Sumber: Kompas.com | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (BI) menetapkan bidang dan mitra kerja pada masing-masing komisi untuk periode 2024-2029.

Hal itu ditetapkan dalam Rapat Paripurna Ke-5 DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2029, Selasa (22/10).

"Apakah ruang lingkup tugas dan mitra kerja Komisi I sampai dengan Komisi XIII dan Badan Anggaran DPR RI tersebut dapat disetujui?" tanya Ketua DPR RI, Puan Maharani saat memimpin Rapat Paripurna, dikutip dari Antara.

Seluruh anggota DPR RI yang hadir pun kemudian menyatakan setuju terhadap penetapan tersebut.

Puan mengatakan, penetapan ruang lingkup dan mitra kerja masing-masing komisi merupakan hasil keputusan dari rapat konsultasi pimpinan DPR RI dengan pimpinan fraksi-fraksi DPR RI pada Senin (21/10).

Lebih lanjut, berikut rincian bidang atau ruang lingkup tugas serta mitra kerja setiap Komisi DPR RI untuk periode 2024-2029:

Komisi I DPR RI

Bidang:

• Pertahanan
• Luar Negeri
• Informatika.

Mitra kerja:

• Kementerian Luar Negeri
• Kementerian Pertahanan
• Kementerian Komunikasi dan Digital
• Panglima TNl/Mabes TNI-AD, TNI-AL, dan TNI-AU
• Badan Intelijen Negara (BIN)
• Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
• Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas)
• Badan Keamanan Laut (Bakamla)
• Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas)
• Dewan Pers
• Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)
• Komisi Informasi Pusat (KIP)
• Lembaga Sensor Film (LSF)

Komisi II DPR RI

Bidang:

• Pemerintahan dalam negeri
• Pertanahan
• Pemberdayaan aparatur.

Mitra kerja:

• Kementerian Dalam Negeri
• Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
• Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
• Komisi Pemilihan Umum (KPU)
• Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)
• Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)
• Ombudsman Republik Indonesia (ORI)
• Badan Kepegawaian Negara (BKN)
• Lembaga Administrasi Negara (LAN RI)
• Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)
• Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN)
• Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).

Komisi III DPR RI

Bidang:

• Penegakan hukum.

Mitra kerja:

• Kejaksaan Agung Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)
• Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
• Sekretariat Jenderal Mahkamah Agung
• Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi
• Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial
• Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
• Badan Narkotika Nasional (BNN).

Komisi IV DPR RI

Bidang:

• Pertanian
• Kehutanan
• Kelautan.

Mitra kerja:

• Kementerian Pertanian
• Kementerian Kehutanan
• Kementerian Kelautan dan Perikanan Badan Urusan Logistik (Bulog)
• Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM)
• Badan Pangan Nasional (Bapanas)
• Badan Karantina Indonesia.

Komisi V DPR RI

Bidang:

• Infrastruktur
• Perhubungan.

Mitra kerja:

• Kementerian Pekerjaan Umum
• Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
• Kementerian Perhubungan
• Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
• Kementerian Transmigrasi
• Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)
• Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas).

Komisi VI DPR RI

Bidang:

• Perdagangan
• Kawasan perdagangan
• Pengawasan persaingan usaha
• Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Mitra kerja:

• Kementerian Perdagangan
• Kementerian BUMN
• Kementerian Koperasi
• Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)
• Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
• Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam)
• Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS)
• Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN).

Komisi VII DPR RI

Bidang:

• Perindustrian
• UMKM
• Ekonomi kreatif
• Pariwisata
• Sarana publikasi BUMN.

Mitra kerja:

• Kementerian Perindustrian
• Kementerian Pariwisata
• Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif
• Kementerian UMKM
• Badan Standardisasi Nasional (BSN)
• Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI)
• Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI)
• Perum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara.

Komisi VIII DPR RI

Bidang:

• Agama
• Sosial
• Perempuan dan anak.

