Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto telah resmi menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 tentang penghapusan piutang macet kepada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan kebijakan ini diperuntukkan bagi UMKM di tiga bidang yaitu pertanian, perkebunan, dan peternakan, perikanan, kelautan serta UMKM lainnya seperti mode/busana, kuliner, industri kreatif.

"Ini merupakan kebijakan strategis untuk mendorong sektor-sektor yang berperan penting terhadap ketahanan pangan dan perekonomian nasional," ungkap Sri Mulyani dalam postingan Instagram @smindrawati, Rabu (6/11).

Selain itu, menurut Sri Mulyani, ini juga menjadi komitmen pemerintah untuk mendukung keberlanjutan UMKM dan membuka peluang bagi sektor-sektor tersebut.

Hal itu juga guna semakin berdaya dan mandiri karena sangat penting peranannya bagi bangsa dan negara.

Adapun Prabowo menghapus piutang macet kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan, serta UMKM lainnya di Istana Merdeka, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (5/11).

Penghapusan piutang macet ini ditandai dengan ditandatanganinya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 pada tanggal 5 November 2024.

Jakarta (ANTARA) -

Pewarta: M. Hilal Eka Saputra Harahap
Editor: Alviansyah Pasaribu
Copyright © ANTARA 2024

Reporter: Whiwid Anjani | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID –JAKARTA. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) mencatat bahwa Badai Pemutus Hubungan Kerja (PHK) telah berkontribusi pada tumbuhnya wirausaha baru di sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Deputi Bidang Usaha Mikro, Kemenkop UKM, Yulius, menyatakan bahwa peningkatan kasus PHK memicu lahirnya pelaku UMKM baru.

“Pegawai yang di PHK ternyata lebih eksis di UMKM. Mereka beralih dengan cepat ke bisnis yang mereka lakukan,” ungkap Yulius dalam konferensi pers pada Selasa (8/10).

Namun, hingga saat ini, Kemenkop UKM belum memiliki data pasti mengenai jumlah pegawai yang terkena PHK dan beralih menjadi pelaku UMKM. “Untuk jumlahnya, kita belum ada angka pasti,” tambahnya.

Diketahui bahwa Badai PHK masih berlanjut di berbagai sektor industri di dalam negeri, yang menjadi peringatan bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mencatat penambahan kasus PHK sebanyak 6.753 orang dari sebelumnya, sehingga total pekerja yang terkena PHK hingga saat ini mencapai 52.993 orang sejak Januari hingga Agustus 2024.

“Total PHK per 26 September 2024 adalah 52.993 tenaga kerja, meningkat dibandingkan periode yang sama tahun lalu," kata Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kemnaker, Indah Anggoro Putri, dalam keterangan resminya pada Jumat (26/9).

Kasus PHK terbanyak terjadi di Jawa Tengah dengan total 14.767 pekerja, diikuti oleh Banten sebanyak 9.114 kasus, dan DKI Jakarta dengan 7.469 kasus. Dari segi sektor, mayoritas kasus PHK berasal dari sektor pengolahan dengan 24.013 kasus, diikuti sektor jasa (12.853 kasus) dan sektor pertanian, kehutanan, serta perikanan (3.997 kasus).

Peningkatan kasus PHK juga sejalan dengan meningkatnya klaim Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dari BPJS Ketenagakerjaan. Sejak Januari hingga Mei 2024, BPJS Ketenagakerjaan telah menyalurkan klaim JKP sebesar Rp 182,13 miliar kepada 24.450 peserta.

Seiring dengan bertambahnya pelaku UMKM, penggunaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) diharapkan juga meningkat. Namun, proses peminjaman KUR masih tergolong sulit karena pemerintah perlu mengevaluasi kredibilitas wirausaha, yang menyebabkan banyak wirausaha ditolak.

Menteri Koperasi dan UKM berencana menerapkan sistem Innovative Credit Scoring (ICS), yang memanfaatkan data non-keuangan, seperti data telekomunikasi, e-commerce, dan media sosial.

