Di sela-sela manyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto ke China, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie bergerak menggali potensi kerja sama dengan perusahaan-perusahaan di China.

Hal itu mencakup dua hal, pertama,yaitu potensi kerja sama untuk mendukung program pembangunan 3 juta rumah murah setiap tahun yang digaungkan Prabowo.

Kedua, menggali potensi kerja sama dengan perusahaan perikanan di China untuk memperjuangkan peningkatan nilai ekspor hasil produksi nelayan Indonesia.

"Kami melihat potensi-potensi untuk membantu pemerintah Indonesia mendorong program-program yang luar biasa untuk mencapai kesejahteraan rakyat, dan juga (mencapai) target perekonomian yang tumbuh (bertahap) 8 persen," ujar Anindya dalam keterangannya, Sabtu (9/11/2024).

Sehubungan dengan program pemerintah pembangunan 3 juta rumah murah setiap tahun, Anindya bersama Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia Hashim S. Djojohadikusumo dan Wakil Menteri Perumahan Rakyat Fahri Hamzah, melakukan kunjungan kerja ke CCTC (China Construction Technology Consulting Co Ltd), sebuah perusahaan konsultasi teknologi konstruksi milik pemerintah China, pada Kamis (7/11).

"Dari kunjungan tersebut, kami menjajaki bagaimana memikirkan, baik itu financing (pembiayaan) maupun engineering (alat produksi) sampai kepada skema kerja sama untuk mempercepat atau akselerasi upaya untuk (ketersediaan) tiga juta rumah per tahun," jelas Anindya.

Anindya menilai, program ini merupakan program pemerintah yang sangat diandalkan dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau membuat swasembada papan (tempat tinggal).

"Ini (program 3 juta rumah murah per tahun) benar-benar suatu terobosan yang luar biasa dan kami berharap hasilnya bisa mendapatkan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat luas," kata Anindya.

Di kesempatan terpisah, Anindya bersama dengan Hashim, yang juga merupakan adik kandung dari Presiden Prabowo, menjajaki potensi kerja sama dengan salah satu perusahaan perikanan berteknologi modern di China untuk meningkatkan ekonomi dari sektor perikanan, Jumat (8/11).

Hal itu didasari pada telah ditandatanganinya Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan kelautan serta UMKM lainnya.

"Dalam rangka Pak Prabowo telah mengampuni sebanyak 6 juta rekening bank dari nelayan dan petani, kami juga melihat apa yang bisa dilakukan oleh nelayan-nelayan Indonesia dalam melakukan ekspor lebih banyak lagi, khususnya ke China," tuturnya.

"Bersamaan dengan itu bagaimana juga kita bisa membawa begitu banyak kemampuan teknologi aset daripada vessel-vessel atau kapal-kapal penangkap ikan China guna meningkatkan hasil produksi nelayan kita," sambung Anindya.

Anindya berharap akan ada skema yang tepat sehingga dapat membantu nelayan untuk menggunakan kapal-kapal penangkap ikan berteknologi modern itu. Ia mencontohkan, dengan menggunakan kapal-kapal tersebut, maka para nelayan bisa membayarnya dengan cara mengekspor produk-produk perikanan seperti ikan, udang, cumi dan juga rumput laut agar bisa memberi kompensasi kepada mitra kerja di China.

"Beli kapal di China dibayar pakai ikan," ujar Anindya.

Ia melihat dengan adanya kerja sama tersebut maka otomatis galangan-galangan kapal atau tempat pembuatan dan perbaikan kapal di Indonesia akan bertumbuh. Jadi walaupun di awal-awal menggunakan produk-produk China, akan tetapi ke depannya diharapkan Tingkat Kandungan (Komponen) Dalam Negeri (TKDN) juga dapat maju.

"Jadi mudah-mudahan itu semua akan bisa menjadi suatu hal yang membawa manfaat sebelum melanjutkan lawatan ke Amerika Serikat sampai ke Peru, Brasil, dan Inggris," tutupnya.

