Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah, melalui Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), telah menetapkan capaian Rasio Desa Berlistrik (RD) dan Rasio Elektrifikasi (RE) untuk Triwulan III tahun 2024.

Rasio Desa Berlistrik nasional mencapai 99,90%, sementara capaian RD khusus PLN berada di angka 92,75%. Rasio Elektrifikasi nasional tercatat sebesar 99,82%, dengan RE PLN sebesar 98,42%. Capaian ini mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya.

Hal tersebut disampaikan oleh Koordinator Perencanaan Distribusi Tenaga Listrik, Nur Hidayanto, dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi Listrik Perdesaan (Lisdes) Wilayah Sulawesi, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara di Makassar, Sulawesi Selatan, pada Rabu (6/11/2024).

“Meski begitu, masih ada sekitar 6.072 desa atau kelurahan serta 1,3 juta rumah tangga yang belum memiliki akses listrik dari PLN,” ujar Nur dalam keterangan tertulis, seperti dikutip, Jumat (8/11).

Rasio Desa Berlistrik adalah perbandingan antara jumlah desa yang sudah teraliri listrik dengan total desa di Indonesia, sedangkan Rasio Elektrifikasi mengukur perbandingan rumah tangga yang sudah berlistrik dengan total rumah tangga di Indonesia.

Nur menjelaskan, mayoritas desa yang belum teraliri listrik berada di wilayah Indonesia Timur, dengan rincian 269 desa di Sulawesi, 229 desa di Maluku, 141 desa di Nusa Tenggara, dan 4.398 desa di Papua.

“Tantangan utama dalam program listrik desa meliputi pengadaan dan distribusi Material Distribusi Umum (MDU), akses jalan yang kurang memadai, keterbatasan lahan, kekurangan tenaga kerja, kondisi keamanan, dan masalah perizinan, terutama yang terkait dengan hutan dan pemanfaatan ruang,” jelas Nur.

Pemerintah mendorong PT PLN (Persero) untuk segera menyiapkan langkah-langkah strategis guna mengatasi tantangan tersebut.

PLN diminta memprioritaskan penyelesaian desa-desa yang belum berlistrik di wilayah timur, serta mempercepat pengalihan desa berlistrik Non-PLN dan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) menjadi desa berlistrik PLN guna meningkatkan keandalan pasokan listrik.

Selain itu, PLN diinstruksikan untuk memaksimalkan penggunaan Anggaran Pemasaran Listrik Nasional (APLN), menginventarisasi kendala pelaksanaan lisdes, serta memfasilitasi usulan pembangunan jaringan listrik dari DPR, DPRD, dan pemerintah daerah.

Sosialisasi juga akan dilakukan agar masyarakat segera memanfaatkan jaringan listrik yang sudah tersedia. Pemerintah juga akan mendata masyarakat tidak mampu untuk diusulkan masuk dalam program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL).

“Dengan kolaborasi ini, diharapkan upaya elektrifikasi dan pemerataan akses listrik di seluruh Indonesia dapat tercapai secara optimal dan tepat waktu,” tutup Nur.

Jakarta -

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bakal meluncurkan Badan Pengelola investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Badan yang merupakan embrio pengelola investasi besar di Indonesia ini disebut menjadi cikal-bakal superholding BUMN dan digadang-gadang bakal sekelas Temasek Singapura.

Berdasarkan dokumen yang beredar di kalangan pengusaha dan dilihat detikcom, Danantara bakal mengelola aset yang sangat besar. Pada tahap awal, dana kelolaan atau asset under (AUM) management Danantara akan mencapai US$ 10,8 miliar atau setara Rp 170,62 triliun (kurs Rp 15.799) yang berasal dari Indonesia Investment Authority (INA).

Langkah selanjutnya, sebanyak 7 BUMN bakal dikonsolidasikan ke dalam Danantara. Tujuh perusahaan pelat merah itu adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, dan holding BUMN pertambangan MIND ID.

Danantara juga akan menaungi Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Indonesia Investment Authority (INA), yang merupakan sovereign wealth fund (SWF) Indonesia.