“Misalnya, jika dia bilang jualan buah di Bogor, kita bisa lihat apakah dia benar-benar berjualan di Bogor atau tidak,” jelas Yulius.

Sistem ICS menggunakan kecerdasan buatan untuk memverifikasi keabsahan informasi pelaku usaha secara cepat, sehingga pemerintah dapat lebih mudah menentukan kelayakan wirausaha untuk menerima kredit.

Reporter: Francisca Bertha Vistika | Editor: Francisca bertha

KONTAN.CO.ID - Everpro, platform solusi bisnis online untuk UMKM, Internet Marketers, dan dropshippers, yang merupakan unit bisnis dari Evermos, baru saja meluncurkan Everpro Chat yang menegaskan komitmen Everpro dalam memberdayakan bisnis digital di Indonesia dan mendukung perkembangan UMKM.

Everpro Chat dirancang untuk memanfaatkan potensi aplikasi perpesanan dalam membantu bisnis menjangkau konsumen secara lebih langsung. Dengan integrasi sistem API resmi Meta, aplikasi ini memungkinkan UMKM untuk mengoptimalkan konversi iklan digital melalui WhatsApp dengan biaya yang lebih efisien.

Azlan Indra, Co-founder Everpro, mengungkapkan bahwa Everpro Chat bertujuan untuk meningkatkan daya saing UMKM dan memperbesar kontribusi mereka terhadap perekonomian Indonesia.

"Everpro Chat menawarkan fitur yang mempermudah bisnis online dalam menjalankan operasional mereka, termasuk pengelolaan pesan broadcast dan peningkatan efisiensi tim Customer Service," jelasnya.

Acara "Convers(at)ion Summit" juga diisi dengan diskusi panel dari berbagai pembicara terkemuka, seperti Sandiaga Uno (Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif), Wientor Rah Mada (Direktur Utama SMESCO Indonesia), Arip Tirta (President Evermos), dan Pieter Lydian (CEO Meta Indonesia).

Pieter menekankan pentingnya aplikasi perpesanan dalam berkomunikasi dengan konsumen. Menurutnya, 87% konsumen Indonesia lebih memilih perpesanan sebagai cara utama berinteraksi dengan bisnis..

Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Semen Indonesia Tbk (SIG) terus memperkuat komitmen untuk mengoptimalkan penggunaan produk anak bangsa dalam kegiatan operasional bisnis dengan melibatkan industri dalam negeri, termasuk UMKM, dalam rantai pasok Perusahaan.

Komitmen ini terkonfirmasi dalam kegiatan PaDi (Pasar Digital) UMKM Expo & Conference 2024 yang diinisiasi oleh Kementerian BUMN, di mana SIG dianugerahi lima penghargaan.

Atas kontribusi dalam penyerapan produk dalam negeri, SIG menerima lima penghargaan PaDi UMKM Expo & Conference Award 2024 pada acara Penutupan dan Penghargaan PaDi UMKM Expo & Conference 2024 di Kementerian BUMN pada Selasa (27/8).

Penghargaan yang diraih SIG antara lain Peringkat 1 BUMN Tipe B kategori Buyer Group dengan Frekuensi Transaksi Terbanyak; Peringkat 1 BUMN Tipe B kategori Buyer Group dengan Volume Transaksi Terbanyak; Peringkat 1 BUMN Tipe B kategori BUMN dengan Frekuensi Transaksi Tertinggi, Peringkat 1 BUMN Tipe B kategori BUMN dengan Volume Transaksi Terbanyak, serta penghargaan Best of The Best BUMN Tipe B.

PaDi UMKM Expo & Conference yang diinisiasi oleh Kementerian BUMN merupakan upaya mendukung pemasaran produk-produk UMKM sekaligus langkah strategis dalam menciptakan ekosistem bagi UMKM untuk bertumbuh secara berkelanjutan.

PaDi UMKM Hybrid Expo & Conference 2024 diselenggarakan secara hybrid di dua lokasi yaitu Gedung Sarinah Jakarta pada 11-14 Juli 2024, dan di e-Walk Plaza Balikpapan pada 18-21 Juli 2024. Sementara secara online dapat diakses di aplikasi PaDi UMKM atau website www.padiumkm.id pada 11 Juli-10 Agustus 2024.