Presiden Prabowo Subianto bertemu Ketua Kongres Rakyat Nasional (National People's Congress) China, Zhao Leji, dalam kunjungannya ke negara tersebut. Pertemuan pada Sabtu (9/11) itu digelar di Great Hall of the People, Beijing.

Dalam pengantarnya, Prabowo mengapresiasi sambutan hangat dari pemerintah China yang menjadi simbol penghargaan mendalam terhadap hubungan bilateral kedua negara.

Prabowo turut menyampaikan rasa terima kasih kepada Zhao Leji dan seluruh anggota Kongres Rakyat Nasional China atas kesempatan dan kehormatan yang diberikan.

"Merupakan kehormatan besar bagi saya untuk diterima oleh Yang Mulia," ujar Prabowo dalam keterangan tertulis Sekretariat Presiden, Sabtu (9/11/2024).

Prabowo juga menekankan pentingnya kunjungan kenegaraan ini sebagai bentuk komitmen untuk mempererat persahabatan dan kerja sama antara Indonesia dan China.

"Kunjungan ini menunjukkan rasa hormat kami yang besar kepada Republik Rakyat Tiongkok serta komitmen kami untuk menjaga dan meningkatkan hubungan persahabatan dan kerja sama antara kedua negara," kata Prabowo.

Prabowo juga dijadwalkan untuk bertemu dengan Presiden Xi Jinping dan Perdana Menteri Li Qiang. Pertemuan tersebut akan membahas lebih lanjut cara-cara baru untuk memperkuat kemitraan strategis Indonesia-Tiongkok, termasuk bidang ekonomi, perdagangan, dan investasi.

"Saya akan melakukan diskusi yang baik dengan pemerintah Tiongkok, termasuk Presiden dan Perdana Menteri, serta merumuskan cara-cara yang lebih baik untuk meningkatkan kerja sama dan persahabatan kita," ujarnya.

Sementara itu, Zhao Leji turut menyampaikan ucapan selamat atas pelantikan Prabowo dan menyambut baik kunjungannya ke Tiongkok. Zhao Leji berharap pertemuan ini akan makin memperjelas dan meningkatkan semangat demi kemajuan kedua negara dan mempererat hubungan Indonesia-Tiongkok.

"Semoga Presiden Xi Jinping dan Presiden Prabowo di masa depan dapat membuat kemajuan untuk kedua negara," ucap Zhao Leji.

Presiden Prabowo Subianto bakal membuat gebrakan baru di sektor ekonomi. Orang nomor satu di Indonesia itu akan membentuk lembaga pengelola investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

Lembaga ini digadang-gadang bakal menjadi superholding macam Temasek dari Singapura. Kabarnya, Danantara akan menggabungkan dan mengelola tujuh BUMN besar bersama Indonesia Investment Authority (INA).

Ekonom Senior Universitas Paramadina Wijayanto Samirin pun mendukung penuh pembentukan Danantara. Baginya ini merupakan langkah besar untuk restrukturisasi BUMN di Indonesia. Menurutnya, dengan Danantara BUMN bakal lebih lincah tanpa terpatok banyak urusan birokrasi.

"Kehadiran Danantara akan membuat ekosistem BUMN lebih kondusif dan agile, dengan keputusan yang lebih cepat dan lincah baik di dalam maupun luar negeri, tanpa harus terhambat oleh proses birokrasi dan kepentingan politis," jelas Wijayanto dalam keterangannya, Jumat (8/11/2024).

Wijayanto juga menekankan proses investasi memang berisiko, banyak pihak yang khawatir akan kerugian negara lewat proses ini. Namun dia meyakini bila mengusung investasi dengan sebuah inovasi dan cara-cara baru macam Danantara keuntungan besar bisa saja didapatkan Indonesia.

"High risk high return, no risk no return. Yang penting adalah semua proses investasi dilakukan secara transparan dan sesuai prosedur terbaik," ungkapnya.

Dia juga mencontohkan Temasek dari Singapura sebagai model investasi negara yang sukses, meski pernah mengalami keuntungan dan kerugian pada sejumlah portofolio mereka.

Lebih lanjut, dia pun menjelaskan jika kerugian investasi dianggap sebagai kerugian negara, maka BUMN akan cenderung bermain aman dengan hanya menginvestasikan asetnya pada deposito atau obligasi dengan bunga terbatas.

