Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendorong penyelesaian perundingan ekonomi digital Asean dalam pertemuan ke-24 Dewan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

Perundingan ekonomi digital Asean atau Asean Digital Economy Framework Agreement (DEFA) merupakan salah satu pencapaian penting dalam Keketuaan Indonesia 2023 dan perundingan putaran pertama yang dilaksanakan pada Desember 2023 di Jakarta.

Airlangga menyoroti perkembangan perundingan DEFA yang saat ini baru 14% dari target sebesar 50% pada akhir 2024.

"Saya mendorong tim perunding, dengan dukungan Sekretariat ASEAN, untuk mengoptimalkan waktu di tahun ini untuk mencapai target 50% penyelesaian perundingan di tahun 2024," katanya, dikutip melalui keterangan resmi, Senin (7/10/2024).

Pada kesempatan tersebut, Airlangga menyampaikan dua arahan untuk mendorong percepatan perundingan DEFA yakni implementasi dari kode etik (code of conduct) yang sudah disepakati pada 2023 yang diyakini akan memberikan kemudahan dalam proses negosiasi, serta perlu adanya pendekatan baru yang inovatif dalam proses negosiasi.

Menurutnya, perlu dilakukan asesmen terhadap proses negosiasi untuk melihat tantangan dan peluang untuk merumuskan strategi baru yang lebih efektif dan efisien.

"Saya mendukung inisiatif untuk melakukan pendekatan dua tahap dalam proses negosiasi berdasarkan pada kategori yang ada dan kesiapan masing-masing negara anggota Asean," katanya.

Pendekatan tersebut kata Airlangga akan menjadi solusi yang efektif dana mempercepat penyelesaian perundingan DEFA yang akan diluncurkan tahun 2025 mendatang.

Setiap negara anggota ASEAN, imbuhnya, akan diberikan fleksibilitas dan insentif untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses penyelesaian.

"Untuk mendukung hal tersebut, perlu adanya program peningkatan kapasitas bagi seluruh negara Asean agar dapat mengejar ketertinggalan dan terus bekerja sama sebagai satu kesatuan," ujar Airlangga.

Untuk diketahui, DEFA merupakan masterplan yang dibuat di kepemimpinan Indonesia, mencakup perjanjian yang mengatur mengenai digitalisasi, termasuk digital talent, digital ID, cyber security, retraining, reskilling, infrastructure, dan interoperability di Asean.

Dengan DEFA, Airlangga mengatakan bahwa ekonomi digital di Asean diperkirakan dapat meningkat dua kali lipat pada 2030.

VIANTIANE, investor.id - Menghadiri Pertemuan ke-24 Dewan Masyarakat Ekonomi ASEAN (Dewan MEA) yang digelar pada Senin (7/10), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendorong penyelesaian perundingan ekonomi digital ASEAN tepat waktu. 

“Saya ingin meminta perhatian semua menteri ekonomi ASEAN terkait perkembangan negosiasi ekonomi digital di ASEAN yang merupakan perundingan ekonomi digital kawasan pertama di dunia,“ ungkap Menko Airlangga.

Lebih lanjut, ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA) merupakan salah satu pencapaian penting dalam Keketuaan Indonesia 2023 dan perundingan putaran pertama yang dilaksanakan pada Desember 2023 di Jakarta. Adapun DEFA merupakan salah satu andalan yang diusung pada saat keketuaan Indonesia di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-43 ASEAN, di Jakarta pada Agustus 2023, untuk mewujudkan visi ASEAN sebagai pusat pertumbuhan.

Saat itu, Menko Airlangga menyampaikan bahwa DEFA adalah masterplan yang dibuat di kepemimpinan Indonesia, mencakup perjanjian yang mengatur mengenai digitalisasi, termasuk digital talent, digital ID, cyber security, retraining, reskilling, infrastructure, dan interoperability di ASEAN. Dengan DEFA, ekonomi digital di ASEAN diperkirakan dapat meningkat dua kali lipat pada tahun 2030.

Selanjutnya, Menko Airlangga juga menyoroti perkembangan perundingan DEFA yang masih memerlukan kerja keras dimana saat ini baru 14% yang dapat diselesaikan dari target sebesar 50% pada akhir tahun 2024.  “Saya mendorong tim perunding, dengan dukungan Sekretariat ASEAN, untuk mengoptimalkan waktu di tahun ini untuk mencapai target 50% penyelesaian perundingan di tahun 2024,“ ujar Menko Airlangga memberikan arahan.

