JAKARTA,investor.id - Pemerintah menargetkan  pertumbuhan jumlah anggota koperasi bertambah menjadi 60 juta atau dua kali lipat dari jumlah eksisting saat ini. Langkah tersebut dilakukan untuk mendongkrak rasio kepesertaan masyarakat dalam koperasi.

“Dengan jumlah penduduk Indonesia yang hampir 300 juta, anggota koperasinya tidak sampai 10%. Koperasi telah menjadi backbone of economy pada negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Eropa dengan jumlah anggotanya lebih dari 50% jumlah penduduknya," ujar Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi dalam keterangan resmi yang diterima pada Minggu (10/11/2024).

MenKop Budi Arie menambahkan, dengan semakin banyak anggota koperasi yang bergabung, sumber daya untuk menggalang kekuatan agar koperasi tumbuh lebih besar semakin terbuka lebar.

Menurut dia, perkembangan koperasi di Indonesia stagnan bahkan cenderung mengalami penurunan citra akibat beberapa kasus koperasi besar yang mengalami miss management.  "Dalam 10 tahun terakhir jumlah anggota koperasi di Indonesia memang tidak bergerak hanya berkisar di angka 25 juta orang, maka saya ingin tingkatkan jumlah anggota koperasi hingga 60 juta orang,” kata Budi.

Pemerintah berkomitmen untuk melakukan pembenahan secara total terhadap koperasi di Indonesia. Salah satu yang menjadi tolok ukur koperasi memiliki performa yang baik adalah dari sisi jumlah anggota. Jika ada koperasi yang dikategorikan besar tapi jumlah anggotanya hanya segelintir orang saja, maka koperasi tersebut perlu dievaluasi.

Dia mengajak para pegiat koperasi untuk melakukan diskusi bulanan dengannya terkait kendala perkoperasian yang harus diselesaikan bersama. Dia juga menyampaikan tugas yang menjadi penting saat ini adalah menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian untuk segera disahkan menjadi Undang-Undang (UU).

“Sudah 32 tahun, koperasi hanya mengacu pada UU No 25 Tahun 1992. Dan saya kira ini sudah kuno dan tak sesuai lagi dengan tuntutan digitalisasi dewasa ini. UU Koperasi yang baru harus selesai dalam 100 hari kerja,” pungkas Budi.

Editor: Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@ymail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) telah mengurangi jumlah kantornya untuk mengakselerasi inklusi keuangan dan menciptakan sharing economy bagi masyarakat.

Berdasarkan data, jumlah kantor BRI pada September 2024 mencapai 7.594 kantor, angka tersebut menurun dibandingkan jumlah kantor pada tahun 2020 sebanyak 9.030 kantor.

Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan BRI telah mengurangi sebagian jumlah kantornya dan mengalihkan layanan perbankannya melalui AgenBRILink.

“Layanan kantor yang ditutup kemudian dialihkan kepada para AgenBRILink yang tersebar di warung-warung”, ujarnya dalam keterangan tertulis yang dikutip pada Jumat (9/11/2024).

Menurut Sunarso, hal ini merupakan bagian dari transformasi BRI tahap kedua, yang disebut BRIvolution 2.0. Aspirasinya, BRI ingin menjadi “The Most Valuable Banking Group in Southeast Asia and Champion of Financial Inclusion”. Adapun, dalam fase ini inklusi menjadi kunci.

"Sebenarnya kita mengurangi jumlah kantor dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat yang kita kemas dalam rangka financial inclusion. Maka, AgenBRILink dimaksudkan untuk memastikan terjadinya sharing ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang secara inklusif melibatkan partisipasi masyarakat sebanyak-banyaknya,” ujarnya.

Dia mengungkapkan, hasil riset BRI menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia belum sepenuhnya digital. Hal ini lantaran masih lebih banyak yang menyukai layanan perbankan lewat agen.

"Bahkan, jangankan digital, ke bank saja masih enggan, masih lebih senang lewat warung-warung yang sifatnya dekat dengan rumah. Tapi intinya adalah masih butuh physical presence dan personal touch," jelas Sunarso.

Sunarso pun menggambarkan bahwa AgenBRILink persis layaknya layanan kantor cabang BRI, namun dalam bentuk agen. Agen-agen tersebut bisa berupa warung, toko kelontong, dan lain sebagainya yang bertujuan untuk menjangkau masyarakat lebih luas, lebih dalam, dan lebih murah dengan tujuan meningkatkan inklusi keuangan tadi di wilayah-wilayah terutama yang tidak terjangkau oleh layanan bank secara formal.

Dirinya mengungkapkan, saat ini AgenBRILink terus bertumbuh dan jumlahnya sudah mencapai 1,022 juta agen di seluruh Indonesia pada tahun ini. Padahal, Sunarso mengingat pada tahun 2015, jumlah AgenBRILink masih sekitar 75.000.