Hal ini dirasa tidak sehat bagi perkembangan BUMN dan akan menghambat potensi bisnis dalam pasar modal nasional, yang sebenarnya memiliki potensi besar sebagai sumber pendanaan. Pengalaman negara-negara maju, menurutnya, menunjukkan bahwa pasar modal yang kuat dapat menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

"Pasar modal merupakan indikator awal dari kemajuan industri, dan sinergi yang baik antara BUMN dan pasar modal dapat memberikan dampak positif bagi ekonomi Indonesia secara keseluruhan," jelasnya.

Kabar terakhir, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi mengatakan Presiden Prabowo Subianto ingin agar semua proses pembentukan Danantara tidak buru-buru dilakukan. Semua harus hati-hati sehingga hasilnya bisa jadi baik.

Danantara sendiri sedianya mau diluncurkan minggu ini, namun sampai sekarang urung dilakukan. Proses penguatan regulasi masih dilakukan pemerintah.

"Prosesnya harus ditempuh dulu, jadi nggak boleh buru-buru kata Bapak Presiden. Jadi ya kita harus tempuh dulu prosesnya dengan hati-hati, dengan prudent supaya nanti hasilnya baik," ungkap Hasan Nasbi usai Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2024 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024) kemarin.

Hasan mengatakan Prabowo juga sudah memamerkan gagasan membentuk Danantara di depan para petinggi daerah. Dia bilang Prabowo ingin membuat sebuah lembaga yang bisa mengkonsolidasikan seluruh aset kekayaan di Indonesia.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelola (BP) Investasi Danantara Muliaman Hadad sebelumnya mengatakan pemerintah akan melakukan revisi peraturan pemerintah (PP) dan peraturan presiden (Perpres) untuk peluncuran Danantara.

"Persiapannya diusahakan sebaik mungkin. Sementara perubahan PP. Ada dua PP nanti saya cek ya, pada intinya akan dilakukan dengan perubahan PP dan Perpres," jelas Muliaman di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (6/11/2024) kemarin.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka suara terkait Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang tidak lagi berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Kini, Kemenkeu langsung di bawah koordinasi Presiden Prabowo Subianto.

Sri Mulyani mengatakan adanya perubahan nomenklatur tersebut bukan berarti Kemenkeu tidak berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan menteri lainnya. Ia menyebut Kemenkeu adalah pembantu seluruh kementerian/lembaga.

"Tadi ada yang bertanya Kemenkeu tidak lagi di bawah Kemenko Perekonomian, tapi langsung di bawah presiden. Pada dasarnya kami ini tentu dengan presiden itu langsung, namun kami juga bekerja mendukung seluruh menko dan menteri-menteri. Jadi Kementerian Keuangan itu sebetulnya pembantu seluruhnya," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTA, Jumat (8/11/2024).

Dengan langsung berada di bawah koordinasi presiden, Sri Mulyani menyebut justru Kemenkeu tidak lagi menjadi ekslusif di salah satu kementerian koordinator.

Sri Mulyani mencontohkan, di saat-saat ini Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara sedang sibuk mendatangi kementerian untuk mengetahui masing-masing strategi dan prioritas dari masing-masing mereka. Sambil menjelaskan struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang sebagian besar belum tahu karena baru masuk pemerintahan.

"Sambil kita juga menjelaskan UU APBN terutama 2025 yang sebagian besar dari menko tersebut waktu itu belum mengetahui bagaimana struktur APBN 2025 sehingga membantu beliau-beliau semuanya untuk langsung catching up, langsung mendapat informasi mengenai bagaimana alokasi APBN 2025 dan komitmen 2025 yang ada di dalam kewenangan masing-masing menko," tuturnya.

"Ini menggambarkan walaupun kami tidak di bawah menko, tapi kami mendukung dan bekerja bersama dengan seluruh menko dan bahkan langsung dengan menteri-menteri. Seperti kemarin kami dengan Menteri ESDM, hari ini Pak Sua dengan Menteri Pertanian karena ketahanan pangan menjadi priority, kemarin kita terima Menteri Pertahanan dan berbagai kementerian-kementerian yang memang jadi perhatian presiden," tambahnya.

