MEDAN, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia akan memastikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengimplementasikan putusan Mahkamah Kontitusi (MK) soal Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Adapun putusan MK dimaksud nomor 60/PUU-XXII/2024 soal ambang batas pencalonan dan nomor 70/PUU-XXII/2024 terkait batas usia kepala daerah.

"Kita gini, kalau Bawaslu memastikan saja pasca putusan MK baik di nomor 60, 70, kita harus memastikan apa yang dilakukan Bawaslu dalam proses pengawasannya, harus sesuai dengan mekanismenya," kata Anggota Bawaslu RI, Puadi di Kantor KPU Sumatera Utara (Sumut), Rabu (28/8/2024).

Adapun isi putusan MK tersebut juga telah diturunkan dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2024 terkait pencalonan kepala daerah untuk Pilkada 2024 serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 terkait pedoman teknis pendaftaran dan persyaratan calon kepala daerah.

Menurutnya, Bawaslu juga tidak kesulitan dalam mengawasi persyaratan pencalonan kepala daerah.

Bawaslu juga akan tetap fokus dalam menjalankan tugas dan kewenangannya melaksanakan pengawasan melekat.

"Terutama KPU, harus tetap fokus pada PKPU 10, dan sudah dibuat oleh juknis (petunjuk teknis) 1229 itu, sehingga secara teknis Bawaslu melakukan pengawasan," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Puadi mengatakan Bawaslu telah membuat pemetaan kerawanan pelaksanaan pilkada.

Jika Bawaslu menemukan dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan tahapan pilkada, maka akan ditindak.

"Termasuk misalkan ada kaitannya ada calon petahana misalkan, ada kekerabatan misalkan ada keluarga TNI, ASN atau Polri ini kan jadi perhatian kita sehingga bawaslu tetap fokus, mekanisme ini harus tetap sesuai prosedur, harus dipastikan," ujar Puadi.

"Ketika nanti tiap-tiap proses tahapannya ini ada potensi pelanggaran, kemudian dicatat dalam kejadian khusus oleh pengawas pemilu, buktinya cukup kuat, ya maka kita jadikan temuan gitu," sambungnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri memuji mahasiswa yang sudah mulai sadar dan bergerak terhadap ketidakadilan yang terjadi, khususnya untuk kawal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait persyaratan calon kepala daerah.

“Saya masih merasa bersyukur akhirnya mahasiswa rupanya kalau mudeng bahasa jawa, bahasa Indonesianya apa? Mengerti,” kata Mega saat berpidato dalam pengumuman calon kepala daerah yang diusung PDIP gelombang ketiga di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Senin (26/8/2024).

Dia juga bercerita saat perjuangan menumbangkan Orde Baru pada era 1998. Saat itu, Megawati berpidato di hadapan para mahasiswa yang turun ke jalan.

“Karena saya dulu, waktu itu beberapa masih ketemu saya, masih panggil mbak kan, 'mbak saya masih inget loh situ ke Trisakti'. 'Hei kamu masih inget?' 'Lah iya saya di situ denger pidatonya mbak’. Jadi maksud saya, jelek-jelek saya itu tahu peristiwa jaman mau reformasi itu, loh,” jelasnya.

Lebih lanjut, dia juga mengungkapkan rasa syukurnya untuk para hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang masih memiliki hati nurani, dan para mahasiswa yang bergerak menyuarakan kebenaran.

“Alhamdulillah akhirnya MK, hakim-hakimnya ternyata masih punya nurani dan keberanian,” ucapnya.

Megawati mengatakan dirinya tidak bisa membayangkan jika hukum dimainkan. Apalagi, ada pihak mempermainkan putusan MK.

“Saya ga bisa bayangkan loh, kalau hukum di ini kan, dimainkan, padahal kan ada hierarki nya gitu. Harus mengurus apa boleh buat, ya begitu hukum di Indonesia ini,” pungkas Megawati

Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memantau langsung keterlibatan anak dalam aksi unjuk rasa kawal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) di gedung DPR RI, Kamis, 22 Agustus 2024. Dalam pantauan KPAI, terdapat palajar yang masih usia anak mengikuti aksi tersebut.

