JAKARTA, KOMPAS.com - Calon Wali Kota Depok Supian Suri akan menggandeng rumah sakit swasta untuk memenuhi layanan kesehatan gratis masyarakat, apabila terpilih pada Pilkada Depok.

"Bagaimana dengan rumah sakit swasta, dengan klinik swasta, kami harus bangun kolaborasi, karena mereka juga bagian yang selama ini melayani Kota Depok," kata Supian saat debat perdana Pilkada Depok di Jakarta Selatan, Minggu (3/11/2024).

Hal itu juga selaras dengan janji Supian Suri memberikan dana Rp 300 juta untuk setiap RW di Depok.

Dana itu bakal dipakai untuk keperluan kesehatan warga, salah satunya Posyandu gratis.

"Dengan program alokasi anggaran Rp 300 juta per RW setiap tahun, ini juga kami akan memperhatikan Posyandu," tutur Supian.

Untuk diketahui, debat perdana Pilkada Depok pada hari ini mengangkat tema ekonomi dan pembangunan berkelanjutan untuk Kota Depok.

Ada dua pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Depok. Cawalkot-cawawalkot nomor urut satu adalah Imam Budi Hartono dan Ririn Farabi.

Sementara cawalkot-cawawalkot nomor urut dua adalah Supian Suri dan Chandra Rahmansyah.

DEPOK, KOMPAS.com - Elektabilitas pasangan calon (paslon) wali kota dan wakil wali kota Depok nomor urut 2 Supian Suri-Chandra Rahmansyah unggul tipis dibanding paslon nomor urut 1 Imam Budi-Ririn Farabi pada Oktober ini.

Hasil ini diketahui berdasarkan survei Indikator Politik Indonesia yang dilakukan pada 3-12 Oktober 2024 dan dirilis pada Selasa (29/10/2024).

Berdasarkan hasil simulasi kepada dua pasangan calon, tingkat elektabilitas Supian-Chandra mencapai 49,3 persen.

Angka tersebut unggul tipis dari paslon Imam-Ririn yang meraih 46,1 persen. Dan sisanya merupakan massa mengambang sekitar 4,6 persen.

Keunggulan Supian dari Imam juga terlihat saat survei melakukan simulasi dua nama calon, yang mana pewawancara menyodorkan nama keduanya kepada sampel.

Hasilnya hanya selisih 1,9 persen, yakni Supian Suri unggul dengan perolehan 48,5 persen. Dan Imam Budi Hartono mendapatkan 45,6 persen.

Sebagai informasi, survei yang dilakukan Indikator pada 3-12 Oktober 2024 ini menggunakan metode multistage random sampling dengan sampel sebanyak 400 orang warga Depok.

Mereka dipilih dengan ketentuan mempunyai hak pilih dalam Pemilu, yaitu yang sudah berusia 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah.

Melalui metode itu, ukuran sampel memiliki toleransi kesalahan atau margin of error kurang lebih 5 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Survei ini dilakukan dengan cara wawancara tatap muka bersama pewawancara terlatih.

DEPOK, KOMPAS.com - Calon wali kota Depok nomor urut 2, Supian Suri berjanji akan memberikan beasiswa bimbingan belajar (bimbel) kepada 10.000 siswa SMA di Depok agar bisa masuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN).

Janji ini akan dia penuhi jika memenangi Pilkada Kota Depok 2024.

"Jadi kan anak-anak kita banyak banget yang ingin ke PTN dan bimbel itu mahal-mahal. Kami akan fasilitasi bimbel tersebut," kata Supian kepada Kompas.com, Kamis (24/10/2024).

Beasiswa ini diberikan sebagai bentuk keberpihakan pemerintah kepada siswa yang berminat masuk PTN.

"Kami fasilitasi supaya mereka bisa masuk PTN, bisa seperti dari bimbel-bimbel yang sudah banyak hari ini," ungkap Supian.

