Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengumumkan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) per Agustus 2024. Terdapat sejumlah fakta seperti terjadi defisit anggaran terbesar sejak pandemi Covid-19 hingga hingga dampak positif dari penurunan suku bunga oleh The Fed.

Pengumuman tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati beserta jajarannya dalam konferensi pers APBN Kita di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat pada Senin (23/9/2024).

Data-data penting keuangan negara dari awal Januari hingga akhir Agustus 2024 terungkap. Sri Mulyani melaporkan realisasi penerimaan negara seperti pajak, penerimaan bea cukai, hingga penerimaan tingkat daerah.

Bendahara negara tersebut turut melaporkan belanja negara yang sudah terealisasi, seperti belanja pemerintah pusat untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara hingga belanja pemerintah daerah untuk pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.

Lalu, seperti apa perinciannya? Berikut rangkuman yang telah dihimpun Bisnis.

Defisit Rp153,7 Triliun

APBN per Agustus 2024 tercatat defisit Rp153,7 triliun. Angka tersebut menjadi yang paling besar sejak era pandemi.

Sri Mulyani menjelaskan, defisit Rp153,7 triliun tersebut setara 0,68% terhadap produk domestik bruto (PDB). Angka itu melebar dari posisi bulan sebelumnya atau Juli 2024 yaitu sebesar Rp93,4 triliun atau 0,41% terhadap PDB.

"Defisit APBN hingga akhir Agustus Rp153,7 triliun atau 0,68% dari PDB. Masih dalam track sesuai dengan UU APBN 2024,” ujarnya.

Secara keseluruhan, APBN 2024 memang didesain dari rencana awal defisit senilai Rp522,8 triliun atau 2,29% terhadap PDB. Sementara outlook atau perkiraan defisit pada akhir tahun akan lebih besar, yakni senilai Rp609,7 triliun atau 2,7% terhadap PDB.

Jika dilihat secara historis secara tahunan pada periode yang sama maka defisit kali ini menjadi yang terbesar sejak 2021.

Pada tahun lalu atau Agustus 2023, APBN masih mengalami surplus Rp147,22 triliun atau 0,7% terhadap PDB. Surplus terjadi karena pendapatan negara mencapai Rp1.821,9 triliun, lebih tinggi dari realisasi belanjanya yakni Rp1.674,67 triliun.

Tak jauh berbeda, pada Agustus 2022 APBN juga masih mengalami surplus Rp107,4 triliun per Agustus 2022 atau 0,58% terhadap PDB. Namun, pada Agustus 2021 APBN mengalami defisit yang cukup besar yaitu Rp383,2 triliun atau setara 2,32% dari PDB.

Penerimaan Negara Masih Loyo

Sementara itu, penerimaan negara mencapai Rp1.777 triliun selama Januari—Agustus 2024. Angka tersebut masih lebih rendah secara tahunan, terutama akibat penurunan setoran PPh Badan atau pajak perusahaan.

Sri Mulyani menjelaskan, penerimaan negara sebesar Rp1.777 triliun per Agustus setara dengan 63,4% dari target yang ditetapkan APBN 2024. Dibandingkan periode yang sama tahun lalu, angka tersebut turun 2,5%.

Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono merincikan, jika dibagi menurut jenisnya maka penerimaan pajak badan atau PPh Badan memang menjadi yang paling mengalami kontraksi atau penurunan paling besar pada Agustus 2024.

Per Agustus 2024, PPh Badan menyetor Rp212,7 triliun. Kendati demikian, angka tersebut berkurang 32,1% dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu.

"[Penurunan setoran] PPh Badan terutama akibat penurunan harga komoditas," jelas Thomas.

Di samping itu, keponakan presiden terpilih Prabowo Subianto ini mengaku jenis pajak utama lainnya terutama pajak-pajak yang berbasis pada transaksi pada tahun berjalan menunjukkan pertumbuhan positif.

Lebih lanjut, Thomas juga merincikan total penerimaan negara sebesar Rp1.777 triliun per Agustus 2024 berasal dari penerimaan pajak sebesar Rp1.196,54 triliun (60,16% dari target APBN), penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar Rp183,2 triliun (57,1% dari target APBN), serta pendapatan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp383,8 triliun (78% dari target APBN).

Biaya Pilkada Hingga Pembangunan IKN

Sri Mulyani mengungkapkan, realisasi belanja negara tercatat senilai Rp1.930,7 triliun atau 58,1% dari alokasi pemerintah per akhir Agustus 2024.

Belanja pemerintah tersebut salah satunya digunakan untuk pembiayaan Pilkada 2024. Wakil Menteri Keuangan I Suahasil Nazara melaporkan realisasi anggaran pilkada per 20 September 2024 telah mencapai Rp37,43 triliun.

Capaian tersebut menunjukkan realisasi anggaran untuk pesta demokrasi di daerah pada November mendatang, hampir rampung atau mencakup 99,75% dari pagu yang senilai Rp37,52 triliun.

“Berarti kita sudah sangat siap mengikuti Pilkada dan anggaran daerah telah dialokasikan dan diadministrasikan,” ungkapnya dalam Konferensi Pers APBN Kita, Senin (23/9/2024).

Tak hanya Pilkada, anggaran untuk pembangunan IKN juga kerap menjadi sorotan banyak pihak. Hingga Agustus 2024, pemerintah tercatat sudah menggelontorkan Rp18,9 triliun untuk pembangunan IKN.