"KPAI melihat sekitar 300 sampai 400 anak memakai atribut pelajar atau bergabung dalam kelompok terebut yang ikut aksi datang dari arah GBK, Tol dan Benhil pada pukul 18.00 WIB," kata Komisioner KPAI Aris Adi Leksono kepada Medcom.id, Jumat, 23 Agustus 2024.

Anak-anak tersebut turut meramaikan aksi bakar ban. Padahal, pada waktu tersebut, sekitar pukul 19.00 WIB masa aksi sudah dibubarkan olah kepolisian.
Aris mengungkapkan pada waktu penyisiran masa aksi, KPAI menemukan beberapa pelajar terpukul dan jatuh serta diamankan di dalam Gedung DPR. Adapula yang ditangkap untuk dibawa ke Polda Metro Jaya dan Polres Jakarta Barat.

"KPAI mencatat ada 7 anak yang diamankan di Polda Metro Jaya, 78 anak diamankan di Polres Jakarta Barat," ungkap Aris.

KPAI juga menyisir pelajar yang dirawat dan mengalami luka di rumah sakit terdekat dari DPR RI. "Kami melihat anak dipukul dan dilarikan ke RS," beber dia.

Pihaknya meminta petugas kepolisian tidak melakukan tindakan represif kepada anak-anak. Aris mengingatkan petugas kepolisian harus menjalankan dan mengedepankan upaya persuasif.

"Kami melakukan koordinasi intensif kepada Komnas HAM, KontraS, YLBHI terkait perlindungan anak di dalam situasi darurat dan pendampingan hukum bagi anak," ujar Aris.

Baca juga: Kampus Diminta Tak Intimidasi Mahasiswa yang Ikut Unjuk Rasa

(REN)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ombudsman Republik Indonesia (RI) mendesak polisi agar segera membebaskan peserta aksi demonstrasi Kawal Putusan MK dan Tolak Revisi UU Pilkada yang sedang ditahan segera dibebaskan.

Anggota Ombudsman RI Johanes Widijantoro juga meminta agar peserta aksi yang tengah ditahan mendapatkan pendampingan hukum.

“Peserta demonstrasi yang saat ini sedang ditahan, baik di Polda maupun di Polres agar tetap dipenuhi hak-haknya,” kata Johanes dalam keterangannya, Jujat (23/8/2024).

“Khususnya untuk memperoleh pendampingan dari penasihat hukum dan diupayakan untuk dapat segera dibebaskan,” lanjut dia.

Ombudsman RI menyesalkan tindakan aparat saat membubarkan demonstran di sekitar gedung DPR/MPR RI.

Aparat diduga mengejar, menangkap, melakukan kekerasan dan mengintimidasi peserta aksi dan jurnalis.

Menurut Johanes, tindakan itu bertentangan dengan Undang Undang RI Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum serta Pasal 28 Perkapolri Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, Dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat Di Muka Umum.

“Yang intinya kepolisian dalam melakukan tindakan upaya paksa harus menghindari terjadinya hal-hal yang kontra produktif,” tegas Yohanes.

Polri telah memiliki SOP dalam pengendalian massa yang diatur melalui Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa, Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip Dan Standar HAM Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

“Hal ini seharusnya menjadi pedoman bagi setiap anggota kepolisian yang bertugas di lapangan dalam penanganan aksi demonstrasi,” tegas dia.

Oleh sebab itu, Yohanes menilai polisi telah melanggar ketentuan perundang-undangan dan SOP Pengendalian Massa.

Sebagai informasi, aparat kepolisian memukul mundur demonstran "Kawal Putusan MK" di depan Gedung MPR/DPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (22/8/2024) malam.

Pengamatan Kompas.com, aksi aparat itu dimulai sekitar pukul 19.05 WIB. Awalnya, massa masih berkerumun di depan gerbang Gedung MPR/DPR RI ke arah Slipi.

Ada pula yang menduduki kedua ruas tol, baik yang ke arah Slipi maupun ke arah Cawang.

Tiba-tiba, aparat kepolisian datang dari arah Slipi. Mereka mengendarai motor dan mobil dengan menyalakan sirine.

Serbuan aparat itu sontak membuat massa kocar-kacir ke arah Semanggi.

Beberapa demonstran tampak terjebak di antara serbuan aparat. Mereka ada yang terjatuh kemudian melarikan diri, ada juga yang pasrah ditangkap polisi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pagar Gedung DPR RI yang rusak akibat demo menolak revisi Undang-Undang Pilkada telah diperbaiki, Jumat (23/8/2024) siang.

