Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah, melalui Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), telah menetapkan capaian Rasio Desa Berlistrik (RD) dan Rasio Elektrifikasi (RE) untuk Triwulan III tahun 2024.

Rasio Desa Berlistrik nasional mencapai 99,90%, sementara capaian RD khusus PLN berada di angka 92,75%. Rasio Elektrifikasi nasional tercatat sebesar 99,82%, dengan RE PLN sebesar 98,42%. Capaian ini mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya.

Hal tersebut disampaikan oleh Koordinator Perencanaan Distribusi Tenaga Listrik, Nur Hidayanto, dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi Listrik Perdesaan (Lisdes) Wilayah Sulawesi, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara di Makassar, Sulawesi Selatan, pada Rabu (6/11/2024).

“Meski begitu, masih ada sekitar 6.072 desa atau kelurahan serta 1,3 juta rumah tangga yang belum memiliki akses listrik dari PLN,” ujar Nur dalam keterangan tertulis, seperti dikutip, Jumat (8/11).

Rasio Desa Berlistrik adalah perbandingan antara jumlah desa yang sudah teraliri listrik dengan total desa di Indonesia, sedangkan Rasio Elektrifikasi mengukur perbandingan rumah tangga yang sudah berlistrik dengan total rumah tangga di Indonesia.

Nur menjelaskan, mayoritas desa yang belum teraliri listrik berada di wilayah Indonesia Timur, dengan rincian 269 desa di Sulawesi, 229 desa di Maluku, 141 desa di Nusa Tenggara, dan 4.398 desa di Papua.

“Tantangan utama dalam program listrik desa meliputi pengadaan dan distribusi Material Distribusi Umum (MDU), akses jalan yang kurang memadai, keterbatasan lahan, kekurangan tenaga kerja, kondisi keamanan, dan masalah perizinan, terutama yang terkait dengan hutan dan pemanfaatan ruang,” jelas Nur.

Pemerintah mendorong PT PLN (Persero) untuk segera menyiapkan langkah-langkah strategis guna mengatasi tantangan tersebut.

PLN diminta memprioritaskan penyelesaian desa-desa yang belum berlistrik di wilayah timur, serta mempercepat pengalihan desa berlistrik Non-PLN dan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) menjadi desa berlistrik PLN guna meningkatkan keandalan pasokan listrik.

Selain itu, PLN diinstruksikan untuk memaksimalkan penggunaan Anggaran Pemasaran Listrik Nasional (APLN), menginventarisasi kendala pelaksanaan lisdes, serta memfasilitasi usulan pembangunan jaringan listrik dari DPR, DPRD, dan pemerintah daerah.

Sosialisasi juga akan dilakukan agar masyarakat segera memanfaatkan jaringan listrik yang sudah tersedia. Pemerintah juga akan mendata masyarakat tidak mampu untuk diusulkan masuk dalam program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL).

“Dengan kolaborasi ini, diharapkan upaya elektrifikasi dan pemerataan akses listrik di seluruh Indonesia dapat tercapai secara optimal dan tepat waktu,” tutup Nur.