JAKARTA, investor.id–Pemerintah idealnya lebih dulu mengubah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menjadi Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) demi bisa mengakomodasi komoditas kakao dan kelapa. Pasalnya, sejak awal didirikan, BPDPKS didesain khusus untuk menghimpun pungutan ekspor sawit dan memanfaatkan dana itu guna membiayai program atau kegiatan terkait dengan pengembangan komoditas yang sama.

Menurut Ketua Umum Gabungan Perusahaan Perkebunan Indonesia (GPPI) Delima Hasri Azahari, BPDPKS sejak awal didesain untuk komoditas sawit. Karena itu, sudah seharusnya BPDPKS juga hanya untuk komoditas sawit, bukan bagi kakao, kelapa, atau komoditas perkebunan lainnya. Kecuali, BPDPKS itu menjadi BPDP.