Jakarta: Setelah dilantik menjadi Utusan Khusus Presiden (UKP) di Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad mengikuti pembekalan, di Lembah Tidar, Magelang, Jawa Tengah bersama jajaran Kabinet Merah Putih yang lain. Pembekalan ini berlangsung selama tiga hari mulai dari 25 hingga 27 Oktober 2024.

Dalam unggahan Raffi Ahmad di Instagram pribadinya @raffinagita1717, Raffi membagikan foto sesaat sebelum menuju Magelang. Terlihat Raffi mengenakan kemeja putih lengan panjang, dan celana hitam, serta menggendong sebuah tas.

“Bismilah Kabinet Merah Putih, OTW Magelang untuk Pembekalan Akademi Militer,” tulis Raffi dalam keterangan foto itu, dikutip Medcom.id, Kamis, 24 Oktober 2024.
Dalam unggahan beberapa foto itu, terlihat juga beberapa sosok yang tergabung dalam jajaran pemerintahan Prabowo Subianto. Terlihat ada Yandri Susanto (Menteri Desa), Muhamad Mardiono (utusan khusus presiden Bidang Ketahanan Pangan), Yovie Widianto (stafsus presiden Bidang Ekonomi Kreatif).

baca juga: Raffi Ahmad Jadi Utusan Khusus Presiden, Desta: Ngapaih Sih?

Ada pula H. Ahmad Ridha Sabana (utusan khusus presiden Bidang UMKM), Zita Anjani (utusan khusus presiden Bidang Pariwisata), Muhammad Herindra (kepala BIN), dan Ario Bimo Nandito Ariotedjo (Menpora).

Tugas dan Tanggung Jawab UKP

UKP mempunyai peran melaksanakan tugas-tugas khusus yang diberikan oleh Presiden. Tugas-tugas tersebut meliputi: melakukan studi dan kajian terkait isu-isu strategis, memberikan rekomendasi dan masukan kepada presiden, melaksanakan tugas-tugas perwakilan presiden dalam forum-forum internasional, dan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka pelaksanaan tugas yang diberikan.

UKP bertanggung jawab kepada presiden, dan laporan pelaksanaan tugas keduanya dikoordinasikan oleh sekretaris kabinet.

Gaji dan Tunjangan

Berdasarkan Pasal 22 Perpres Nomor 137 Tahun 2024 tentang Penasihat Khusus Presiden, Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden, dan Staf Khusus Wakil Presiden, tertulis gaji yang diterima utusan khusus presiden, sebagai berikut.

"Hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi Utusan Khusus Presiden diberikan setinggi-tingginya setingkat dengan jabatan Menteri," bunyi aturan tersebut.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2000 tentang Perubahan atas PP Nomor 50 Tahun 1980 yakni Pasal 2 PP Nomor 60 Tahun 2000, menteri negara berhak mendapatkan gaji pokok sebesar Rp5.040.000 per bulan.

Menteri juga akan mendapat tunjangan yang diatur melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 68 Tahun 2001. Tunjangan itu diatur dalam Pasal 1 ayat (2) huruf (e) yang menyatakan menteri berhak diberikan tunjangan senilai Rp13.608.000 per bulan.

Jika ditotal, seorang menteri dan utusan khusus presiden akan menerima gaji dan tunjangan sebesar Rp18.648.000 per bulannya.

Tak hanya gaji dan tunjangan, para menteri juga akan mendapatkan beberapa fasilitas lainnya, seperti rumah dan mobil dinas. Namun, besaran itu sesuai dengan anggaran kementerian dan lembaga masing-masing. Menteri juga akan mendapat tunjangan jabatan pejabat negara dan jaminan kesehatan.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ELG)

Presiden Prabowo Subianto menunjuk artis Raffi Ahmad sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.

Pelantikan Raffi dan sejumlah utusan khusus presiden lainnya dilakukan melalui Keputusan Presiden Nomor 76/M tahun 2024 tentang Pengangkatan Utusan Khusus Presiden RI tahun 2024-2029.

"Dr. (HC.) Raffi Farid Ahmad sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni," kata Deputi bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara Nanik Purwanti membacakan keppres di Istana Negara, Jakarta, Selasa (22/10).

Perihal utusan khusus presiden diatur dalam Perpres Nomor 137/2024 yang diteken oleh Presiden RI ke-7 Jokowi pada 18 Oktober 2024 lalu. Pengaturan soal utusan khusus presiden diatur secara rinci di Bab II Perpres 137/2024.

Pasal 18 ayat 2 menyatakan bahwa dalam pelaksanaan tugasnya, utusan khusus bertanggung jawab ke presiden, sedangkan laporan pelaksanaan tugas utusan khusus dikoordinasikan oleh sekretaris kabinet (seskab)

"Utusan Khusus Presiden dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil atau non-Pegawai Negeri Sipil," bunyi Pasal 19 ayat (2).

Lantas apa saja yang didapat Raffi sebagai utusan khusus presiden?

Sebagai utusan khusus presiden, Raffi Ahmad akan mendapatkan gaji. Hal itu diatur dalam pasal 22 Perpres 137/2024.

"Hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi utusan khusus presiden diberikan setinggi-tingginya setingkat dengan jabatan menteri," bunyi pasal tersebut.

Adapun besaran gaji menteri diatur dalam PP Nomor 60 Tahun 2000 tentang Perubahan atas PP Nomor 50 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Menteri Negara dan Bekas Menteri Negara serta Janda/Dudanya.

Pasal 2 PP itu menyebut menteri mendapatkan gaji pokok Rp5.040.000 per bulan.

Tak hanya gaji pokok, Raffi Ahmad juga mendapatkan tunjangan setara menteri. Besaran tunjangan menteri diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 68 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 168 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu.

Pada Pasal 1 ayat (2e) Keppres itu menyebut menteri menerima tunjangan sebesar Rp13.608.000 setiap bulan.

Raffi Ahmad juga bakal menerima tunjangan anak/istri, pensiun hingga dana operasional. Selanjutnya, suami Nagita Slavina itu juag berhak memperoleh jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, biaya perjalanan dinas, rumah dinas, mobil dinas sekaligus biaya pemeliharaannya.

Beragam fasilitas itu dimuat dalam Peraturan Pemerintah (PP) 50 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Menteri Negara Dan Bekas Menteri Negara Serta Janda/Dudanya, menteri negara juga berhak mendapat tunjangan dan fasilitas lain.

Utusan khusus presiden seperti Raffi Ahmad dibantu oleh paling banyak dua orang asisten. Asisten-asisten itu setara dengan pejabat eselon II.a.

Masing-masing asisten utusan khusus presiden bisa punya dua orang pembantu asisten. Pembantu asisten itu setara jabatan eselon III.a.

Mereka diangkat dan diberhentikan oleh sekretaris kabinet. Asisten dan pembantu asisten bekerja dengan dukungan staf dari sekretaris kabinet atau Kementerian Sekretaris Negara.

"Asisten merupakan jabatan yang disetarakan dengan jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan struktural eselon II.a," bunyi Pasal 28 ayat 1 Perpres 137/2024.

"Pembantu Asisten merupakan jabatan yang disetarakan dengan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.a," lanjut Pasal 28 ayat 2.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengangkat Penasihat Khusus, Utusan Khusus serta Staf Khusus untuk membantu kepemimpinannya selama lima tahun ke depan. Hak keuangan dan fasilitas serta dukungan administrasi seperti asisten dan pembantu yang diberikan pun berbeda-beda.

Pengangkatan 'pembantu-pembantu' Prabowo di luar para menteri, wakil menteri dan kepala lembaganya diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) No.137/2024. Payung hukum itu termausk mengatur segala hak dan fasilitas serta dukungan berbentuk asisten-pembantu asisten yang didapatkan setiap Pembantu, Utusan maupun Staf Khusus.

Perpres itu ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 18 Oktober 2024, atau dua hari sebelum Prabowo naik ke kekuasaan.

"Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan," dikutip dari salinan Perpres itu.

Pada Perpres tersebut, Penasihat, Utusan serta Stas Khusus diangkat melalui Keputusan Presiden (Keppres). Mereka mendapatkan hak keuangan dari APBN. Hal yang sama juga berlaku bagi Staf Khusus untuk Wakil Presiden.

Penasihat, Utusan serta Staf Khusus untuk Presiden hingga Wakil Presiden melakukan tugas yang diberikan Kepala Negara di luar cakupan tugas kementerian serta instansi pemerintahan lainnya.

Jumlah personel yang diatur pun berbeda. Penasihat dan Utusan Presiden tidak diatur jumlahnya dalam Perpres tersebut, sedangkan Staf Khusus diatur. Adapun Staf Khusus diperbolehkan mencapai 15 orang, sedangkan Staf Khusus Wapres lebih sedikit yakni 11 orang.

Aturan untuk Penasihat dan Utusan Presiden cukup mirip. Misalnya, hak keuangan dan fasilitas yang diberikan kepada dua jabatan atau posisi tersebut sama-sama diberikan setingkat menteri.

"Hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi Penasihat Khusus Presiden [dan Utusan Khusus Presiden, red] diberikan setinggi-tingginya setingkat dengan jabatan Menteri," demikian bunyi pasal 6 dan pasal 22.

Kemudian, kedua posisi tersebut boleh dibantu dengan paling banyak dua asisten, dan masing-masing asisten dibantu paling banyak oleh dua orang asisten pula. Mereka boleh berasal dari pegawai negeri sipil dan non-pegawai negeri sipil.

"Pembantu Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat [1] didukung staf yang diperbantukan dari Sekretariat Kabinet dan/atau Kementerian Sekretariat Negara," bunyi pasal 10 ayat (2) dan pasal 26 ayat (2).

Hak keuangan, fasilitas serta dukungan administrasi yang didapatkan oleh Penasihat dan Utusan Khusus berbeda dengan Staf Khusus Presiden serta Wakil Presiden.

Bagi Staf Khusus, mereka diberikan hak keuangan dan fasilitas setara eselon I.

"Hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi Staf Khusus Presiden [dan Wakil Presiden, red] diberikan setinggi-tingginya setingkat dengan jabatan pimpinan tinggi madya atau jabatan struktural eselon I," bunyi pasal 40 dan pasal 57.

Sementara itu, untuk dukungan administrasi kedua posisi itu berasal dari Sekretariat Kabinet. Staf Khusus Presiden dan Wakil Presiden bisa mendapatkan paling banyak lima asisten, dan masing-masing asisten sama-sama bisa mendapatkan dua pembantu asisten.

Berikut daftar Penasihat Khusus Presiden yang dilantik hari ini, Selasa (22/10/2024):

1. Jenderal TNI (Purn.) Wiranto sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan

2. Jenderal TNI (Purn.) Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan

3. Jenderal TNI Prof. Dr. Dudung Abdurachman, S.E, M.M sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketahanan Nasional, Ketua Komite Kebijakan Industri Pertahanan

4. Prof. Bambang Brodjonegoro, Ph.D. sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Pembangunan Nasional

5. Prof. Ir. Purnomo Yusgiantoro sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Energi

6. Prof. Dr. Muhadjir Effendy Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji

7. Letnan Jenderal TNI (Purn.) Terawan Agus Putranto Penasihat Khusus Presiden Bidang Kesehatan.

Kemudian, Utusan Khusus untuk Presiden Prabowo yakni:

1. Muhammad Mardiono sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan

2. Setiawan Ichlas sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Perbankan

3. Miftah Maulana Habiburrahman (Gus Miftah) sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keamanaan.

4. Raffi Farid Ahmad sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni

5. Ahmad Rida Sabana sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Ekonomi Kreatif dan Digital.

6. Mari Elka Pangestu sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Perdagangan Internasional dan Kerja Sama Multilateral.

7. Zita Anjani sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata.

Kemudian Staf Khusus Presiden Yovie Widianto. Adapun belum ada informasi ihwal Staf Khusus Wakil Presiden Gibran Rakabuming.

JAKARTA, investor.id – Selebritas Raffi Ahmad diberi kepercayaan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi utusan khusus presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni. Tak hanya Raffi, dilantik pula musisi Yovie Widianto sebagai staf khusus presiden.

Presiden Prabowo melantik tujuh orang sebagai utusan khusus presiden. Beberapa nama lain yang juga dilantik, antara lain Muhamad Mardiono, Setiawan Ichlas, Miftah Maulana Habiburrahman, Ahmad Ridha Sabana, Mari Elka Pangestu, dan Zita Anjani.

Pelantikan ini dihadiri secara langsung oleh sejumlah menteri Kabinet Merah Putih. Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, dan Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Selasa (22/10/2024).

Berikut ini daftar nama-nama yang dilantik.

Ketua Mahkamah Agung

Sunarto.

Utusan Khusus Presiden

1. Muhamad Mardiono sebagai utusan khusus presiden bidang ketahanan pangan,

2. Setiawan Ichlas sebagai utusan khusus presiden bidang ekonomi dan perbankan,

3. Miftah Maulana Habiburrahman sebagai utusan khusus presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan,

4. Raffi Farid Ahmad sebagai utusan khusus presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni,

5. Ahmad Ridha Sabana sebagai utusan khusus presiden bidang usaha mikro, kecil, dan menengah, ekonomi kreatif dan digital,

6. Mari Elka Pangestu, sebagai utusan khusus presiden bidang perdagangan,

7. Zita Anjani sebagai sebagai utusan khusus presiden bidang pariwisata.

Penasihat Khusus Presiden

1. Muhadjir Effendy sebagai sebagai penasihat khusus presiden urusan haji,

2. Purnomo Yusgiantoro sebagai penasihat khusus presiden urusan energi,

3. Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro sebagai penasihat khusus presiden urusan ekonomi,

4. Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman sebagai penasihat khusus presiden urusan pertahanan nasional,

5. Letnan Jenderal TNI (Purn) Terawan Agus Putranto sebagai penasihat khusus presiden urusan kesehatan nasional,

6. Jenderal TNI (HOR) (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan sebagai penasihat khusus presiden urusan investasi,

7. Jenderal TNI (purn) Wiranto sebagai penasihat khusus presiden bidang politik dan keamanan.

Staf Khusus Presiden

Yovie Widianto.

Badan Penyelenggara Haji

1. Moch. Irfan Yusuf sebagai kepala Badan Penyelenggara Haji,

2. Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai wakil kepala Badan Penyelenggara Haji,

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara

1. Muliaman Darmansyah Hadad sebagai kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara,

2. Kaharuddin Djenod Daeng Manyambeang sebagai wakil kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara.

Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan

1. Budiman Sudjatmiko sebagai kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan,

2. Nanik Sudaryati Deyang sebagai Wakil I Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan,

3. Iwan Sumule sebagai wakil II Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal

1. Haikal Hassan sebagai kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal,

2. Afriansyah Noor sebagai wakil kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.

Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus

Aris Marsudiyanto.

Editor: Grace El Dora (graceldora@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News