Supian mengatakan, program beasiswa bimbel ini diharapkan bisa mengurangi ketimpangan sosial. Dengan begitu, diharapkan semua siswa bisa memiliki semangat belajar yang sama.

"Biar mereka (para siswa) enggak ada ketimpangan juga," sambungnya.

Rencananya, program ini akan bekerjasama dengan lembaga-lembaga bimbel yang sudah ada di Depok.

Sebagai informasi, mantan Sekretaris Daerah Kota Depok Supian Suri maju dalam kontestasi Pilkada 2024 sebagai calon wali kota.

Ia menggandeng calon wakil wali kota Chandra Rahmansyah dan menjadi paslon nomor urut 2 yang didukung oleh Koalisi Perubahan Depok Maju.

Koalisi itu berisi dua belas partai, yakni Partai Gerindra, PDI-P, Partai PKB, Partai Demokrat, PPP, Partai Nasdem, PAN, Partai Gelora, Partai Perindo, Partai Ummat, Partai Buruh, dan PSI.

DEPOK, KOMPAS.com - Abdul Rozak, ayah dari selebriti dan penyanyi dangdut Ayu Ting Ting, menyebut calon wali kota Depok, Supian Suri, sebagai putra daerah Kota Depok.

Sebagai penduduk asli Depok, ia melihat Supian sebagai figur yang dapat membawa perubahan besar bagi Kota Belimbing.

"Karena kan kita putra daerah juga, (Supian) putra daerah kita yang melanjutkan pembangunan dan keren banget, luar biasa pasti," kata Ayah Ojak saat ditemui pada Senin (23/9/2024) malam.

Ayah Ojak mengungkapkan bahwa dirinya sudah mendukung pasangan calon (paslon) Supian Suri-Chandra Rahmansyah sejak awal pencalonan mereka.

"Karena memang sebelum-sebelumnya juga Ayah selalu dukung buat Pak Supian dan Pak Chandra," ujar Ayah Ojak.

Kesiapan Ayah Ojak dalam mendukung paslon nomor urut 2 ini juga terlihat dari pernyataannya bahwa ia bersedia menjadi juru kampanye jika dibutuhkan.

"Baru jadi juru kampanye, saya mah paling terdepan, (jadi) apapun mau," tegasnya.

Ia juga berencana untuk mengajak putrinya, Ayu Ting Ting, untuk ikut mendukung paslon ini jika jadwalnya memungkinkan.

"Kalau Ayu mah kan banyak kerjaan, Insya Allah kalau memang ada waktunya pasti siap, ya kan (dia) ngikutin ayah," tambah Ayah Ojak.

Sebelumnya, pasangan Supian Suri dan Chandra Rahmansyah mendapatkan nomor urut 2 dalam Pilkada Depok 2024.

Pengundian nomor urut ini digelar di Hotel Bumi Wiyata Depok pada Senin (23/9/2024) malam.

Paslon Supian-Chandra didukung oleh Koalisi Perubahan Depok Maju yang terdiri dari 12 partai, yakni Partai Gerindra, PDI-P, PKB, Partai Demokrat, PPP, Partai Nasdem, PAN, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Gelora, Partai Perindo, Partai Ummat, dan Partai Buruh.

DEPOK, KOMPAS.com - Bakal calon Wali Kota Depok (Bacawalkot) Depok Supian Suri mengungkapkan, predikat kota intoleran yang disandang Kota Depok disebabkan oleh sikap Pemerintah Kota (Pemkot) Depok yang merasa eksklusif, yakni tidak mau membuka diri maupun merangkul berbagai pihak yang tak sejalan.

Supian mengatakan, selama ini pimpinan di Kota Depok hanya fokus terhadap orang terdekat di sekelilingnya saja.

"(Penyebab Depok menjadi kota intoleran) Kan berawal dari eksklusivisme. Artinya, dengan eksklusif, sudah tersekat tuh, situasi di mana tidak lagi ada keterbukaan untuk banyak orang, merangkul banyak pihak, sebetulnya berawal dari situ," kata Supian dalam wawancara program GASPOL! di YouTube Kompas.com, Kamis (18/7/2024).