Amrin (37), petugas Satpol PP, menyatakan bahwa pagar tersebut sudah diperbaiki saat ia dan rekan-rekannya tiba di lokasi pada pukul 07.00 WIB.

"Sesuai surat tugas, kami berada di sini jam 07.00 pagi. Kami sampai di sini, sudah dilas dan disemen. Coret-coretan (di dinding) sudah dihapus," ujar Amrin kepada Kompas.com.

Soleh (43), petugas kebersihan DKI Jakarta, menjelaskan bahwa ia dan timnya mulai membersihkan sampah sejak pukul 05.00 WIB, dan kemudian melanjutkan dengan menutup aksi vandalisme berupa coretan di dinding sepanjang Jalan Gerbang Pemuda hingga Jalan Gatot Subroto.

"Kami nyapu jalan dari jam 05.00, ngecat temboknya baru mulai jam 10.00. Ini dari Jalan Gerbang Pemuda sampai Jalan Gatot Subroto. Harus dicat nanti bisa jadi laporan warga," jelas Soleh.

Saat ini, sampah sisa demo sudah tidak terlihat di sekitar gedung DPR, meskipun bekas pembakaran masih tampak di tengah jalan raya.

Selain itu, rumput-rumput yang terinjak oleh massa di bawah pagar beton pembatas jalan juga sudah dirapikan oleh petugas kebersihan.

Demo menolak RUU Pilkada berlangsung pada Kamis (22/8/2024) dan diikuti oleh Aliansi BEM Seluruh Indonesia (SI), Partai Buruh, berbagai lapisan masyarakat, serta sejumlah komika dan aktor terkenal seperti Reza Rahadian.

Mahkamah Konstitusi (MK) sebelumnya mengubah aturan mengenai ambang batas (threshold) pencalonan gubernur dan wakil gubernur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada melalui Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 pada Selasa (20/8/2024).

Dalam putusan tersebut, MK memutuskan bahwa threshold pencalonan kepala daerah dari partai politik disamakan dengan threshold pencalonan kepala daerah jalur independen.

Berdasarkan Putusan MK, threshold pencalonan gubernur Jakarta hanya membutuhkan 7,5 persen suara pada pemilu legislatif sebelumnya.

Namun, sehari setelah putusan MK, DPR dan pemerintah langsung mengadakan rapat untuk membahas revisi UU Pilkada.

Panitia Kerja (Panja) revisi UU Pilkada Badan Legislasi (Baleg) DPR RI sempat berupaya untuk mengubah putusan MK dengan membuat pelonggaran threshold yang hanya berlaku bagi partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD.

Ketentuan ini menjadi ayat tambahan pada Pasal 40 revisi UU Pilkada, yang dibahas dalam rapat singkat selama sekitar tiga jam.

Namun, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad memastikan bahwa pengesahan revisi UU Pilkada batal dan keputusan tetap mengikuti putusan MK.

Dasco juga menegaskan bahwa rapat paripurna hanya bisa diselenggarakan pada hari Kamis dan Selasa, sehingga tidak mungkin DPR mengesahkan RUU Pilkada sebelum pendaftaran Pilkada pada 27-29 Agustus 2024.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kini Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai sebagai satu-satunya lembaga negara yang masih mendapatkan kepercayaan dari masyarakat Indonesia.

Pernyataan ini disampaikan oleh Juru Bicara Maklumat Juanda, Alif Iman Nurlambang, saat memimpin aksi unjuk rasa yang diikuti para guru besar, aktivis, dan akademisi.

“Gedung MK ini adalah satu-satunya gedung yang kita percayai untuk mengemban amanat rakyat,” ujar Alif Iman dalam orasinya di depan Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (22/8/2024).

Alif mengakui bahwa MK pernah melakukan kesalahan di masa lalu, namun ia menilai bahwa MK kini telah mengembalikan marwahnya sebagai penegak demokrasi.

“Kita pernah datang ke sini untuk menyatakan mereka melakukan hal yang tidak benar. Tapi, kali ini MK mengembalikan marwahnya, kehormatannya. Oleh karena itu, kita perlu mengapresiasinya,” tambahnya.

