mencapai 1,86 juta jiwa.

Bisnis.com, JAKARTA — Bisnis Indonesia Forum kembali di gelar dengan mengangkat tema berjudul ‘Tingkat Kemiskinan Mengancam Indonesia Emas 2045, Bagaimana Solusinya?’ di Wisma Bisnis Indonesia, Senin (4/11/2024).

Hadir dalam kesempatan tersebut, Kepala Badan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sujatmiko, Dirjen Industri Kecil, Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian Reni Yanita, serta Staf Ahli Bidang Makroekonomi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Imam Soejoedi.

Selain itu, hadir pula Deputi Sistem Nasional Dewan Ketahanan Nasional Joko Setyo Putro, Asisten Deputi Pengembangan Kapasitas Usaha Mikro Ari Anindyo, Direktur Bisnis Mikro PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. (BBRI) Supari, Direktur Bisnis PT Permodalan Nasional Madani (PMN) Prasetya Sayekti, serta Ekonom Arif Budimanta.

Dirjen Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Kementerian Perindustrian Reni Yanita menyampaikan pada dasarnya industri kecil menengah (IKM), yang dikontribusikan oleh masyarakat ekonomi menengah ke bawah, di Tanah Air cukup terhantam pandemi Covid-19.

Hal ini pun berdampak pada perlambatan ekspor dan berlanjut dengan adanya tekanan geopolitik antara Rusia dan Ukraina.

“Ada penutupan atau kebijakan Amerika Serikat yang menutup produk-produk China. Pastinya banjir produk China ke negara lain,” ujarnya.

Meski demikian, industri Tanah Air masih mampu bangkit dan memberikan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB), di mana ekonomi Indonesia mampu stabil di atas 5% sejak 2022.

Reni melihat tugas pemerintah yakni untuk meningkatkan kontribusi IKM untuk nasional, yakni sebagai penyokong industri-industri besar yang ada.

“Ada hotel restoran, kami ingin yang pasok itu IKM. IKM jadi rantai pasok atau supply chain,” tuturnya.

Reni menyampaikan bahwa saat ini baru IKM di sektor otomotif yang memberikan dampak nyata dan menjadi rantai pasok terhadap industri otomotif. Harapannya, sejalan dengan peningkatan rantai pasok IKM terhadap industri dapat mengerek ekonomi masyarakat dan keluar dari kemiskinan.

Sebelumnya, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko menyebut bahwa menurunkan angka orang miskin di Indonesia menjadi salah satu sorotan dari Presiden Prabowo Subianto.

“Penurunan 6% dari kemiskinan yang tersisa itu yang kami ingin berantas di situ. Jadi, nanti ada bansos lebih ke kemiskinan ekstrem kalau kelas menengah rentan pendekatannya lebih ke re-skilling dan akses modal untuk menciptakan roda bisnis baru,” pungkas Budiman beberapa waktu lalu.

IDXChannel - Presiden Prabowo Subianto akan menggelar Rapat Terbatas (ratas) bersama jajaran Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Rabu (30/10/2024) siang ini. Salah satunya membahas mengenai pengentasan kemiskinan melalui subsidi.

"Nanti siang juga kita akan ada rapat terbatas kabinet dan nanti ada kaitannya dengan kemiskinan juga," kata Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko kepada awak media di Kantor Kementerian Sosial (Kemensos), Rabu (30/10/2024).

Budiman telah bertemu dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul untuk menyinkronkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) hari ini. Sehingga, bisa digunakan pegangan untuk melaporkan kondisi terkini dalam rangka pengentasan kemiskinan di tanah air.

Sebab, dalam pengentasan kemiskinan subsidi yang diberikan juga harus tepat sasaran khususnya yang menyasar bagi masyarakat miskin hingga miskin ekstrem.

