Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memproyeksikan pertumbuhan ekonomi akan mencapai 5% pada akhir 2024. Padahal, sempat terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi secara kuartalan pada Kuartal II/2024 dan Kuartal III/2024.

Airlangga menjelaskan, sepanjang tahun ini pertumbuhan ekonomi secara tahunan yaitu 5,11% (Kuartal I/2024), 5,05% (Kuartal II/2024), dan terbaru 4,95% (Kuartal III/2024). Artinya, pertumbuhan ekonomi secara kumulatif dari Januari—September 2024 masih mencapai 5,03%.

Oleh sebab itu, meski sempat terjadi perlambatan dalam dua kuartal belakangan, dia tetap meyakini pertumbuhan ekonomi mencapai setidaknya 5% sepanjang 2024 sesuai proyeksi banyak lembaga dunia seperti IMF.

"Tentunya kita berharap kuartal keempat [pertumbuhan ekonomi] bisa lebih baik," jelas Airlangga dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024).

Mantan ketua umum Partai Golkar beralasan, perlambatan pertumbuhan ekonomi pada Kuartal III/2024 karena tidak ada perayaan hari raya besar seperti Kuartal II/2024—ada perayaan Idulfitri dan Iduladha.

Di samping itu, Airlangga meyakini pertumbuhan ekonomi yang berada di sekitar 5% tetap bagus—mengingat masih tingginya tensi geopolitik global dengan esklalasi perang di Timur Tengah, ketidakpastian hasil Pemilu Amerika Serikat, hingga pelemahan kelas menengah.

Dia mencontohkan, jika dibandingkan dengan negara-negara mitra lain maka pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak terlalu buruk. Apalagi, menurutnya, fundamental ekonomi Indonesia masih kokoh.

"Kita lihat Singapura juga relatif rendah di 4,1%, Arab Saudi 2,8%, dan Meksiko 1,5%. Pertumbuhan kita ini diikuti oleh inflasi yang rendah yang 1,7%, dan kita juga punya rasio utang terkendali di bawah 40%, yaitu di 39,4%," ujar Airlangga.

Sebagai informasi, International Monetary Fund (IMF) memproyeksikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di angka 5,0% atau stagnan dari tahun lalu. Sementara itu, outlook pertumbuhan ekonomi 2024 dari pemerintah mencapai 5,1%.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto merespons imbas pemilihan presiden (pilpres) AS terhadap harga minyak dunia.

Dia mengamini bahwa ada peran dari Kepala Negara AS berikutnya terhadap kondisi harga minyak ke depan.

“Kalau harga minyak tentu imbasnya apa yang terjadi di Timur Tengah, di Middle East. Namun tentu kepemimpinan di Amerika akan sangat berpengaruh juga terhadap, baik itu perang di Ukraina maupun perang di Israel,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (5/11/2024).

Sekadar informasi, harga minyak dunia terpantau turun tipis pada perdagangan Selasa (5/11/2024) seiring dengan pasar yang bersiap menghadapi ketidakpastian dari pemilihan presiden AS.

Sebelumnya, harga minyak naik lebih dari 2% pada perdagangan Senin (4/11/2024) kemarin karena OPEC+ menunda rencana untuk menaikkan produksi pada bulan Desember dan meredakan kekhawatiran pasokan.

Mengutip Reuters, harga minyak mentah berjangka Brent turun 0,2% atau 15 sen menjadi US$74,93 per barel. Sementara itu, harga minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS berada di $71,33 per barel, turun 14 sen atau 0,2%.

Harga minyak sebelumnya didukung oleh pengumuman pada Minggu (3/11/2024) dari Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak dan sekutunya, sebuah kelompok yang dikenal sebagai OPEC+, untuk menunda kenaikan produksi sebulan dari bulan Desember karena lemahnya permintaan dan meningkatnya pasokan non-OPEC menekan pasar.

Namun, produksi minyak OPEC kembali meningkat pada bulan Oktober seiring dengan dimulainya kembali produksi Libya, menurut survei Reuters, meskipun upaya Irak lebih lanjut untuk memenuhi pemotongan yang dijanjikan kepada aliansi OPEC+ yang lebih luas membatasi peningkatan tersebut.

