Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) merespon tranformasi Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menjadi Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) yang tak hanya mengurus soal sawit, melainkan komiditas lain seperti kakao, dan kelapa.

Ketua Umum GAPKI Eddy Martono meminta perubahan ini harus dibarengi dengan tata kelola kelembagaan yang baik. Pihaknya mendukung tranformasi ini sepanjang dana pungutan dari sawit tidak akan digunakan untuk komoditas lainya.

"Sebab sawit masih membutuhkan dana cukup besar untuk Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), insentif biodiesel, research, dan lainya," kata Eddy pada Kontan.co.id, Rabu (23/10).

Eddy mengingatkan bahwa industri sawit masih menghadapi sejumlah masalah misalnya kaitanya dengan produksi yang stagnan dan produktivitas yang terus menurun.

Di lain sisi, kebutuhan dalam negeri terhadap minyak sawit mentah (CPO) juga terus meningkat seiring dengan ambisi pemerintah terkait swasembada energi dari sawit.

Berdasarkan data yang dipaparkan, sampai dengan bulan Agustus, produksi tahun 2024 adalah 34.522 ribu ton atau 4,86 persen lebih rendah dari periode yang sama tahun 2023 yaitu dari 36.287 ribu ton.

Sedangkan, total konsumsi dalam negeri sampai dengan bulan Agustus 2024 mencapai 15.571 ribu ton atau 1,94 persen lebih tinggi dari tahun 2023 sebesar 15.274 ribu ton.

Untuk itu, realisasi PSR melalui dana pungutan BPDP menjadi prioritas utama. Apalagi, pemerintah juga berambisi swasembada energi biodiesel yang berbahan dasar minya sawit mentah.

"Peningkatan produktivitas dan produksi harus segera dilakukan apalagi pemerintah baru akan menerapkan mandatory tahun depan di B40 kemudian akan dilanjutkan ke B50," utas Eddy.

Sebelumnya tranformasi BPDPKS menjadi BPDP tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) nomor 132 tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Perkebunan yang diundangkan pada 18 Oktober 2024.

Badan Pengelola Dana mempunyai tugas melakukan perencanaan dan penganggaran, melakukan penghimpunan dana, melakukan pengelolaan dana, melakukan penyaluran penggunaan dana, melakukan penatausahaan dan pertanggungjawaban, dan melakukan pengawasan.

Adapun, dana yang dihimpun digunakan untuk kepentingan pengembangan sumber daya manusia perkebunan, penelitian dan pengembangan Perkebunan, promosi perkebunan, peremajaan Perkebunan, dan sarana dan prasarana perkebunan.

Penghimpunan dana ditujukan untuk mendorong pengembangan perkebunan yang berkelanjutan. Penghimpunan dana bersumber dari pelaku usaha perkebunan, dana lembaga pembiayaan, dana masyarakat, dan dana lain yang sah.

Reporter: Dadan M. Ramdan | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono angkat bicara terkait perubahan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menjadi Badan Pengelola Dana Perkebunan.

Tak hanya sawit, badan baru ini akan mengelola komoditas kakao dan kelapa.

Perubahan ini menyusul terbitnya Peraturan Presiden Bernomor 132/2024 mengenai Pengelolaan Dana Perkebunan. Beleid ini terbit dua hari sebelum Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) melepas jabatannya.

Nantinya, badan baru ini akan berbentuk layanan umum di bawah Kementerian Keuangan.

"Selama dana dari sawit tidak terganggu tidak ada masalah," kata Eddy kepada KONTAN, Rabu (23/10/2024).

Menurut dia, keberadaan dana sawit ini penting bagi komoditas tersebut. Sebab, industri sawit masih membutuhkan dana cukup besar untuk peremajaan sawit rakyat (PSR), insentif biodiesel, penelitian dan sebagainya.

Gapki juga tidak mempermasalahkan jika dana dari hasil pengutan ekspor sawit digunakan untuk subdisi silang bagi pengembangan kelapa dan kakau.

"Selama dana mencukupi, tidak ada masalah," tandas Eddy.

Meski demikian, Gapki memberi catatan agar mendapat perhatian serius dari Badan Pengelola Dana Perkebunan terkait produktivitas sawit yang masih stagnan.

Padahal, kebutuhan dalam negeri terus meningkat, disamping untuk memenuhi pasokan biodisel.

"Dengan produksi yang stagnan dan produktivitas turun, maka PSR menjadi prioritas utama, sebab kita produsen minyak sawit terbesar di dunia tetapi di sisi lain kita juga konsumen minyak sawit terbesar di dunia, dan konsumsi kita naik terus," beber Eddy.

Atas dasar itu, Gapki menegaskan, peningkatan produktivitas dan produksi harus segera dilakukan apalagi pemerintah baru akan menerapkan mandatory di tahun depan untuk B40, kemudian akan dilanjutkan ke B50.

Diketahui, terbitnya Perpres No. 132/2024 menjadi landasan BPDPKS akan dilebur karena telah dicabutnya Peraturan Presiden (Perpres) No.61/2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No.66/2018 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 61/2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 134).

Untuk selanjutnya, struktur model organisasi Badan Pengelola Dana ditetapkan paling lama tiga bulan, terhitung sejak Perpres ini diundangkan pada 18 Oktober 2024.

Nantinya, badan baru ini akan berbentuk layanan umum di bawah Kementerian Keuangan.

Hal ini disebutkan di Pasal 20 ayat 1 yang berbunyi Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara membentuk Badan Pengelola Dana di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

Penghimpunan dana akan bersumber dari pungutan ekspor dan iuran.

