Bisnis.com,JAKARTA - Mantan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD merespon soal pernyataan Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra yang mengatakan bahwa tragedi 1998 bukan pelanggaran HAM berat.

Mahfud mengatakan bahwa menurut tata hukum di Indonesia, pelanggaran HAM berat sudah diatur dalam undang-undang, TAP MPR, dan lainnya, yang kemudian dituangkan dalam undang-undang tentang pelanggaran HAM, seperti UU No. 26 Tahun 2000.

Dia mengatakan bahwa kriteria pelanggaran HAM berat mencakup banyak hal, termasuk genosida, kejahatan perang, dan berbagai ukuran lainnya yang diatur dalam undang-undang tersebut.

“Nah yang terpenting tidak bisa seorang menteri mengatakan sesuatu itu bukan pelanggaran HAM berat, gak bisa, yang boleh mengatakan itu adalah Komnas HAM,” tutur Mahfud dalampodcastyang diunggah di akun YouTubenya, dikutip pada Rabu (23/10/2024).

Lebih lanjut, Mahfud menjelaskan bahwa Komnas HAM memiliki otoritas yang jelas berdasarkan undang-undang untuk menentukan apakah suatu peristiwa merupakan pelanggaran HAM berat.

“Komnas HAM yang diberi kewenangan oleh undang-undang dan komnas HAM sudah menyatakan itu,” tuturnya.

Sebagai salah satu contoh, Mahfud juga menyoroti peristiwa lain seperti insiden KM 50.

Diungkapkan bahwa dia tidak pernah menyatakan bahwa insiden tersebut merupakan pelanggaran HAM. Hal ini karena Komnas HAM tidak menyebutkan demikian.

Diberitakan sebelumnya, Yusril sempat mengklarifikasi soal pernyataan bahwa Tragedi 1998 bukanlah peristiwa pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu.

Hal itu disampaikan Yusril usai pelantikan menteri Kabinet Merah Putih di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/10/2024).

Yusril mengaku apa yang ia sampaikan kemarin adalah karena pertanyaan yang diberikan tidak terlalu jelas. Sebab, Yusril menilai pelanggaran HAM berat yang dimaksud meliputi genosida (genocide) serta pembersihan etnis (ethnic cleansing). "Kalau dua poin itu yang ditanyakan, memang tidak terjadi pada waktu 1998," ujar Yusril Ihza Mahendra kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Yusril menegaskan bahwa dirinya paham apa yang dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat. Dia mengenang kejadian saat mengajukan Undang-undang (UU) Pengadilan HAM ke DPR.

Pria yang pernah menjadi menteri untuk empat presiden yang berbeda itu mengungkapkan pihaknya akan melihat kembali rekomendasi Komnas HAM termasuk rekomendasi tim yang dibentuk pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Saya akan komunikasikan nanti dan koordinasikan dengan Pak Natalius Pigai [Menteri HAM] untuk menelaah dan mempelajari berbagai rekomendasi tentang pelanggaran-pelanggaran HAM berat di masa lalu, dan bagaimana sikap pemerintah kita ke depan," paparnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengangkat Penasihat Khusus, Utusan Khusus serta Staf Khusus untuk membantu kepemimpinannya selama lima tahun ke depan. Hak keuangan dan fasilitas serta dukungan administrasi seperti asisten dan pembantu yang diberikan pun berbeda-beda.

Pengangkatan 'pembantu-pembantu' Prabowo di luar para menteri, wakil menteri dan kepala lembaganya diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) No.137/2024. Payung hukum itu termausk mengatur segala hak dan fasilitas serta dukungan berbentuk asisten-pembantu asisten yang didapatkan setiap Pembantu, Utusan maupun Staf Khusus.

Perpres itu ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 18 Oktober 2024, atau dua hari sebelum Prabowo naik ke kekuasaan.

"Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan," dikutip dari salinan Perpres itu.

Pada Perpres tersebut, Penasihat, Utusan serta Stas Khusus diangkat melalui Keputusan Presiden (Keppres). Mereka mendapatkan hak keuangan dari APBN. Hal yang sama juga berlaku bagi Staf Khusus untuk Wakil Presiden.

Penasihat, Utusan serta Staf Khusus untuk Presiden hingga Wakil Presiden melakukan tugas yang diberikan Kepala Negara di luar cakupan tugas kementerian serta instansi pemerintahan lainnya.