Lebih banyak minyak bisa datang dari produsen OPEC Iran karena Teheran telah menyetujui rencana untuk meningkatkan produksi sebesar 250.000 barel per hari, situs berita kementerian perminyakan Shana melaporkan pada hari Senin.

Di AS, badai tropis di akhir musim yang diperkirakan akan meningkat menjadi badai kategori 2 di Teluk Meksiko pada minggu ini dapat mengurangi produksi minyak sekitar 4 juta barel, kata para peneliti.

JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan pemerintah akan memperpanjang pemberian insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah ( PPN DTP ) untuk pembelian rumah pada 2025 mendatang.

Pemerintah juga akan kembali memperpanjang insentif PPN DTP dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN/PPnBM DTP) untuk kendaraan bermotor berbasis listrik dan mobil berbasis listrik.

Airlangga menjelaskan, perpanjangan itu lantaran pemerintah memperhatikan daya beli masyarakat yang dinilai masih relatif redah. Dia menambahkan, selain rumah, masyarakat kelas menengah juga tentunya membutuhkan kendaraan sebagai alat mobilitas untuk bekerja.

"Sehingga kita perlu memacu untuk pertumbuhan. Nah untuk memacu pertumbuhan itu karena insentif terkait dengan PPN DTP itu adalah komponen yang sangat diperlukan oleh kelas menengah," jelasnya dalam konferensi pers usai Rapat Koordinasi (Rakor) di Jakarta, Minggu (3/11/2024).

Namun demikian, Airlangga mengatakan usulan perpanjangan semua insentif tersebut masih akan dibahas bersama dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati. Karena itu, dirinya belum dapat memastikan berapa lama insentif tersebut akan diperpanjang. "Jadi diperpanjangnya berapa lama itu masih akan diadakan pembahasan dengan Menteri Keuangan," tegasnya.

Per September 2024 lalu atau di akhir periode pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Airlangga menyampaikan bahwa pemerintah sepakat menambah insentif PPN DPT dari yang sebelumnya 50 persen untuk semester II/2024, menjadi 100 persen sampai Desember 2024. Insentif ini mayoritas diarahkan untuk kelas menengah karena menyasar rumah komersial.

Dia mendefinisikan masyarakat kelas menengah sebagai masyarakat dengan pola konsumsi, di mana pengeluaran terbesar dari segi sektor makanan minuman, diikuti dengan perumahan, kesehatan, pendidikan, hingga hiburan atau sektor jasa.

Saat ini, sektor perumahan menjadi salah satu pengeluaran kedua terbesar bagi masyarakat kelas menengah, sehingga kebijakan pemerintah di sektor ini menjadi penting.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan alasan pemerintah menerapkan kebijakan penghapusan buku dan tagihan untuk kredit bermasalah di sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Kebijakan ini bertujuan agar petani dan nelayan yang memiliki catatan kredit bermasalah tetap dapat mengakses bantuan dan fasilitas perbankan.

"Jika tidak ada kebijakan hapus buku dan hapus tagih, masyarakat, petani, dan nelayan dengan kredit bermasalah akan tercatat di database Kementerian Keuangan, sehingga mereka tidak bisa lagi mendapatkan fasilitas perbankan," kata Airlangga dalam jumpa pers di Jakarta, Minggu (3/11/2024).

"Kebijakan ini, dalam tanda petik, semacam moratorium bagi mereka yang pernah mengalami masalah kredit," tambahnya.

Kebijakan ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), dengan dukungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang sedang menyusun payung hukum untuk pelaksanaannya.

OJK sendiri menyatakan siap mendukung kebijakan ini, yang diharapkan dapat meningkatkan akses perbankan bagi UMKM.

Airlangga menjelaskan, saat ini pemerintah masih merumuskan aturan hukum yang lebih rinci untuk kebijakan ini.

"Tujuannya murni untuk mendukung UMKM. Jumlah kasusnya cukup besar, sehingga penting bagi mereka mendapatkan penghapusan buku, namun tanpa menghapuskan tagihannya. Prosesnya masih berjalan dan diharapkan segera selesai," jelasnya.

Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menyatakan bahwa OJK telah terlibat dalam serangkaian pembahasan terkait penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang akan mengatur teknis kebijakan ini.

"OJK mendukung kebijakan ini karena akses pembiayaan bagi UMKM sangat penting untuk ketahanan ekonomi. Dengan adanya RPP, semoga rencana penghapusan buku dan tagih kredit ini bisa semakin jelas dan bermanfaat," ungkap Dian.