Selanjutnya, AgenBRILink dinilai memiliki bisnis yang potensial, di mana pada tahun lalu, BRI menerima fee sebesar Rp1,5 triliun. Sementara itu, agen sendiri menerima sekitar dua kali lipat dari fee yang diterima BRI tersebut, mengingat porsi fee yang diterima mereka memang lebih besar daripada yang diterima oleh BRI. Alhasil, diperkirakan AgenBRILink di seluruh Indonesia meraup sekitar Rp2,5 triliun hingga Rp3 triliun.

Dengan demikian, ini memperkuat bukti bahwa masyarakat Indonesia masih banyak yang butuh layanan secara fisik. Tercatat, volume transaksi lewat AgenBRILink selama 2023 tembus Rp1.427 triliun. Sementara tahun ini, volume transaksi AgenBRILink hingga September 2024 saja sudah mencapai Rp1.170 triliun.

"Itulah kehadiran BRI dengan agen dengan merelakan menutup sebagian cabang-cabangnya dan bisa tetap melayani masyarakat justru lebih dalam, lebih luas, dan kemudian lebih menjangkau masyarakat lebih banyak. Dan ternyata transaksi lewat warung-warung itu volumenya sangat besar,” tandas Sunarso.

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Noverius Laoli

Ia mengungkapkan, saat ini Agen BRILink terus bertumbuh dan jumlahnya sudah mencapai 1,022 juta agen di seluruh Indonesia pada tahun ini. Padahal, Sunarso mengingat pada tahun 2015, jumlah Agen BRILink masih sekitar 75.000.

Dari sisi bisnisnya juga potensial. Sunarso membeberkan pada tahun lalu, BRI menerima fee sebesar Rp1,5 triliun dari Agen BRILink.

Ia mengatakan agen menerima sekitar dua kali lipat dari fee yang diterima BRI tersebut. Karena, porsi fee yang diterima mereka lebih besar daripada yang diterima oleh BRI. Sunarso memperkirakan Agen BRILink di seluruh Indonesia meraup sekitar Rp 2,5 triliun hingga Rp 3 triliun.

Hal ini membuktikan bahwa masyarakat Indonesia masih banyak yang butuh layanan secara fisik. Sebab, volume transaksi lewat Agen BRILink selama 2023 tembus Rp 1.427 triliun. Sementara tahun ini, volume transaksi Agen BRILink hingga September 2024 saja sudah mencapai Rp 1.170 triliun.

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Tren pengurangan kantor cabang belum selesai pasca marak terjadi di pandemi Covid-19. Berbagai upaya transisi layanan pun juga kian marak dilakukan.

Salah satunya, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) yang terus mengurangi jumlah kantornya. Namun, BRI tetap mengakselerasi inklusi keuangan melalui agen BRIlink sembari menciptakan sharing economy bagi masyarakat.

Berdasarkan data, jumlah kantor BRI pada September 2024 mencapai 7.594 kantor, angka tersebut menurun dibandingkan jumlah kantor pada tahun 2020 sebanyak 9.030 kantor.

Direktur Utama BRI Sunarso membenarkan bahwa BRI telah mengurangi sebagian jumlah kantornya dan mengalihkan layanan perbankannya melalui Agen BRIlink. Menurutnya, hal ini merupakan bagian dari transformasi BRI tahap kedua, yang disebut BRIvolution 2.0.

“Agen BRILink dimaksudkan untuk memastikan terjadinya sharing ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang secara inklusif melibatkan partisipasi masyarakat sebanyak-banyaknya,” terang Sunarso dalam keterangan resminya, Jumat (8/11).

Ia mengungkapkan, hasil riset BRI menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia belum sepenuhnya digital. Masih lebih banyak yang menyukai layanan perbankan lewat agen.

"Bahkan, jangankan digital, ke bank saja masih enggan, masih lebih senang lewat warung-warung yang sifatnya dekat dengan rumah. Tapi intinya adalah masih butuh physical presence dan personal touch," jelas Sunarso.

Sunarso menggambarkan, Agen BRILink persis seperti layanan kantor cabang BRI yang sesungguhnya, namun dalam bentuk agen. Agen-agen tersebut bisa berupa warung, toko kelontong, dan lain sebagainya.

"Tujuannya adalah supaya menjangkau masyarakat lebih luas, lebih dalam, dan lebih murah dengan tujuan meningkatkan inklusi keuangan tadi di wilayah-wilayah terutama yang tidak terjangkau oleh layanan bank secara formal," imbuh Sunarso.

Ia mengungkapkan, saat ini Agen BRILink terus bertumbuh dan jumlahnya sudah mencapai 1,022 juta agen di seluruh Indonesia pada tahun ini. Padahal, Sunarso mengingat pada tahun 2015, jumlah Agen BRILink masih sekitar 75.000.