Jumlah personel yang diatur pun berbeda. Penasihat dan Utusan Presiden tidak diatur jumlahnya dalam Perpres tersebut, sedangkan Staf Khusus diatur. Adapun Staf Khusus diperbolehkan mencapai 15 orang, sedangkan Staf Khusus Wapres lebih sedikit yakni 11 orang.

Aturan untuk Penasihat dan Utusan Presiden cukup mirip. Misalnya, hak keuangan dan fasilitas yang diberikan kepada dua jabatan atau posisi tersebut sama-sama diberikan setingkat menteri.

"Hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi Penasihat Khusus Presiden [dan Utusan Khusus Presiden, red] diberikan setinggi-tingginya setingkat dengan jabatan Menteri," demikian bunyi pasal 6 dan pasal 22.

Kemudian, kedua posisi tersebut boleh dibantu dengan paling banyak dua asisten, dan masing-masing asisten dibantu paling banyak oleh dua orang asisten pula. Mereka boleh berasal dari pegawai negeri sipil dan non-pegawai negeri sipil.

"Pembantu Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat [1] didukung staf yang diperbantukan dari Sekretariat Kabinet dan/atau Kementerian Sekretariat Negara," bunyi pasal 10 ayat (2) dan pasal 26 ayat (2).

Hak keuangan, fasilitas serta dukungan administrasi yang didapatkan oleh Penasihat dan Utusan Khusus berbeda dengan Staf Khusus Presiden serta Wakil Presiden.

Bagi Staf Khusus, mereka diberikan hak keuangan dan fasilitas setara eselon I.

"Hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi Staf Khusus Presiden [dan Wakil Presiden, red] diberikan setinggi-tingginya setingkat dengan jabatan pimpinan tinggi madya atau jabatan struktural eselon I," bunyi pasal 40 dan pasal 57.

Sementara itu, untuk dukungan administrasi kedua posisi itu berasal dari Sekretariat Kabinet. Staf Khusus Presiden dan Wakil Presiden bisa mendapatkan paling banyak lima asisten, dan masing-masing asisten sama-sama bisa mendapatkan dua pembantu asisten.

Berikut daftar Penasihat Khusus Presiden yang dilantik hari ini, Selasa (22/10/2024):

1. Jenderal TNI (Purn.) Wiranto sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan

2. Jenderal TNI (Purn.) Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan

3. Jenderal TNI Prof. Dr. Dudung Abdurachman, S.E, M.M sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketahanan Nasional, Ketua Komite Kebijakan Industri Pertahanan

4. Prof. Bambang Brodjonegoro, Ph.D. sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Pembangunan Nasional

5. Prof. Ir. Purnomo Yusgiantoro sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Energi

6. Prof. Dr. Muhadjir Effendy Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji

7. Letnan Jenderal TNI (Purn.) Terawan Agus Putranto Penasihat Khusus Presiden Bidang Kesehatan.

Kemudian, Utusan Khusus untuk Presiden Prabowo yakni:

1. Muhammad Mardiono sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan

2. Setiawan Ichlas sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Perbankan

3. Miftah Maulana Habiburrahman (Gus Miftah) sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keamanaan.

4. Raffi Farid Ahmad sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni

5. Ahmad Rida Sabana sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Ekonomi Kreatif dan Digital.

6. Mari Elka Pangestu sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Perdagangan Internasional dan Kerja Sama Multilateral.

7. Zita Anjani sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata.

Kemudian Staf Khusus Presiden Yovie Widianto. Adapun belum ada informasi ihwal Staf Khusus Wakil Presiden Gibran Rakabuming.

Bisnis.com, JAKARTA - Gelar Doktor Honor Causa milik Raffi Ahmad tercantum pada Keputusan Presiden tentang pengangkatan utusan khusus presiden meski gelar tersebut tidak diakui oleh Kemendikbud.

Adapun, dalam pelantikan yang digelar pada Selasa (22/10/2024), gelar milik Raffi Ahmad tersebut dibacakan oleh pembawa acara sesuai dengan yang tercantum pada Keputusan Presiden 76M Tahun 2024 tentang Pengangkatan Utusan Khusus Presiden.

"Mengangkat dan menetapkan Dr. (HC). H. Raffi Farid Ahmad Utusan Khusus Presiden Bidang Pembianaan Generasi Muda dan Pekerja Seni," ujar pembawa acara.

Menanggapi hal tersebut, Utusan Khusus Presiden Raffi Ahmad enggan mengomentari soal kontroversi gelar Doktor Honoris Causa yang didapatkannya dari Universal Institute of Professional Management (UIPM). Raffi meminta agar hal itu tidak ditanyakan kepadanya.