Direktur Supply Chain SIG, Yosviandri menyampaikan apresiasi kepada Kementerian BUMN atas inisiasi penyelenggaraan PaDi UMKM Expo & Conference 2024 yang menjadi wadah bertemunya atau business matching antara pegiat UMKM dan perusahaan BUMN, untuk memperluas pemasaran dan meningkatkan penjualan produk UMKM.

SIG mencatatkan 111 transaksi dengan total nilai mencapai Rp5,132 miliar untuk belanja produk UMKM melalui aplikasi PaDi UMKM selama penyelenggaraan PaDi UMKM Expo & Conference 2024 secara online pada 11 Juli-10 Agustus 2024.

Adapun jenis produk yang dibelanjakan, di antaranya merchandise, sparepart pabrik, infrastruktur ICT (information and communication technology), ATK (alat tulis kantor), event organizer, dan kalender.

”Penghargaan PaDi UMKM Expo & Conference Award 2024 menjadi bukti nyata keberpihakan SIG terhadap industri dalam negeri, khususnya UMKM yang menjadi salah satu penopang perekonomian Indonesia. SIG berkomitmen untuk mengoptimalkan penggunaan produk UMKM dalam operasional bisnis Perusahaan untuk mendukung pengembangan dan kemajuan UMKM,” kata Yosviandri dalam siaran pers, Kamis (29/8).

Yosviandri menambahkan, dalam upaya peningkatan komponen dalam negeri (TKDN), SIG memberikan pendampingan kepada pegiat UKM agar dapat memproduksi sparepart pabrik SIG guna mengurangi ketergantungan terhadap produk impor.

Proses pendampingan meliputi edukasi spesifikasi produk, pembuatan prototipe, proses uji coba, hingga tes performa di pabrik SIG. Hingga saat ini, sebanyak 8 UKM binaan SIG telah berhasil memproduksi 10 jenis sparepart yang memenuhi standar industri dan siap digunakan di pabrik-pabrik SIG.

”Komitmen dalam penggunaan produk dalam negeri telah mengantarkan SIG meraih penghargaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) sebagai Pengguna Produk Dalam Negeri Terbaik kategori Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dari Kementerian Perindustrian dua tahun berturut-turut, yaitu pada 2023 dan 2024,” ujar Yosviandri

Reporter: Francisca Bertha Vistika | Editor: Francisca bertha

KONTAN.CO.ID - Pameran Apresiasi Kreasi Indonesia (AKI) 2024 yang berlangsung diBatam dari 2 hingga 4 Agustus 2024, sukses menarik perhatian luas dari para pengunjung lokal dan internasional. Bahkan, banyak wisatawan dan pembeli dari Singapura dan Malaysia turut meramaikan pameran ini.

Acara yang dihadiri oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno ini tidak hanya menampilkan produk kreatif lokal tetapi juga memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia ke pasar internasional.

Dalam sambutannya, Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno mengungkapkan kebanggaannya atas hasil pameran kali ini. Ia menyebutkan bahwa keputusan memindahkan lokasi acara ke Batam terbukti efektif dalam menarik pesanan dari wisatawan mancanegara.

Menparekraf juga menyoroti bahwa sejumlah produk bahkan sudah habis terjual dalam kurun waktu tiga hari acara. Keberhasilan ini, menurutnya, menunjukkan bahwa program Kemenparekraf/Baparekraf sangat tepat sasaran dan memberikan manfaat yang signifikan.

Sandiaga berharap momentum positif ini dapat dimanfaatkan oleh peserta Pameran AKI dari Tanjung Pinang untuk memperluas pasar ekspor mereka.

"Kami ingin produk-produk UMKM Kepulauan Riau dapat menjadi andalan dalam meningkatkan jumlah ekspor produk ekonomi kreatif, yang tahun ini ditargetkan mencapai US$ 28 miliar," ujar Sandiaga. Pameran ini diharapkan dapat membantu pelaku industri kreatif lokal untuk mencapai pasar yang lebih luas.