Dari sisi bisnisnya juga potensial. Sunarso membeberkan pada tahun lalu, BRI menerima fee sebesar Rp1,5 triliun dari Agen BRILink.

Ia mengatakan agen menerima sekitar dua kali lipat dari fee yang diterima BRI tersebut. Karena, porsi fee yang diterima mereka lebih besar daripada yang diterima oleh BRI. Sunarso memperkirakan Agen BRILink di seluruh Indonesia meraup sekitar Rp 2,5 triliun hingga Rp 3 triliun.

Hal ini membuktikan bahwa masyarakat Indonesia masih banyak yang butuh layanan secara fisik. Sebab, volume transaksi lewat Agen BRILink selama 2023 tembus Rp 1.427 triliun. Sementara tahun ini, volume transaksi Agen BRILink hingga September 2024 saja sudah mencapai Rp 1.170 triliun.

Jakarta: PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. telah mengurangi jumlah kantornya guna mengakselerasi inklusi keuangan dan menciptakan sharing economy bagi masyarakat. Berdasarkan data, jumlah kantor BRI pada September 2024 mencapai 7.594 kantor. Angka tersebut menurun dibandingkan jumlah kantor pada 2020 sebanyak 9.030 kantor.

Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan bahwa BRI telah mengurangi sebagian jumlah kantornya dan mengalihkan layanan perbankannya melalui AgenBRILink.

"Layanan kantor yang ditutup kemudian dialihkan kepada para AgenBRILink yang tersebar di warung-warung," ujarnya.
Menurut Sunarso, hal ini merupakan bagian dari transformasi BRI tahap kedua, yang disebut BRIvolution 2.0. Aspirasinya, BRI ingin menjadi 'The Most Valuable Banking Group in Southeast Asia and Champion of Financial Inclusion'. Sunarso menekankan, dalam fase ini, inklusi menjadi kunci.

"Maka kemudian, kita mengurangi jumlah kantor sebenarnya dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat yang kita kemas dalam rangka financial inclusion. Maka kemudian, AgenBRILink dimaksudkan untuk memastikan terjadinya sharing ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang secara inklusif melibatkan partisipasi masyarakat sebanyak-banyaknya," terang Sunarso di segmen Money Talks Power Lunch CNBC Indonesia, Selasa, 5 November 2024.

Ia mengungkapkan, hasil riset BRI menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia belum sepenuhnya digital. Masih lebih banyak yang menyukai layanan perbankan lewat agen.

"Bahkan, jangankan digital, ke bank saja masih enggan, masih lebih senang lewat warung-warung yang sifatnya dekat dengan rumah. Tapi, intinya adalah masih butuh physical presence dan personal touch," jelas Sunarso.

Sunarso menggambarkan, AgenBRILink persis seperti layanan kantor cabang BRI yang sesungguhnya, namun dalam bentuk agen. Agen-agen tersebut bisa berupa warung, toko kelontong, dan lain sebagainya.

"Tujuannya adalah supaya menjangkau masyarakat lebih luas, lebih dalam, dan lebih murah dengan tujuan meningkatkan inklusi keuangan tadi di wilayah-wilayah terutama yang tidak terjangkau oleh layanan bank secara formal," imbuh Sunarso.

Ia mengungkapkan, saat ini AgenBRILink terus bertumbuh dan jumlahnya sudah mencapai 1,022 juta agen di seluruh Indonesia pada tahun ini. Padahal, Sunarso mengingat pada 2015, jumlah AgenBRILink masih sekitar 75 ribu.

Dari sisi bisnisnya juga potensial. Sunarso membeberkan pada tahun lalu, BRI menerima fee sebesar Rp1,5 triliun dari AgenBRILink.

Ia mengatakan agen menerima sekitar dua kali lipat dari fee yang diterima BRI tersebut. Karena, porsi fee yang diterima mereka lebih besar daripada yang diterima oleh BRI. Sunarso memperkirakan AgenBRILink di seluruh Indonesia meraup sekitar Rp2,5 triliun hingga Rp3 triliun.

Hal ini membuktikan bahwa masyarakat Indonesia masih banyak yang butuh layanan secara fisik. Sebab, volume transaksi lewat AgenBRILink selama 2023 tembus Rp1.427 triliun. Sementara tahun ini, volume transaksi AgenBRILink hingga September 2024 saja sudah mencapai Rp1.170 triliun.

"Itulah kehadiran BRI dengan agen dengan merelakan menutup sebagian cabang-cabangnya dan bisa tetap melayani masyarakat justru lebih dalam, lebih luas, dan kemudian lebih menjangkau masyarakat lebih banyak. Dan ternyata transaksi lewat warung-warung itu volumenya sangat besar," tambah Sunarso.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ROS)

Jakarta: Pernahkah kamu mendengar istilah shadow economy atau ekonomi bayangan? Shadow economy adalah aktivitas ekonomi yang terjadi di luar pengawasan dan regulasi pemerintah.

