Rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-44 dan 45 di hari kedua diawali dengan KTT ke-27 ASEAN-RRT, pada Kamis (10/10) di National Convention Center, Vientiane, Laos. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto turut mendampingi Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin dalam konferensi tersebut.

Pada kesempatan ini, Ma'ruf menyampaikan soal pentingnya penguatan kerja sama ekonomi hijau, ekonomi digital, rantai pasok, serta penguatan UMKM.

Ma'ruf mengatakan dalam setahun terakhir, kerja sama ASEAN dan RRT melaju pesat di tengah ketidakpastian global. Selain Amerika Serikat, RRT telah menjadi mitra dagang terbesar sekaligus sumber investasi langsung terbesar di ASEAN.

"Selama 15 tahun berturut-turut, RRT menjadi mitra dagang terbesar ASEAN, dengan nilai perdagangan mencapai USD 696,7 miliar pada 2023 lalu," ungkap Ma'ruf dalam keterangan tertulis, Kamis (10/10/2024).

Terkait hal ini, dia pun mendorong perjanjian perdagangan bebas antara ASEAN-RRT dikembangkan sektornya menjadi lebih luas. Dengan demikian, kerja sama ini dapat terus memberikan manfaat bagi kedua pihak.

Dalam sambutannya, Ma'ruf menegaskan Indonesia mengharapkan penguatan kemitraan ASEAN-RRT yang semakin inklusif dan berkelanjutan.

"Perluasan akses pasar, inovasi dan adaptasi adalah kunci mencapai kemakmuran. Saya mengapresiasi selesainya negosiasi Peningkatan Perjanjian Perdagangan ASEAN RRT 3.0 yang akan memperkuat kerja sama kita di bidang ekonomi hijau, ekonomi digital, rantai pasok dan dukungan untuk UMKM," terang Ma'ruf.

Sementara itu Perdana Menteri RRT Li Qiang menyampaikan beberapa komitmen untuk penguatan hubungan ASEAN-RRT, antara lain meningkatkan dukungan pembangunan infrastruktur rel kereta dan pelabuhan di negara-negara ASEAN, mendorong implementasi AC FTA 3.0, hingga memperluas kerja sama pembayaran lintas batas dan Local Currency Settlement (LCS),

Selanjutnya, menambah pendanaan untuk ASEAN-China Cooperation Fund (ACCF), serta meningkatkan jumlah penerima beasiswa ASEAN-China Youth Leaders Scholarship (ACYLS) menjadi dua kali lipat dalam lima tahun mendatang.

Pada pertemuan ini, terdapat lima hal yang diadopsi, salah satunya adalah ASEAN China Leaders' Joint Statement on the Substantial Conclusion of the ACFTA 3.0 Upgrade Negotiation. Adapun hal ini sebelumnya telah disahkan oleh para Menteri Ekonomi ASEAN (AEM) dalam pertemuan Konsultasi AEM-MOFCOM ke-23 pada September 2024.

Deklarasi bersama ini menandai babak baru kerja sama ekonomi ASEAN dan RRT. Pasalnya, ACFTA 3.0 telah memasukkan isu baru dalam perdagangan seperti rantai pasok, ekonomi digital, hingga ekonomi hijau.

Pada pertemuan para Menteri Dewan Masyarakat Ekonomi ASEAN, Airlangga juga mengajak semua negara Anggota ASEAN untuk mempercepat penyelesaian Digital Economy Framework Agreement (DEFA) dalam menghadapi perkembangan ekonomi digital yang sangat pesat. Selain itu, Airlangga juga mengajak ASEAN lebih konkret merealisasikan proyek ASEAN Power Grid, transisi energi, dan penguatan rantai pasok.

Bagi kawasan ASEAN, RRT masih menjadi negara mitra dagang terbesar. Sedangkan bagi RRT tercatat bahwa perdagangan dengan negara-negara ASEAN pada 2023 mencapai 15,9% dari total perdagangan luar negeri Tiongkok. RRT juga menjadi negara sumber foreign direct investment (FDI) terbesar ketiga di kawasan ASEAN, dengan nilai investasi sebesar USD 17,3 miliar pada tahun yang sama.