Kebijakan hapus buku dan hapus tagih diharapkan dapat membantu UMKM, petani, dan nelayan yang membutuhkan akses perbankan tanpa terkendala oleh riwayat kredit bermasalah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan sejumlah insentif yang akan dilanjutkan di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Beberapa insentif prioritas ini bertujuan mendukung daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi di tahun-tahun mendatang.

Insentif yang akan dilanjutkan meliputi Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan insentif bagi kendaraan listrik.

"Beberapa insentif prioritas yang sedang berjalan diusulkan untuk dilanjutkan ke tahun depan dan akan segera dibahas dengan Kementerian Keuangan, seperti PPN Ditanggung Pemerintah, PPN DTP, PPnBM, dan PPN DTP untuk kendaraan bermotor dan mobil listrik," ujar Airlangga dalam jumpa pers di Jakarta, Minggu (3/11/2024).

Selain itu, pemerintah juga berencana melanjutkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan kredit investasi untuk revitalisasi sektor industri padat karya. Program ini diharapkan dapat mendukung peningkatan kapasitas sektor industri dan memperkuat perekonomian nasional.

Di bidang pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), pemerintah akan meluncurkan program jaminan kehilangan pekerjaan, program Siap Pekerja, dan Kampung Pekerja untuk meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja Indonesia.

Airlangga menyatakan bahwa kelanjutan berbagai program insentif ini penting karena daya beli masyarakat masih tergolong lemah.

"Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, insentif seperti PPN DTP sangat diperlukan oleh berbagai lapisan masyarakat," tambahnya.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa lima program bantuan sosial (bansos) yang telah dijalankan di era Presiden Joko Widodo akan tetap berlanjut di bawah pemerintahan Presiden Prabowo. Pernyataan ini disampaikan saat membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

Menurut Sri Mulyani, APBN 2025 akan fokus pada program-program yang mendukung peningkatan kualitas SDM, termasuk pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, dan energi.

"Ada prioritas baru yang diperhatikan, tetapi juga keberlanjutan yang dijaga dalam anggaran 2025," jelas Sri Mulyani dalam Rapat Kerja Badan Anggaran DPR, Selasa (27/8), dikutip dari laman Kemenkeu.

Dengan berbagai insentif dan program berkelanjutan ini, pemerintah berharap dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas di masa transisi pemerintahan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan sejumlah insentif yang akan dilanjutkan di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Beberapa insentif prioritas ini bertujuan mendukung daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi di tahun-tahun mendatang.

Insentif yang akan dilanjutkan meliputi Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan insentif bagi kendaraan listrik.

"Beberapa insentif prioritas yang sedang berjalan diusulkan untuk dilanjutkan ke tahun depan dan akan segera dibahas dengan Kementerian Keuangan, seperti PPN Ditanggung Pemerintah, PPN DTP, PPnBM, dan PPN DTP untuk kendaraan bermotor dan mobil listrik," ujar Airlangga dalam jumpa pers di Jakarta, Minggu (3/11/2024).

Selain itu, pemerintah juga berencana melanjutkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan kredit investasi untuk revitalisasi sektor industri padat karya. Program ini diharapkan dapat mendukung peningkatan kapasitas sektor industri dan memperkuat perekonomian nasional.

Di bidang pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), pemerintah akan meluncurkan program jaminan kehilangan pekerjaan, program Siap Pekerja, dan Kampung Pekerja untuk meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja Indonesia.

Airlangga menyatakan bahwa kelanjutan berbagai program insentif ini penting karena daya beli masyarakat masih tergolong lemah.

"Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, insentif seperti PPN DTP sangat diperlukan oleh berbagai lapisan masyarakat," tambahnya.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa lima program bantuan sosial (bansos) yang telah dijalankan di era Presiden Joko Widodo akan tetap berlanjut di bawah pemerintahan Presiden Prabowo. Pernyataan ini disampaikan saat membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

Menurut Sri Mulyani, APBN 2025 akan fokus pada program-program yang mendukung peningkatan kualitas SDM, termasuk pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, dan energi.

"Ada prioritas baru yang diperhatikan, tetapi juga keberlanjutan yang dijaga dalam anggaran 2025," jelas Sri Mulyani dalam Rapat Kerja Badan Anggaran DPR, Selasa (27/8), dikutip dari laman Kemenkeu.

