REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sebanyak 28 Dewan Pakar Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak hanya memutuskan mundur dari keanggotaan partai sebagai bentuk kekecewaan. Mereka juga menyerahkan jas berlogo PKS plus pin dan mengembalikkan kartu tanda anggota (KTA).

"Kita harus mengembalikan atribut kepada Partai Keadilan Sejahtera dan kartu tanda anggota," kata anggota Dewan Pakar PKS Mayjen (Purn) Soenarko usai melakukan pernyataan sikap di Jakarta, Senin (27/8/2024).

Soenarko dan jajaran Dewan Pakar PKS lainnya pun mencopot jas PKS dan menyerahkannya kepada dokter Wibowo, sebagai perwakilan resmi partai. Usai menyerahkan jas sebagai tanda keluar dari PKS, Soenarko dan Wibowo saling berpelukan dan berangkulan.

"Hari ini Kepala Staf Partai ada di sini, kita serahkan kepada beliau Bapak dokter Wibowo. Sekian terima kasih," ucap mantan danjen Kopassus tersebut.

Sebelumnya, keputusan PKS bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024, menimbulkan gejolak di internal. Apalagi, keputusan bergabung dengan KIM Plus dilakukan PKS dengan meninggalkan Anies Rasyid Baswedan.

Di KIM Plus, PKS mendukung pasangan M Ridwan Kamil-Suswono. Atas keputusannya itu, sebanyak 28 Dewan Pakar PKS memilih mengundurkan diri dari jabatannya. Pernyataan sikap bersama tersebut dibacakan oleh anggota Dewan Pakar PKS Mayjen (Purn) Soenarko.

"Pernyataan sikap, pada hari ini, Senin 26 Agustus 2024, kami bersama 28 anggota Dewan Pakar PKS ramai-ramai mengundurkan diri yang pada mulanya masuk PKS karena kami meyakini bahwa Partai Keadilan Sejahtera adalah partai yang istiqomah dalam memperjuangkan Indonesia yng lebih baik yang sampai pada Pemilu 2024 yang lalu kami masih berjuang bersama PKS," kata Soenarko di Jakarta, Senin (26/8/2024).

Sebanyak 28 Dewan Pakar PKS itu merupakan bagian dari 45 orang yang dilantik di kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan pada 17 Oktober 2023. Dewan Pakar PKS dipimpin Irwan Prayitno dan kala itu dilantik Presiden PKS Ahmad Syaikhu.

Menurut Soenarko, keputusannya hengkang dari PKS lantaran ia melihat garis perjuangan partai sudah melenceng. Para Dewan Pakar menilai, garis perjuangan PKS sudah berorientasi kekuasaan, bukan berpihak ke perjuangan rakyat.

Dia heran, PKS yang hampir 10 tahun berada di posisi berjuang bersama rakyat malah bergabung dengan penguasa dan melanggengkan dinasti Presiden Joko Widodo (Jokowi). Soenarko pun tak bisa menutupi rasa kecewa atas perubahan kebijakan elite PKS.

Langgengkan dinasti Jokowi...

"Menyikapi perkembangan yang terjadi saat ini terkait dengan sikap politik PKS yang pertama kali bergabung dengan KIM yang melaksanakan atau mengikuti Pilpres (2024) dengan licik curang dan brutal. Dua, PKS saat ini mendukung Bobby Nasution di Sumut yang berarti melanggengkan politik dinastinya Jokowi," ucap mantan danjen Kopassus tersebut.

"Tiga, dalam pilkada yang akan berjalan beberapa waktu akan datang, PKS kurang mendengar mayoritas aspirasi rakyat, tetapi keputusannya terpengaruh oleh kepentingan elite partai dengan tidak begitu mendengarkan aspirasi rakyat daerah tersebut," kata Soenarko melanjutkan.

Atas dasar tiga alasan tersebut, Soenarko dan kawan-kawan memilih mundur dari keanggotaan PKS. "Semoga Allah SWT meridhoi niat baik kita demi kepentingan bangsa negara Indonesia yang kita cintai ini," ujar Soenarko.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengakui adanya peluang pisah jalan dengan bakal calon gubernur (cagub) Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024. PKS menyebut bakal mengambil keputusan lain dalam waktu dekat.

"Karena baru dapat SK usungan dari PKS, Anies dan Shohibul Imam (AMAN) kemungkinan gagal jadi cagub/cawagub DKJ (Daerah Khusus Jakarta)," kata Wasekjen DPP PKS, Zainudin Paru dalam keterangannya pada Jumat (9/8/2024).

Zainudin mengatakan, kemungkinan pisah jalan ini terjadi karena telah lewatnya tenggat waktu 4 Agustus 2024 bagi Anies untuk mendapatkan partai koalisi. Sebab AMAN perlu empat kursi lagi untuk menggenapkan 22 kursi syarat dukungan atau 20 persen kursi DPRD Jakarta. Hal ini menyebabkan PKS berpeluang mendukung calon gubernur Jakarta lain.

