Bisnis.com, BANDUNG - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkap kabar terbaru terkait rencana pembentukan Komite Penanganan Hak Tagih Dana BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) untuk menggantikan Satgas BLBI.

Sebagai informasi, Satgas BLBI bukanlah lembaga permanen dan masa tugasnya akan berakhir pada 31 Desember 2024. Hal tersebut sesuai dengan Keputusan Presiden (Keppres) No.30/2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Rionald Silaban menuturkan, pembentukan komite baru untuk menggantikan Satgas BLBI hingga saat ini masih dalam proses. Dia belum dapat memastikan bentuk final lembaga atau tim yang nantinya akan menggantikan peran Satgas BLBI.

Rio menuturkan, saat ini Satgas BLBI masih fokus untuk menyelesaikan tugas-tugas yang ada sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Jadi artinya, kita akan meneruskan sesuai dengan ketentuan yang ada sekarang, berupa Satgas. Mengenai bentuknya nanti kita lihat saja perkembangannya," kata Rio dalam Media Briefing PLTP Patuha di Soreang, Kabupaten Bandung, dikutip Jumat (8/11/2024).

Adapun, Rio juga belum dapat berkomentar terkait potensi perpanjangan masa tugas Satgas BLBI dari tenggat awal. Dia menuturkan, hingga saat ini masa tugas Satgas BLBI masih sesuai dengan Keppres No 30/2023.

Pasal 12 Keppres No 30/2023 menyebut, Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia diperpanjang masa tugasnya sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Sebelumnya, berdasarkan pemberitaan Bisnis.com pada 9 September 2024, Rio menjelaskan, masa tugas Satgas BLBI hanya sampai akhir tahun ini.

"Makanya kemudian kita mengusulkan di bentuk sesuatu seperti komite tetap lah, karena bagaimanapun juga kan negara tetap mempunyai tagihan kepada orang-orang ini," jelas Rio di Kompleks Parlemen Senayan.

Kendati demikian, sambung ketua Satgas BLBI ini, pihaknya masih terus membicarakan dengan kementerian terkait untuk penetapan Komite Penanganan Hak Tagih Dana BLBI. Oleh sebab itu, dia belum mendetailkan terkait komite tersebut.

Lebih lanjut, Rio mengungkap bahwa tahun depan target penerimaan Satgas BLBI ataupun penggantinya pada tahun depan sebesar Rp2 triliun. Perinciannya, Rp500 miliar dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) ke kas negara, Rp500 miliar dari penguasaan fisik, dan Rp1 triliun dari penyitaan.

"Makin ke sini kan kita menyisir yang kecil, yang selama ini ada kan kita terus lakukan penagihan ya. Nah kita tahu bahwa akhirnya untuk yang besar-besar yang kita lakukan adalah penyitaan," ujarnya.

JAKARTA, investor.id – Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) mengapresiasi sikap Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM yang telah menangkap obligor BLBI, Marimutu Sinivasan, yang hendak melarikan diri ke Kuching, Malaysia pada Minggu (8/9/2024).

Ketua Satgas BLBI Rionald Silaban mengatakan sampai saat ini Marimutu Sinivasan masih memiliki sejumlah kewajiban yang belum dibayarkan terkait dana yang diterima melalui BLBI. Oleh karena itu Satgas BLBI terus melakukan penagihan agar Marimutu segera membayar dana yang sebelumnya diterima dalam BLBI.

“Dalam catatan kami ada dolar AS, kalau saya gak salah sekitar US$ 3,9 miliar, sedangkan dalam bentuk rupiahnya sekitar Rp 31 triliun,” tutur Rionald Silaban di kompleks parlemen pada Senin (9/9/2024).

Dia mengatakan bahwa selama ini Marimutu sudah berupaya melakukan pembayaran. Namun, jumlah yang dibayarkan masih jauh berada di bawah kewajiban yang harus dibayarkan. Oleh karena itu, Satgas BLBI gencar melakukan penagihan.

“Sudah ada usaha, tapi so far yang kita terima baru sekitar Rp 30 miliar-an. Masih rendah sekali,” terang Rionald.

Rionald menyampaikan rasa terima kasih kepada Ditjen Imigrasi yang telah melakukan pencekalan kepada Marimutu. Hal ini diyakini akan mencegah upaya Marimutu untuk lari dari tanggung jawab untuk mengembalikan dana BLBI.

“Cekalnya itu sendiri, berdasarkan laporan dari staff, itu nanti akan berakhir di bulan Desember. Jadi memang pada masa ini yang bersangkutan tidak bisa pergi dari wilayah ke Indonesia,” kata Rionald.

Diamankan Petugas Imigrasi

Sebelumnya Kepala Kantor Wilayah Kanwil Kumham Kalimantan Barat, Muhammad Tito Andrianto mengatakan Marimutu Sinivasan diamankan petugas imigrasi tempat pemeriksaan imigrasi (TPI) Entikong pada saat yang bersangkutan akan melarikan diri ke Kuching, Malaysia.

“Marimutu Sinivasan diamankan petugas Imigrasi TPI Entikong pada saat yang bersangkutan akan melarikan diri ke Kuching, Malaysia,” ucap Kepala Kantor Wilayah Kanwilkumham Kalimantan Barat, Muhammad Tito Andrianto dalam keterangannya Senin (9/9/2024).

Penangkapan tersebut dimulai saat Marimutu mengaku sakit saat melewati pos pemeriksaan imigrasi di pos lintas batas negara Entikong.

“Kemudian petugas Imigrasi di pos pemeriksaan membantu membawa dokumen perjalanan berupa paspor milik yang bersangkutan untuk dilakukan pemindaian data pada sistem perlintasan,” kata Tito.

Saat diperiksa, diketahui bahwa Marimutu merupakan salah satu WNI yang masuk dalam daftar pencegahan keluar wilayah Indonesia.

“Selanjutnya sesuai dengan siar cegah yang dikeluarkan Ditjen Imigrasi, petugas imigrasi melakukan penundaan keberangkatan,” demikian terang Tito.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News