Untuk itu, Sri Mulyani menyebut tidak menjadi persoalan mengenai di mana letak koordinasi Kemenkeu. Ia mengaku siap membantu seluruh Kabinet Merah Putih.

Lagi pula meski Kementerian Keuangan langsung berada di bawah koordinasi presiden, Sri Mulyani menyebut tidak ada yang berubah sama sekali dari cara kerjanya dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, termasuk dengan adanya Dewan Ekonomi Nasional (DEN) yang dipimpin Luhut Binsar Pandjaitan.

"Jadi dalam hal ini kita terus akan membantu dan bekerja bersama seluruh kabinet di bawah presiden dan wakil presiden," pungkas Sri Mulyani.

PT Taspen baru saja memberikan penyaluran manfaat pensiun kepada Presiden ke 7 Joko Widodo (Jokowi). Penyaluran ini secara simbolis dilakukan di kediaman Jokowi, Solo, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu.

Dalam unggahannya di Instagram @taspen, dilihat Jumat (8/11/2024), perusahaan memamerkan penyerahan manfaat program pensiun yang dilakukan langsung oleh Direktur Operasional Taspen Ariyandi dan Direktur Keuangan Taspen Rena Latsmi Puri kepada Jokowi.

Jokowi sendiri bakal menerima manfaat pensiun setiap bulan melalui rekening Bank Mandiri Taspen.

"TASPEN menegaskan komitmen untuk memberikan pelayanan yang proaktif kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pejabat Negara yang memasuki masa pensiun guna menjamin kesejahteraan," tulis Taspen dalam unggahannya.

"Komitmen ini diwujudkan melalui penyaluran manfaat Program Pensiun dan Tabungan Hari Tua (THT) kepada Presiden ke-7 Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo sebagai penghargaan atas pengabdian beliau kepada negara," lanjut Taspen.

Lantas berapa uang pensiun yang bakal diterima Jokowi sebagai mantan presiden?

Dalam catatan detikcom, aturan terkait pemberian uang pensiun pensiun kepada presiden dan wakil presiden tertuang dalam Undang-undang (UU) nomor 7 tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil presiden.

"Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun," tulis Pasal 6 Ayat 1 aturan tersebut.

Menurut aturan itu, besaran uang pensiunan yang diterima presiden dan wakil presiden pensiun setara dengan 100% gaji pokok terakhir mereka. Dalam hal ini Jokowi akan menerima uang pensiun setara gaji pokok tertinggi pejabat negara.

Untuk nominal gaji pokok tertinggi pejabat negara saat ini diberikan untuk Ketua MPR, DPR, DPA, BPK, dan MA. Hal ini seperti yang telah tertuang dalam Pasal 1 poin a Peraturan Pemerintah (PP) nomor 75 tahun 2000.

"Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua Dewan Pertimbangan Agung, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, dan Ketua Mahkamah Agung adalah sebesar Rp 5.040.000 sebulan," tulis Pasal Pasal 1 Huruf (a) PP 75 Tahun 2000.

Artinya besaran gaji pokok yang bisa diterima Jokowi sebesar Rp 30.240.000 per bulan, di mana gaji tersebut merupakan 6 kali gaji pokok tertinggi pejabat negara (6 x Rp 5.040.000).

Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan secara tertutup dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah 2024. Salah satu arahannya yakni agar pemerintah pusat dan daerah menghemat dan tidak menghambur-hamburkan anggaran.

Demikian kata Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya saat menyampaikan arahan Prabowo dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2024 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

"Bapak presiden menyampaikan banyak sekali laporan bahwa potensi negara kita yang luar biasa ini banyak hilang karena pemerintahan yang tidak efisien dan tidak efektif. Banyak hal-hal yang harusnya bisa diselamatkan, banyak hal-hal yang harusnya bisa dihemat. Karena itu presiden memerintahkan kepada seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan penghematan, untuk melakukan efisiensi agar tidak ada biaya yang dihambur-hambur," kata Bima Arya.