Shadow economy mencakup berbagai praktik yang tidak dilaporkan kepada otoritas pajak dan dapat melibatkan kegiatan legal maupun ilegal.

Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai shadow economy, dilansir laman KoinWorks dan dirangkum Medcom.id.

Baca juga: Pengertian Sistem Ekonomi Tradisional, Ciri, dan Contohnya

Apa itu shadow economy

Shadow economy mencakup semua kegiatan ekonomi yang tidak terdaftar secara resmi, termasuk penghasilan yang tidak dilaporkan dari produksi barang dan jasa, baik yang legal maupun ilegal. Kegiatan ini sering kali dilakukan untuk menghindari kewajiban pajak, kontribusi jaminan sosial, atau untuk menghindari pemenuhan standar hukum di pasar tenaga kerja.

Ini bisa meliputi pembayaran tunai kepada pekerja tanpa pencatatan resmi, penjualan barang tanpa faktur, serta kegiatan ilegal seperti perdagangan narkoba atau penyelundupan. Shadow economy juga dikenal dengan istilah lain seperti black economy, cash economy, underground economy, atau cheating economy.

Shadow economy adalah fenomena kompleks yang mencerminkan interaksi antara kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi, dan perilaku individu. Meskipun dapat memberikan manfaat jangka pendek bagi beberapa individu atau bisnis, dampak jangka panjangnya seringkali merugikan perekonomian secara keseluruhan.

Pemerintah di seluruh dunia berusaha untuk mengatasi masalah ini melalui berbagai kebijakan dan pendekatan untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan mengurangi insentif untuk beroperasi di luar sistem formal.

Baca juga: Mengenal Sistem Ekonomi Campuran: Pengertian, Tujuan, Ciri, Kelebihan dan Kelemahannya

Contoh shadow economy

Shadow economy, mencakup berbagai kegiatan ekonomi yang tidak terdaftar secara resmi dan tidak dilaporkan kepada otoritas pajak. Berikut adalah beberapa contoh kegiatan yang termasuk dalam shadow economy:

1. Penjualan barang tanpa faktur. Transaksi jual beli barang tanpa menggunakan faktur resmi, sehingga tidak tercatat dalam rekening pajak.
2. Black market telepon seluler. Peredaran telepon seluler ilegal, yang dapat menghasilkan kerugian pajak signifikan bagi pemerintah.
3. Illegal logging and timber trading. Kegiatan memotong kayu hutan secara ilegal dan perdagangan kayu yang tidak sah.
4. Prostitusi dan industri seks. Kegiatan seksual ilegal yang tidak terlaporkan kepada otoritas pajak.
5. Penyelundupan komoditas. Perdagangan barang-barang seperti elektronik, makanan, minuman, kendaraan bermotor, dan hewan-hewan langka secara ilegal.
6. Penyimpanan LPG ilegal. Mengoplos gas elpiji (LPG) secara ilegal, yang dapat membahayakan keselamatan umum.
7. Penyelewengan solar subsidi. Menggunakan subsidi energi listrik secara tidak sah, seperti menggunakannya untuk keperluan lain daripada yang dituju.
8. Transaksi barter. Kegiatan tukar-menukar barang-jasa tanpa menggunakan mata uang, sehingga tidak tercatat dalam rekening pajak.
9. Pekerja informal. Pejabat-pejabat yang bekerja tanpa izin resmi dan tidak melaporkan pendapatan mereka kepada otoritas pajak.
10. Identity fraud. Penggunaan identitas palsu untuk menghindari kewajiban pajak atau klaim pengembalian dana karena orang lain.
11. Phoenix company. Perusahaan yang dibuat hanya untuk menghindari kewajiban pajak dan kemudian tutup operasinya untuk melepaskan diri dari kewajiban tersebut.
12. Inflasi biaya. Melambungkan biaya pengurangan pajak melalui penggunaan tanda terima atau tagihan palsu atau kolusi dengan orang lain.
13. Under-reporting business income. Pedagang-pedagang yang menyepelekan beberapa penjualan tunai hingga mereka yang terlibat dalam penipuan skala besar.
14. Unregistered businesses. Bisnis yang tidak terdaftar di administrasi pajak baik untuk pajak penghasilan atau pajak pertambahan nilai (PPN).
15. Pendapatan yang tidak dilaporkan. Sumber pendapatan yang tidak diketahui oleh administrasi pajak dari investasi, properti, dan lain-lain.

Shadow economy mencakup berbagai aspek yang terkait dengan kegiatan ekonomi ilegal dan tidak sah, serta kegiatan yang tidak terlaporkan kepada otoritas pajak. (Ridini Batmaro)


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(AHL)

Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ekonomi bawah tanah atau underground economy atau ekonomi disebut-sebut bisa menjadi sumber potensial untuk penerimaan pajak.

Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai, upaya menjadikan underground economy sebagai sumber penerimaan pajak merupakan ide yang bagus. Hal ini merupakan low hanging fruit alias buah yang mudak dipetik bagi upaya pemerintah menaikkan rasio pajak.

Hitungan Wijayanto, aktivitas ekonomi bawah tanah itu setara 15%-20% produk domestik bruto (PDB) Indonesia.

"Dengan asumsi 15% saja dari PDB, nilainya mencapai sekitar Rp 3.600 trilliun. Lalu, dengan asumsi tax ratio 10,4%, maka potensi penerimaan pajak bisa mencapai Rp 375 trilliun," kata Wijayanto kepada Kontan, Kamis (31/10).

Wijayanto menjelaskan, underground economy adalah aktivitas ekonomi yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, karena aktifitas tersebut dilarang hukum. Atau aktivitas ekonomi tersebut tidak dilarang secara hukum tetapi pelaku ingin menghindari pajak.

Ekonomi bawah tanah ini ada di semua negara, dengan proporsi hingga 60% PDB di negara yang penegakan hukumnya buruk seperti Bolivia, Zimbabwe dan Georgia.

Namun, hanya mencapai 6%-8% di negara-negara dengan penegakan hukum yang kuat seperti Amerika Serikat (AS) atau Swiss. "Di Indonesia, angkanya sekitar 10%-12%, tetapi saya rasa jauh lebih besar dari itu, bisa 15%-20% dari PDB," kata Wijayanto.

Menurut Wijayanto, area yang masuk dalam kategori itu di Indonesia, misalnya penangkapan ikan illegal, tambang illegal, bisnis miras illegal, hiburan malam illegal, dan cukai rokok palsu atau rokok tanpa cukai. Dari cukai rokok palsu atau rokok tanpa cukai saja, pemerintah bisa mendapatkan puluhan triliun tambahan penerimaan.

"Ini the lowest hanging fruit yang perlu jadi fokus pemerintah jika ingin quick win," ujarnya.

Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Wacana pemajakan aktivitas underground economy atau ekonomi bawah tanah sedang mencuat. Namun, pengamat pajak menilai, pajak dari underground economy tidak bisa diandalkan sebagai sumber penerimaan negara.

Pengamat Pajak sekaligus Kepala Riset CITA Fajry Akbar mengatakan, jika yang dimaksud underground economy adalah aktivitas ilegal seperti narkoba, tambang ilegal, judi online dan sejenisnya, memang benar ada pajak penghasilan yang terutang.

"Hal itu sesuai dengan UU Pajak Penghasilan, yang tidak membedakan penghasilan legal dan illegal serta sesuai dengan asas keadilan," jelas Fajry kepada Kontan, Kamis (31/10).

Namun, dalam konteks pengelolaan keuangan negara, pajak dari aktivitas ilegal tidak bisa diandalkan pemerintah karena tidak punya sustainability. Terlebih untuk mendorong tax ratio, pajak atas aktivitas ilegal sifatnya insidentil saja.

Fajry mencontohkan judi online. Memang ada pajak penghasilan terutang atas penghasilan judi online.

Tetapi, sisi lain pemerintah juga wajib memberantas judi online. Kementerian Kominfo dalam juga punya kewajiban untuk menutup akses judi online. Dengan begitu pelaku judi online tentu tidak akan bersedia membayar pajak dengan patuh.

"Karena negara justru ingin menutup usaha mereka, buat apa mereka bayar pajak? Orang bayar pajak kan agar usahanya aman, terjamin, dan lancar. Apalagi ada data yang sifatnya sensitif yang harus diberikan ke otoritas pajak," ujarnya.

Bisa saja jika pemerintah melakukan legalisasi. Tapi kalau legalisasi perjudian pasti akan banyak penolakan. Risiko politik yang sangat besar bagi pemerintah. Terlebih, mudharat judi online akan lebih besar dibandingkan penerimaannya.

"Yang bisa digali penerimaannya adalah underground production, usaha legal tapi tidak tercatat. Ini bisa digali penerimaanya oleh pemerintah," kata Fajry.

Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom Center of Economic and Law Studies atau Celios, Nailul Huda mengkritisi pernyataan Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu yang mendorong agar aktivitas ekonomi bayangan atau shadow economy seperti judi online dikenai pajak.

Huda menilai, seorang pejabat negara sekelas Anggito tidak pantas memberi pernyataan yang bisa menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Menurutnya, pernyataan wakil dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati itu bisa diartikan sebagai wacana pelegalan judi online.

"Memang pajak tidak mengenal halal-haram, baik-buruk. Namun menjadikan yang buruk dan haram menjadi objek pajak, artinya mereka mengakui kegiatan tersebut legal di dalam negeri," ujar Huda, dikutip pada Rabu (30/10/2024).