"Ya kalau itu mungkin nanti ditanyakan saja kepada pihak sebelah sana, terima kasih," ujarnya kepada wartawan saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Dilansir dari unggahan Instagram resminya, Raffi mendapatkan gelar doktor kehormatan atau Doktor Honoris Causa oleh Universal Institute of Professional Management (UIPM) di Thailand.

Raffi sendiri disebut mendapatkan gelar itu dari Profesor Kanoksak Likitpriwan selaku Presiden Universal Institute of Professional Management (UIPM) Thailand.

Adapun artis sekaligus pemilik RANS Entertainment Raffi Ahmad resmi diangkat dan dilantik sebagai Utusan Khusus Presiden, Selasa (22/10/2024). Dia menjadi satu dari tujuh utusan khusus untuk Presiden Prabowo Subianto.

Sebelumnya, Raffi dipanggil oleh Prabowo ke rumahnya di Kertanegara, Jakarta Selatan, Selasa (15/10/2024). Kini, Raffi dilantik dan resmi bertugas sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.

Pada hari ini, Raffi memberikan keterangan kepada wartawan secara perdana usai dilantik oleh Presiden.

"Saya sangat bersyukur atas segala rahmat yang sudah diberikan dan saya juga sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaannya dan atas kehormatannya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto atas kepercayaannya melantik saya," ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/10/2024)

Untuk diketahui, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Pendidikan Tinggi atau Kemdikbudristek (sekarang dipisah) sebelumnya tidak mengakui gelar kehormatan yang didapatkan Raffi dari UIPM.

.

Bisnis.com, JAKARTA - PresidenPrabowo Subianto telah mengangkat lebih dari 100 orang menjadi menteri hingga kepala badan/lembaga yang akan membantu kabinet pemerintahannya.

Selama dua hari setelah dilantik pada 20 Oktober 2024 lalu, Prabowo telah mengangkat dan melantik politikus, pengusaha, birokrat, penceramah, profesional hingga pesohor. Sebelumnya, Prabowo juga telah mengumumkan kabinetnya.

Pengumuman kabinet Prabowo dilakukan pada hari yang sama dengan pelantikannya, Minggu (20/10/2024). Pada saat itu, dia mengumumkan nama kabinetnya yakni 'Kabinet Merah Putih'. Kemudian, Ketua Umum Partai Gerindra itu langsung melantik anggota kabinetnya dalam dua hari ke depan.

"Demikian telah saya umumkan para menteri dan para wakil menteri Kabinet Merah Putih. Dan rencananya besok pagi akan saya lantik para menteri pukul 10.00 dan pada siang harinya saya akan lantik para wakil menteri," tutur Prabowo di Istana Merdeka, Minggu (20/10/2024).

Menariknya, tidak semua anggota kabinet yang dilantik pada 21 dan 22 Oktober diumumkan olehnya pada Minggu malam. Selain kepala badan/lembaga, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan tidak diumumkan pada 20 Oktober.

Berdasarkan perhitungan Bisnis, Prabowo mengangkat dan melantik 137 posisi atau jabatan di pemerintahannya. Ada satu orang yang menjabat dua posisi, yakni Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional dan Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan. Sehingga, sejatinya ada 136 orang yang dilantik Prabowo.

Pelantikan gelombang pertama kabinet Prabowo dilakukan Senin (21/10/2024) pagi. Ada 53 orang yang dilantik, terdiri dari 7 menteri koordinator, 41 menteri, 1 Jaksa Agung, 1 Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), 1 Kepala Staf Presiden (KSP), 1 Kepala Kantor Komunikasi Presiden serta 1 Ketua Dewan Ekonomi Nasional.

Pada gelombang kedua, Senin (21/10/2024) siang, Prabowo kembali melantik 57 orang meliputi 55 wakil menteri dan wakil menteri koordinator, 1 Sekretaris Kabinet (Seskab) serta 1 Wakil Kepala Staf Presiden.

Pada hari ini, Selasa (22/10/2024), Prabowo melantik 27 orang kepala badan dan lembaga negara, serta penasihat khusus, utusan khusus dan staf khusus.

Sebanyak 27 orang itu meliputi 1 Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), 7 penasihat khusus, 7 utusan khusus, serta 1 staf khusus.