Apabila konsolidasi berjalan mulus, Danantara diproyeksikan mengelola AUM sebesar US$ 600 miliar atau sekitar Rp 9.479 triliun. Rinciannya, aset Bank Mandiri Rp 2.174 triliun, BRI Rp 1.965 triliun, PLN Rp 1.671 triliun, Pertamina Rp 1.412 triliun, BNI Rp 1.087 triliun, Telkom Indonesia Rp 318 triliun, MIND ID Rp 259 triliun, dan aset INA Rp 163 triliun.

Jumlah tersebut ditargetkan meningkat hingga mencapai US$ 982 miliar dalam beberapa tahun ke depan. Danantara juga ditargetkan akan menjadi sovereign wealth fund (SWF) terbesar ke-4 di dunia.

"Danantara akan menjadi SWF terbesar ke-4 di dunia," tulis dokumen tersebut.

Sebelumnya, Kepala BP Investasi Danantara buka-bukaan soal nasib INA jika Danantara berhasil dibentuk. Ia menyebut nantinya INA akan dikonsolidasikan ke dalam Danantara.

"(Nasib INA?) Nanti kan semua akan dikonsolidasikan. Dikonsolidasikan nanti ke dalam Danantara," kata Muliaman di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (6/11/2024).

(ily/kil)

KOMPAS.com - Harga tarif listrik selama bulan November 2024 telah diputuskan tidak mengalami perubahan atau tetap. Artinya, harga tarif listrik terbaru saat ini masih sama dengan bulan lalu.

Dituliskan bahwa tidak adanya penyesuaian harga listrik dilakukan untuk menjaga daya saing industri.

Seperti diketahui, tarif listrik bagi golongan pelanggan non-subsidi bisa dilakukan penyesuaian setiap tiga bulan atau dikenal sebagai tariff adjusment.

Penyesuaian tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor realisasi indikator makro ekonomi seperti kurs dollar Amerika, Indonesian Crude Price (ICP), inflasi, dan Harga Batubara Acuan (HBA).

Lantas, bagaimana rincian tarif listrik per kWh bagi pelanggan nonsubsidi yang berlaku bulan November 2024?

Daftar biaya listrik per kWh pada November 2024

Dikutip dari laman resmi PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), harga tarif listrik per kWh bagi pelanggan nonsubsidi yang berlaku selama bulan November 2024 sebagai berikut:

• Golongan tarif listrik untuk keperluan rumah tangga kecil (R-1/TR) dengan daya 900 VA, tarif listrik per kWh reguler dan prabayar Rp 1.352
• Golongan tarif listrik untuk keperluan rumah tangga kecil (R-1/TR) dengan daya 1.300 VA, tarif listrik per kWh reguler dan prabayar Rp 1.444,70
• Golongan tarif listrik untuk keperluan rumah tangga kecil (R-1/TR) dengan daya 2.200 VA,tarif listrik per kWh reguler dan prabayar Rp 1.444,70
• Golongan tarif listrik untuk keperluan rumah tangga menengah (R-2/TR) dengan daya 3.500-5.500 VA, tarif listrik per kWh reguler dan prabayar Rp 1.699,53
• Golongan tarif listrik untuk keperluan rumah tangga besar (R-3/TR) dengan daya 6.600 VA ke atas, tarif listrik per kWh reguler dan prabayar Rp 1.699,53
• Golongan tarif listrik untuk keperluan bisnis menengah (B-2/TR) dengan daya 6.600 VA hingga 200 kVA, tarif listrik per kWh reguler dan prabayar Rp 1.444,70
• Golongan tarif listrik untuk keperluan kantor pemerintah sedang (P-1/TR) dengan daya 6.600 VA hingga 200 kVA, tarif listrik per kWh reguler dan prabayar Rp 1.699,53
• Golongan tarif listrik untuk keperluan penerangan jalan umum (P-3/TR) dengan daya di atas 200 kVA, tarif listrik per kWh reguler dan prabayar Rp 1.699,53.