Terdapat dua arahan yang disampaikan oleh Airlangga dalam mendorong percepatan perundingan DEFA yakni implementasi dari kode etik (code of conduct) yang sudah disepakati pada 2023 yang diyakini akan memberikan kemudahan dalam proses negosiasi, serta perlu adanya pendekatan baru yang inovatif dalam proses negosiasi. Untuk itu, perlu dilakukan asesmen terhadap proses negosiasi untuk melihat tantangan dan peluang untuk merumuskan strategi baru yang lebih efektif dan efisien.

“Saya mendukung inisiatif untuk melakukan pendekatan dua tahap dalam proses negosiasi berdasarkan pada kategori yang ada dan kesiapan masing-masing negara anggota ASEAN,” jelas Menko Airlangga.

Pendekatan tersebut akan menjadi solusi yang efektif dana mempercepat penyelesaian perundungan DEFA yang akan diluncurkan tahun 2025 mendatang. Setiap negara anggota ASEAN akan diberikan fleksibilitas dan insentif untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses penyelesaian.

“Untuk mendukung hal tersebut, perlu adanya program peningkatan kapasitas bagi seluruh negara ASEAN agar dapat mengejar ketertinggalan dan terus bekerja sama sebagai satu kesatuan,” pungkas Menko Airlangga.

Turut hadir mendampingi dalam pertemuan tersebut diantaranya yakni Sesmenko Perekonomian, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kemenko Perekonomian, Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional Sub Regional Kemenko Perekonomian, Direktur Kerja Sama Ekonomi ASEAN Kementerian Luar Negeri, serta perwakilan Kementerian Perdagangan.

Editor: Gesa Vitara (gesa@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang melakukan pertemuan bilateral dengan Wakil Perdana Menteri dan Menteri Perdagangan dan Investasi Singapura Gan Kim Yong di sela-sela The 24thAseanEconomic Community (AEC) Council Meeting, di Vientiane, Laos, Senin (7/10/2024). Pertemuan Airlangga dan Gan Kim Yong membahas dan menyepakati percepatan kerja sama ekonomi digital bilateral dan regional.

Pertemuan AEC Council sendiri merupakan rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asean ke-44 dan ke-45 serta pertemuan terkait lainnya.

“Indonesia memahami bahwa terdapat perbedaan level ambisi, kepentingan, dan kapasitas di antara negara-negara anggota Asean dalam ekonomi digital, sehingga perlu ada pendekatan yang pragmatis dan inovatif agar Asean dapat menyelesaikan perundingan sesuai dengan target,” ujar Airlangga.

Dia mengatakan telah membahas sejumlah isu strategis terkait ekonomi digital dengan Gan Kim Yong. Isu-isu strategis tersebut seperti perundingan AseanDigital Economy Framework Agreement (DEFA), program Tech:X Pilot, hingga keinginan Indonesia bergabung dalam Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP).

Menurut Airlangga, Indonesia dan Singapura sepakat menargetkan penyelesaian perundingan Asean DEFA mencapai angka 50% pada tahun 2024 dan selesai substansial di tahun 2025. Perundingan Asean DEFA diluncurkan pada Keketuaan Indonesia di Asean tahun 2023 lalu.

“Perundingan ASEAN DEFA diproyeksi akan menjadi perjanjian ekonomi digital kawasan komprehensif pertama di dunia dan mampu meningkatkan nilai ekonomi digital ASEAN menjadi US$ 2 triliun di tahun 2030,” jelas Airlangga.

Terkait program Tech:X Pilot, Airlangga dan Gan Kim Yong membahas tindak lanjut dari program kerja sama kedua negara yang diluncurkan pada pertemuan Singapore-Indonesia Leaders’ Retreat di Istana Bogor pada 29 April 2024. Menurut Airlangga, program tersebut memungkinkan pergerakan profesional yang bekerja di sektor teknologi di antara kedua negara.

“Kami mendorong agar inisiatif tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dengan membuka kesempatan seluas-luasnya melalui berbagai perusahaan hingga universitas,” imbuh Airlangga.

Pada kesempatan itu, Singapura ikut menyambut baik keinginan Indonesia untuk bergabung dalam CP TPP. Singapura mendukung bertambahnya negara anggota Asean yang menjadi peserta dalam perjanjian perdagangan kawasan tersebut. “CPTPP akan menjadi pelengkap bagi RCEP bagi Asean dalam menavigasi geoekonomi kawasan,” pungkas Airlangga.