Dia berpendapat, pengenaan pajak bertolak belakang dengan semangat pemerintah memberantas judi online. Sejalan, Huda tidak melihat judi online bisa menambah penerimaan negara secara signifikan—sebaliknya malah menimbulkan efek sosial yang lebih negatif.

Lebih lanjut, Huda mengakui jika pemerintah dihadapi tantangan mencapai target pendapatan negara sebesar Rp3.005,1 triliun pada 2025. Kendati demikian, sambungnya, banyak upaya lain yang bisa dilakukan daripada mengenakan pajak terhadap aktivitas judi online.

"Para pelaku judi online akan berdalih mereka taat hukum karena mereka menyakini aktivitas ekonomi mereka diakui oleh negara. Ini yang sangat saya tentang," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Riset dan Konsultasi Fiskal Danny Darussalam Tax Center (DDTC) Bawono Kristiaji menambahkan bahwa pemerintah tidak perlu melegalkan judi online apabila ingin menambah setoran pajak.

Menurutnya, pemerintah hanya perlu memperketat Pajak Penghasilan Orang Pribadi alias PPh OP apabila pemerintah ingin memaksimalkan pendapatan negara melalui shadow economy.

"Masalah judi online dan kegiatan ilegal lainnya yang dikenakan pajak, ini bukan serta merta melegalkan. Prinsip pajak penghasilan di Indonesia—dan juga di banyak negara—adalah pemajakan atas segala tambahan kemampuan ekonomis dari manapun sumbernya," ujar Bawono kepada Bisnis, Senin (28/10/2024).

Keinginan Pemerintah Pajaki Shadow Economy

Sebagai informasi, keinginan pemerintah memajaki aktivitas shadow economy diungkapkan langsung oleh Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu. Secara khusus, Anggito menyoroti aktivitas judi online.

Dia menjelaskan, tidak sedikit masyarakat Indonesia yang melakukan judi dengan bertaruh secara daring atau online betting seperti bertaruh soal skor sepak bola klub-klub Inggris maupun judi-judi dalam bentuk lainnya.

Masalahnya, sambung Anggito, masyarakat yang melakukan aktivitas shadow economy tersebut tidak melaporkan harta yang didapatkannya. Oleh sebab itu, dia mendorong Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) untuk lebih mengawasi aktivitas shadow economy tersebut.

"Sudah enggak kena denda, dianggap tidak haram, enggak bayar pajak lagi. Padahal kan dia menang itu. Kalau dia dapat winning itu kan nambah PPh [Pajak Penghasilan]," ungkapnya dalam Rapat Terbuka Senat: Puncak Dies Natalis ke-15 & Lustrum III Sekolah Vokasi UGM Tahun 2024, Senin (28/10/2024).

Anggito menyebutkan bahwa penghasilan yang didapatkan dari kegiatan tersebut tidak terekam radar pajak. Padahal, pendapatan pajak yang tidak tertagih dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi dan menghambat pembuatan program-program publik.

Bahkan, persoalan tersebut menjadi pembahasan dalam kegiatan retreat yang diselenggarakan Presiden Prabowo Subianto bersama menteri-menterinya di Magelang pada akhir pekan lalu.

"Kita membuka mata bahwa sebenarnya banyak underground economy yang tidak terdaftar, tidak terekam, dan tidak bayar pajak. Jadi yang kaya gitu yang kita ambil," jelas Anggito.

Bisnis.com, JAKARTA — Persoalan shadow economy, yang terjadi sejak lama, menjadi salah satu sorotan pada awal masa kerja pemerintahan Prabowo Subianto. Muncul pertimbangan untuk menarik pajak dari aktivitas ekonomi ribuan triliun rupiah itu, mungkinkah dieksekusi?

Selama empat hari, Prabowo mengumpulkan jajaran menteri, wakil menteri, dan kepala badan untuk mengikuti retreat Kabinet Merah Putih. Dalam kegiatan bergaya militer itu, Prabowo memberikan sejumlah arahan, dan para menteri pun mengikuti sesi diskusi tersendiri sesuai bidangnya.

Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bright Institute mengungkapkan bahwa masih banyak perilaku ekonomi yang belum tercatat dalam Produk Domestik Bruto (PDB), sehingga tergolong dalam ekonomi bawah tanah atau underground economy.

Ekonom Bright Institute, Awalil Rizky, menjelaskan bahwa fenomena underground economy tidak selalu berkaitan dengan aktivitas ilegal.

"Jadi perilaku ekonomi yang kecil-kecil itu banyak yang tidak masuk hitungan PDB masih banyak, seperti usaha mikro atau lainnya, jadi tidak semuanya pengertian underground itu melanggar hukum," jelas Awalil dalam sebuah webinar pada Selasa (29/10).