Jaga demokrasi lewat putusan MK

MK membawa angin segar bagi demokrasi dengan mengubah ambang batas (threshold) pencalonan kepala daerah dalam putusan yang disampaikan pada 20 Agustus 2024.

Perubahan ini didasarkan pada jumlah penduduk, menyamakan syarat pencalonan kepala daerah dari partai politik dengan jalur independen.

Putusan ini dianggap memberikan harapan bagi demokrasi Indonesia, terutama di Jakarta, yang belakangan ini sering menghadapi Pilkada dengan calon tunggal melawan kotak kosong.

MK juga memutuskan bahwa batas usia minimum calon Gubernur tetap 30 tahun saat ditetapkan sebagai calon oleh KPU, bukan saat dilantik.

Hal yang sama berlaku untuk calon bupati/wali kota dengan batas usia minimum 25 tahun.

MK disebut "Mahkamah Keluarga"

Salah satu putusan kontroversial MK yang mendapat kritik tajam adalah Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang syarat usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).

Putusan ini memungkinkan Gibran Rakabuming Raka, yang belum berusia 40 tahun, maju sebagai cawapres mendampingi Prabowo Subianto dan memenangkan Pilpres 2024.

Keputusan ini diambil oleh Anwar Usman, Ketua MK yang juga merupakan adik ipar Presiden Joko Widodo.

Akibatnya, MK dijuluki “Mahkamah Keluarga” karena dianggap memberikan perlakuan istimewa kepada putra sulung presiden.

Dalam putusan ini, beberapa hakim konstitusi mengajukan pendapat berbeda (dissenting opinion), termasuk Saldi Isra.

Saldi mengkritik keras MK yang mengabulkan permohonan Almas Tsaqibbirru, yang dikenal sebagai pengagum Gibran.

Saldi mengungkapkan kekhawatirannya tentang perubahan sikap MK yang terjadi sangat cepat, bahkan tanpa kesepakatan bulat dari sembilan hakim konstitusi.

"Apakah Mahkamah pernah berubah pendirian? Pernah, tetapi tidak pernah terjadi secepat ini, di mana perubahan terjadi dalam hitungan hari," ujar Saldi dalam sidang pada 16 Oktober 2023.

Hakim konstitusi lainnya, Arief Hidayat, juga menyampaikan kegelisahannya terkait keterlibatan Anwar Usman dalam putusan ini.

"Ketua (Anwar Usman) malahan ikut membahas dan memutus kedua perkara a quo dan khusus untuk Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 diputus dengan amar 'dikabulkan sebagian'. Sungguh tindakan yang menurut saya di luar nalar yang bisa diterima dengan penalaran yang wajar," ucap Arief.

Sengketa Pilpres 2024

Dalam memutus sengketa Pilpres 2024, MK kembali menghadapi kritik. Beberapa dugaan pelanggaran, seperti politisasi bantuan sosial, tidak terbukti. MK menyatakan bahwa Presiden Jokowi tidak melakukan cawe-cawe politik meski mendukung anaknya sendiri di Pilpres.

Namun, sengketa ini mencatat sejarah dengan adanya dissenting opinion dari beberapa hakim konstitusi.

Saldi Isra menekankan bahwa keadilan prosedural tidak selalu mencerminkan keadilan substansial, mengingatkan pada pemilu di masa Orde Baru yang meskipun memenuhi prosedur, tetap dinilai curang.

Hakim Arief Hidayat juga menyoroti dugaan intervensi dari kekuasaan eksekutif dalam Pemilu 2024, yang dianggap telah menciptakan kegaduhan dan mengancam nilai-nilai demokrasi.

"Apa yang dilakukan Presiden seolah mencoba menyuburkan spirit politik dinasti yang dibungkus oleh virus nepotisme sempit dan berpotensi mengancam tata nilai demokrasi ke depan," ujar Arief.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden BEM Universitas Brawijaya Satria Naufal dan Presiden BEM UI Verrel Uziel, diduga mengalami intimidasi dan tindakan kasar dari polisi saat mengikuti aksi "Kawal Putusan MK" dan tolak revisi Undang-Undang Pilkada.

Menurut salah satu demonstran, Mazzay Makarim, insiden terjadi setelah keduanya berhasil meloloskan diri dengan melompati pembatas tol.