Bima Arya menyebut Prabowo telah menerima laporan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tentang hal-hal yang seharusnya bisa dihemat.

"Jadi beliau menyampaikan ingin merangkul semua untuk menyelamatkan uang negara. Beliau juga sampaikan bahwa akan dilakukan langkah-langkah persuasif, tetapi kalau kemudian para pengusaha-pengusaha yang dirasakan memang tidak amanah, maka tentu akan ditegakkan hukum," ucapnya.

Hal-hal yang bisa dihemat itu antara lain seperti anggaran perjalanan dinas, kunjungan ke luar negeri, hingga acara-acara seremonial. "Beliau contohkan masa untuk memberantas stunting, seremoninya lebih besar daripada biaya makanan untuk warga yang membutuhkan, kira-kira begitu," ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, kata Bima Arya, Prabowo memerintahkan kepada seluruh aparat TNI/Polri untuk bersatu mengawal program-program pemerintah agar sampai kepada rakyat.

"Kita semua dibiayai oleh uang rakyat, jangan sampai kemudian tidak tepat sasaran," kata Bima Arya.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan sudah mendapatkan sejumlah tanah untuk mendukung target pembangunan program 3 juta rumah per tahun yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto.

Salah satunya pasokan tanah dari 6 konglolmerat di Indonesia.

"Sudah ada 6 perusahaan yang besar, yang super kaya di Indonesia, konglomerat mau menyediakan tanah, bangunan dan rumahnya untuk rakyat Indonesia secara gratis, inilah gotong royong," ujar pria yang disapa Ara itu, di sela-sela Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

Namun Ara enggan mengungkap siapa saja 6 konglomerat itu. Ara hanya mengatakan sudah berkonsultasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait keterlibatan pihak swasta dalam ikut berpartisipasi membangun 3 juta rumah bagi masyarakat membutuhkan.

"Kalau nggak begitu gimana caranya, yang penting kita tidak korupsi dan semua transparan," katanya.

Ara mengatakan pihaknya gencar mencari tanah hibah karena tidak cukup jika hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Alokasi anggaran Kementerian PKP sendiri hanya Rp 5,07 triliun pada 2025, turun dari anggaran 2024 yang masih menjadi Direktorat Jenderal Perumahan di bawah Kementerian PUPR senilai Rp 14,68 triliun.

"Jadi anggaran kami bukan dinaikkan, tapi turun. Pertanyaannya apakah kami menolak untuk menyerah atau menolak untuk kalah? Menolak untuk pasrah? Saya rasa tidak" tegasnya.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi menyebut akan ada 600 ribu petani hingga pengusaha kecil yang utangnya dibebaskan. Pembebasan utang macet pengusaha kecil menjadi gebrakan pertama Presiden Prabowo Subianto di awal masa jabatannya.

Hasan menerangkan menurut perhitungan Kementerian Keuangan, hampir 600 ribu utang macet petani hingga pengusaha kecil yang bakal dihapuskan oleh pemerintah.

"Jadi kalau menurut perhitungan kementerian keuangan, hampir 600 ribu orang yang bisa di-cover oleh program ini. Artinya ada 600 ribu masyarakat kecil, ada 600 ribu keluarga, yang akan terbebas dari, kalau dari sisi banknya piutang ya, tapi kalau dari sisi pemerintah sendiri itu disebut dengan utang kira-kira begitu," beber Hasan Nasbi usai usai Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2024 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

Dia melanjutkan Prabowo ingin agar para petani, nelayan, pekebun, hingga pengusaha kecil dan mikro bisa yang terlilit utang bisa terbebas dari belenggu kredit macet. Dengan begitu produktivitas mereka bisa kembali berjalan dengan baik, dan pada ujungnya ekonomi rakyat pun berputar lagi.

Bila para petani hingga pengusaha kecil terbebas dari catatan utang, Hasan bilang mereka bisa mengajukan kredit produktif lagi untuk berusaha tanpa takut ditolak karena catatan kredit yang buruk.