Kemudian, 1 Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus; 2 Kepala dan Wakil Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara; 2 Kepala dan Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji; 1 Kepala dan 2 Wakil Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan; 1 Wakil Kepala Badan Gizi Nasional; serta 2 Kepala dan Wakil Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto melalui Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 76-M tahun 2024 Tentang Pengangkatan Utusan Khusus Presiden tahun 2024-2029 resmi menunjuk Raffi Ahmad dan Gus Miftah untuk masuk ke Kabinet Merah Putih.

Hal ini menambah daftar publik figur dan selebriti dalam badan kabinet gemuk milik Prabowo-Gibran. Padahal dalam upayanya membentuk kabinet, Prabowo sempat berniat untuk meracik kabinet zaken yang berisi orang-orang yang ahli di bidangnya serta berasal dari kalangan profesional.

Adapun, dalam perjalanannya Presiden Ke-8 RI itu justru memanggil sejumlah artis dan publik figur dalam rangka pemilihan menteri.

Nama-nama seperti Raffi Ahmad, Yovie Widianto, hingga Giring Ganesha dan Gus Miftah terlihat hadir di kediamannya di Kertanegara beberapa waktu lalu.

Hal ini sempat menimbulkan spekulasi mengenai siapa saja dari mereka yang akan masuk ke dalam kabinet Merah Putih.

Saat ini hanya beberapa artis dan publik figur yang benar-benar resmi bergabung dalam pemerintahan. Giring Ganesha, mantan vokalis Nidji, diumumkan sebagai Wakil Menteri Kebudayaan.

Di sisi lain, Raffi Ahmad hingga Yovie Widianto diberikan tugas khusus di masa kepemimpinan Prabowo-Gibran.

Berikut publik figur dan selebriti yang masuk di Kabinet Prabowo-Gibran:

1. Giring Ganesha eks band Nidji kini resmi jadi Wakil Menteri Kebudayaan mendampingi Fadli Zon.
2. Dyah Roro Esti jadi Wakil Menteri Perdagangan mendampingi Budi Santoso.
3. Isyana Bagoes Oka mantan model ini diangkat jadi Wakil Menteri Kependudukan/Wakil Kepala BKKBN
4. Miftah Maulana Habiburrahman (Gus Miftah) sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keamanaan.
5. Raffi Farid Ahmad sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni
6. Yovie Widointo sebagai Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Kreatif.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengungkapkan bahwa saat ini hanya Indonesia satu-satunya negara yang memiliki kementerian HAM.

Pigai menjelaskan beberapa negara lain itu biasanya memiliki Kementerian HAM yang digabung dengan lembaga lainnya, seperti Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian HAM dan Ombudsman, Kementerian HAM, Perempuan dan Anak.

Namun, khusus Indonesia, menurut Pigai, sudah memiliki kementerian sendiri dan bisa fokus untuk membangun HAM masyarakat Indonesia tanpa ada lembaga lainnya yang bergabung.

"Di negara lain itu biasanya Kementerian HAM gabungan, tetapi di Indonesia sendiri HAM itu menjadi penting, sehingga dapat berdiri sendiri," tuturnya di Jakarta, Senin (21/10).

Menurutnya, kehadiran Kementerian HAM merupakan komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk menjalankan amanat dari Undang-Undang dan dunia Internasional.

"Ini artinya Presiden Prabowo Subianto itu mau menjalankan amanat Internasional," katanya.

Selain itu, hadirnya Kementerian HAM, kata Pigai juga merupakan kewajiban Presiden Prabowo Subianto untuk menghargai dan menghormati HAM di Indonesia.

"Jadi ini merupakan kewajiban negara untuk menghargai dan menghormati HAM," ujar Pigai

Bisnis.com, JAKARTA - Mabes Polri menyatakan dua personel korps Bhayangkara berpangkat Komisaris Jenderal atau Komjen yakni Agus Andrianto dan Purwadi Arianto sudah tidak berstatus anggota Polri.

Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan keduanya kini telah mengemban tugas baru di kabinet pemerintahan Prabowo Subianto.

Keduanya, telah keluar sebagai anggota melalui Surat Keputusan Presiden Nomor 99/Polri/Tahun 2024 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Perwira Tinggi Polri.

"Dua putra terbaik Polri yakni Agus Andrianto dan Purwadi Arianto dipercaya oleh Presiden Prabowo Subianto masuk Kabinet Merah Putih," ujarnya dalam siaran pers, Senin (21/10/2024).