"Ketika berhasil melewati pembatas Tol, aparat polisi dengan kendaraan sepeda motor masuk ke tol lalu mengintimidasi Satria dan Verrel," ujar Mazzay saat dihubungi Kompas.com, Kamis (22/8/2024).

"Kondisinya, mereka benar-benar hanya berdua di sana," tambahnya.

Setelah itu, keduanya dikelilingi oleh polisi yang menggunakan sepeda motor sambil meneriakkan kata-kata kasar.

"Polisi mengelilingi mereka berdua, berputar-putar dengan sepeda motor sembari meneriakkan kalimat, 'Pulang lu kon***'," kata Mazzay.

Tidak hanya itu, keduanya juga diduga menerima tindakan represif dari polisi meski sudah dalam kondisi terluka.

"Ada pemukulan dari aparat kepolisian terhadap dua orang tersebut. Padahal sudah dalam kondisi terluka dan sedang berupaya mengamankan diri," tutur dia.

Mazzay kemudian membantu membawa Satria dan Verrel ke RS Bhakti Mulia, KS Tubun, Palmerah, Jakarta Barat menggunakan taksi. "Jam pastinya kurang tahu tapi dua-duanya dibawa menggunakan taksi," imbuhnya.

Akibat kejadian ini, Satria mengalami luka di bagian bawah perut karena tertusuk duri pagar saat melarikan diri.

"Satria luka di bagian perut bawah. Sedang pengobatan dan pemeriksaan lebih lanjut (USG)," ujar Mazzay. Sementara itu, Verrel mengalami luka di tangan kiri dan harus menerima 11 jahitan.

Aksi di depan Gedung DPR RI ini adalah reaksi dari berbagai aliansi masyarakat yang menolak RUU Pilkada.

Mahkamah Konstitusi (MK) baru-baru ini mengubah aturan mengenai ambang batas (threshold) pencalonan gubernur dan wakil gubernur dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada melalui Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 pada Selasa (20/8/2024).

Threshold pencalonan kepala daerah dari partai politik kini disamakan dengan threshold pencalonan kepala daerah jalur independen, seperti yang diatur dalam Pasal 41 dan 42 UU Pilkada.

Berdasarkan Putusan MK ini, threshold pencalonan gubernur Jakarta hanya membutuhkan 7,5 persen suara pada pemilu legislatif sebelumnya.

Namun, sehari setelah Putusan MK, DPR dan pemerintah langsung menggelar rapat untuk membahas revisi UU Pilkada.

Panitia Kerja (Panja) revisi UU Pilkada dari Badan Legislasi (Baleg) DPR RI berusaha mengakali Putusan MK dengan membuat pelonggaran threshold yang hanya berlaku bagi partai politik tanpa kursi di DPRD.

Ketentuan ini ditambahkan pada Pasal 40 revisi UU Pilkada yang dibahas hanya dalam waktu sekitar 3 jam rapat.

Namun, Pasal 40 Ayat (1) UU Pilkada yang mengatur threshold 20 persen kursi DPRD atau 25 persen suara sah pada pemilu tetap berlaku untuk partai-partai politik yang memiliki kursi parlemen.

Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, telah memastikan bahwa pengesahan revisi UU Pilkada dibatalkan.

“Dengan tidak jadinya disahkan revisi UU Pilkada pada tanggal 22 Agustus hari ini, maka yang berlaku pada saat pendaftaran pada tanggal 27 Agustus adalah hasil keputusan JR MK yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora. Sudah selesai dong," kata Dasco kepada Kompas.com, Kamis (22/8/2024).

Dasco juga menegaskan bahwa rapat paripurna hanya bisa diselenggarakan pada hari Kamis dan Selasa, sehingga tidak mungkin DPR mengesahkan RUU Pilkada pada Selasa depan atau saat hari pendaftaran Pilkada.

Bisnis.com, JAKARTA - Politikus fraksi PDIP Masinton Pasaribu membela mahasiswa dan masyarakat yang menggelar demonstrasi untuk menolak rancangan undang-undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) di kompleks DPR RI hari ini, Kamis (22/8/2024).