"Jadi kalau misalnya dihapuskan ini, rakyat kecil, pelaku UMKM, para petani, para nelayan yang kemarin itu kena BI Checking, kena blacklist BI Checking sekarang bisa terbebas dari itu, dan mereka bisa memulai usaha lagi, untuk membuka peluang hidup yang lebih baik," beber Hasan.

Di sisi lain, Hasan sempat menyinggung yang kreditnya akan dihapuskan merupakan para pengusaha kecil yang selama ini tidak mampu membayar utang lebih dari 10 tahun, kemudian sudah ditagih secara optimal oleh perbankan, bahkan restrukturisasi utangnya sudah dilakukan tapi tetap tidak bisa membayar.

Orang-orang ini, kata Hasan, sebetulnya juga sudah dihapus bukukan utang-utangnya, namun masih ada hak tagih yang membuat rapor merah pada saat mengajukan utang kembali untuk berusaha.

"Sebenarnya oleh bank sudah lama tidak dicatat (utangnya) sama bank, tapi kan hak tagihnya tetap ada. Nah dengan ini, mereka sekarang sudah bisa terbebas dari utang," pungkas Hasan.

Presiden Prabowo Subianto resmi membentuk Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan. Badan tersebut berada di bawah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Pembentukan itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan. Perpres tersebut diteken Prabowo pada 5 November 2024.

Terbentuk Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan tertuang dalan pasal 7. Kemudian pada pasal 52 yang mengatur bahwa badan itu di bawah Sri Mulyani dan akan dipimpin oleh kepala.

"(1) Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. (2) Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan dipimpin oleh Kepala," tulis beleid tersebut, dikutip Kamis (7/11/2024).

Tugas Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan

Tugas badan tersebut dituangkan pada pasal 53. Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, serta pengelolaan data, informasi, dan intelijen keuangan.

Badan tersebut juga memiliki fungsi penjurusan kebijakan teknis, rencana dan program pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, pengelolaan data, informasi, dan intelijen keuangan, serta transformasi digital dan manajemen perubahan.

Kemudian, sebagai pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, pengelolaan data, informasi, dan intelijen keuangan, serta transformasi digital dan manajemen perubahan.

Sebagai pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan atas pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, pengelolaan data, informasi, dan intelijen keuangan, serta transformasi digital dan manajemen perubahan. Lebih lanjut, juga berfungsi sebagai pelaksanaan administrasi badan; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Pada pasal 55 tertulis bahwa Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan akan terdiri atas Sekretariat Badan dan paling banyak 6 (enam) pusat yang menunjang fungsi dan tugas badan tersebut.

"Dalam hal tugas dan fungsi Sekretariat Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan oleh jabatan fungsional, dapat dibentuk paling banyak 5 (lima) bagian. (a) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana," tulis pasal 55 nomor 2 dan 3.

Prabowo Tambah Ditjen Kemenkeu

Dalam aturan yang sama, Prabowo juga telah menambah Direktorat Jenderal baru di Kemenkeu. Dalam struktur baru tersebut juga dihapus satu badan dan ditambah satu badan baru.

Dalam pasal 7 Perpres Nomor 158 Tahun 2024, disebutkan dua Ditjen baru di bawah Kemenkeu yaitu Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal, dan Ditjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan.

Dalam pasal 13 bahwa Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang strategi ekonomi dan fiskal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara tugas Ditjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan dijelaskan dalam pasal 45 yakni menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang sektor keuangan, profesi keuangan dan kerja sama internasional sektor keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di sisi lain, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) tidak ada lagi dalam struktur Kemenkeu karena dilebur menjadi Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal. Kini, struktur Badan di Kemenkeu jumlahnya ada dua yaitu Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, serta tambahan Badan Teknologi, Informasi dan Intelijen Keuangan.

Riset dari HSBC Quality of Life 2024 mengungkapkan sebanyak lima dari sepuluh individu kelas atas di Indonesia berencana untuk tetap bekerja di usia tua. Alasan mereka untuk tetap bekerja di masa pensiun disebabkan oleh kekhawatiran terhadap sejumlah hal.