Perinciannya, realiasi anggaran untuk klaster infrastruktur sebesar Rp16,2 triliun. Infrastruktur tersebut untuk sejumlah pembangunan seperti jalan tol, jembatan, fasilitas air (embung), hingga kawasan kantor kementerian, hingga rusun ASN dan Hankam.

Sementara untuk klaster non-infrastruktur sebesar Rp2,7 triliun. Perinciannya seperti untuk promosi dan sosialisasi IKN, dukungan pengamanan dari Polri, perencanaan, hingga evaluasi.

"Realisasi anggaran IKN tahun 2024 telah direalisasikan Rp18,9 triliun dari pagu Rp44 triliun, berarti telah direalisasikan 43,1%," ujar Suahasil.

Dia menjelaskan alokasi APBN untuk pembangunan IKN sudah mulai diberikan sejak 2022 senilai Rp5,5 triliun. Hingga 2023, sambungnya, realisasinya mencapai Rp27 triliun.

Pada tahun ini, direncanakan alokasi meningkat tajam menjadi Rp44 triliun. Meski belum terealisasi setengah, Suahasil meyakini penyerapan anggaran IKN akan melonjak pada akhir-akhir 2024.

"Ini kita memantau terus karena pekerjaan jalan terus, pekerjaan pembangunan fisik infrastruktur. Nanti kalau pembangunan infrastrukturnya telah serah terima pekerjaan fisiknya selesai, serapan anggarannya akan meningkat dengan cepat kemungkinan jelang akhir tahun," jelasnya.

Sebagai informasi, jika mengacu pada total realisasi 2022 dan 2023 serta pagu anggaran 2024 maka total anggaran IKN mencapai sekitar Rp76,5 triliun.

Pembiayaan Utang Rp347,6 Triliun

Kemenkeu sudah merealisasikan pembiayaan utang senilai Rp347,6 triliun dari APBN hingga akhir Agustus 2024.

Wakil Menteri Keuangan I Suahasil Nazara menjelaskan, pemerintah sudah menyiapkan Rp648,1 triliun dari APBN 2024 untuk pembiayaan utang. Jumlah tersebut berasal dari 'duit pinjaman' atau dari surat berharga negara (SBN).

"Pembiayaan utang, realisasi sampai dengan 31 Agustus adalah Rp347,6 triliun. Ini 53,6% dari target APBN," ujar Suahasil dalam Konferensi Pers APBN Kita di Kantor Kemenkeu, Senin (23/9/2024).

Dia merincikan, realisasi berasal dua pembiayaan yaitu SBN (neto) sebesar Rp310,4 triliun dan pinjaman (neto) sebanyak Rp37,2 triliun.

Lebih lanjut, Suahasil menjelaskan jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu maka terlihat pertumbuhan yang cukup tinggi. Hingga akhir Agustus 2023, realisasi pembiayaan utang hanya sebesar Rp198,7 triliun.

Suahasil mengaku, meski terjadi peningkatan peningkatan namun pemerintah tidak khawatir sebab terjadi diproyeksikan akan terjadi arus cas masuk ke pasar-pasar berkembang seperti Indonesia usai Fed Fund Rate turun 50 basis point pada bulan ini.

"Dengan incoming inflow tersebut bahkan kita bisa mempertahankan, memperbaiki yield, serta biaya bunga kita. Ini adalah perkembangan yang baik dan perlu kita pertahankan sambil tetap melihat arah dari pergerakan pasar keuangan dunia," katanya.

Dampak Pemangkasan Suku Bunga The Fed

Sri Mulyani mengungkapkan tekanan capital outflow atau aliran keluar modal asing berangsur menurun dan berbalik menjadi inflow usai Fed Fun Rate (FFR) turun sebesar 50 basis poin (bps) pada pekan lalu.

Dia menyoroti tren aliran modal asing ini sudah mulai pulih di masa menjelang penurunan FFR pada Agustus lalu, baik di pasar saham maupun Surat Berharga Negara (SBN).

“Agustus inflow melonjak lebih tinggi lagi dan pada September sampai dengan tanggal 19 mengalami positif flow untuk SBN maupun dari sisi saham,” ungkapnya dalam konferensi pers APBN Kita, Senin (23/9/2024).

Bendahara Negara menjelaskan, secara tahun berjalan atau year to date (ytd), aliran modal masuk ke dalam SBN senilai Rp21,39 triliun. Sementara untuk pasar SBN pada September saja, masuk senilai Rp11,13 triliun.

Di pasar saham, inflow khusus September mencapai Rp27,87 triliun. Sedangkan secara tahun berjalan, inflow untuk capital market dari sisi saham mencapai Rp57,72 triliun.

Alhasil, derasnya aliran modal yang masuk berdampak pada nilai tukar rupiah yang mengalami penguatan dari sebelumnya sempat menembus Rp16.000 per dolar AS, per 20 September 2024 di angka Rp15.287 per dolar AS.

Kendati demikian, Sri Mulyani menyatakan kondisi perekonomian Uni Eropa belum menunjukkan perkembangan yang positif. Kondisi perekonomian global juga semakin diperberat oleh keadaan China yang masih menghadapi sejumlah tantangan seperti pertumbuhan ekonomi yang masih 4,7% atau di bawah ekspektasi pasar.