Demonstrasi sempat diwarnai kericuhan ketika mahasiswa merangsak masuk komplek DPR RI setelah menjebol pagar. Aksi lempar batu dibalas tembakan gas air mata juga sempat terjadi. Hingga malam, mahasiswa yang belum bubar tersebut ditemui oleh Masinton.

Masinton memaklumi tuntutan mahasiwa yang menolak sidang paripurna DPR RI mengesahkan revisi RUU Pilkada. Menurutnya, permohonan para demonstran sangat sederhana. Aksi demonstrasi juga sempat diwarnai teriakan meminta Presiden Joko Widodo turun dari jabatannya dan DPR dibubarkan.

"Pemerintah dan DPR harus mendengarkan [demonstran], itu suara rakyat. Kalau itu tidak didengarkan jangan salahkan bila aksi rakyat bersama mahasiswa tidak percaya dengan pemerintah menuntut Presiden turun segera dan nenuntut DPR segera dibubarkan," kata Masinton di kompleks parlemen, Kamis (22/8/2024).

Saat ditegaskan komitmen DPR membatalkan RUU Pilkada, Masinton hanya bilang pihaknya akan memperjuangkan aspirasi masyarakat.

"Kalau tadi pernyataan dari salah satu dari Wakil Ketua DPR menyatakan supaya itu ditunda. Tapi ditunda kan belum tentu dibatalkan," kata Masinton.

Saat ditegaskan lagi, dia menyatakan sikap PDIP membela aspirasi masyarakat.

"Elemen masyarakat sipil mahasiswa dan elemen gerakan pro demokrasi lainnya meminta itu dibatalkan bukan ditunda. Makan kami minta supaya semua DPR dan pemerintah segera membatalkan ini," pungkasnya.

Perbesar

Mahasiswa dan Aparat Bentrok

Ribuan massa aksi demonstrasi yang menolak RUU Pilkada terlibat bentrokan dengan tim gabungan TNI-POLRI di depan gedung DPR RI, Senayan Jakarta pada Kamis (22/8/2024).

Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, bentrokan antara massa demonstran dengan aparat terjadi sekitar pukul 16.40 WIB sesaat ketika salah satu pagar kompleks DPR RI di Jalan Gatot Subroto berhasil dijebol.

Setelah tembok dijebol, massa mulai melempari polisi dengan batu, kemudian dibalas dengan satu kali tembakan gas air mata oleh tim gabungan TNI/Polri.

Kericuhan itu diawali dengan massa aksi yang merangsak maju mendekati gerbang utama kompleks parlemen DPR RI. Sebelumnya massa terpantau tenang sebelum ada komando yang memantik pergerakan massa semakin ke depan.

Sekitar pukul 16.15 WIB massa mulai mendekat, terlihat dua peserta aksi memanjat pagar gerbang utama dengan melemparkan sebuah ban yang dibakar.

Beberapa demonstran lainnya berusaha merusak pagar. Ada teriakan komando agar peserta menghancurkan pagar.

"Jangan sampai berhenti sebelum kita menghancurkan tembok kawan-kawan. Goyangkan goyangkan pagarnya," kata orator yang berdiri di atas mobil komando.

Teriakan tersebut disambut dengan yel-yel massa.

"Buka buka buka pintunya, buka pintunya sekarang juga," teriak ribuan massa di depan gedung wakil rakyat.

Dari dalam pagar terpantau tembakan air dilontarkan tim gabungan TNI-Polri untuk menekan mundur massa.

Hari ini para demonstran menuntut DPR RI membatalkan pengesahan RUU Pilkada. Meskipun DPR telah menyatakan tidak akan mengesahkan RUU hari ini, jumlah massa aksi yang memadati pintu utama kompleks DPR belum terlihat berkurang.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Umum (Ketum) Partai Golongan Karya (Golkar) Bahlil Lahadalia akan mendalami bersama fraksi terkait putusan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang tengah ramai akhir-akhir ini.

Bahlil mengatakan bahwa ia belum sempat membahas lebih lanjut soal dinamika yang terjadi lantaran baru saja dipilih dan disahkan menjadi Ketum Partai pada kemarin malam, Rabu (22/8/2024).

"Belum sempat saya rapat sama fraksi. Hal ini saya akan mendalami, setelah ini saya mencoba untuk berkomunikasi dengan fraksi. Karena itu saya belum bisa memberikan penjelasan secara detail," jelas Bahlil dalam konferensi pers di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Rabu (23/8).