"Kemungkinan dalam waktu satu-dua hari ke depan sudah ada kepastian calon gubernur DKJ yang akan diusung oleh PKS," ucap Zainudin.

Zainudin pun mengucapkan isyarat perpisahan dengan Anies. Walau begitu, Zainudin mengapresiasi terhadap kebersamaan yang selama ini tercipta antara Anies dan PKS. Zainudin mengakui gabungan kekuatan Anies dan PKS dalam membangun Jakarta.

"Kita saling mendoakan yang terbaik untuk Pak Anies dan PKS. Semoga semua ikhitiar yang telah dilakukan tercatat sebagai amal sholeh bagi kebaikan dan kemajuan bangsa Indonesia tercinta ke depan," ucap Zainudin.

Kemarin, Anies masih percaya diri partai-partai akan tetap mengusung dirinya di Pilgub Jakarta. Ia tak mau ambil pusing mengenai isu akan ditinggalkan partai politik.

Menurut dia, isu mengenai penjegalan terhadap dirinya di Pilgub Jakarta hanya merupakan spekulasi. Ia menilai, hingga saat ini belum ada perubahan sikap dari sejumlah partai yang akan mengusungnya di Jakarta.

"Belum ada yang berubah kan. Masih sama," kata dia di Akademi Bela Negara Partai Nasdem, Jakarta Selatan, Kamis (8/8/2024).

Menurut dia, setiap pihak bisa memberikan komentar terkait dinamika politik yang terjadi hari ini. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa keputusan partai yang ingin mengusungnya menjadi cagub Jakarta masih sama.

"Jadi kita hormati dan saya percaya bahwa partai-partai ini akan mengikuti apa yang menjadi aspirasi pemilihnya," ujar dia.

Anies masih percaya diri bahwa dukungan partai kepada dirinya tak akan berubah. Karena itu, ia tak mau menanggapi spekulasi yang beredar dengan serius.

"Apa yang membuat saya tidak percaya? Enggak ada. Saya percaya. Saya melihat tidak ada perubahan. Gosip memang macam-macam, tapi kita merujuk pada sikap resmi dan kami yakin demokrasi di Jakarta akan tetap terjaga, aspirasi juga akan muncul di partai-partai," kata dia.

Ia mengeklaim, hingga saat ini masih melakukan komunikasi dengan berbagai partai politik. Karena itu, ia optimistis harapan warga DKI Jakarta akan tercermin dalam Pilgub Jakarta.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) membuka opsi untuk meninggalkan Anies Baswedan dan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM). Koalisi partai pengusung Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024 tersebut diketahui bakal mengusung Ridwan Kamil untuk maju sebagai bakal calon gubernur pada Pilkada Jakarta 2024.

Juru Bicara PKS Muhammad Kholid mengatakan, sebelumnya prioritas PKS adalah mengusung Anies Baswedan dan Sohibul Iman pada Pilkada Jakarta. PKS berharap Anies bisa memenuhi kekurangan dukungan dari empat kursi DPRD Jakarta.

"Namun, karena batas waktu 4 Agustus tersebut sudah terlewati maka PKS mulai membuka komunikasi dengan semua pihak agar ada kepastian bahwa kami bisa ikut berkontestasi pada pilkada," kata Kholid melalui pesan singkat yang diterima di Jakarta, Kamis (8/8/2024).

Dia mengatakan, opsi bergabung dengan KIM sedang dibicarakan di internal pimpinan pusat PKS. Sebagai partai pemenang Pilkada Jakarta, tambah Kholid, PKS harus memastikan bahwa kadernya ikut dalam kontestasi Pilkada Jakarta.

Mengenai nasib Anies Baswedan, dia mengatakan, sebetulnya Anies sudah diberi tenggat waktu selama 40 hari sejak 25 Juni 2024 untuk mencari kursi dukungan tambahan dari partai lain sebagai syarat ikut Pilkada Jakarta. Menurutnya, Anies juga sudah diberi kemudahan dengan didukung 18 kursi DPRD Jakarta dari Fraksi PKS. Bahkan, Presiden PKS Ahmad Syaikhu juga sampai turun gunung mencari mitra koalisi untuk Anies agar bisa memenuhi kekurangan kursi tersebut.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, demokrasi akan menjadi tidak sehat jika ada pihak tertentu menjegal warga negara RI lainnya untuk bisa maju dalam kontestasi Pilkada Serentak 2024. Hal itu disampaikan Hasto menjawab pertanyaan wartawan terkait kabar ada opsi PKS akan meninggalkan Anies di Pilkada Jakarta 2024.

