KOMPAS.com - Bank yang hanya boleh diselenggarakan oleh pemerintah daerah adalah Bank Pembangunan Daerah (BPD). Beberapa daerah juga mendirikan bank berbentuk Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

BPD merupakan bank milik pemerintah daerah yang didirikan khusus untuk mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.

Setiap provinsi di Indonesia memiliki BPD sendiri yang beroperasi di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan diatur oleh undang-undang perbankan yang berlaku di Indonesia.

Mengutip laman Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda), Bank BPD memiliki tugas pokok yakni mengembangkan perekonomian dan menggerakkan pembangunan di daerah.

Selain itu, BPD memiliki 3 (tiga) fungsi, seperti sebagai pendorong terciptanya tingkat pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

Kemudian sebagai pemegang kas daerah dan atau sebagai pengelola keuangan daerah, serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah.

Contoh Bank Pembangunan Daerah misalnya Bank DKI, Bank Jateng, Bank BJB, Bank Sulselbar, dan Bank Lampung.

Peran bank pemerintah daerah

BPD atau bank pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Berikut adalah beberapa peran utama BPD:

1. Mobilisasi dana daerah

BPD mengumpulkan dana dari masyarakat lokal melalui berbagai produk simpanan seperti tabungan, giro, dan deposito. Dana yang dihimpun ini kemudian digunakan untuk pembiayaan kegiatan ekonomi di daerah.

2. Penyaluran kredit

Bank pemerintah daerah menyalurkan kredit kepada berbagai sektor ekonomi, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Penyaluran kredit ini membantu dalam pengembangan bisnis lokal dan menciptakan lapangan kerja.

3. Pembiayaan pembangunan daerah

Bank pemerintah daerah mendukung proyek-proyek pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sektor-sektor lainnya yang penting untuk kemajuan daerah. Ini membantu dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat.

4. Pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah

KOMPAS.com - Ada banyak contoh Bank Pembangunan Daerah (BPD) di Indonesia. BPD adalah bank milik pemerintah daerah di Indonesia yang didirikan untuk mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di daerah masing-masing.

Bank pemerintah daerah berfungsi sebagai lembaga keuangan yang menyediakan berbagai produk dan layanan perbankan, termasuk simpanan, pinjaman, dan layanan keuangan lainnya kepada individu, bisnis, dan pemerintah daerah.

Tujuan utama bank pemerintah daerah adalah untuk memobilisasi dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit untuk mendukung berbagai proyek pembangunan di daerah, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sektor-sektor lainnya yang dianggap penting untuk pertumbuhan ekonomi lokal.

Setiap provinsi di Indonesia memiliki BPD masing-masing yang beroperasi di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan mengikuti peraturan perbankan yang berlaku.

Contoh Bank Pembangunan Daerah

Berikut ini contoh Bank Pembangunan Daerah dan kepemilikan saham mayoritasnya dilansir dari laman Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda):

1. Bank Aceh milik Pemprov Aceh
2. Bank Sumut milik Pemprov Sumatera Utara
3. BRK Syariah milik Pemprov Kepulauan Riau
4. Bank Nagari milik Pemprov Sumatera Barat
5. Bank Jambi milik Pemprov Jambi
6. Bank Bengkulu milik Pemprov Bengkulu
7. Bank Sumselbabel milik Pemprov Sumatera Selatan dan Bangka Belitung
8. Bank Lampung milik Pemprov Lampung
9. Bank BJB milik Pemprov Jawa Barat dan Banten
10. Bank Banten milik Pemprov Banten
11. Bank DKI milik Pemprov Jakarta
12. Bank Jateng milik Pemprov Jawa Tengah
13. Bank BPD DIY milik Pemprov Yogyakarta
14. Bank Jatim milik Pemprov Jawa Timur
15. Bank Kalbar milik Pemprov Kalimantan Barat
16. Bank Kalsel milik Pemprov Kalimantan Selatan
17. Bank Kaltimtara milik Pemprov Kalimantan Timur dan Pemprov Kalimantan Utara
18. Bank Kalteng milik Pemprov Kalimantan Tengah
19. Bank BPD Bali milik Pemprov Bali
20. Bank NTB Syariah milik Pemprov NTB
21. Bank NTT milik Pemprov NTT
22. Bank Sulselbar milik Pemprov Sulawesi Barat dan Pemprov Sulawesi Selatan
23. Bank BSG milik Pemprov Sulawesi Utara
24. Bank Sulteng milik Pemprov Sulawesi Tengah
25. Bank Sultra milik Pemprov Sulawesi Tenggara
26. Bank Malukumalut milik Pemprov Maluku dan Pemprov Maluku Utara
27. Bank Papua milik Pemprov Papua dan Pemprov Papua Barat

Itulah beberapa contoh bank milik pemerintah, di mana ada satu bank BPD untuk satu provinsi, dan sebagian bank BPD dimiliki oleh dua pemerintah provinsi.

Contoh bank milik pemerintah daerah dimiliki dua pemda misalnya Bank BJB yang sahamnya dimiliki Pemprov Banten dan Pemprov Jabar, lalu ada pula Bank Sumselbabel milik Pemprov Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.

Selain kepemilikan sahamnya dari pemerintah provinsi sebagai pengendali saham (saham mayoritas), sebagian saham BPD juga dimiliki pemerintah kabupaten/kota di setiap provinsi dengan persentase yang berbeda-beda.

Muhammad Idris/Money.kompas.com Contoh Bank Pembangunan Daerah lainnya adalah Bank DKI yang merupakan bank pemerintah daerah Pemprov Jakarta.

Peran bank pemerintah daerah

Bank pemerintah daerah memiliki beberapa fungsi utama yang mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan di daerah. Berikut adalah fungsi-fungsi utama BPD:

1. Menghimpun dana masyarakat

BPD berfungsi sebagai lembaga yang mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan seperti tabungan, giro, dan deposito. Dana yang dihimpun ini kemudian dapat digunakan untuk kegiatan pembiayaan.

2. Menyalurkan kredit

BPD memberikan kredit kepada berbagai sektor, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Kredit ini bisa digunakan untuk berbagai keperluan, seperti investasi, modal kerja, dan konsumsi.

3. Mendukung pembiayaan pembangunan daerah

Salah satu tujuan utama BPD adalah mendukung proyek-proyek pembangunan di daerah, termasuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sektor-sektor lainnya yang penting untuk pembangunan daerah.

4. Menyediakan layanan perbankan

BPD menyediakan berbagai layanan perbankan kepada masyarakat, termasuk transfer dana, pembayaran tagihan, layanan kartu kredit dan debit, serta layanan perbankan elektronik seperti internet banking dan mobile banking.

5. Mendukung kebijakan pmerintah daerah

BPD bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mendukung kebijakan dan program-program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.

6. Peningkatan perekonomian daerah

Dengan memberikan akses keuangan dan layanan perbankan, BPD berperan dalam meningkatkan aktivitas ekonomi di daerah, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja.

Dengan menjalankan fungsi-fungsi tersebut, BPD berperan penting dalam mendukung pembangunan ekonomi dan sosial di setiap daerah di Indonesia. Itulah informasi seputar contoh Bank Pembangunan Daerah.