Sebagai informasi, pertemuan ini turut dihadiri oleh seluruh Kepala Pemerintahan Negara Anggota ASEAN kecuali Myanmar (diwakili oleh Menteri Luar Negeri), dan Perdana Menteri Timor Leste, Perdana Menteri RRT Li Qiang, dan Sekretaris Jenderal ASEAN.

Jokowi Bicara Kekuatan Ekonomi Hijau: Kita Harus Mempercepat Transisi

Jokowi Bicara Kekuatan Ekonomi Hijau: Kita Harus Mempercepat Transisi

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendorong penyelesaian perundingan ekonomi digital ASEAN tepat waktu. Hal ini disampaikannya pada Pertemuan ke-24 Dewan Masyarakat Ekonomi ASEAN (Dewan MEA) yang digelar Senin (7/10).

"Saya ingin meminta perhatian semua menteri ekonomi ASEAN terkait perkembangan negosiasi ekonomi digital di ASEAN yang merupakan perundingan ekonomi digital kawasan pertama di dunia," ungkap Airlangga dalam keterangan tertulis, Selasa (8/10/2024).

Airlangga menjelaskan ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA) merupakan salah satu pencapaian penting dalam Keketuaan Indonesia 2023 dan perundingan putaran pertama yang dilaksanakan pada Desember 2023 di Jakarta.

DEFA juga menjadi salah satu andalan yang diusung pada keketuaan Indonesia di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-43 ASEAN, di Jakarta pada Agustus 2023. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan visi ASEAN sebagai pusat pertumbuhan.

Airlangga menyampaikan DEFA adalah masterplan mencakup perjanjian yang mengatur soal digitalisasi, termasuk digital talent, digital ID, cyber security, retraining, reskilling, infrastructure, dan interoperability di ASEAN. Dengan DEFA, ekonomi digital di ASEAN diperkirakan dapat meningkat dua kali lipat pada tahun 2030.

Pada kesempatan tersebut, Airlangga juga menyoroti perkembangan perundingan DEFA. Adapun perkembangannya saat ini baru mencapai 14% dari target 50% pada akhir tahun 2024.

"Saya mendorong tim perunding, dengan dukungan Sekretariat ASEAN, untuk mengoptimalkan waktu di tahun ini untuk mencapai target 50% penyelesaian perundingan di tahun 2024," ucap Airlangga.

Airlangga menegaskan ada dua hal yang dapat dilakukan untuk mendorong percepatan perundingan DEFA. Pertama, implementasi dari kode etik (code of conduct) yang sudah disepakati pada 2023 dan diyakini akan mempermudah proses negosiasi.

Selanjutnya, perlunya pendekatan baru yang inovatif dalam proses negosiasi. Untuk itu, perlu dilakukan asesmen terhadap proses negosiasi untuk melihat tantangan dan peluang dalam merumuskan strategi baru yang lebih efektif dan efisien.

"Saya mendukung inisiatif untuk melakukan pendekatan dua tahap dalam proses negosiasi berdasarkan pada kategori yang ada dan kesiapan masing-masing negara anggota ASEAN," jelas Airlangga.

Menurutnya, pendekatan tersebut akan menjadi solusi efektif dan mempercepat penyelesaian perundungan DEFA yang akan diluncurkan tahun 2025 mendatang. Setiap negara anggota ASEAN akan diberikan fleksibilitas dan insentif untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses penyelesaian.

"Untuk mendukung hal tersebut, perlu adanya program peningkatan kapasitas bagi seluruh negara ASEAN agar dapat mengejar ketertinggalan dan terus bekerja sama sebagai satu kesatuan," pungkas Airlangga.

Sebagai informasi, turut hadir mendampingi Airlangga dalam pertemuan tersebut, yakni Sesmenko Perekonomian, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kemenko Perekonomian, Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional Sub Regional Kemenko Perekonomian, Direktur Kerja Sama Ekonomi ASEAN Kementerian Luar Negeri, serta perwakilan Kementerian Perdagangan.

Kominfo Tekankan Pentingnya Regulasi Ekonomi Digital untuk UMKM Lokal

Kominfo Tekankan Pentingnya Regulasi Ekonomi Digital untuk UMKM Lokal