"Ya kalau kami menerima laporan memang ada upaya-upaya untuk mengganjal pencalonan Anies Baswedan," kata Hasto saat ditemui di sela-sela mendampingi Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri di Galeri Nasional Indonesia, Jakarta Pusat, Kamis.

Ia pun mewanti-wanti agar semua pihak bisa demokratis dalam mengikuti kontestasi pemilu. Menurutnya, demokrasi akan rusak jika ada pihak mengganjal seseorang maju dalam kontestasi. "Dan siapa pun yang oleh proses yang seharusnya demokratis, tetapi ketika ada upaya-upaya untuk mengganjal calon-calon tertentu, itu kehidupan demokrasi kita tidak sehat," ujarnya.

Partai Golongan Karya (Golkar) membantah anggapan adanya upaya untuk menjegal langkah Anies Baswedan di Pilgub Jakarta. Partai berlogo pohon beringin itu hanya ingin fokus mengusung Ridwan Kamil menjadi cagub.

Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan, pihaknya sama sekali tak memiliki niat untuk melawan kotak kosong di Pilgub DKI Jakarta. Apalagi, sampai ingin menjegal bakal calon tertentu untuk maju dalam kontestasi politik.

"Jadi tidak ada niat sedikitpun kami mau ada pretensi mau buat kotak kosong, apalagi menjegal lawan-lawan tertentu. Kami hanya mengurusi diri kami saja. Mengurusi partai kami," kata dia di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Kamis (8/8/2024).

Ia mengatakan, saat ini Partai Golkar telah mantap untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilgub DKI Jakarta. Namun, Partai Golkar tak bisa mengusung pasangan calon tanpa dukungan partai lain di Pilgub DKI Jakarta.

Karena itu, Partai Golkar mengajukan proposal kepada partai politik lain untuk berkoalisi. Keputusan untuk menerima atau menolak proposal yang diberikan Partai Golkar sepenuhnya ada di tangan partai politik lain. "Itu kami serahkan kepada otoritas atau kedaulatan masing-masing partai politik," ujar Doli.

Ia mengatakan, tidak ada satu pun partai politik yang tak ingin menang dalam kontestasi pilkada. Untuk memperoleh kemenangan, setiap partai berupaya untuk mendapatkan dukungan dari partai lain. "Golkar paham posisi. Di Jakarta ini kami tidak punya kemewahan. Kami cuma 10 kursi," kata dia.

Karena itu, menurut Doli, pihaknya berupaya meyakinkan partai politik lain untuk memberikan dukungan kepada calon yang diusung Partai Golkar. Bukan hanya meyakinkan partai-partai yang tergabung dalam KIM, melainkan juga partai di luar KIM.

"Nah, jadi itu yang kami lakukan sekarang. Kami meyakinkan teman-teman partai politik yang adalah KIM, kami melakukan partai politik mana saja, untuk memberikan dukungan. Itu dikembalikan otoritasnya kepada partai politik masing-masing," ujar dia.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto menyebutkan bahwa pihaknya akan segera mengumumkan calon gubernur yang akan diusung pada Pilgub DKI Jakarta 2024 bersama dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Prabowo mengungkapkan bahwa dirinya terus berkomunikasi dan berkonsultasi dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) guna mengumumkan pasangan calon dalam Pilkada Jakarta 2024.
"Inshaallah dalam waktu tepat kita umumkan," kata Prabowo Subianto seperti dilansir di Antara, Kamis (8/8/2024).
Sebelumnya, PKS telah menyatakan membuka opsi untuk meninggalkan Anies Baswedan dan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang bakal mengusung Ridwan Kamil untuk maju sebagai bakal calon gubernur pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2024.
Opsi tersebut dimunculkan oleh PKS karena Anies Baswedan telah melebihi tenggat waktu untuk mengumpulkan koalisi partainya di Pilkada Jakarta. Sejauh ini PKS hanya memiliki 18 kursi DPRD Jakarta dan masih membutuhkan 4 kursi lagi untuk pencalonan.

Ketua DPW PKS Jakarta Khoirudin mengatakan jika tidak cepat mengambil sikap, maka PKS bisa tertinggal dan tidak bisa mengikuti Pilkada Serentak Jakarta 2024.

Dia menjelaskan bahwa PKS hanya membutuhkan 4 kursi lagi atau dukungan partai politik untuk masuk ke koalisi agar bisa mengusung calon gubernur dan calon wakil gubernurnya sendiri

"Jika tak kunjung ada rekan koalisi, bukan saja Anies, tapi PKS juga bisa terancam gagal berlayar [di Pilkada Jakarta 2024]. Padahal PKS pemenang Pileg di Jakarta menguasai 18 kursi DPRD. Kami hanya butuh 4 kursi lagi untuk bisa mengusung calonnya sendiri," katanya saat konferensi pers, Rabu (7/8/2024).