Supian menyampaikan, apabila Pemkot Depok, khususnya pimpinan di Depok mau terbuka dengan berbagai pihak, predikat kota intoleran pada akhirnya akan hilang.

Karena itu, ia berharap agar Kota Depok nantinya tak lagi menjadi sebuah kota yang eksklusif.

"Kalau sekat ini kita bisa buka, menjadi keterbukaan, bisa inklusif, InsyaAllah (Depok tidak lagi jadi kota intoleran). (Predikat Depok) kota intoleran itu kan sebetulnya buah daripada sekat-sekat yang tadi terjadi," jelasnya.

Adapun Supian berjanji akan menghilangkan predikat kota intoleran dari Depok apabila dirinya nanti terpilih.

"Jadi, kalau seandainya nanti kesempatan itu ada sama saya (menjadi Wali Kota Depok. Saya bisa inklusif, bisa terbuka, ya, InsyaAllah secara otomatis imej atau persepsi tentang intoleran itu enggak ada lagi," tutur Supian.

Sebagai informasi, Setara Institute menobatkan Kota Depok sebagai kota yang paling intoleran secara berturut-turut.

Dalam predikat ketiga kalinya pada laporan Indeks Kota Toleran (IKT) 2022, Depok masuk kategori kota paling intoleran dalam urutan terbuncit setelah Cilegon, Banten, dengan skor 3.610.

Wali Kota Depok Mohammad Idris pun menyangkal hasil laporan Setara Institute tersebut.

Idris berpandangan hasil riset Setara Institute tidak sesuai dengan realita yang ada di Kota Depok, yang diklaimnya dalam kondisi damai.

"Saya rasa silakan, menjadi hak mereka untuk melakukan survei apa pun. Tetapi, (sejauh ini) dalam suasana damai di Kota Depok yang saya rasakan dan warga," kata Idris, Selasa (11/4/2023).

"Kami bisa minta statement atau realita dari teman-teman FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama), apakah memang ada diskriminasi atau tidak," imbuh dia.

Idris pun menyinggung penyegelan masjid Ahmadiyah yang dianggap sebagai sumber intoleran Kota Depok.

Idris mempertanyakan penyegelan masjid Ahmadiyah yang dijadikan alat ukur Setara Institute sebagai penilaian kota tidak toleran.

Menurut Idris, hal itu tidak relevan lantaran penyegelan masjid Ahmadiyah tak melanggar undang-undang.

"Ini harus dipertanyakan apakah memang demikian? Karena kami melakukan penyegelan sesuai dengan peraturan perundang-undangan," kata Idris.

Bagi Idris, langkah penyegelan masjid Ahmadiyah merupakan sebagai upaya menjaga dan menyelamatkan jemaah Ahmadiyah dari kemungkinan ancaman-ancaman dari warga sekitar.

Terlebih, kata Idris, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga telah menfatwakan bahwa aliran Ahmadiyah sebagai ajaran sesat.

"Dari situ kami menjaga. Untuk menjaga mereka, kami segel. Kalau itu dijadikan sebuah bukti intolerir, maka kami pertanyakan," ujar Idris mempertanyakan.

Adapun Supian Suri didukung oleh beberapa partai yang tergabung dalam Koalisi Sama-Sama untuk maju di Pilkada Depok 2024.

Koalisi Sama-sama sendiri terdiri dari enam partai, yakni PDI-Perjuangan, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Sampai saat ini, belum ada nama resmi calon wakil wali kota pendamping Supian.

Namun, calon rekan duet Supian pada Pilkada Depok 2024 mengerucut ke politikus Partai Amanat Nasional (PAN) yang juga anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Intan Fauzi.

DEPOK, KOMPAS.com - Bakal calon Wali Kota Depok (Bacawalkot) Depok Supian Suri menyoroti permasalahan sampah di Kota Depok, Jawa Barat, yang tak ada habisnya.