Dengan berbagai insentif dan program berkelanjutan ini, pemerintah berharap dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas di masa transisi pemerintahan.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memamerkan capaian tingkat inflasi Indonesia yang bisa dijaga di level 1,71%. Menurutnya, pencapaian ini tak banyak negara G20, seperti Amerika Serikat (AS), bisa menekan inflasi di level rendah seperti Indonesia.

Hal itu diungkapkan Airlangga di acara Kadin Indonesia bertajuk Diplomatic—Economic Reception Dinner di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Jumat (1/11/2024) malam. Adapun, acara ini dihadiri 75 duta besar atau 90 perwakilan luar negeri.

“Saya ingin menggarisbawahi bahwa Indonesia telah berhasil tumbuh sebesar 5% dan inflasi kami adalah 1,71%. Jadi saya pikir tidak banyak negara, bahkan di G20, yang dapat mengelola pertumbuhan serta inflasi,” kata Airlangga.

Seperti diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indonesia mengakhiri tren deflasi selama lima bulan berturut-turut pada Oktober 2024. Adapun, inflasi bulanan Indonesia adalah 0,08% secara month-to-month (mtm).

Di sisi lain, inflasi tahunan Indonesia pada Oktober 2024 juga lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pada Oktober 2023, inflasi Indonesia berada di level 2,56% dan melandai ke level 1,71% pada periode yang sama tahun ini.

Kendati demikian, Airlangga mengaku bahwa ke depan akan terjadi sedikit gejolak karena fragmentasi perdagangan global dan konflik Timur Tengah dan di Indo Pasifik yang masih memanas.

Apalagi, International Monetary Fund (IMF) melaporkan bahwa biaya output global dari fragmentasi perdagangan berkisar antara 0,2%—7% dari produk domestik bruto (PDB).

Namun, menurut Airlangga, Indonesia sebagai kekuatan menengah dan pemain global yang sedang berkembang secara aktif memimpin inisiatif untuk memanfaatkan aset geopolitik dan geoekonomi.

“Dan pemerintahan Presiden Prabowo membuka jalan menuju keadilan ekonomi dan sosial dengan menyeimbangkan kerja sama dan memperkuat doktrin kebijakan bebas dan aktif yang tidak selaras,” tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menerima jajaran pengurus Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat pada Rabu (30/10/2024) petang.

Dalam pertemuan yang berlangsung hingga sejam tersebut, Airlangga menjelaskan bahwa mereka membahas setidaknya tiga topik. Pertama, langkah perlindungan industri padat karya yang kinerjanya terus menurun belakangan.

"Ada beberapa langkah untuk sektor industri tekstil termasuk kaitannya dengan safeguard dan juga anti-dumping yang dalam prosesnya tentu sedang dibahas antar pemerintah dan lembaga," kata Airlangga usai pertemuan.

Kedua, terkait upah minimum pada tahun depan. Menurutnya, Apindo mengusulkan agar di setiap perusahaan mulai menetapkan struktur skala upah.

Artinya, upah harus berdasarkan sepakatan tripartite antara perusahaan atau pemberi kerja, serikat pekerja, dan pemerintah. Kendati demikian, upah minimum harus tetap berlaku.

"Ada komitmen dari pengusaha untuk bicaranya tidak hanya UMP tetapi juga bicara mengenai skala upah dan juga struktur skala upah, dan juga berharap produktivitas bisa menjadi salah satu faktor," jelasnya.

Airlangga mengeklaim pemerintah akan berkomitmen untuk tetap melindungi hak-hak pekerja sekaligus menjaga iklim investasi dan usaha yang produktif di Indonesia.

Ketiga, terkait perundingan Indonesia—European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA). Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto ingin segera agar perundingan tersebut segera diselesaikan.

"Ini kan [perundingan IEU-CEPA] ada dua-tiga isu dan setelah diberikan persetujuan oleh Bapak Presiden sehingga kami sudah berkomunikasi dengan menteri perdagangan bahwa diharapkan hal-hal yang sifatnya teknis bisa diselesaikan dan bisa meningkat ke legal drafting," tutup Airlangga.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menanggapi rencana pemakaian mobil Maung buatan PT Pindad untuk menteri dan para eselon I.

