Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Umum (Ketum) Partai Golongan Karya (Golkar) Bahlil Lahadalia akan mendalami bersama fraksi terkait putusan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang tengah ramai akhir-akhir ini.

Bahlil mengatakan bahwa ia belum sempat membahas lebih lanjut soal dinamika yang terjadi lantaran baru saja dipilih dan disahkan menjadi Ketum Partai pada kemarin malam, Rabu (22/8/2024).

"Belum sempat saya rapat sama fraksi. Hal ini saya akan mendalami, setelah ini saya mencoba untuk berkomunikasi dengan fraksi. Karena itu saya belum bisa memberikan penjelasan secara detail," jelas Bahlil dalam konferensi pers di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Rabu (23/8).

Lanjutnya, ia mengatakan bahwa Partai Golkar berprinsip mengedepankan aturan main, mekanisme dan berdasarkan undang-undang. Jika hal ini diterapkan, ia percaya bahwa semua akan baik.

Di lain sisi, Bahlil mengatakan bahwa sebagai kader Golkar yang berproses dalam alam demokrasi dan pernah menjadi aktivis, Indonesia adalah negara demokrasi.

Oleh sebab itu, ia berpendapat bahwa penyampaian pendapat juga perlu dihargai dan dijamin oleh undang-undang.

"Jadi itu bukan sesuatu yang dilarang, boleh-boleh saja tapi semuanya harus ada aturan yang sendak kita patuhi dan dijadikan sebagai rujukan bersama," pungkasnya.

Sebagai catatan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia resmi menjadi Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) pada Rabu (22/8). Bahlil terpilih secara aklamasi.

Pengesahan Bahlil sebagai Ketua Umum Golkar ditetapkan dalam perhelatan Musyawarah Nasional (Munas) ke-11 di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (21/8/2024).

"Saya menanyakan apakah seluruh hadirin yang hadir, setuju untuk kita tetapkan bapak Bahlil Lahadalia menjadi Ketum DPP Partai Golkar periode 2024-2029," Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar Adies Kadier.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar Adies Kadier menegaskan bahwa untuk ketua umum sudah dipastikan tidak ada nama di luar Bahlil, lantaran karena hanya dia seorang diri.