Dampak ekonomi dari pameran ini sangat signifikan bagi Batam dan sekitarnya, meningkatkan pendapatan dari penjualan produk serta mendorong pergerakan wisatawan dan konsumsi lokal. Menparekraf Sandiaga berharap acara serupa dapat dilaksanakan secara rutin dan menjadi agenda tahunan yang dinantikan oleh masyarakat dan wisatawan. "Acara ini harus terus diselenggarakan untuk mendukung pertumbuhan industri kreatif di Indonesia," imbuhnya.

Pameran AKI 2024 juga diisi dengan berbagai talkshow dan workshop edukatif yang membahas keberlanjutan dan inovasi dalam industri kreatif. Narasumber seperti Chef Norman, Joni Astin, dan Rachmat Anggara memberikan wawasan baru kepada peserta dan pengunjung.

Acara ini menutup dengan pengumuman tiga finalis terbaik yang akan mewakili Tanjung Pinang di Malam Puncak AKI 2024 di Jakarta. DDWAN, SAMBAL MAK KOCAI, dan GUDEM BEE FARM terpilih sebagai juara dengan strategi pemasaran yang sukses selama pameran.

Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Perkumpulan Pengusaha Kelontong Seluruh Indonesia (Perpeksi) mengkritik aturan tembakau dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang disahkan Presiden pada 26 Juli lalu.

Ketua Umum Perpeksi, Junaidi, menyatakan aturan larangan penjualan rokok dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain sangat sulit diterapkan. Ia menilai aturan tersebut menjadi masalah besar karena menitikberatkan pelarangan hanya kepada pelaku usaha perseorangan.

Larangan ini berpotensi menciptakan perlakuan yang tidak adil di antara pedagang warung kelontong, yang umumnya adalah usaha mikro dan ultra-mikro. Aturan ini dinilai merugikan pedagang kecil.

“Sebelum aturan ini ada, banyak toko kelontong dan warung kecil yang sudah berjualan di dekat sekolah. Jaraknya pun sering kurang dari 200 meter. Bagaimana nasib mereka jika tiba-tiba dilarang?” katanya dalam keterangannya, Kamis (8/8).

Junaidi menambahkan, aturan ini menjadi tidak tepat karena kurangnya sosialisasi dengan pelaku usaha dan asosiasi yang terdampak. Sejak awal, rencana aturan ini sudah menuai kritik dari berbagai pihak, termasuk pelaku usaha dan masyarakat.

“Bagi warung kecil, penjualan rokok bisa mencapai 50%-80% dari total penjualan. Ini adalah produk yang laku keras. Jika aturan ini diterapkan, pasti akan memberatkan kami,” terangnya.

Junaidi menekankan bahwa aturan ini memiliki dampak negatif bagi pedagang. Ia mengingatkan pemerintah untuk melihat kondisi di lapangan karena banyak warung kelontong sudah lama berjualan di dekat sekolah sebelum sekolah tersebut ada. Aturan ini menjadi sangat diskriminatif jika hanya diterapkan kepada perorangan.

“Saat ini belum ada razia atau pelarangan dari pemerintah. Jika razia dilakukan minggu ini, kondisinya akan chaos dan menjadi masalah baru bagi para pedagang,” jelasnya.

Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ketua Umum Komite Ekonomi Rakyat Indonesia (Keris), Ali Mahsun Atmo, mengungkapkan bahwa Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024, yang baru disahkan oleh Presiden Joko Widodo, berpotensi merugikan sektor UMKM di Indonesia.

Regulasi ini, yang dikenal sebagai PP Kesehatan, dianggap bisa mematikan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), termasuk pedagang asongan, pedagang kaki lima, dan warung kelontong, yang merupakan tulang punggung ekonomi dan penyerap tenaga kerja yang signifikan.