Menurut Supian, permasalahan sampah di Kota Depok, Jawa Barat, saat ini harus segera diselesaikan dan tidak ada toleransi lagi.

"Masalah sampah di Kota Depok, itu sudah tidak ada toleransi lagi. Sampah dibawa ke TPA Cipayung, sudah harus ada penyelesaian," ujar Supian dalam wawancara program GASPOL! di YouTube Kompas.com, dikutip Kamis (18/7/2024).

Menurut Supian, banyak cara untuk menyelesaikan permasalahan sampah di Kota Depok. Namun, pria yang menjabat sebagai Sekretaris Kota (Sekda) di Kota Belimbing ini tak menyebutkan caranya.

"Tidak penting siapa yang menyelesaikan tapi sampah yang penting masalah sampah selesai. jangan kita berkutat pada siapa yang harus menyelesaikan, akhirnya sampah tidak selesai-selesai," kata Supian.

Selain masalah sampah, Supian juga menyoroti mengenai kemacetan yang terjadi di Kota Depok yang tak kunjung selesai dari waktu ke waktu. Salah satunya yang terjadi di Jalan Raya Sawangan.

"Misal kayak Jalan Raya Sawangan tuh, bisa saja Pemkot Depok bilang itu adalah kewenangan pusat. Tapi kan kita enggak bisa melepas permasalahan itu, harus kita selesaikan," tutur Supian.

Sebagai informasi, Supian Suri didukung oleh beberapa partai yang tergabung dalam Koalisi Sama-Sama untuk maju di Pilkada Depok 2024.

Koalisi Sama-sama sendiri terdiri dari enam partai, yakni PDI-Perjuangan, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Sampai saat ini, belum ada nama resmi calon wakil wali kota pendamping Supian.

Namun, calon rekan duet Supian pada Pilkada Depok 2024 mengerucut ke politikus Partai Amanat Nasional (PAN) yang juga anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Intan Fauzi.

DEPOK, KOMPAS.com - Bakal calon wali kota (Bacawalkot) Depok Supian Suri mengatakan, Depok mendapat predikat kota intoleran karena adanya eksklusivitas perlakuan pemerintah daerah pada kelompok tertentu.

"Sebenarnya kan semua (sebutan) itu berawal dari eksklusifnya (Kota Depok) itu," kata Supian dalam program Gaspol di YouTube Kompas.com, dikutip pada Kamis (18/7/2024).

Eksklusif yang dimaksud yaitu hanya merangkul sebagian elemen yang dinilai memiliki hubungan atau afiliasi dengan petinggi pemerintah.

"Saya merasa tidak melibatkan elemen yang harusnya dirangkul menjadi bagian perjalanan ini. Selama ini asyik dengan orang-orang yang ada di sekeliling, dengan orang yang punya afiliasi," jelas Supian.

Hal ini membuat Depok dirasa memiliki sekat pada kelompok tertentu.

"Jadi dari esklusif itu sudah tersekat tuh, situasi di mana tidak lagi ada keterbukaan untuk banyak orang, merangkul banyak pihak," ujar Supian.

"Kalau sekat ini bisa kita buka menjadi keterbukaan, menjadi inklusif, Insya Allah, intoleran yang sebenarnya 'buah' dari sekat itu bisa hilang (nantinya)," tambah dia.

Diketahui, predikat intoleran itu disematkan ke Kota Depok berdasarkan riset Indeks Kota Toleran (IKT) 2023 yang dirilis Setara Institute. Indeks ini menilai tingkat toleransi dan tidak toleransi beberapa kota di Indonesia.

Dalam laporan studinya, Setara Institute menggunakan empat variabel dan delapan indikator terhadap 94 kota di Indonesia. Hasilnya, Depok menjadi kota paling tidak toleran di Indonesia karena mendapatkan skor paling rendah, yakni 4,010.

Artinya, Depok mendapat predikat sebagai kota intoleran selama tiga tahun berturut-turut.