Dana ini akan dipungut dari tiga model perusahaan yaitu Pelaku Usaha Perkebunan yang melakukan ekspor komoditas Perkebunan dan/ atau turunannya; pelaku usaha industri berbahan baku hasil Perkebunan; dan eksportir atas komoditas Perkebunan dan/ atau turunannya.

Dana perkebunan akan digunakan untuk kepentingan pengembangan sumber daya manusia perkebunan, penelitian dan pengembangan perkebunan, promosi perkebunan, peremajaan perkebunan, dan sarana prasarana perkebunan

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) merespons rencana pemerintah untuk meningkatkan biodiesel 50 (B50) di tahun 2026.

Ketua Umum Gapki, Eddy Martono mengingatkan bahwa realisasi B50 akan mengorbankan banyak hal, mengingat kondisi sawit tanah air mengalami stagnasi produksi.

"Dengan B50 melihat kondisi yang stagnan ini maka (ekspor) akan turun 6 juta ton," kata Eddy dalam konferensi pers di Kantornya, Selasa (23/10).

Dengan turunnya ekspor, tambah Eddy, upaya peningkatan produksi juga akan semakin terhambat.

Eddy mengingatkan bahwa pungutan ekspor yang dihimpun oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menjadi sumber pendanaan utama untuk banyak hal, termasuk pemermajaan sawit rakyat (PSR).

Di lain sisi, pemerintah saat ini sudah tidak bisa lagi menunda upaya percepatan PSR, mengingat produksi minyak sawit mentah (CPO) hingga Agustus 2024 ini hanya mencapai 36,27 juta ton atau lebih rendah 4,86% (YoY) dari tahun 2023.

Di saat bersamaan konsumsi dalam negeri hingga Agustus 2024 terus meningkat mencapai 15,57 juta ton atau naik 1,94% (YoY) dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Eddy juga mengingatkan, berkurangnya ekspor secara langsung turut membuat menghambat realisasi program biodisel. Pasalnya, salah satu sumber pembiayaan untuk program tersebut berasal dari pungutan ekspor yang dihimpun oleh BPDP.

"Jadi akhirnya banyak yang dikorbankan, devisa berkurang, ekspor kurang, akan ada masalah untuk pembiayaan biodiesel, dana PSR juga tidak akan mencukupi," tuturnya.

Sebelumnya. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menargetkan program biodiesel 50 (B50) dapat mulai diimplementasikan pada tahun 2026.

Andi memastikan produksi minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) Indonesia sebagai bahan dasar untuk B50 ini mencukupi.

Dirinya menjelaskan bahwa saat ini produksi sawit mentah salam negeri mencapai 46 juta ton. Sementara kebutuhan untuk program B50 hanya mencapai 5,3 juta ton.

"CPO kita produksinya 46 juta ton, sekarang dalam negeri (kebutuhan) kita pakai 20 juta ton. Kita ekspor 26 juta ton, kalau kita mengambil 5,3 juta ton, berarti nggak ada masalah kan," kata Amrian dalam konferensi pers di gedung Kementerian Pertanian, Selasa (22/10).

JAKARTA, investor.id–Pemerintah idealnya lebih dulu mengubah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menjadi Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) demi bisa mengakomodasi komoditas kakao dan kelapa. Pasalnya, sejak awal didirikan, BPDPKS didesain khusus untuk menghimpun pungutan ekspor sawit dan memanfaatkan dana itu guna membiayai program atau kegiatan terkait dengan pengembangan komoditas yang sama.

Menurut Ketua Umum Gabungan Perusahaan Perkebunan Indonesia (GPPI) Delima Hasri Azahari, BPDPKS sejak awal didesain untuk komoditas sawit. Karena itu, sudah seharusnya BPDPKS juga hanya untuk komoditas sawit, bukan bagi kakao, kelapa, atau komoditas perkebunan lainnya. Kecuali, BPDPKS itu menjadi BPDP.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menugaskan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk melakukan penanaman kembali (replanting) dan mengembangkan industri berbasis kakao dan kelapa.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, benihnya akan disediakan oleh perguruan tinggi atau balai penelitian yang dibiayai oleh BPDPKS sehingga tugas BPDPKS tak hanya fokus pada kelapa sawit, tetapi juga merevitalisasi kakao dan kelapa.

"Tadi arahan Bapak Presiden perlu dikelola memberikan tugas tambahan kepada BPDPKS juga untuk bertanggungjawab untuk me-replanting dan juga mengembangkan industri berbasis kakao dan kelapa," kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (10/7/2024).

Airlangga menuturkan, penanaman kembali atau replanting ini diperlukan karena luas lahan kakao di dalam negeri berkurang.

Situasi itu diperparah dengan turunnya produksi yang menyebabkan kebutuhan kakao lebih banyak dipenuhi dari impor.

"Kebutuhan kakao sekarang lokalnya hanya 45 persen dan impornya 55 persen. Nah, oleh karena itu penting untuk replanting kakao untuk agar luasan kakao meningkat dan produksinya bisa dikembalikan mungkin double ke 400.000 ton," ucap Airlangga.

Lebih lanjut ia menjelaskan, produksi kakao di dalam negeri saat ini mencapai 180. 000 ton, sementara kelapa sekitar 2,8 juta ton.

Sementara itu, nilai ekspor kakao mencapai 1,3 miliar dollar AS dan kelapa 1,2 miliar dollar AS. Adapun luas lahan kakao mencapai 1,3 juta hektar, dan kelapa seluas 3,3 juta hektar.

"Tentu akan ada fasilitasi untuk penambahan perluasan ataupun membantu perkebunan rakyat yang direvitalisasi," kata dia.