Sejauh pantauan Bisnis, sejak dirinya kembali dilantik menjadi Menko Perekonomian pada 21 Oktober lalu, Airlangga tak lagi menggunakan mobil dinas bernomor polisi RI 15.

Dirinya kembali ke kantornya di Lapangan Banteng menggunakan mobil dengan nomor polisi ZZH, khas kode plat nomor kendaraan dinas untuk pejabat negara.

“Memang masih ZZH, yang Maung nanti tunggu tanggal waktunya,” ungkapnya kepada media massa di kantor Kemenko Perekonomian, Selasa (29/10/2024).

Meski demikian, Airlangga mengungkapkan bahwa sejatinya kementeriannya telah memiliki mobil sejenis Maung sejak dua tahun lalu.

Mantan Ketua Umum Golkar merahasiakan jenis kendaraan tersebut, namun berencana akan memakainya.

“[Mobilnya] Rahasia. [Belum dipakai] karena lagi dicat putih,” tuturnya sembari tertawa.

Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo Subianto kerap menggunakan mobil berwanra putih. Tak terkecuali saat dirinya dilantik dan menaiki Maung MV3 Garuda usai dilantik sebagai presiden.

Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memerintahkan para menteri dan eselon I untuk tidak lagi menggunakan mobil impor. Adapun saat ini, para menteri dan Anggito sendiri, menggunakan mobil Toyota Alphard.

Sebagai gantinya, para menteri wakil menteri dan eselon I akan menggunakan mobil buatan Pindad dalam kegiatan sehari-harinya sebagai pejabat negara.

"Minggu depan saya akan pakai mobil maung mobil Pindad karena Pak Prabowo sudah bilang ‘minggu depan tidak ada lagi mobil barang impor untuk menteri dan eselon I’ [meniru ucapan Prabowo] ," tuturnya dalam Rapat Terbuka Senat: Puncak Dies Natalis ke-15 & Lustrum III Sekolah Vokasi UGM Tahun 2024, Senin (28/10/2024).

Dalam hal ini, Anggito menekankan pentingnya penggunaan produk dalam negeri dalam rangka memperkuat dan mendukung industri dalam negeri.

Jakarta: Airlangga Hartarto kembali ditunjuk sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Namun, tanggung jawabnya bertambah setelah Presiden Prabowo membubarkan Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Kemenko Marves) dalam Kabinet Merah Putih.

Airlangga menjelaskan penugasan Kemenko Marves dibidang investasi, energi, dan pariwisata akan dipindah ke Kemenko Perekonomian. Prabowo juga membentuk Dewan Ekonomi Nasional (DEN), yang dipimpin oleh mantan Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan.

Tugas Kemenko Perekonomian

Melansir Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 37 tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bertugas mengoordinasikan, menyinkronkan, dan mengendalikan urusan kementerian terkait dalam bidang perekonomian.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengoordinasikan berbagai kementerian, termasuk Kementerian Keuangan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, hingga Kementerian BUMN, seperti yang dilansir dari Pasal 4 Perpres Ayat 37 tahun 2000.
Namun, Presiden Prabowo Subianto mengubah struktur kementerian dan lembaga. Itu termasuk mengeluarkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dari bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Institusi pengelola keuangan negara itu kini langsung di bawah amatan presiden.

Baca juga: Kemenkeu Tak Lagi di Bawah Koordinasi Kemenko Perekonomian

Perubahan itu tertuang dalam Peraturan Presiden 139/2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode 2024-2029. Beleid itu menggantikan Perpres 67/2019 tentang Struktur Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode 2019-2024.

"Sekarang memang tidak lagi di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian, tapi langsung di bawah presiden," jelas Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Deni Surjantoro melalui keterangan tertulis, Selasa, 22 Oktober 2024.

Adapun dari Perpres baru tersebut, sebanyak delapan kementerian berada di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian, yaitu:

1. Kementerian Ketenagakerjaan.
2. Kementerian Perindustrian.
3. Kementerian Perdagangan.
4. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
5. Kementerian Badan Usaha Milik Negara.
6. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal.
7. Kementerian Pariwisata.
8. Instansi lain yang dianggap perlu.

Selain Kemenkeu, kementerian lain seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Koperasi, Kementerian UKM, dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional juga dikeluarkan dari koordinasi Kemenko Perekonomian. (Muhammad Rizky H).


