Cuti hamil bagi seorang pekerja perempuan yang menjadi seorang ibu dan melahirkan dipatok maksimal 6 bulan lamanya. Hal ini tercantum dalam UU nomor 4 tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak Pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan. Undang-undang itu diteken langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2 Juli 2024.

Serikat buruh merespons baik kebijakan ini. Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) Mirah Sumirat yang juga merupakan seorang perempuan mengatakan kebijakan ini akan memberikan kepastian hak bagi pekerja perempuan.

Dia menegaskan kebijakan ini tidak akan merugikan pengusaha karena menurunkan produktivitas kerja. Menurutnya, di berbagai negara kebijakan ini sudah diterapkan.

Bahkan selama ini belum ada kabar bahwa produktivitas perusahaan turun karena memberikan cuti panjang bagi karyawannya yang melahirkan.

"Mereka (pengusaha) mungkin akan berpikir ini akan merugikan dan menambah beban ongkos produksi bagi pelaku usaha, tapi saya yakinkan bahwa di negara Eropa bahkan Asia saja, itu malah tingkatkan produktivitas perusahaannya malah cukup tinggi dan berpengaruh kepada laba dan keuntungan perusahaan itu sendiri," beber Mirah ketika dihubungi detikcom, Minggu (7/7/2024).

Menurutnya praktik semacam ini di beberapa negara Asia juga sudah banyak dilakukan. Bahkan, jumlah waktu cutinya jauh lebih panjang hingga ada yang 6 sampai 9 bulan.

"Seperti Vietnam dan Jepang itu yang sudah memberlakukan hak cuti lebih daripada 4 bulan, 6 bulan, bahkan 9 bulan, suaminya pun ikut cuti," ungkap Mirah.

"Tak perlu khawatir ada tambahan ongkos produksi atau menurunkan produktivitas gitu ya, tidak akan lah," lanjutnya.

Seperti diketahui, dalam pasal 4 ayat 3 huruf a UU nomor 4 2024 disebutkan seorang ibu yang bekerja berhak mendapatkan cuti maksimal 6 bulan bila mengandung dan melahirkan anak.

Disebutkan cuti hamil paling singkat adalah 3 bulan, sementara itu 3 bulan tambahannya diberikan apabila terdapat kondisi khusus yang terjadi pada ibu atau anak yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

"Cuti melahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a wajib diberikan oleh pemberi kerja," tulis pasal 4 ayat 4.

Cuti tambahan 3 bulan yang dimaksud dapat diberikan bila ibu mengalami masalah kesehatan, gangguan kesehatan, komplikasi pasca persalinan, atau keguguran. Ataupun anak yang dilahirkan mengalami masalah kesehatan, gangguan kesehatan, dan atau komplikasi lainnya.

Seorang ibu yang mengandung dan mengalami masalah seperti keguguran juga berhak diberikan waktu istirahat selama satu setengah bulan sesuai dengan surat keterangan dokter, dokter kebidanan dan kandungan, atau bidan.