Mitra kerja:

• Kementerian Agama
• Kementerian Sosial
• Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
• Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)
• Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
• Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)
• Badan Wakaf Indonesia (BWI)
• Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Komisi IX DPR RI

Bidang:

• Kesehatan
• Ketenagakerjaan
• Jaminan sosial.

Mitra kerja:

Kementerian Kesehatan

• Kementerian Ketenagakerjaan
• Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
• Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)
• Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
• Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Bidang Kesehatan (BPJS Kesehatan)
• Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan)
• Badan Gizi Nasional.

Komisi X DPR RI

Bidang:

• Pendidikan
• Olahraga
• Sains dan teknologi.

Mitra kerja:

• Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
• Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
• Kementerian Kebudayaan Kementerian Pemuda dan Olahraga
• Perpustakaan Nasional (Perpusnas)
• Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
• Badan Pusat Statistik (BPS).

Komisi XI DPR RI

Bidang:

• Keuangan
• Perencanaan pembangunan nasional
• Moneter
• Sektor jasa keuangan.

Mitra kerja:
Kementerian Keuangan

• Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)
• Bank Indonesia (BI)
• Otoritas Jasa Keuangan (OJK): Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)
• Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa
• Pemerintah Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
• Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
• Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
• Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)
• BUMN (PMN dan Privatisasi).

Komisi XII DPR RI

Bidang:

• Energi dan sumber daya mineral (ESDM)
• Lingkungan hidup
• Investasi.
• Mitra kerja:
• Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
• Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan
• Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
• Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas)
• Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)
• Dewan Energi Nasional (DEN)
• Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)
• Badan Informasi Geospasial (BIG).

Komisi XIII DPR RI

Bidang:

• Reformasi regulasi
• Hak asasi manusia (HAM).

Mitra kerja:

• Kementerian Hukum
• Kementerian HAM
• Kementerian Sekretariat Negara
• Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
• Komnas HAM
• Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
• Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)
• Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)
• Sekretariat Jenderal DPD RI
• Sekretariat Jenderal MPR RI
• Kantor Staf Presiden (KSP).

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Ini Bidang dan Mitra Kerja 13 Komisi DPR RI Periode 2024-2029", Klik untuk baca: https://www.kompas.com/tren/read/2024/10/24/113000265/ini-bidang-dan-mitra-kerja-13-komisi-dpr-ri-periode-2024-2029.

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Sebanyak 580 Anggota DPR periode 2024 – 2029 telah resmi dilantik pada hari ini. Pelantikan dilakukan pada ruang sidang paripurna DPR dan dihadiri Presiden Jokowi serta Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Pelantikan diawali dengan pembacaan petikan Keputusan Presiden (Keppres) tentang peresmian keanggotaan DPR periode 2024 – 2029 oleh Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar.

Setelah itu, pengucapan sumpah/janji Anggota DPR dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung Muhammad Syarifuddin. Berikutnya, Anggota DPR menandatangani berita acara sumpah/janji.

“Dengan mengucap Alhamdulillahi rabbil ‘alamin acara pengucapan sumpah janji telah terlaksana dengan baik. Semoga kita semua dapat mengemban Amanah yang diberikan oleh rakyat Indonesia,” ujar Pimpinan sementara DPR RI Guntur Sasono di ruang Sidang Paripurna, Selasa (1/10).

Setelah itu, pimpinan DPR periode 2019 – 2024 menyerahkan buku memori DPR kepada pimpinan sementara DPR periode 2024 – 2029. Buku memori ini memuat laporan kinerja dan inventarisasi masalah baik yang sudah maupun yang belum selesai.

“Kiranya dapat digunakan sebagai masukan DPR masa keanggotaan periode 2024 – 2029 dalam melaksanakan tugas konstitusional,” ucap Guntur.

Setelah pelantikan Anggota DPR, akan diagendakan rapat paripurna kedua pukul 19.00 dengan acara penetapan pembentukan fraksi – fraksi DPR, penetapan pimpinan DPR, pengucapan sumpah janji pimpinan DPR dipandu Ketua MA. Serta pidato ketua DPR terpilih.