Perlu diketahui, Agus yang menjabat Wakapolri kini mendapat tugas baru sebagai Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Dia mengaku telah keluar dari korps Bhayangkara lantaran telah mengajukan diri untuk pensiun dini.

Sementara, Kalemdiklat Polri Purwadi diamanatkan menjadi Wakil Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

"Sementara untuk Purwadi Arianto kata Brigjen Trunoyudo sudah memasuki masa purna tugas per 2 Oktober 2024," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto melantik tiga orang Wakil Menteri (Wamen) BUMN pada Kabinet Merah Putih 2024-2029, Senin (21/10/2024). Tiga wakil menteri itu akan segera membahas pembagian tugas.

Wamen BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengungkap akan segera membahas pembagian tugas di antara dia dan dua orang rekannya. Hal itu diungkap pria yang akrab disapa Tiko tersebut usai pelantikan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/10/2024).

"Ini mau rapat pembagian tugas sekarang," ujar Tiko sembari berjalan cepat menuju mobilnya untuk keluar dari Istana Kepresidenan, Senin (21/10/2024).

Pria yang juga menjabat sebagai Wamen BUMN pada Kabinet Indonesia Maju itu mengungkap, pembagian tugas setiap wamen berdasarkan sektor BUMN akan diatur ulang. Berdasarkan catatan Bisnis, Tiko sebelumnya bertanggung jawab untuk perusahaan pelat merah di bidang perbankan hingga transportasi.

"Strukturnya lagi kita rapikan nanti, sesuai penugasan Pak Prabowo seperti apa terutama tugas-tugas besar," ujar mantan Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. itu.

Selain itu, Tiko mengungkap pihaknya sedang mengkaji soal rencana perombakan Kementerian BUMN menjadi badan atau super holding.

"Itu [kajian super holding] sedang dikaji, sedang dikaji. Sambil berjalan perundang-undangannya harus kita siapkan dulu," ungkap Tiko.

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, Pemerintahan Prabowo disebut siap merombak total Kementerian BUMN pada awal 2025. Salah satu rumor yang bergulir adalah penghapusan struktur kementerian menjadi badan atau super holding.

Kesiapan pemerintahan baru untuk merombak Kementerian BUMN disampaikan oleh Dewan Penasihat Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Burhanuddin Abdullah, dalam acara UOB Economic Outlook 2025 pada Rabu (25/9/2024).

Burhanuddin menyampaikan pemerintahan Prabowo-Gibran siap mentransformasikan Kementerian BUMN mulai Januari 2025. Langkah tersebut dilakukan untuk memperbaiki kontribusi perusahaan pelat merah kepada negara.

Pasalnya, dengan aset sekitar US$1 triliun, sumbangsih BUMN kepada negara masih dirasa kurang. Hingga akhir 2023, total aset portofolio BUMN mencapai Rp10.401,50 triliun, sementara liabilitas sebesar Rp6.957,43 triliun dan ekuitas Rp3.444,07 triliun.

"Memang harus kami perbaiki, sehingga harus ada transformasi. Transformasi bisnis, transformasi kultural, dan transformasi manajemen. Jadi, itu yang nanti barangkali kami akan lakukan sejak Januari 2025," ucap mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) itu.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menko Kumham) Yusril Ihza Mahendra mengklaim bahwa peristiwa 98 tidak termasuk dalam kategori pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat.

Menurutnya, bahwa selama kurun dekade ke belakang Indonesia sudah tak lagi mengalami pelanggaran HAM berat. Bahkan, termasuk peristiwa 98 yang dibantah langsung oleh mantan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB).

“Enggak [98 bukan pelanggaran HAM berat]. Dalam beberapa dekade terakhir ini hampir bisa dikatakan tidak ada kasus-kasus pelanggaran HAM berat," ujarnya kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (21/10/2024).

Lebih lanjut, dia mengamini Indonesia masih mengalami beragam kejahatan yang termasuk sebagai pelanggaran HAM. Meski begitu, dia menekankan tidak semua bisa masuk dalam kategori berat

Yusril menjelaskan setiap kejahatan adalah pelanggaran HAM. Namun, tidak semua kejahatan termasuk pelanggaran HAM berat.

Mantan Ketua Umum PBB pun mengaku bahwa sempat menghadapi kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM berat saat menjabat menteri kehakiman dan HAM pada awal reformasi.

Berbekal berbagai pengalaman, termasuk kala menjalani sidang di Komisi HAM PBB di Jenewa selama tiga tahun dan membentuk pengadilan HAM, baik ad hoc maupun konvensional menurutnya Indonesia memang tak lagi menghadapi pelanggaran HAM berat.