Kekhawatiran terbesar nasabah kelas atas adalah tidak memiliki dana yang cukup untuk mengatasi penurunan kesehatan fisik dan biaya perawatan kesehatan yang terus meningkat.

Mereka juga khawatir inflasi akan mengalahkan nilai dana pensiun yang telah dikumpulkan untuk menikmati masa pensiun yang nyaman, terlebih bagi mereka yang akan menyekolahkan anaknya di luar negeri.

Menurut riset HSBC Quality of Life 2024, nasabah kaya (affluent) di Indonesia memprioritaskan perencanaan masa pensiun sebagai satu dari tiga tujuan utama rencana keuangan mereka saat ini. Namun, 32% nasabah affluent di Indonesia masih berada di luar jalur perencanaan pensiun yang komprehensif. Penyebabnya adalah ketidakpastian tentang dana pensiun yang dibutuhkan dan pengelolaan dana pensiun yang tidak konsisten.

"Riset HSBC Quality of Life 2024 menunjukkan bahwa kelas affluent di Indonesia memiliki kesenjangan antara aspirasi dan kesiapan terkait rencana pensiun mereka. Meskipun dianggap sebagai salah satu prioritas, namun aspirasi lain seperti menyekolahkan anak ke luar negeri, tekanan ekonomi global dan meningkatnya biaya hidup dapat menjadi aspek yang membuat rencana pensiun tidak tercapai atau bahkan belum memiliki rencana yang komprehensif," papar Lanny Hendra, Direktur Wealth and Personal Banking HSBC Indonesia, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (7/11/2024).

Fakta lain mengungkapkan bahwa kesehatan keuangan, kesehatan mental dan kebugaran jasmani merupakan faktor-faktor yang saling berkaitan dan saling memengaruhi dalam menentukan kualitas hidup. Kekurangan dalam satu faktor dapat berdampak pada yang lain.

Riset menunjukkan, nasabah kelas atas di Indonesia mendapat skor Indeks Kualitas Hidup sebesar 81, lebih tinggi dari Singapura di angka 74 dan Amerika Serikat di angka 73.

Riset HSBC Quality of Life 2024 dilakukan melalui survei daring di 11 negara. Survei dilakukan terhadap 11,000 individu dengan aset yang siap diinvestasikan mulai dari USD 100.000 hingga US$ 2 juta. Kesehatan finansial di dalam survey mengukur empat area: kebiasaan finansial, pengetahuan finansial, perencanaan finansial, dan keamanan finansial.

Sementara itu, Head of Network Sales and Distribution HSBC Indonesia Sumirat Gandapraja, memaparkan beberapa cara untuk menyiapkan rencana pensiun yang akan membantu meningkatkan kualitas kehidupan di masa tua.

"Mulailah sedini mungkin. Semakin awal memulai perencanaan pensiun, semakin besar peluang untuk memaksimalkan pertumbuhan investasi dan mencapai tujuan keuangan. Menurut survei, 77% Gen Z dan Milenial yang masuk kategori nasabah kelas atas menyadari pentingnya perencanaan pensiun, tetapi 50% tidak memiliki rencana yang komprehensif," terang Sumirat.

Selain itu, Sumirat bilang perlu untuk menyusun rencana komprehensif seperti menetapkan tujuan pensiun, hitung kebutuhan dana, dan pilih instrumen investasi yang sesuai dengan profil risiko dan jangka waktu pensiun. Evaluasi juga diperlukan dan sesuaikan secara berkala, karena kondisi keuangan dan tujuan hidup dapat berubah seiring waktu.

"Pastikan untuk meninjau dan menyesuaikan rencana pensiun secara berkala. Cari bantuan profesional, jika merasa kesulitan mengembangkan rencana pensiun, konsultasikan dengan perencana keuangan profesional untuk mendapatkan panduan dan saran yang tepat," tandasnya.

Wacana Potong Gaji untuk Hari Tua

Wacana Potong Gaji untuk Hari Tua

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto kepadanya pada saat sidang kabinet digelar. Sidang kabinet itu dilaksanakan sebelum Prabowo melakukan lawatan ke sejumlah negara.