Airlangga dan Gan Kim Yong juga bertukar pandangan terkait isu-isu strategis dan dampaknya terhadap kawasan, seperti konflik Timur Tengah, pemilu Presiden Amerika Serikat, hingga perkembangan energi terbarukan dan teknologi hijau di kawasan.

Turut hadir mendampingi Airlangga dalam pertemuan tersebut, Sesmenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso, Deputi Kerja Sama Ekonomi Internasional Edi Pambudi, Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional Sub Regional, dan Tim Ahli Bidang Pengembangan Investasi.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai, pemerataan infrastruktur digital menjadi fondasi untuk meningkatkan daya saing digital Indonesia.

“Untuk memastikan laju lokomotif ekonomi digital, beberapa hal yang diperlukan fondasi dan tantangan ke depan yang pertama infrastruktur digital yang merata,” kata Airlangga saat pembukaan Festival Ekonomi dan Keuangan Digital (FEKDI) X Karya Kreatif Indonesia (KKI) 2024 di Jakarta, Kamis.

Berdasarkan laporan Indeks Daya Saing Digital dari East Venture, wilayah Pulau Jawa masih mendominasi skor daya saing digital yang tinggi. Menurut Airlangga, hal ini ditopang oleh infrastruktur digital yang cukup merata di wilayah Jawa.

Namun demikian, wilayah Sulawesi Tenggara masuk ke dalam 8 besar skor tertinggi.

“Sulawesi Tenggara masuk dalam 8 besar, karena lokasi dan proyek infrastruktur digital dan Palapa Ring di Paket Tengah. Kemudian juga ini bukti bahwa pemerataan infrastruktur harus terus kita dorong,” ujarnya.

Selain itu, ia mengatakan diperlukan talenta digital yang memadai guna terus mengembangkan ekonomi digital.

“Terkait dengan talenta digital ini salah satu yang adalah Provinsi Gorontalo. Gorontalo ini skornya tinggi, naik 10 peringkat ke ranking ke-20. Ini didukung oleh program lokal, Remaja Cakap Digital dari Diskominfo setempat,” ujar Airlangga.

Lebih lanjut, ia menjelaskan penguatan fondasi juga harus diikuti dengan peningkatan inklusi keuangan guna mendukung ketercapaian target inklusi keuangan.

Berbagai program seperti QR Code Indonesian Standard (QRIS) juga terus didorong melalui Dewan Nasional Keuangan Inklusif, kolaborasi pihak ketiga seperti Program Strive (Mastercard Indonesia) dan Promise 2 Impact (ILO).

Kolaborasi ini diarahkan untuk meningkatkan akses layanan keuangan, serta perluasan literasi keuangan kolaborasi Pemerintah, BI, OJK dan industri menjadi serangkaian upaya yang dilakukan untuk dapat mencapai target inklusi keuangan sebesar 90 persen di tahun 2024.

Langkah akselerasi digital menjadi fokus untuk inovasi dan investasi ke depan dengan dua hal.

Pertama, hilirisasi dari semikonduktor. Indonesia sudah dipilih oleh Amerika Serikat (AS) dalam Indo Pasific Economic Framework (IPEF) menjadi tujuh negara yang menjadi prioritas dan akan di tempatkan di The International Technology Security and Innovation (ITSI) Fund. ITSI Fund merupakan pendanaan khusus untuk semikonduktor.

Yang kedua, ekosistem kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), hal ini guna peningkatan penelitian dan pengembangan (R&D) dan juga tentunya menjadi masuk dalam beberapa kabupaten yang menjadi zona inovasi.

Di akhir tahun 2023 lalu, Pemerintah juga telah menyelesaikan kebijakan Strategi Nasional Ekonomi Digital 2030 agar sektor digital dapat berkontribusi pada PDB Indonesia secara bertahap dan akan terus meningkat mencapai 20 persen pada tahun 2045.

Pada tingkat regional, Indonesia telah mencapai kesepakatan untuk mengembangkan ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA) guna memajukan digitalisasi dan interoperabilitas.

Airlangga menjelaskan, DEFA menjadi satu-satunya kerjasama ekonomi digital dari seluruh wilayah di dunia.

“Jadi ini kita diakui juga di tingkat global. Dan dengan program ini diharapkan ekonomi ASEAN yang business as usual adalah 1 triliun dolar AS akan naik menjadi 2 triliun dolar AS. Jadi ekonomi digital Indonesia pada 2030 yang diperkirakan 360 billion dolar AS, itu akan naik menjadi 600 billion dolar AS,” pungkasnya.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024