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(AHL)

JAKARTA, investor.id – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pelaksanaan program Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada 100 hari pertama akan diselaraskan dengan program Presiden Prabowo Subianto. Khususnya untuk target pemerintah dalam jangka pendek dan jangka panjang.

“Kami menunggu arahan Bapak Presiden Prabowo. Kedua, mengenai target-target kan sudah ada target yang sifatnya jangka menengah, jangka panjang,” ucap Airlangga di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Senin (21/10/2024).

Airlangga mengatakan, target pemerintah adalah swasembada pangan dan swasembada energi yang akan dikejar melalui sejumlah program. Selain itu, dia mengungkap target-target terkait penciptaan lapangan kerja dan peningkatan investasi.

“Terkait target ada swasembada energi, swasembada pangan, terkait penciptaan lapangan kerja, peningkatan investasi, kemudian penurunan koefisien gini, penurunan angka kemiskinan,” kata dia.

Sebelumnya, Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah akan berusaha keras untuk mencapai swasembada pangan. Lantaran pemerintah harus mengantisipasi bila dunia sedang menghadapi krisis pangan. Indonesia harus mencapai kemandirian pangan agar tidak bergantung ke negara lain.

“Kita harus mampu memproduksi dan memenuhi kebutuhan pangan seluruh rakyat Indonesia. Saya sudah mempelajari bersama pakar-pakar, saya yakin paling lambat 4-5 tahun kita akan swasembada pangan, bahkan kita siap menjadi lumbung pangan dunia,” terang Presiden.

Prabowo juga mengatakan, di tengah ketidakpastian ekonomi global yang terjadi Indonesia tidak boleh bergantung kepada negara lain, khususnya terkait dengan bidang energi. Dengan potensi alam yang ada, seharusnya Indonesia sudah bisa memiliki kemandirian energi.

“Negara-negara lain harus memikirkan kepentingan mereka sendiri, kalau terjadi hal yang tidak diinginkan sulit kita mendapat sumber energi dari negara lain. Oleh karena itu kita harus swasembada energi dan kita mampu untuk swasembada energi,” kata dia.

Prabowo menegaskan bahwa Indonesia kaya akan komoditas sumber daya alam yang bisa menghasilkan energi. Misalnya kelapa sawit yang bisa diolah menjadi solar dan bensin. Indonesia juga memiliki energi bawah tanah geothermal yang cukup. Selain itu Indonesia memiliki komoditas batu bara serta memiliki potensi energi dari air.

“Pemerintah yang saya pimpin nanti akan fokus untuk mencapai swasembada energi. Kita juga harus mengelola air dengan baik, alhamdulillah kita punya sumber air yang cukup dan kita sudah punya teknologi menghasilkan air yang murah dan yang bisa memenuhi kebutuhan kita,” tutur Prabowo.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Sumber: Kompas.com | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Presiden terpilih Prabowo Subianto bakal memberikan pembekalan pada calon menteri kabinet Prabowo-Gibran di Hambalang, Bogor, Rabu (16/10/2024) besok.

Prabowo menyebutkan acara itu bakal dimulai sejak pagi hari.

“Pagi, pagi banget,” ujar Prabowo saat hendak meninggalkan kediamannya di Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan, Selasa (15/10/2024).

Ditemui terpisah, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan pembekalan bakal berlangsung sejak pukul 08.00 WIB.

Namun, ia belum mengetahui secara pasti peserta pembekalan itu, apakah hanya calon menteri atau bersama para calon wakil menteri.

“Saya belum tahu apakah menteri dan wakil menteri, tapi besok yang pasti ada pembekalan,” kata Dasco.

Dasco menambahkan, wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka juga bakal menghadiri acara pembekalan.

Prabowo telah memanggil para calon menteri dan wakil menteri ke kediamannya di Jalan Kertanegara selama dua hari terakhir.

Pada Senin (14/10/2024) kemarin, ada 49 orang calon menteri yang dipanggil, sedangkan hari ini ada 58 orang calon wakil menteri dan kepala badan yang menghadap Prabowo.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Calon Menteri Akan Dapat Pembekalan di Hambalang Besok, Prabowo: Pagi Banget ", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/10/15/18033221/calon-menteri-akan-dapat-pembekalan-di-hambalang-besok-prabowo-pagi-banget.