Menurut Direktur Eksekutif Setara Institute Halili Hasan, beberapa daerah tetap menempati posisi terbawah disebabkan masih memiliki persoalan serius dalam hal kepemimpinan untuk membangun ekosistem toleransi.

Sebagai informasi, Supian Suri didukung oleh beberapa partai yang tergabung dalam Koalisi Sama-sama untuk maju di Pilkada Depok 2024.

Koalisi Sama-sama terdiri dari enam partai, yakni PDI-Perjuangan, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Belum lama ini, Supian menyebutkan nama politikus Partai Amanat Nasional (PAN) yang juga anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Intan Fauzi, sebagai calon rekan duet Supian di Pilkada 2024.

DEPOK, KOMPAS.com - Bakal calon Wali Kota Depok (Bacawalkot) Depok Supian Suri mengatakan, masalah banjir, kemacetan dan sampah di Kota Depok tidak bisa ditangani dengan cara instan.

Supian yang menjadi aparatur sipil negara (ASN) di Kota Depok memahami betul bahwa permasalahan itu harus dilakukan oleh wali kota dengan melibatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat dan pemerintah pusat.

"Komunikasi dengan pempus dan provinsi itu harus seorang wali kota. Artinya ini yang harus dilakukan, karena mengandalkan sumber pendapatan saja tidak akan cukup untuk menyelesaikan PR di Kota Depok," kata Supian dalam wawancara program GASPOL! Kompas.com, dikutip Kamis (18/7/2024).

Menurut Supian, dalam mekanisme pemerintahan ada visi dan misi serta janji kampanye wali kota dan wakil wali kota yang dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan waktu lima tahun.

"Kemudian ada rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) itu kurun waktu 20 tahun. Depok ini RPJPD itu sudah sejak 2006 itu (hingga) 2025," ucap Supian.

"Dan itu dimiliki hanya seorang wali kota dan wakil wali kota. Punya otoritas menentukan kebijakan itu. Itulah yang dituangkan dalam program program untuk menyelesaikan program (menyelesaikan masalah) tadi," ucap Supian.

Sebagai informasi, Supian Suri didukung oleh beberapa partai yang tergabung dalam Koalisi Sama-Sama untuk maju di Pilkada Depok 2024.

Koalisi Sama-sama sendiri terdiri dari enam partai, yakni PDI-Perjuangan, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Sampai saat ini, belum ada nama resmi calon wakil wali kota pendamping Supian. Namun, calon rekan duet Supian pada Pilkada Depok 2024 mengerucut ke politikus Partai Amanat Nasional (PAN) yang juga anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Intan Fauzi.

DEPOK, KOMPAS.com - Bakal calon Wali Kota Depok (Bacawalkot) Depok Supian Suri mengatakan, masalah banjir, kemacetan dan sampah di Kota Depok tidak bisa ditangani dengan cara instan.

Supian yang menjadi aparatur sipil negara (ASN) di Kota Depok memahami betul bahwa permasalahan itu harus dilakukan oleh wali kota dengan melibatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat dan pemerintah pusat.

"Komunikasi dengan pempus dan provinsi itu harus seorang wali kota. Artinya ini yang harus dilakukan, karena mengandalkan sumber pendapatan saja tidak akan cukup untuk menyelesaikan PR di Kota Depok," kata Supian dalam wawancara program GASPOL! Kompas.com, dikutip Kamis (18/7/2024).

Menurut Supian, dalam mekanisme pemerintahan ada visi dan misi serta janji kampanye wali kota dan wakil wali kota yang dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan waktu lima tahun.

"Kemudian ada rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) itu kurun waktu 20 tahun. Depok ini RPJPD itu sudah sejak 2006 itu (hingga) 2025," ucap Supian.

"Dan itu dimiliki hanya seorang wali kota dan wakil wali kota. Punya otoritas menentukan kebijakan itu. Itulah yang dituangkan dalam program program untuk menyelesaikan program (menyelesaikan masalah) tadi," ucap Supian.