"Mudah-mudahan dari gambaran ini, ini bisa kita jadikan referensi pak Mensos nanti dalam rapat Kabinet, saya dan juga nanti Bappenas bagaimana pengentasan kemiskinan itu harus tepat subsidinya. Alih subsidi apa saja yang dibutuhkan, yang lebih produktif, menyasar pada kaum miskin, kaum miskin ekstrem, maupun yang rentan miskin," ujarnya.

"Karena tidak sedikit, bahkan sangat banyak yang rentan miskin. Kalau rentan miskin itu juga menimbulkan goncangan mental. Kalau orang kaya baru biasanya norak, kalau orang miskin baru biasanya galau. Nah kita harus mengatasi yang galau-galau ini," kata Budiman menambahkan.

(Febrina Ratna)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko menemui Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Budiman mengatakan, ia datang untuk memperoleh data kemiskinan dari Kemensos yang akan digunakan untuk meyusun rencana induk pengentasan kemiskinan.

“Saya selaku kepala Badan Percepatan Pengatasan Kemiskinan mendapatkan penugasan dari Bapak Presiden untuk mensinkronkan, mensinergikan dan menyusun rencana induk pengentasan kemiskinan serta mengkoordinasikan pelaksanaan kerja pengentasan kemiskinan,” kata Budiman, Rabu (30/10/2024).

Budiman mengatakan, Kemensos merupakan lembaga negara pertama yang dikunjungi oleh BP Taskin.

Setelah itu, pihaknya juga akan mengunjungi lembaga negara lain yang mempunyai data Kemiskinan.

“Saya akan silaturahmi dan sowan kepada kementerian-kementerian yang dalam pandangan kami erat kaitan dengan program pengentasan kemiskinan,” kata Budiman.

Eks politikus PDI Perjuangan itu bilang, dirinya ingin melihat langsung data kemiskinan yang selalu diperbarui oleh Kemensos.

Menurut dia, hal itu penting karena ia ditugaskan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk mengentaskan kemiskinan yang ada di Indonesia.

“Saya ingin mendapatkan gambaran bagaimana selama ini data kemiskinan itu bekerja dan bergerak. Ada yang kekuatan pada pemutakhiran seperti Kemensos 24 jam, ada yang kekuatan pada detailing tapi pemutakhirannya tidak secepat Kemensos,” ujar Budiman.

Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko mengakui warga miskin Indonesia akan melebihi 25 juta orang jika menggunakan acuan standar negara maju.

Ia mengatakan data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat orang miskin di Indonesia sekarang memang hanya 25 juta penduduk. Namun, Budiman menekankan itu terjadi karena perbedaan standar miskin yang digunakan Indonesia.

"Sebenarnya angka-angkanya kalau kita mau melihat secara jeli dan realistis, kita harus memakai standar yang dipakai negara maju. Bagaimana tingkat kemiskinan itu sebenarnya bisa lebih banyak jumlahnya (dari 25 juta orang) kalau pakai standar negara maju," aku Budiman dalam CNN Indonesia Newsroom, Selasa (29/10).

"Tantangan pertama adalah kita harus mengkonsolidasikan dulu definisi tentang miskin itu apa di era Pak Prabowo (Presiden Prabowo Subianto). Kemiskinan yang akan dicanangkan baru (standar kemiskinan) oleh Pak Prabowo," tegasnya.

Presiden Prabowo diklaim berpesan kepada Budiman Cs agar tak berpuas diri dengan statistik yang ada. Terlebih, data-data sekarang ini menunjukkan seolah kemiskinan di tanah air menurun drastis.

Budiman juga tak menutup mata bahaya munculnya kaum miskin baru. Ini terjadi imbas kerentanan serta berbagai banyak persoalan, mulai dari bencana, disrupsi teknologi, sampai perubahan struktur manajemen di perusahaan.

Oleh karena itu, Kepala Badan PPK Budiman menekankan bakal segera safari ke kementerian/lembaga (K/L) dan badan terkait. Ini dilakukan agar Kabinet Merah Putih satu suara soal definisi dan standar kemiskinan serta solusi mengatasinya.

