Reporter: Francisca Bertha Vistika | Editor: Francisca bertha

KONTAN.CO.ID - Everpro, platform solusi bisnis online untuk UMKM, Internet Marketers, dan dropshippers, yang merupakan unit bisnis dari Evermos, baru saja meluncurkan Everpro Chat yang menegaskan komitmen Everpro dalam memberdayakan bisnis digital di Indonesia dan mendukung perkembangan UMKM.

Everpro Chat dirancang untuk memanfaatkan potensi aplikasi perpesanan dalam membantu bisnis menjangkau konsumen secara lebih langsung. Dengan integrasi sistem API resmi Meta, aplikasi ini memungkinkan UMKM untuk mengoptimalkan konversi iklan digital melalui WhatsApp dengan biaya yang lebih efisien.

Azlan Indra, Co-founder Everpro, mengungkapkan bahwa Everpro Chat bertujuan untuk meningkatkan daya saing UMKM dan memperbesar kontribusi mereka terhadap perekonomian Indonesia.

"Everpro Chat menawarkan fitur yang mempermudah bisnis online dalam menjalankan operasional mereka, termasuk pengelolaan pesan broadcast dan peningkatan efisiensi tim Customer Service," jelasnya.

Acara "Convers(at)ion Summit" juga diisi dengan diskusi panel dari berbagai pembicara terkemuka, seperti Sandiaga Uno (Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif), Wientor Rah Mada (Direktur Utama SMESCO Indonesia), Arip Tirta (President Evermos), dan Pieter Lydian (CEO Meta Indonesia).

Pieter menekankan pentingnya aplikasi perpesanan dalam berkomunikasi dengan konsumen. Menurutnya, 87% konsumen Indonesia lebih memilih perpesanan sebagai cara utama berinteraksi dengan bisnis..

Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ketua Umum Komite Ekonomi Rakyat Indonesia (Keris), Ali Mahsun Atmo, mengungkapkan bahwa Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024, yang baru disahkan oleh Presiden Joko Widodo, berpotensi merugikan sektor UMKM di Indonesia.

Regulasi ini, yang dikenal sebagai PP Kesehatan, dianggap bisa mematikan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), termasuk pedagang asongan, pedagang kaki lima, dan warung kelontong, yang merupakan tulang punggung ekonomi dan penyerap tenaga kerja yang signifikan.

"Kita ditunjuk untuk mencetak 100 juta UMKM andal dan unggul, tapi regulasi ini malah menggerus sektor tersebut," kata Ali dalam keterangannya, seperti dikutip Rabu (7/8).

Ali memperingatkan bahwa jika UMKM terpuruk akibat kebijakan ini, pemerintah akan menghadapi masalah baru berupa penurunan kontribusi ekonomi dan peningkatan pengangguran serta kemiskinan. Padahal, pengangguran dan kemiskinan adalah dua isu prioritas yang selalu ingin ditanggulangi oleh pemerintah.

"Kebijakan ini bertentangan dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang mengharuskan negara melindungi dan memajukan kesejahteraan umum," tegasnya.

Salah satu aturan yang memberatkan UMKM adalah larangan penjualan rokok dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak.

Menurut Ali, kebijakan ini akan menyebabkan penurunan omzet yang signifikan bagi warung kelontong dan pedagang kaki lima, yang mengandalkan penjualan rokok sebagai sumber pendapatan utama.

"Imbas larangan ini akan menyebabkan penurunan omzet yang signifikan, yang pada akhirnya memicu lonjakan pengangguran dan penurunan pendapatan rakyat," ujarnya.

Ali juga menyebut bahwa kebijakan ini paling merugikan masyarakat miskin dan UMKM yang bergantung pada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.

Kebijakan ini datang pada saat yang sangat buruk, di tengah terbatasnya lapangan kerja dan anjloknya omzet UMKM akibat penurunan daya beli masyarakat dan meningkatnya beban hidup.

"Kebijakan ini akan sangat merugikan jutaan usaha kecil yang mengandalkan penjualan rokok sebagai bagian dari pendapatan mereka," jelasnya.