DEPOK, KOMPAS.com - Bakal calon Wali Kota Depok (Bacawalkot) Depok Supian Suri mengungkapkan, predikat kota intoleran yang disandang Kota Depok disebabkan oleh sikap Pemerintah Kota (Pemkot) Depok yang merasa eksklusif, yakni tidak mau membuka diri maupun merangkul berbagai pihak yang tak sejalan.

Supian mengatakan, selama ini pimpinan di Kota Depok hanya fokus terhadap orang terdekat di sekelilingnya saja.

"(Penyebab Depok menjadi kota intoleran) Kan berawal dari eksklusivisme. Artinya, dengan eksklusif, sudah tersekat tuh, situasi di mana tidak lagi ada keterbukaan untuk banyak orang, merangkul banyak pihak, sebetulnya berawal dari situ," kata Supian dalam wawancara program GASPOL! di YouTube Kompas.com, Kamis (18/7/2024).

Supian menyampaikan, apabila Pemkot Depok, khususnya pimpinan di Depok mau terbuka dengan berbagai pihak, predikat kota intoleran pada akhirnya akan hilang.

Karena itu, ia berharap agar Kota Depok nantinya tak lagi menjadi sebuah kota yang eksklusif.

"Kalau sekat ini kita bisa buka, menjadi keterbukaan, bisa inklusif, InsyaAllah (Depok tidak lagi jadi kota intoleran). (Predikat Depok) kota intoleran itu kan sebetulnya buah daripada sekat-sekat yang tadi terjadi," jelasnya.

Adapun Supian berjanji akan menghilangkan predikat kota intoleran dari Depok apabila dirinya nanti terpilih.

"Jadi, kalau seandainya nanti kesempatan itu ada sama saya (menjadi Wali Kota Depok. Saya bisa inklusif, bisa terbuka, ya, InsyaAllah secara otomatis imej atau persepsi tentang intoleran itu enggak ada lagi," tutur Supian.

Sebagai informasi, Setara Institute menobatkan Kota Depok sebagai kota yang paling intoleran secara berturut-turut.

Dalam predikat ketiga kalinya pada laporan Indeks Kota Toleran (IKT) 2022, Depok masuk kategori kota paling intoleran dalam urutan terbuncit setelah Cilegon, Banten, dengan skor 3.610.

Wali Kota Depok Mohammad Idris pun menyangkal hasil laporan Setara Institute tersebut.

Idris berpandangan hasil riset Setara Institute tidak sesuai dengan realita yang ada di Kota Depok, yang diklaimnya dalam kondisi damai.

"Saya rasa silakan, menjadi hak mereka untuk melakukan survei apa pun. Tetapi, (sejauh ini) dalam suasana damai di Kota Depok yang saya rasakan dan warga," kata Idris, Selasa (11/4/2023).

"Kami bisa minta statement atau realita dari teman-teman FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama), apakah memang ada diskriminasi atau tidak," imbuh dia.

Idris pun menyinggung penyegelan masjid Ahmadiyah yang dianggap sebagai sumber intoleran Kota Depok.

Idris mempertanyakan penyegelan masjid Ahmadiyah yang dijadikan alat ukur Setara Institute sebagai penilaian kota tidak toleran.

Menurut Idris, hal itu tidak relevan lantaran penyegelan masjid Ahmadiyah tak melanggar undang-undang.

"Ini harus dipertanyakan apakah memang demikian? Karena kami melakukan penyegelan sesuai dengan peraturan perundang-undangan," kata Idris.

Bagi Idris, langkah penyegelan masjid Ahmadiyah merupakan sebagai upaya menjaga dan menyelamatkan jemaah Ahmadiyah dari kemungkinan ancaman-ancaman dari warga sekitar.

Terlebih, kata Idris, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga telah menfatwakan bahwa aliran Ahmadiyah sebagai ajaran sesat.

"Dari situ kami menjaga. Untuk menjaga mereka, kami segel. Kalau itu dijadikan sebuah bukti intolerir, maka kami pertanyakan," ujar Idris mempertanyakan.

Adapun Supian Suri didukung oleh beberapa partai yang tergabung dalam Koalisi Sama-Sama untuk maju di Pilkada Depok 2024.

Koalisi Sama-sama sendiri terdiri dari enam partai, yakni PDI-Perjuangan, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Sampai saat ini, belum ada nama resmi calon wakil wali kota pendamping Supian.

Namun, calon rekan duet Supian pada Pilkada Depok 2024 mengerucut ke politikus Partai Amanat Nasional (PAN) yang juga anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Intan Fauzi.

DEPOK, KOMPAS.com - Bakal calon wali kota (Bacawalkot) Depok Supian Suri mengatakan, Depok mendapat predikat kota intoleran karena adanya eksklusivitas perlakuan pemerintah daerah pada kelompok tertentu.

"Sebenarnya kan semua (sebutan) itu berawal dari eksklusifnya (Kota Depok) itu," kata Supian dalam program Gaspol di YouTube Kompas.com, dikutip pada Kamis (18/7/2024).

Eksklusif yang dimaksud yaitu hanya merangkul sebagian elemen yang dinilai memiliki hubungan atau afiliasi dengan petinggi pemerintah.

"Saya merasa tidak melibatkan elemen yang harusnya dirangkul menjadi bagian perjalanan ini. Selama ini asyik dengan orang-orang yang ada di sekeliling, dengan orang yang punya afiliasi," jelas Supian.

Hal ini membuat Depok dirasa memiliki sekat pada kelompok tertentu.

"Jadi dari esklusif itu sudah tersekat tuh, situasi di mana tidak lagi ada keterbukaan untuk banyak orang, merangkul banyak pihak," ujar Supian.

"Kalau sekat ini bisa kita buka menjadi keterbukaan, menjadi inklusif, Insya Allah, intoleran yang sebenarnya 'buah' dari sekat itu bisa hilang (nantinya)," tambah dia.

Diketahui, predikat intoleran itu disematkan ke Kota Depok berdasarkan riset Indeks Kota Toleran (IKT) 2023 yang dirilis Setara Institute. Indeks ini menilai tingkat toleransi dan tidak toleransi beberapa kota di Indonesia.

Dalam laporan studinya, Setara Institute menggunakan empat variabel dan delapan indikator terhadap 94 kota di Indonesia. Hasilnya, Depok menjadi kota paling tidak toleran di Indonesia karena mendapatkan skor paling rendah, yakni 4,010.

Artinya, Depok mendapat predikat sebagai kota intoleran selama tiga tahun berturut-turut.

Menurut Direktur Eksekutif Setara Institute Halili Hasan, beberapa daerah tetap menempati posisi terbawah disebabkan masih memiliki persoalan serius dalam hal kepemimpinan untuk membangun ekosistem toleransi.

Sebagai informasi, Supian Suri didukung oleh beberapa partai yang tergabung dalam Koalisi Sama-sama untuk maju di Pilkada Depok 2024.

Koalisi Sama-sama terdiri dari enam partai, yakni PDI-Perjuangan, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Belum lama ini, Supian menyebutkan nama politikus Partai Amanat Nasional (PAN) yang juga anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Intan Fauzi, sebagai calon rekan duet Supian di Pilkada 2024.