Bisnis.com, DENPASAR – Jajaran Imigrasi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali telah mendeportasi 412 warga negara asing (WNA) sepanjang 2024.

Angka ini naik signifikan dibandingkan 2023 yang jumlahnya 335 orang asing. Deportasi dilakukan oleh Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Denpasar, Singaraja, serta Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Denpasar. Dari total tersebut, Rudenim Denpasar mencatatkan deportasi terbanyak dengan jumlah 211 orang.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Bali, Pramela Yunidar Pasaribu menjelaskan meningkatnya mobilitas orang asing harus disikapi dengan kewaspadaan tinggi terhadap aktivitas mereka

Sepanjang 2024, operasi pengawasan “Bali Becik” terus digencarkan hingga akhir September. Operasi ini berhasil mengamankan ratusan WNA yang berujung pada tindakan administratif keimigrasian (TAK) berupa deportasi dan tindakan lainnya terhadap 412 orang.

“Kami terus mengimbau jajaran Imigrasi di seluruh Bali untuk responsif dan konsisten terhadap potensi gangguan dari warga asing. Kami tetap waspada dan memastikan pengawasan ketat di setiap pintu masuk Bali, baik secara insidental maupun berkala. Setiap pelanggaran oleh WNA akan ditindak tegas,” jelas Pramela dari keterangan tertulisnya, Jumat (27/9/2024).

Pramela juga menegaskan bahwa Imigrasi tidak akan memberikan toleransi kepada WNA yang menyalahgunakan izin tinggal atau terlibat dalam kegiatan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini telah dibuktikan dengan berbagai tindakan deportasi yang dilakukan jajaran Imigrasi Bali terhadap WNA yang terlibat dalam kegiatan yang tidak bermanfaat bagi Indonesia atau bahkan merugikan kepentingan nasional.

Lebih lanjut, Pramela menekankan komitmen Imigrasi Bali untuk menjaga keamanan dan ketertiban melalui pengawasan yang ketat. Pemeriksaan dokumen perjalanan, seperti paspor, visa, dan izin tinggal, dilakukan dengan lebih teliti. Sistem informasi keimigrasian yang terintegrasi juga diterapkan untuk memantau pergerakan WNA secara efektif.

Pelaksanaan pengawasan sebagai tindak lanjut penegakan hukum keimigrasian bagi WNA yang tidak memberikan manfaat dan membahayakan merupakan bagian dari selective policy yang dijalankan.

"Tugas dan fungsi keimigrasian oleh Kantor Imigrasi di wilayah Bali telah mendeportasi sepanjang tahun ini tanpa terkecuali, termasuk WNA yang melanggar etika, tidak memberikan rasa tentram dan nyaman bagi masyarakat sekitar, serta melakukan penyalahgunaan izin tinggal dan overstay. Deportasi dilakukan tanpa terkecuali," ujar Pramela

Selain itu, Pramela juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga keamanan, termasuk melaporkan keberadaan dan kegiatan WNA yang mencurigakan. Para WNA diimbau untuk mematuhi undang-undang dan hukum yang berlaku selama berada di Bali.

Bisnis.com, DENPASAR – Dinas Pariwisata Bali mencatat sudah 247 warga negara asing (WNA) yang berada di Bali dideportasi atau dikembalikan ke negara asalnya karena melanggar peraturan izin tinggal dan melakukan tindak pidana selama berada di Pulau Dewata.

Kepala Dinas Pariwisata Bali, Tjok Bagus Pemayun menjelaskan berbagai jenis pelanggaran yang dilakukan WNA di Bali mulai dari overstay atau berada di Bali melebihi izin tinggal sesuai dengan pasal 116 jo pasal 71 huruf (b) UU Nomor 6 tahun 2001 tentang Keimigrasian yang berbunyi orang asing yang tidak dapat memperlihatkan dokumen atau menyerahkan dokumen perjalanan atau izin tinggalnya apabila diminta oleh pejabat imigrasi yang bertugas dalam rangka pengawasan keimigrasian/mayoritas ini dilakukan oleh WNA yang awalnya masuk sebagai wisatawan.

Selain masalah overstay, banyak WNA juga bekerja secara ilegal di Bali, Tjok Bagus menyebut profesinya mulai dari makelar tanah, villa, kemudian jasa rental kendaraan hingga jasa website. Kemudian pelanggaran WNA lainnya seperti membuat keributan, menganiaya warga lokal, tidak membayar saat belanja di minimarket.

“Jadi ratusan WNA yang dideportasi itu masalahnya beragam, termasuk yang melakukan tindak pidana, dalam catatan kami ada 38 WNA yang melakukan tindak pidana,” jelas Tjok Bagus melalui live streaming, Selasa (8/6/2024).

Salah satu tindak pidana yang paling ekstrem yang dilakukan oleh WNA yakni membuat laboratorium narkoba di Bali. Ini terungkap Mei 2024, dimana Polisi membongkar sindikat praktek haram yang dilakukan oleh WNA asal Ukraina. Kasus besar lainnya praktik yoga erotis yang sempat viral dilakukan oleh sejumlah WNA di Ubud, Kabupaten Gianyar.

Untuk menekan pelanggaran wisatawan, Pemprov Bali membentuk Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pariwisata, yang khusus bertugas di destinasi wisata untuk mengawasi dan mengamankan aktivitas wisatawan.

Tjok Bagus menyebut Satpol PP Pariwisata dalam bertugas harus sopan, humanis namun tegas jika ada pelanggaran. Selain itu, Bali juga telah menerbitkan aturan do and don't, sebuah aturan yang berisi tindakan terlarang bagi wisatawan yang berkunjung ke Bali. aturan do and don't ini diberikan di pintu masuk Imigrasi saat wisatawan baru tiba di Bali.

Selama semester I/2024, jumlah kunjungan wisman ke Bali mencapai 2,9 juta wisman, atau 45,39% dari 6,4 juta wisatawan yang berkunjung ke Indonesia. Bali menjadi pintu utama masuknya wisatawan ke Indonesia. Angka kunjungan ini juga sudah meningkat 23,615 jika dibandingkan dengan periode yang sama di 2023 yang jumlah kunjungannya 2,35 juta orang.

WNA asal Australia menjadi wisatawan paling banyak yang masuk Bali, menurut pada Juni saja wisman Australia yang masuk sejumlah 131.391 orang, disusul oleh India, Tiongkok dan negara lainnya.

Besarnya angka kunjungan ini belum beriringan dengan kualitas wisatawan yang masuk. Terlihat dari banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh wisatawan selama berada di Bali. Upaya yang dilakuan pemerintah saat ini memperketat pengawasan terhadap orang asing di Bali.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Bali, Pramella Yunidar Pasaribu menjelaskan komitmennya untuk memperketat pengawasan terhadap orang asing di wilayah Bali. "Kami akan terus meningkatkan pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas orang asing di Bali. Hal ini dilakukan untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan kenyamanan bagi seluruh masyarakat, termasuk para wisatawan," jelas Pramella dari keterangan resminya.

Pramella juga menambahkan bahwa pihaknya akan bekerja sama dengan berbagai instansi terkait, seperti kepolisian, imigrasi, dan dinas pariwisata, untuk memastikan pengawasan yang efektif dan terpadu. Walaupun pengawasan diperketat, Pramella memastikan bahwa Bali tetap menyambut wisatawan dengan ramah dan terbuka.