"Kita ditunjuk untuk mencetak 100 juta UMKM andal dan unggul, tapi regulasi ini malah menggerus sektor tersebut," kata Ali dalam keterangannya, seperti dikutip Rabu (7/8).

Ali memperingatkan bahwa jika UMKM terpuruk akibat kebijakan ini, pemerintah akan menghadapi masalah baru berupa penurunan kontribusi ekonomi dan peningkatan pengangguran serta kemiskinan. Padahal, pengangguran dan kemiskinan adalah dua isu prioritas yang selalu ingin ditanggulangi oleh pemerintah.

"Kebijakan ini bertentangan dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang mengharuskan negara melindungi dan memajukan kesejahteraan umum," tegasnya.

Salah satu aturan yang memberatkan UMKM adalah larangan penjualan rokok dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak.

Menurut Ali, kebijakan ini akan menyebabkan penurunan omzet yang signifikan bagi warung kelontong dan pedagang kaki lima, yang mengandalkan penjualan rokok sebagai sumber pendapatan utama.

"Imbas larangan ini akan menyebabkan penurunan omzet yang signifikan, yang pada akhirnya memicu lonjakan pengangguran dan penurunan pendapatan rakyat," ujarnya.

Ali juga menyebut bahwa kebijakan ini paling merugikan masyarakat miskin dan UMKM yang bergantung pada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.

Kebijakan ini datang pada saat yang sangat buruk, di tengah terbatasnya lapangan kerja dan anjloknya omzet UMKM akibat penurunan daya beli masyarakat dan meningkatnya beban hidup.

"Kebijakan ini akan sangat merugikan jutaan usaha kecil yang mengandalkan penjualan rokok sebagai bagian dari pendapatan mereka," jelasnya.

Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT ASDP Indonesia Ferry mendukung program Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia.

Dukungan itu dilakukan melalui Program Vending Machine UMKM Binaan ASDP yang sejalan dengan Sustainable Development Goals/SDGs atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) nomor 8, yaitu pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi.

Corporate Secretary ASDP Shelvy Arifin, menyatakan bahwa program ini bertujuan untuk memperluas pemasaran, promosi, dan distribusi produk UMKM secara lebih efisien dan omnichannel.

“ASDP menyambut baik program ini dan selalu siap berkolaborasi dengan BUMN lainnya untuk memberdayakan UMKM di Indonesia,” ujarnya dalam siaran pers, Rabu (17/7).

Melalui program ini, masyarakat dapat menikmati pengalaman baru dalam membeli produk-produk lokal terbaik dengan mengunjungi unit-unit vending machine UMKM yang tersebar di berbagai lokasi strategis.

Ini merupakan solusi inovatif bagi para pelaku UMKM untuk meningkatkan awareness, mencapai target pasar, dan memperkuat showcase produk mereka dengan lebih efisien.

“Dari ASDP sendiri menempatkan 2 vending machine yang berlokasi di kantor pusat ASDP dan Pelabuhan Eksekutif Merak per Rabu, 5 Juni 2024 yang beroperasi otomatis selama 24 jam penuh,” jelas Shelvy.

Ia juga menambahkan bahwa vending machine tersebut menjual produk-produk UMKM binaan BUMN, seperti makanan, minuman, kerajinan tangan, dan lain sebagainya dengan harapan dapat membantu pemberdayaan UMKM di Indonesia sehingga mampu meningkatkan perekonomian nasional.

Dengan adanya program ini, ASDP berharap dapat memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan UMKM di Indonesia, sejalan dengan upaya pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

ASDP telah memiliki lebih dari 200 mitra binaan UMKM yang tersebar di seluruh Indonesia. "Sebagai dukungan untuk terus meningkatkan daya saing para UMKM, kami masih terus membina serta menambah mitra binaan UMKM yang secara wilayah tersebar luas dan dalam bidang yang cukup variatif," tambah Shelvy.

Langkah nyata lainnya yang diambil oleh ASDP melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) ini adalah dengan menyediakan fasilitas di area komersial Hotel Meruorah dan kapal untuk menjual produk asli UMKM Labuan Bajo.