"Jadi, sebenarnya kita tidak menghadapi persoalan pelanggaran HAM yang berat dalam beberapa tahun terakhir," ujarnya.

Sebelumnya, pada rezim Presiden Ke-7 RI Jokowi sebenarnya sudah mengakui ada 12 kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Pertama, penembakan mahasiswa Universitas Trisakti pada 12 Mei 1998. Lalu kerusuhan 13-15 Mei 1998. Ketiga, penghilangan paksa 14 orang pada 1997-1998.

Bisnis.com, JAKARTA - Airlangga Hartarto resmi dilantik sebagai Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian di Kabinet Merah Putih, yang diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (21/10/2024).

Selain Airlangga, ada 53 menteri dan kepala badan/lembaga setingkat menteri lainnya di Kabinet Merah Putih yang telah dilantik Prabowo.

Dari jumlah tersebut, hampir setengahnya merupakan menteri dari kalangan profesional.

Nama Airlangga Hartarto sudah tidak asing lagi dalam kabinet pemerintahan, pasalnya pada era pemerintahan Jokowi periode 2014-2019 dia menjabat sebagai Menteri Perindustrian.

Kemudian, pria kelahiran Surabaya ini ditunjuk menjadi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pada Kabinet Indonesia maju di era pemerintahan Jokowi periode 2019-2024.

Airlangga juga meniti karier politiknya di Partai Golongan Karya (Golkar). Pada 2017 hingga 2024, dia mengemban jabatan Ketua Umum dalam partai berlogo pohon beringin itu.

Sementara itu, pria kelahiran 1 Oktober 1962 ini merupakan lulusan SMA Kolese Kanisius Jakarta pada 1981. Dia melanjutkan pendidikannya di Universitas Gajah Mada (UGM) dengan jurusan teknik mesin.

Eks Ketum Golkar ini turut mendapatkan gelar MBA dari Monash University Australia pada 1996 dan Master of Management Technology (MMT) dari University of Melbourne, Australia pada 1997.

Harta Kekayaan Airlangga Hartarto

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tahun lapor 26 Maret 2024 dengan periode 2023, Airlangga memiliki harta kekayaan yang mencapai sebesar Rp411,67 miliar.

Airlangga memiliki tujuh tanah dan bangunan di Jakarta Selatan, Gianyar, Australia, dan Manado dengan hasil sendiri yang mencapai sebesar Rp107,89 miliar.

Kemudian, dia juga memiliki lima mobil, seluruhnya hasil sendiri, yang terdiri dari BMW 740 LI G12 CKD AT 2019, Toyota Vellfire 2017, Toyota Jeep LC 200 HDTP 2014, Toyota Kijang Innova 2015, dan Toyota Kijang Innova 2016 yang secara total memiliki nilai sebesar Rp2,89 miliar.

Dia juga tercatat memiliki harta bergerak lainnya sebesar Rp873 juta, surat berharga sebesar Rp56,43 miliar, kas dan setara kas sebesar Rp305,84 miliar, dan harta lainnya yang sebesar Rp16,63 milar. Airlangga juga tercatat memiliki hutang sebesar Rp78,90 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA - Nama Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ace Hasan Syadzily tak masuk dalam jajaran kabinet Prabowo-Gibran, padahal dirinya sudah mengikuti pembekalan calon wakil menteri di kediaman Prabowo Subianto, Hambalang, Jawa Barat, pada Kamis (17/10/2024).

Untuk diketahui, para calon yang mengikuti pembekalan di Hambalang ini sudah lebih dulu dipanggil oleh Prabowo ke kediamannya di Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan pada Senin 14 Oktober dan Selasa 15 Oktober.

Namun, pada Senin ataupun Selasa, Ace tidak dipanggil ke Kertanegara, tetapi dirinya mengikuti pembekalan di Hambalang pada Kamis lalu.

Hal tersebut dibenarkan oleh Politikus Golkar Lodewijk Freidrich Paulus yang menyatakan bahwa koleganya tersebut memang hadir dalam pembekalan calon wakil menteri di Hambalang, Bogor, pada Kamis (17/10/2024).

“Tadi juga Pak Ace sudah hadir, baru katanya kemarin jam 10 [malam] diberitahu. Nanti jabatannya apa InshaAllah Presiden terpilih yang akan menyampaikan,” ujarnya di Hambalang, Kamis (17/10/2024).