Awalil menekankan bahwa mengenakan pajak pada transaksi kecil yang tidak melanggar hukum dapat berdampak negatif, dengan mengurangi peredaran uang.

Ia menyarankan bahwa jika pemerintah berfokus pada underground economy ilegal, seperti judi online dan prostitusi, itu akan mengharuskan legalisasi aktivitas-aktivitas yang saat ini dilarang.

"Saya menyarankan kepada Pak Anggito untuk mencari potensi pendapatan pajak yang hilang dari perpajakan itu sendiri, misalnya dengan mencari potensi pendapatan dari PNBP di luar soal pelayanan publik yang bisa disoroti," ungkap Awalil.

Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan III, Anggito Abimanyu, mengungkapkan rencananya untuk mendorong peningkatan pendapatan negara melalui pajak dari aktivitas ekonomi bawah tanah.

Anggito mencatat bahwa underground economy yang tidak tercatat oleh otoritas pajak memiliki potensi besar untuk penerimaan negara, dengan contohnya judi online yang jumlahnya sangat signifikan.

"Waduh, jumlahnya sudah banyak sekali. Onshore dan offshore yang melakukan betting kepada Singapura di Inggris itu orang Indonesia banyak sekali. Banyak banget. Dia melakukan online betting gitu. Sudah nggak bayar, sudah nggak kena denda, dianggap tidak haram. Nggak bayar pajak lagi,” ujar Anggito dalam Rapat Terbuka Senat Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada pada Senin (28/10).

Underground economy alias aktivitas ekonomi bawah tanah diklaim Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu bisa menjadi sumber penerimaan negara yang baru.

Ia pun mendorong jajaran perpajakan 'memburu' potensi tersebut. Ekonomi bawah tanah diartikan sebagai kegiatan ekonomi yang luput dari pencatatan statistik resmi atau tidak dilaporkan kepada pemerintah.

Anggito mencontohkan judi bola online sebagai salah satu aktivitas underground economy, yang sekarang digandrungi masyarakat. Ia mengklaim warga Indonesia bebas berjudi bola di Inggris karena tak dilarang di sana, lalu penghasilan tersebut luput dari pajak.

"Sudah ada angkanya, kemarin saya juga merinding disampaikan oleh Kominfo (Kementerian Komunikasi dan Digital/Komdigi) jumlahnya, onshore dan offshore. Yang melakukan online betting kepada sepak bola di Inggris, orang Indonesia banyak sekali," jelasnya dalam Orasi Ilmiah di Sekolah Vokasi UGM, Sleman, DIY, Senin (28/10).

Apa yang diucapkan Anggito sebenarnya sudah dibocorkan adik Presiden Prabowo Subianto, yakni Hashim Djojohadikusumo. Hashim menegaskan Anggito memang diberi tugas khusus oleh Prabowo untuk menggenjot penerimaan negara.

Hashim menyebut Prabowo memerintahkan Anggito mengumpulkan Rp300 triliun sampai Rp600 triliun per tahun ke kas negara. Ia menegaskan uang sebanyak itu selama ini belum masuk APBN, sehingga Prabowo akan mengejarnya.

"Sebentar lagi akan dilakukan oleh Kementerian Keuangan, dari Pak Anggito Abimanyu, wakil menteri keuangan. Akan dilakukan peningkatan dan langkah-langkah penerimaan negara. Kita akan ada program-program yang luar biasa," jelas Hashim dalam Dialog Ekonomi di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Rabu (23/10).

"Yang pakai internet, pemantauan internet, kita akan dapat dari kegiatan-kegiatan yang legal, semi-ilegal, dan ilegal. Kita akan dapat ratusan triliun lagi. Kita sudah hitung bisa sampai Rp300 triliun-Rp600 triliun setiap tahun," tegasnya.

Ia memang tak menyebutnya dengan istilah underground economy. Kata kunci yang dipilih Hashim adalah 'internet' hingga 'kegiatan ilegal'.

Hashim menekankan Prabowo tak segan menutup aktivitas ilegal atau yang tidak baik tersebut. Upaya Anggito Cs bahkan diklaim bisa menambah sekitar 2 persen hingga 3 persen dari produk domestik bruto (PDB) hingga akhir 2024 ini.

"Saya sebut dapat uang dari pengusaha nakal, ada carbon credit, kebocoran-kebocoran dari dunia maya dan sebagainya akan kita tutupi. Termasuk kegiatan yang tidak baik akan nanti kita tutup. Itu kita hitung bisa dapat tambahan 2 persen-3 persen dari gross domestic product (GDP)," ucapnya.

"Satu persen dari GDP kan Rp220 triliun, GDP kita Rp22 ribu triliun. Dua persen itu Rp440 triliun, tiga persen itu Rp660 triliun. So, kita dengan beberapa langkah sudah bisa dapat 2 persen dan saya yakin (ada tambahan) 3 persen-4 persen tahun depan (2025)," tutur Hashim.

Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu juga pernah menerbitkan Kajian Ekonomi dan Keuangan (KEK) tentang potensi penerimaan pajak dari underground economy pada 2011 lalu.

Kajian tersebut mengambil dua pengertian berbeda tentang underground economy yakni berdasarkan penjelasan Badan Pusat Statistik (BPS) dan definisi dari ekonom sekaligus mantan Direktur Departemen Urusan Fiskal IMF, Vito Tanzi.

Menurut BPS, ekonomi bawah tanah dibagi menjadi tiga hal. Pertama, kegiatan sektor informal dilakukan pelaku ekonomi yang bekerja sendiri tanpa dibantu orang lain. Kedua, bekerja dibantu pekerja keluarga dan karyawan tidak tetap. Ketiga, pekerja bebas pada sektor pertanian dan luar pertanian.

Sedangkan Vito Tanzi (1983) mendefinisikan underground economy sebagai pendapatan yang diperoleh dari aktivitas ekonomi yang tidak dilaporkan dan/atau tidak tercatat pada otoritas pajak dengan maksud untuk menghindari pajak (seperti golongan unreported economy pada definisi menurut Feige).

"Menurut Tanzi, beban pajak merupakan faktor penyebab terjadinya kegiatan underground economy," jelas kajian tersebut, dikutip Selasa (29/10).

Nilai potensi pajak yang tidak dilaporkan dalam kegiatan underground economy (UGE) dicatat terus meningkat. Kajian ini menghitung pada periode 2000 hingga 2009 dengan rata-rata potensi penerimaan Rp20,55 triliun.

Potensi pajak ini dikelompokkan menjadi dua, pertama adalah pelaku usaha yang belum terdaftar pada kantor pelayanan pajak sebagai wajib pajak atau belum punya NPWP. Sedangkan yang kedua adalah para pelaku yang sudah memiliki NPWP.

BKF Kemenkeu menyebut kedua kelompok pelaku tersebut memiliki peluang untuk melakukan penggelapan pajak atau penghindaran pajak (tax evasion).

"Cara yang paling sering dilakukan agar pendapatan tidak mudah terlacak oleh pemeriksa pajak adalah dengan mengecilkan pencatatan penjualan atau penghasilan tunai. Media transaksi uang tunai ini seringkali digunakan karena relatif lebih sulit dilacak apabila dibandingkan dengan transaksi yang melibatkan pihak lembaga keuangan (bank)," sambungnya.

Bulletin of Monetary Economics and Banking (BMEB) Bank Indonesia juga pernah membahas ekonomi bawah tanah dalam paper terbitan Juli 2016.

Paper ini menyimpulkan selama periode 2001 hingga 2013 rata-rata besarnya underground economy di Indonesia sebesar Rp94.141,25 miliar atau Rp94,14 triliun. Ini sekitar 8,33 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia untuk setiap kuartal.

"Potensi pajak yang hilang akibat aktivitas underground economy di Indonesia periode 2001-2013 rata-rata sebesar Rp11.172,86 miliar (Rp11,17 triliun) atau sekitar 1 persen dari rata-rata PDB Indonesia per kuartal," jelas paper tersebut.

[Gambas:Photo CNN]

Paper itu mengutip klasifikasi underground economy berdasarkan penjelasan Edgar L. Feige. Ada empat golongan yang termasuk aktivitas ekonomi bawah tanah, berikut rinciannya:

1. The Illegal Economy

Ini adalah aktivitas ekonomi tidak sah di dalam pendapatan kegiatan ekonomi, di mana melanggar Undang-undang atau bertentangan dengan aturan hukum. Kegiatannya termasuk memperjualbelikan barang-barang hasil curian, pembajakan, dan penyelundupan sebagai tindakan kriminal yang melanggar UU.

Aktivitas ilegal ini juga mencakup kegiatan perjudian hingga transaksi obat bius dan narkotika sebagai tindakan yang jelas-jelas bertentangan dengan hukum.

2. The Unreported Economy

Diartikan sebagai pendapatan yang tidak dilaporkan kepada otoritas pajak. Tujuannya adalah menghindari tanggung jawab untuk membayar pajak.

3. The Unrecorded Economy

Pendapatan yang seharusnya tercatat dalam statistik pemerintah, namun tidak tercatat. Akibatnya, terjadi perbedaan antara jumlah pendapatan atau pengeluaran yang tercatat dalam sistem akuntansi dengan nilai pendapatan dan pengeluaran yang sesungguhnya.

4. The Informal Economy

Ini adalah pendapatan yang diperoleh para pelaku atau agen ekonomi secara informal. Para pelaku ekonomi yang berada dalam sektor ini kemungkinan tidak memiliki izin secara resmi dari pihak yang berwenang, perjanjian kerja, atau kredit keuangan.