Lanjutnya, ia mengatakan bahwa Partai Golkar berprinsip mengedepankan aturan main, mekanisme dan berdasarkan undang-undang. Jika hal ini diterapkan, ia percaya bahwa semua akan baik.

Di lain sisi, Bahlil mengatakan bahwa sebagai kader Golkar yang berproses dalam alam demokrasi dan pernah menjadi aktivis, Indonesia adalah negara demokrasi.

Oleh sebab itu, ia berpendapat bahwa penyampaian pendapat juga perlu dihargai dan dijamin oleh undang-undang.

"Jadi itu bukan sesuatu yang dilarang, boleh-boleh saja tapi semuanya harus ada aturan yang sendak kita patuhi dan dijadikan sebagai rujukan bersama," pungkasnya.

Sebagai catatan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia resmi menjadi Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) pada Rabu (22/8). Bahlil terpilih secara aklamasi.

Pengesahan Bahlil sebagai Ketua Umum Golkar ditetapkan dalam perhelatan Musyawarah Nasional (Munas) ke-11 di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (21/8/2024).

"Saya menanyakan apakah seluruh hadirin yang hadir, setuju untuk kita tetapkan bapak Bahlil Lahadalia menjadi Ketum DPP Partai Golkar periode 2024-2029," Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar Adies Kadier.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar Adies Kadier menegaskan bahwa untuk ketua umum sudah dipastikan tidak ada nama di luar Bahlil, lantaran karena hanya dia seorang diri.

Bisnis.com, JAKARTA - Aksi demonstrasi menolak pengesahan RUU Pilkada yang digelar di depan gedung DPR RI pada hari ini, Kamis (22/8/2024) juga diramaikan dengan seniman pelaku industri kreatif, salah satunya musisi independen (indie) Daniel Baskara Putra alias Hindia.

"Sudah kelewatan. Banyak banget hal-hal lain yang kami anggap urgent gak pernah selesai, gak pernah ada putusannya. Cuma ada sestuatu yang tiba-tiba dikebut, selesai dalam hitungan jam," ujar vokalis grup musik .Feast tersebut saat ditemui di lokasi aksi di depan gedung DPR, Kamis (22/8/2024).

Pada Selasa (20/8/2024), Baleg DPR RI hanya dalam hitungan satu jam memutuskan untuk menganulir putusan MK terkait syarat ambang batas pencalonan di Pilkada.

"Ya, gak heran orang marah, maksudnya [kelakuan Baleg DPR] sudah kelewatan," komentar vokalis dengan nama panggung Hindia itu.

Pelantun lagu Rumah ke Rumah tersebut juga berpesan pada massa aksi yang datang hari ini agar tetap tertib dan tidak terpecah belah. "Musuhnya satu kok. Bukan sesama warga," terangnya.

Sebelumnya, DPR telah memastikan RUU Pilkada tidak akan disahkan hari ini setelah mendapat desakan dari masyarakat. Akan tetapi, Baskara merasa skeptis dengan apa yang sudah dilakukan rezim akhir-akhir ini.

"Hari ini? Gak tau besok. [Tetap] skeptis. Kawan-kawan semua banyak yang gak puas dengan kalimat itu. Seperti yang sudah-sudah, tiba-tiba disahkan malam, kita kan gak pernah tahu," tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Aksi unjuk rasa menolak revisi RUU Pilkada diwarnai aksi menjebol jeruji pagar di salah satu sisi gedung DPR RI, Senayan Jakarta Selatan.

Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi pukul 14.21, setelah pagar DPR RI dijebol, terlihat sejumlah masa mengajak kelompok masyarakat untuk ikut masuk ke kawasan senayan di DPR RI.

"Ke sini, ini sudah dibukain jangan orasi terus di sana, ke sini," ujar salah satu masa aksi, Kamis (22/8/2024).

Namun, kelompok unjuk rasa mahasiswa tetap satu komando dan melanjutkan orasi di depan Gedung DPR.

"Jangan terprovokasi temen-temen, kita disini ya," ujar orator dari kelompok mahasiswa.

Selain itu, hingga saat ini kelompok yang berhasil menjebol pagar masih berupaya menurunkan jeruji besi lainnya di lokasi.