Sebagai informasi, Supian Suri didukung oleh beberapa partai yang tergabung dalam Koalisi Sama-Sama untuk maju di Pilkada Depok 2024.

Koalisi Sama-sama sendiri terdiri dari enam partai, yakni PDI-Perjuangan, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Sampai saat ini, belum ada nama resmi calon wakil wali kota pendamping Supian. Namun, calon rekan duet Supian pada Pilkada Depok 2024 mengerucut ke politikus Partai Amanat Nasional (PAN) yang juga anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Intan Fauzi.

DEPOK, KOMPAS.com - Bakal calon Wali Kota Depok (Bacawalkot) Depok Supian Suri menyebut Wali Kota Depok Mohammad Idris belum membangun Kota Depok secara optimal.

"Iya, saya mau sampaikan itu (pembangunan Kota Depok oleh Wali Kota Idris) belum maksimal. Itu yang saya rasakan, tidak maksimal menyelesaikan karena memang fokus kepada RPMJD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) yang diselesaikan," ucap Supian dalam wawancara program GASPOL! Kompas.com, Kamis (18/7/2024).

Meski begitu, program yang dimiliki Wali Kota Idris, kata Supian, bukan berarti tidak bagus.

Supian menilai, program Wali Kota Idris bagus, tetapi tidak menjawab apa yang menjadi permasalahan yang dirasakan masyarakat Depok.

"Misal masalah sampah, ini belum benar-benar fokus diselesaikan upaya penyelesaian sampah," kata Supian.

Selain itu, Supian mengatakan bahwa komunikasi antara Pemerintah Kota Depok dengan pemerintah pusat juga belum maksimal.

Hal itu pada akhirnya berimbas pada terhambatnya proses pembangunan di Kota Depok.

"Misalkan soal masalah Jalan Raya Sawangan, bisa saja Pemerintah Kota Depok mengatakan 'Oh itu kewenangannya (pemerintah) pusat' gitu, tapi kan enggak bisa kita melepas permasalahan itu," jelas Supian.

"Ini (permasalahan Jalan Raya Sawangan) harus kita selesaikan. Bagaimana kita intens membangun komunikasi dengan pusat, bagaimana kita konsen apa yang bisa kita lakukan dan pusat bisa lakukan, sehingga bisa selesai," imbuhnya.

Sebagai informasi, Supian Suri didukung oleh beberapa partai yang tergabung dalam Koalisi Sama-Sama untuk maju di Pilkada Depok 2024.

Koalisi Sama-sama sendiri terdiri dari enam partai, yakni PDI-Perjuangan, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Sampai saat ini, belum ada nama resmi calon wakil wali kota pendamping Supian.

Namun, calon rekan duet Supian pada Pilkada Depok 2024 mengerucut ke politikus Partai Amanat Nasional (PAN) yang juga anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Intan Fauzi.

DEPOK, KOMPAS.com - Bakal calon Wali Kota Depok (Bacawalkot) Depok Supian Suri mengaku, telah mengetahui permasalahan yang ada di Kota Depok dan cara menanganinya.

Supian mengatakan, permasalahan mendasar yang saat ini terjadi di Kota Depok yakni macet, banjir dan sampah.

"Kemacetan itu masih menjadi keluhan, lalu sampah belum selesai, banjir di sana sini juga masih bermunculan. Tadinya ada lokasi yang enggak banjir, sekarang banjir," kata Supian dalam wawancara program GASPOL! Kompas.com, dikutip Kamis (18/7/2024).

Supian mengetahui permasalahan itu karena sudah puluhan tahun berkarir di Kota Depok. Ia mengawali karir sebagai ajudan Wakil Wali Kota Depok pada tahun 2000.

Setelah itu, Supian menjabat sebagai Sekretaris Lurah Mekarjaya Kecamatan Sukmajaya pada 2002. Karirnya terus melesat hingga Ia menduduki jabatan sebagai Sekretaris Daerah Kota Depok.