Nusron mengatakan Prabowo memintanya untuk fokus dalam upaya penataan ulang tanah negara. Penataan ini dilakukan agar penggunaan lahannya lebih bermanfaat.

"Pesannya beliau, kendalikan negara dengan baik. Kalau dari kami (ATR/BPN) concern-nya adalah menata ulang tanah negara supaya penggunaannya lebih berkeadilan, lebih mengutamakan pemerataan ekonomi, tapi juga tidak menafikan keberlanjutan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi," kata Nusron dalam keterangannya, Kamis (7/11/2024).

Dia menjelaskan tanah negara yang dimaksud, yakni tanah bekas Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) yang telah habis masa berlakunya. Selain itu, tanah terlantar, tanah dari pelepasan kawasan hutan, tanah hasil dari penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan, hingga tanah negara lainnya yang mencakup ke dalam Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).

Nusron menegaskan penataan ulang tanah negara juga sejalan dengan tujuan reforma agraria. Reforma agraria mempunyai peran penting dalam upaya pemerataan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, serta penyelesaian konflik agraria. Tujuan tersebut tak lain untuk mewujudkan ekonomi berkeadilan dan kemakmuran rakyat Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria.

Di sisi lain, Nusron menyebut rapat kali ini menjadi momen bagi Presiden Prabowo berkumpul bersama seluruh jajaran Kabinet Merah Putih sebelum orang nomor satu di Indonesia itu melakukan kunjungan ke sejumlah negara, seperti China dan Amerika Serikat.

"Pak Presiden mau menghadiri banyak acara di luar (negeri). Ada KTT APEC, ada G20, ada kunjungan ke Cina dan ada kunjungan ke Amerika," jelas Nusron.

PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) menanggapi terkait Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet Kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Dalam Bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kelautan, serta usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) lainnya. Aturan tersebut menjadi payung hukum bank-bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menghapus kredit macet UMKM.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan pihaknya mengapresiasi langkah pemerintah dalam memberikan dukungan kepada sektor UMKM, khususnya di bidang bidang pertanian, kelautan, dan sektor-sektor lainnya.

"Sebagai salah satu bank milik negara, kami selalu berkomitmen untuk mendukung upaya pemerintah dalam memajukan sektor UMKM. Kami terus bekerja sama dengan pemangku kepentingan terkait, untuk memastikan penyaluran kredit kepada UMKM dapat dilakukan dengan optimal dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik," kata Okki dalam keterangan yang diterima detikcom, Kamis (7/11/2024).

Terkait kebijakan penghapusan utang ini, Okki menjelaskan pihaknya akan menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah. Dia pun mengaku siap berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memahami ketentuan teknis yang berlaku. Dengan begitu, pelaksanaan kebijakan ini dapat berjalan dengan efektif dan sesuai sasaran.

"Kami berharap kebijakan ini dapat memberikan manfaat positif bagi keberlangsungan usaha pelaku UMKM di Indonesia, khususnya yang berada pada sektor-sektor yang mendukung ketahanan pangan dan ekonomi nasional," jelas dia.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan kebijakan ini lahir dari aspirasi masyarakat, khususnya petani dan nelayan yang kerap menghadapi tantangan berat dalam mempertahankan keberlanjutan usaha mereka.

"Setelah mendengar saran dari berbagai pihak, terutama kelompok tani dan nelayan di seluruh Indonesia, saya mengeluarkan PP Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM," kata Prabowo dalam sambutannya di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (5/11/2024) lalu.

Kebijakan ini menghapus utang bagi UMKM di tiga bidang, yaitu pertanian, perkebunan, peternakan; perikanan dan kelautan, serta industri mode/busana, dan kuliner. Prabowo menilai sektor-sektor ini merupakan tulang punggung ketahanan pangan nasional.

"Kami berharap dengan kebijakan ini, para produsen pangan seperti petani dan nelayan dapat melanjutkan usaha mereka dengan lebih berdaya guna bagi bangsa dan negara," jelas Prabowo.

Simak juga video: Wondr by BNI Terima Penghargaan Strategi Komunikasi Aplikasi Perbankan Paling Kreatif dan Inovatif

[Gambas:Video 20detik]