Adapun, selain aksi penjebolan, terdapat juga pembakaran ban hingga pemanjat pagar di sisi lainnya.

Perbesar

Perbesar

Para demonstran menuliskan "Reformasi dihabisi", "darurat Indonesiaku, darurat demokrasiku" saat aksi unjuk rasa terkait dengan Revisi UU Pilkada di DPR.

Pantauan di Bisnis di lokasi, para demonstran menampilkan berbagai alat untuk mencurahkan kekesalannya terhadap DPR dan pemerintah yang dinilai telah merusak demokrasi, salah satunya adalah alat hukum pancung.

Para pendemo juga menuliskan "Indonesia Baru Tanpa Dinasti Jokowi" yang tertempel pada replika alat pancung tradisional tersebut.

"Hancurkan rezim Jokowi, Hancurkan rezim Jokowi," teriak pendemo.

Tak hanya dari kalangan buruh, demo ini dihadiri sejumlah Komika, Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) hingga mahasiswa.

Adapun, untuk jalan umum dari Semanggi menuju Grogol, kini sudah ditutup oleh kepolisian imbas dari demo revisi UU Pilkada tersebut.

Sebagai informasi, kepolisian mengerahkan 2.013 personel gabungan untuk mengawal aksi demo di DPR RI.

Kabid Humas Polda Metro Jaya (PMJ) Kombes Ade Ary mengimbau kepada masyarakat agar tidak melintas pada kawasan tersebut untuk menghindari kepadatan lalu lintas.

"Kepada semua pihak untuk selalu menjaga keamanan dan ketertiban sehingga kegiatan aksi unjuk rasa nanti dapat berjalan dengan aman dan tertib," tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Aksi unjuk rasa menolak revisi RUU Pilkada diwarnai aksi menjebol jeruji pagar di salah satu sisi gedung DPR RI, Senayan Jakarta Selatan.

Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi pukul 14.21, setelah pagar DPR RI dijebol, terlihat sejumlah masa mengajak kelompok masyarakat untuk ikut masuk ke kawasan senayan di DPR RI.

"Ke sini, ini sudah dibukain jangan orasi terus di sana, ke sini," ujar salah satu masa aksi, Kamis (22/8/2024).

Namun, kelompok unjuk rasa mahasiswa tetap satu komando dan melanjutkan orasi di depan Gedung DPR.

"Jangan terprovokasi temen-temen, kita disini ya," ujar orator dari kelompok mahasiswa.

Selain itu, hingga saat ini kelompok yang berhasil menjebol pagar masih berupaya menurunkan jeruji besi lainnya di lokasi.

Adapun, selain aksi penjebolan, terdapat juga pembakaran ban hingga pemanjat pagar di sisi lainnya.

Perbesar

Perbesar

Para demonstran menuliskan "Reformasi dihabisi", "darurat Indonesiaku, darurat demokrasiku" saat aksi unjuk rasa terkait dengan Revisi UU Pilkada di DPR.

Pantauan di Bisnis di lokasi, para demonstran menampilkan berbagai alat untuk mencurahkan kekesalannya terhadap DPR dan pemerintah yang dinilai telah merusak demokrasi, salah satunya adalah alat hukum pancung.

Para pendemo juga menuliskan "Indonesia Baru Tanpa Dinasti Jokowi" yang tertempel pada replika alat pancung tradisional tersebut.

"Hancurkan rezim Jokowi, Hancurkan rezim Jokowi," teriak pendemo.

Tak hanya dari kalangan buruh, demo ini dihadiri sejumlah Komika, Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) hingga mahasiswa.

Adapun, untuk jalan umum dari Semanggi menuju Grogol, kini sudah ditutup oleh kepolisian imbas dari demo revisi UU Pilkada tersebut.

Sebagai informasi, kepolisian mengerahkan 2.013 personel gabungan untuk mengawal aksi demo di DPR RI.

Kabid Humas Polda Metro Jaya (PMJ) Kombes Ade Ary mengimbau kepada masyarakat agar tidak melintas pada kawasan tersebut untuk menghindari kepadatan lalu lintas.

"Kepada semua pihak untuk selalu menjaga keamanan dan ketertiban sehingga kegiatan aksi unjuk rasa nanti dapat berjalan dengan aman dan tertib," tegasnya.