Kendati demikian, pada Minggu (20/10/2024) Prabowo tidak menyebutkan nama Ace saat pengumuman menteri, wakil menteri, dan kepala badan dalam kabinetnya tersebut.

Nampaknya nasib Ace di kabinet Prabowo-Gibran berbeda dengan Budi Gunawan (BG). Pasalnya hari ini BG resmi dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam).

Sebelumnya, BG juga turut mengikuti kegiatan pembekalan calon menteri di Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Rabu 16 Oktober. Meskipun demikian, dirinya juga tidak dipanggil Prabowo ke Kertanegara IV.

Sebagai informasi, kemarin Presiden Prabowo telah mengumumkan jajaran kabinetnya yang bernama Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta Pusat.

Berdasarkan catatan Bisnis per hari ini, Prabowo telah resmi melantik 54 menteri serta pejabat setingkat menteri (kepala badan/lembaga) Kabinet Merah Putih periode 2024–2029.

Bisnis.com,JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani merespon soal anggaran menimbang jumlah kementerian di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka semakin bertambah.

Puan mengungkapkan bahwa pihaknya akan melihat terlebih dahulu dari kabinet yang akan datang. Lantaran pengumuman baru saja dilakukan, maka pihaknya juga belum melakukan langkah apapun.

“Kita lihat apa yang menjadi kemudian visi dan misi dari pemerintahan yang akan datang. Kita dukung dulu bagaimana,” tutur Puan di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat (21/10/2024).

Kala ditanyakan apakah DPR nantinya akan melakukan penyesuaian anggaran, Puan kembali menegaskan bahwa pihaknya akan meninjau terlebih dahulu.

“Kita lihat dulu bagaimana nantinya, karena kita lihat seperti apa dengan adanya penambahan kementerian dan badan-badan ini,” tutur Puan.

Sebagai informasi, Presiden RI Prabowo Subianto melantik para menteri dan wakil menteri (wamen) yang berada dalam Kabinet Merah Putih di Istana Negara pada Senin pagi (21/10/2024).

Didampingi Wapres Gibran Rakabuming dan Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, Prabowo telah mengumumkan 53 menteri dan kepala badan serta 56 wamen untuk mengisi kabinet Merah Putih.

Setelah selesai mengumumkan jajaran kabinetnya, Prabowo mengatakan dirinya akan melantik para menteri, wamen, dan kepala badan/lembaga pada hari ini Senin pukul 10.00 WIB.

Sementara itu, pelantikan para wakil menteri Kabinet Merah Putih berlangsung sekitar pukul 15.00 WIB.

Berikut ini daftar menteri dan kepala badan setingkat menteri Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran yang diumumkan Minggu (20/10/2024):

1. Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, Budi Gunawan

2. Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra

3. Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto

4. Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno

5. Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono

6. Menko Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar

7. Menko Pangan, Zulkifli Hasan

8. Prasetyo Hadi, Mensesneg

9. Muhammad Tito Karnavian, Mendagri

10. Sugiono, Menteri Luar Negeri

11. Safrie Samsoedin, Menteri Pertahanan

12. Nazaruddin Umar, Menteri Agama

13. Supratman Andi Agtas, Menteri Hukum

14. Natalius Pigai, Menteri HAM

15. Agus Andrianto, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan

16. Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan

17. Abdul Muti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah

18. Satrio Sumantri Brodjonegoro, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi

19. Fadli Zon, Menteri Kebudayaan

20. Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan

21. Saifullah Yusuf, Menteri Sosial

22. Yassierli, Menteri Ketenagakerjaan

23. Abdul Kadir Karding, Menteri Perlindungan Pekerja MIgran Indonesia/Kepala BPNTKI

24. Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perindustrian

25. Budi Santoso, Menteri Perdagangan

26. Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

27. Dodi Hanggodo, Menteri Pekerjaan Umum

28. Maruarar Sirait, Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman

29. Yandri Susanto, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

30. Iftitah Suryanagara, Menteri Transmigrasi

31. Dudy Purwagandhi, Menteri Perhubungan

32. Meutya Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital

33. Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertanian

34. Raja Juli Antoni, Menteri Kehutanan

35. Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kelautan dan Perikanan

36. Nusron Wahid, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN

37. Rahmat Pambudi, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas

38. Rini Widyantini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

39. Erick Thohir, Menteri Badan Usaha Milik Negara

40. Wihaji, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

41. Hanif Faisol Nurrofiq, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

42. Rosan Roeslani, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM

43. Budi Arie Setiadi, Menteri Koperasi

44. Maman Abdurrahman, Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah

45. Widyanti Putri, Menteri Pariwisata

46. Teuku Rifki Harsya, Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif

47. Arifatul Choiri Fauzi, Menteri Pemberdayaaan Perempuan dan Perlindungan Anak

48. Dito Ariotedjo, Menteri Pemuda dan Olahraga

49. ST Burhanudin, Jaksa Agung

50. Herindra, Kepala BIN

51. AM Putranto, Kepala Staf Kepresidenan

52. Hasan Nasbi, Kepala Kantor komunikasi Presiden

53. Teddy Indra Wijaya, Sekretaris Kabinet

Berikut ini daftar wakil menteri Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran:

1. Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan: Lodewijk F Paulus

2. Wakil Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan: Otto Hasibuan

3. Wakil Menteri Sekretaris Negara: bambang eko suharyanto

4. Wakil Menteri Sekretaris Negara: Juri Andriantoro

5. Wakil Menteri Dalam Negeri: Bima Arya Sugiarto

6. Wakil Menteri Dalam Negeri: Rika Haloek

7. Wakil Menteri Luar Negeri: Muhammad Anis Matta

8. Wakil Menteri Luar Negeri: Armanata Kristiyawan Nasir

9. Wakil Menteri Luar Negeri: Arif Hafas Ogroseno

10. Wakil Menteri Pertahanan: Doni Ermawanto

11. Wakil Menteri Agama: Muhamamd Syafei

12. Wakil Menteri Hukum: Edward Omar Sharif Hiariej

13. Wakil Menteri hak asasi manusia: Mugianto

14. Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarkatan: Silmy Karim

15. Wakil Menteri Keuangan: Thomas Djiwandono

16. Wakil Menteri Keuangan: Suahasil Nazara

17. Wakil Menteri Keuangan: Anggito Abimnayu

18. Wakil Menteri Pendidikan: Fajar Riza Ulhaq

19. Wakil Menteri Pendidikan: Atib Atikul Hayat

20. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi: Fauzan

21. Wakil Menteri pendidikan Tinggi Sains dan Pendidikan Tinggi: Stella Christie

22. Wakil Menteri Kebudayaan: Giring Ganesha

23. Wakil Menteri Kesehatan: Dante saksono

24. Wakil Menteri Sosial: Agus Priyono

25. Wakil Menteri Ketenagakerjaan: Imanuel Ebnezer

26. Wakil Menteri Perlindunhan Pekerja Migran Indonesia: Christina Aryani

27. Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia: Zulfikar Ahmad Tawalla

28. Wakil Menteri Perindustrian: Faisol Riza

29. Wakil Menteri Perdagangan: Dyah Roro

30. Wakil Menteri ESDM: Yuliot

31. Wakil Menteri Pekerjaan Umum: Diana Kusumastuti

32. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman: Fahri Hamzah

33. Wakil Menteri Desa PDTT: Ahmad Riza Patria

34. Wakil Menteri Transmigrasi: Viva Yoga Mauladi

35. Wakil Menteri Perhubungan: Sultana

36. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital: Angga Raka Prabowo

37. Wakil Menteri Komuniaksi dan Digital: Nezar Patria

38. Wakil Menteri Pertanian: Sudaryono

39. Wakil Menteri Kehutanan: Sulaiman Umar

40. Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan: Didit Gerdyawan

41. Wakil Menteri ATR/BPN : Ossya Darmawan

42. Wakil Menteri PPN/Bappenas: Februan Alfianto

43. Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara/RB: Purwadi Aryanto

44. Wakil Menteri BUMN: Kartiko Wirjoatmodjo

45. Wakil Menteri BUMN: Aminudiin Maruf

46. Wakil Menteri BUMN: Dony Oskaria

47. Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga: Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka

48. Wakil Menteri Lingkungan Hidup: Diaz Faisal Malik Hendropriyono

49. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi: Todo Tua Pasaribu

50. Wakil Menteri Koperasi: Feri Joko Juliantono

51. Wakil Menteri Koperasi dan UMKM: Elfy muriza

52. Wakil Menteri Pariwisata: Ni Luh Enik Ermawati

53. Wakil Menteri Ekonomi Kreatif: Irene Umar

54. Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan: Veronica Tan

55. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga: Taufik Hidayat

56. Wakil Kepala Staf Kepresidenan: Muhammad Qodari