Sementara itu, sebelumnya Gerindra telah mengumumkan bahwa bakal mengusung kader Partai Golkar yakni Ridwan Kamil untuk maju di Pilkada Jakarta, sedangkan PKS sebelumnya telah mendeklarasikan dukungan terhadap Anies yang dipasangkan dengan Sohibul Iman sebagai bakal calon wakil gubernur.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto memberi kode Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan bergabung ke Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus dalam ajang Pilgub DKI Jakarta 2024.

Dia menjelaskan, PKS sangat mungkin bergabung ke KIM Plus berdasarkan dinamika politik belakangan ini.

"Kalau untuk di Jakarta, kemungkinan besar [PKS gabung KIM Plus]," ujar Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis (8/8/2024).

Sebagai informasi, PKS membuka peluang untuk meninggalkan Anies Baswedan dan berbalik mendukung Ridwan Kamil, yang diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus, di Pilkada Jakarta 2024.

Ketua DPW PKS Jakarta Khoirudin mengatakan jika tidak cepat mengambil sikap, maka PKS bisa tertinggal dan tidak bisa mengikuti Pilkada Serentak Jakarta 2024.

Dia menjelaskan bahwa PKS hanya membutuhkan 4 kursi lagi atau dukungan partai politik untuk masuk ke koalisi agar bisa mengusung calon gubernur dan calon wakil gubernurnya sendiri.

"Jika tak kunjung ada rekan koalisi, bukan saja Anies, tapi PKS juga bisa terancam gagal berlayar [di Pilkada Jakarta 2024]. Padahal PKS pemenang Pileg di Jakarta menguasai 18 kursi DPRD. Kami hanya butuh 4 kursi lagi untuk bisa mengusung calonnya sendiri," katanya saat konferensi pers, Rabu (7/8/2024).

Dia mengaku sudah berikan waktu ke Anies Baswedan untuk mencari partai politik lain agar berkoalisi dengan PKS. Namun hasilnya, menurut Khoirudin, hingga kini PKS belum mendapatkan rekan untuk berkoalisi di Pilkada Jakarta 2024.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengungkap adanya peluang untuk berkoalisi dengan partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) menyambut Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta. PKS siap saja bergabung ke dalam KIM Plus.

Sayarnta, PKS ingin kadernya bisa ikut kontestasi Pilgub Jakarta, baik sebagai calon gubernur atau calon wakil gubernur. Peluang PKS gabung KIM terbuka saat ini. Apalagi kalau duet Anies Rasyid Baswedan-Mohamad Sohibul Iman (Aman) batal terwujud akibat kekurangan kursi syarat pendaftaran ke KPU.

"Masih ada dua opsi yang tersedia, (yaitu) opsi pertama dan menjadi prioritas kami adalah memastikan pasangan Aman berlayar. Opsi kedua, membuka opsi lain jika pasangan Aman tidak bisa berlayar karena kekurangan kursi," kata Juru Bicara DPP PKS M Kholid di Jakarta pada Kamis (8/8/2024).

Kholid menyebut, DPP PKS sudah memutuskan kadernya wajib berkompetisi pada Pilgub Jakarta sebagai cagub atau cawagub. Hal itu menyangkut status PKS sebagai partai pemenang Pileg 2024 di Jakarta. PKS yang meraup 18 kursi hanya perlu tambahan empat kursi untuk bisa mengusung pasangan Amin.

Menurut dia, PKS kini fokus memastikan pasangan Aman dapat ikut Pilgub Jakarta. "Kami sangat berharap Mas Anies sebagai kandidat bisa memenuhi kekurangan empat kursi tersebut," ujar Kholid.

Guna membuka jalan itu, PKS memperkuat komunikasi dengan PKB dan Nasdem. Apalagi PKS, PKB, dan Nasdem pernah berkoalisi pada Pilpres 2024. "PKS juga terus membangun komunikasi dengan Nasdem dan PKB, agar bisa memastikan pasangan AMAN berlayar," ucap Kholid.

Walau begitu, Kholid mengungkap, PKS mulai membuka komunikasi dengan partai selain PKB dan Nasdem. Dengan begitu diharapkan ada kepastian bahwa PKS bisa ikut bertarung di Pilkada Jakarta.

"Salah satu opsi komunikasi tersebut adalah juga membangun komunikasi politik dengan KIM, di mana RK (Ridwan Kamil) sebagai calon definitif mereka saat ini," ujar Kholid.

Kholid menyebut pilihan itu sedang dikaji oleh para petinggi PKS. Hal itu bisa terwujud jika tidak ada partai lain yang mendukung pasangan Aman. "Opsi ini sedang dikaji dan dibahas oleh DPP PKS," ujar Kholid.