"Konsolidasi data yang berserakan di banyak kementerian/lembaga, itu harus disinkronkan. Saya punya agenda untuk bertemu dengan beberapa kementerian ataupun badan yang menyimpan data kemiskinan untuk mengsatukatakan (mendefinisikan) apa itu miskin dan bagaimana solusinya," jelasnya.

Ia menegaskan kuncinya adalah perlindungan dan pemberdayaan. Meski hal tersebut berbeda, Budiman mengatakan keduanya merupakan satu kesatuan.

Di lain sisi, Budiman menolak mendapatkan ucapan selamat atas amanah dari Presiden Prabowo. Ia justru berharap lebih banyak doa agar bisa menjabat hingga 2029 dan menurunkan kemiskinan di tanah air.

"Ucapan selamatnya terlalu dini, nanti saja kalau saya dipercaya memimpin badan ini sampai 2029 dan kemiskinan menurun drastis, mungkin bolehlah dikasih ucapan selamat. Sekarang harus lebih baik doa, didukung," pinta Budiman.

Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko menegaskan bantuan sosial (bansos) bukan solusi tunggal Presiden Prabowo Subianto dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia.

"Solusinya (pengentasan kemiskinan) bukan sekadar bantuan langsung tunai (BLT)," kata Budiman dalam CNN Indonesia Newsroom, Selasa (29/10).

"BLT tetap ada, bansos tetap ada, tapi yang paling penting adalah penciptaan lapangan kerja. Menciptakan ekosistem ekonomi bisnis yang melibatkan orang miskin atau rentan miskin agar mereka tidak jatuh ke jurang kemiskinan," tegasnya soal strategi Presiden Prabowo.

Budiman menyebut Presiden Prabowo juga menekankan agar tak berpuas diri pada statistik yang ada. Apalagi, data-data sekarang ini menunjukkan seolah kemiskinan di tanah air menurun drastis.

Ia mewanti-wanti bahaya kemunculan orang miskin baru. Ini terjadi imbas kerentanan dan berbagai banyak persoalan, mulai dari bencana hingga disrupsi teknologi.

"Di badan ini, Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan atau Badan PPK, tugas dari Pak Prabowo adalah kita harus melihat kemiskinan bukan sekadar solusinya dengan bansos," tuturnya.

"(Melainkan) pembukaan akses dan pembukaan aset. Kalau bansos itu kan sebenarnya untuk meningkatkan pendapatan atau mengurangi beban biaya hidup, tapi peningkatan akses dan aset itu menjadi sangat penting," tutur Budiman soal langkah yang akan dilakukan.

Kepala Badan PPK itu melihat ada beberapa jenis kemiskinan di Indonesia. Setidaknya ada empat kelompok kemiskinan menurutnya.

Pertama ada yang sifatnya kultural, yakni orang tidak disabilitas dan tak kurang akses, tetapi kurang produktif. Ia menyebut solusi mengatasi kemiskinan jenis ini adalah perbaikan mental dan karakter serta perubahan mindset.

Lalu yang kedua, kemiskinan bersifat sektoral yang juga tidak disabilitas, tetapi kurang akses dan kurang produktif. Budiman mengatakan solusi mengatasinya adalah perbaikan kapasitas diri.

Budiman juga menyinggung kemiskinan yang bersifat temporal. Kelompok ketiga ini tidak disabilitas, kurang akses, dan kurang produktif.

"Miskinnya miskin sementara. Solusinya perbaikan akses dan peluang," kata Budiman.

Terakhir, kemiskinan struktural yang menurutnya banyak terjadi di Indonesia. Orang-orang di kelompok ini punya kemampuan fisik, akses, serta produktif.

Solusi untuk kemiskinan struktural adalah perbaikan ekosistem ekonomi. Budiman menegaskan pengentasan kemiskinan di Indonesia perlu menjadi mainstream.

"Makanya saya menginginkan agar ada pengarusutamaan pengentasan kemiskinan dalam setiap kebijakan pemerintah," tutupnya.