"Dari perjalanan ini, saya tahu apa yang harus dilakukan untuk kota depok. dan ada keterpanggilan saya. Saya berkarir dan saya besar di Depok, rasanya ingin sekali menjadi bagian dari Kota Depok," kata Supian.

Supian pun memiliki ambisi untuk menyelesaikan tiga persoalan di Kota Depok. Tujuannya agar tiga permasalahan itu tidak diwariskan kepada anak dan cucu sebagai generasi penerus.

"Poin ini menjadi kegelisahan saya dan saya tidak ingin permasalahan ini diwarisakan buat anak cucu yang nanti menanggung beban. Sampah belum selesai, macet, lalu masalah banjir," kata Supian.

Sebagai informasi, Supian Suri didukung oleh beberapa partai yang tergabung dalam Koalisi Sama-Sama untuk maju di Pilkada Depok 2024.

Koalisi Sama-sama sendiri terdiri dari enam partai, yakni PDI-Perjuangan, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Sampai saat ini, belum ada nama resmi calon wakil wali kota pendamping Supian. Namun, calon rekan duet Supian pada Pilkada Depok 2024 mengerucut ke politikus Partai Amanat Nasional (PAN) yang juga anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Intan Fauzi.

DEPOK, KOMPAS.com - Bakal calon wali kota Depok Supian Suri mengaku sering kali merasa sedih ketika Kota Depok menjadi sasaran bullying warganet di media sosial.

"Saya lahir, besar, keluarga saya orang Depok, ya sedihlah kalau Depok hanya menjadi bahan bully-an," ujar Supian, dikutip dari Gaspol Kompas.com yang tayang di YouTube, Rabu (17/7/2024).

Perasaan yang sama, diyakini Supian, juga dirasakan warga Kota Depok lainnya.

Menurut dia, setiap orang cenderung akan selalu menginginkan yang terbaik bagi daerah kelahirannya.

"Orang merantau sekian tahun tetap saja bercerita bahwa kampung halamannya adalah yang terbaik. Begitu juga dengan saya," ujar dia.

Namun, di sisi lain, Supian yang merupakan mantan Sekretaris Daerah Kota Depok berpendapat, sebagian besar komentar negatif yang muncul di media sosial bersumber pada kebijakan Pemerintah Kota Depok sendiri.

Hal inilah yang turut mendorong Supian maju sebagai bakal calon wali kota pada Pilkada Depok 2024.

Selain menjanjikan sederet program pembangunan, Supian juga merasa ada hal substansif yang harus diubah Pemerintah Kota Depok, yakni tentang menciptakan komunikasi pemerintahan yang inklusif.

"Sejatinya, wali kota harus merangkul semua, inklusif, harus membangun komunikasi dengan semua, walaupun berbeda latar belakang partai, agama, suku. Harus terbuka, karena Depok sejatinya kota heterogen," ujar dia.

"Saya mau jadi wali kota Depok, bisa menyelesaikan masalah Depok, bukan jadi wali kota kelompok," lanjut dia.

Melalui gaya pemerintahan yang dijanjikan, Supian ingin menjawab permasalahan di Kota Belimbing itu sehingga mampu memberikan kebanggaan bagi warga Depok.

"Saya pengin warga Depok bangga terhadap kotanya dengan menjawab apa yang menjadi harapan dan ke depan tidak ada bully dan nyinyir terhadap kota Depok," ujar dia.

Sebagai informasi, Supian Suri didukung oleh beberapa partai yang tergabung dalam Koalisi Sama-sama untuk maju pada Pilkada Depok 2024.

Koalisi Sama-sama sendiri terdiri dari enam partai, yakni PDI-Perjuangan, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Belum lama ini, Supian menyebutkan nama politikus Partai Amanat Nasional (PAN) yang juga anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Intan Fauzi sebagai calon rekan duet Supian pada Pilkada Depok 2024.