REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Keputusan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024, menimbulkan gejolak di internal. Apalagi, keputusan bergabung dengan KIM Plus dilakukan PKS dengan meninggalkan Anies Rasyid Baswedan.

Di KIM Plus, PKS mendukung pasangan M Ridwan Kamil-Suswono. Atas keputusannya itu, sebanyak 28 Dewan Pakar PKS memilih mengundurkan diri dari jabatannya. Pernyataan sikap bersama tersebut dibacakan oleh anggota Dewan Pakar PKS Mayjen (Purn) Soenarko.

"Pernyataan sikap, pada hari ini, Senin 26 Agustus 2024, kami bersama 28 anggota Dewan Pakar PKS ramai-ramai mengundurkan diri yang pada mulanya masuk PKS karena kami meyakini bahwa Partai Keadilan Sejahtera adalah partai yang istiqomah dalam memperjuangkan Indonesia yng lebih baik yang sampai pada Pemilu 2024 yang lalu kami masih berjuang bersama PKS," kata Soenarko di Jakarta, Senin (26/8/2024).

Sebanyak 28 Dewan Pakar PKS itu merupakan bagian dari 45 orang yang dilantik di kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan pada 17 Oktober 2023. Menurut Soenarko, keputusannya hengkang dari PKS lantaran ia melihat garis perjuangan partai sudah melenceng.

Para Dewan Pakar menilai, garis perjuangan PKS sudah berorientasi kekuasaan, bukan berpihak ke perjuangan rakyat. Dia heran, PKS yang hampir 10 tahun berada di posisi berjuang bersama rakyat malah bergabung dengan penguasa dan melanggengkan dinasti Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Menyikapi perkembangan yang terjadi saat ini terkait dengan sikap politik PKS yang pertama kali bergabung dengan KIM yang melaksanakan atau mengikuti Pilpres (2024) dengan licik curang dan brutal. Dua, PKS saat ini mendukung Bobby Nasution di Sumut yang berarti melanggengkan politik dinastinya Jokowi," ucap mantan danjen Kopassus tersebut.

"Tiga, dalam pilkada yang akan berjalan beberapa waktu akan datang, PKS kurang mendengar mayoritas aspirasi rakyat, tetapi keputusannya terpengaruh oleh kepentingan elite partai dengan tidak begitu mendengarkan aspirasi rakyat daerah tersebut," kata Soenarko melanjutkan.

Atas dasar tiga alasan tersebut, Soenarko dan kawan-kawan memilih mundur dari keanggotaan PKS. "Semoga Allah SWT meridhoi niat baik kita demi kepentingan bangsa negara Indonesia yang kita cintai ini," ujar Soenarko.

Alasan PKS dukung Bobby...

Sebelumnya, PKS memutuskan untuk mendukung Bobby Nasution pada Pilgub Sumatra Utara (Sumut). Penyerahan SK rekomendasi itu langsung diberikan oleh Presiden DPP PKS Ahmad Syaikhu.

Sekretaris Badan Pembinaan Wilayah (BPW) PKS Sumatra Bagian Utara (Sumbagut) Irfan Aulia menjelaskan, partainya telah resmi memberikan dukungan kepada menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan beberapa alasan. Termasuk, sambung dia, Bobby memiliki komitmen untuk membangun Sumut.

"Dengan Bobby Nasution, ketika kami bangun komunikasi, dia merespon dan menandatangani sembilan poin komitmen dengan kami," kata Irfan saat dikonfirmasi Republika.co.id di Jakarta, Ahad (4/7/2024).

Irfan menyebutkan, beberapa komitmen yang dimaksud adalah soal pemberantasan korupsi, pemberantasan narkotika, pembangunan berbasis keumatan, dan komitmen untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Komitmen Bobby juga dituangkan dalam nota kesepahaman bersama PKS.

Menurut Irfan, sebelum memutuskan untuk memberikan dukungan untuk Bobby, PKS juga telah melakukan komunikasi dengan Edy Rahmayadi. PKS bahkan sudah berdiskusi intens dengan pejawat gubernur itu untuk membangun kesepakatan.

Namun, ia menyebutkan, Edy tak bisa memenuhi syarat yang diajukan PKS untuk mengkonsolidasikan partai pendukung lainnya. Pasalnya, PKS tak bisa maju sendirian di Pilgub Sumut tanpa adanya dukungan dari partai lain. "Jadi sampai sejauh ini, kita coba komunikasi, Pak Edy masih buntu," ujar Irfan.