Sementara itu, subsidi listrik tetap diberikan kepada pelanggan sosial, rumah tangga kecil, bisnis kecil, industri kecil, serta usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Harga tarif listrik juga tidak mengalami perubahan bagi golongan pelanggan listrik bersubsidi. Daftar tarif listrik atau biaya listrik untuk sektor rumah tangga pada Oktober 2024 sebagai berikut:

• Pelanggan rumah tangga daya 450 VA bersubsidi sebesar Rp 415 per kWh
• Pelanggan rumah tangga daya 900 VA bersubsidi sebesar Rp 605 per kWh
• Pelanggan rumah tangga daya 900 VA RTM (Rumah Tangga Mampu) sebesar Rp 1.352 per kWh
• Pelanggan rumah tangga daya 1.300-2.200 VA sebesar Rp 1.444,70 per kWh
• Pelanggan rumah tangga daya 3.500 ke atas sebesar Rp 1.699,53 per kWh.

Itulah harga tarif listrik per kWh bagi pelanggan non-subsidi yang berlaku selama November 2024 dan tarif listrik per kWh bagi pelanggan subsidi saat ini.

JAKARTA - Dalam kurun dua tahun terakhir, minat masyarakat untuk menggunakan kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) semakin meningkat. Mudahnya mengakses Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) yang dikembangkan PT PLN (Persero) menjadi pemantiknya. Shanty Marita (37) kini setiap hari menggunakan mobil listrik untuk mobilitasnya. Wanita yag bermukim di Jl Bendi Tanah Kusir Jakarta Selatan itu setiap hari mengendarai mobil listrik Chery Omoda E5 EV berwarna putih.

?Dua mobil yang saya miliki sebelumnya saya jual. Diganti dengan mobil listrik ini,?ujarnya kepada SINDONews, akhir pekan lalu. Shanty hanya perlu 30 menit untuk menjangkau kantornya di Jl Puri Sakti, Cipete Jakarta Selatan. ?Menggunakan mobil listrik lebih nyaman, bebas polusi, dan hemat,?katanya.

Ibu seorang anak ini mengungkapkan, kini dirinya tak risau lagi terkait dengan pengisian energi mobilnya. Alasannya, jumlah SPKLU saat ini sudah tersebar di banyak tempat. Bahkan, Shanty sudah memasang kome charging di rumahnya. ?Soal pengisian daya, bukan masalah lagi. SPKLU PLN sudah ada di banyak tempat dan mudah dijangkau,?tuturnya. Mobil lansiran pabrikan China itu mengusng baterai berkapasitas 61,06 KwH dengan jarak tempuh kondisi full charging sejauh 430 kilometer. Pengisian baterai mobil yang dijual mulai Rp419 jutaan itu hanya butuh 28 menit untuk kapasitas hingga 80%. Kecepatan pengisian baterai mobil ini karena sudah dilengkapi dengan teknologi ultra fast charging.

Shanty pun tak khawatir saat mengendarai mobilnya ke luar kota. Berbekal aplikasi PLN Mobile dan Charge.IN yang tertanam di ponsel iPhone 15 Pro miliknya, Shanty bisa dengan mudah menemukan lokasi SPKLU terdekat.

Kondisi yang sama juga dirasakan Benny Hidayat Suryakusumah. Pria yang bermukim di Bogor itu setiap hari melakukan perjalanan menggunakan mobil listrik Neta S menuju kantornya di kawasan Gading Serpong, Tangerang.

Berbekal aplikasi PLN Mobile dan Charge.IN yang menjadi alat pandu, Benny tak kesulitan menemukan lokasi SPKLU. Aplikasi besutan PLN sebagai program digitalisasi layanan itu menunjukkan titik-titik lokasi keberadaan SPKLU. ?Dengan digitalisasi yang dihadirkan PLN melalui aplikasi PLN Mobile dan Charge.IN.

semua hal terkait kelistrikan menjadi mudah. Tidak hanya untuk isi daya mobil listrik, bayar tagihan dan segala hal terkait kelistrikan menjadi sangat mudah dan cepat,?tutur pria berpostur tinggin besar itu. Menurut Benny, aplikasi digital PLN memudahkan dirinya dalam mengisi baterai mobil listriknya. Tinggal pilih fast charging atau ultra fast charging. Proses pembayaran terkoneksi dengan e-wallet,mudah dan cepat,?katanya.

Tak hanya di Jawa, SPKLU PLN kini tersebar merata di hampir seluruh wilayah Indonesia. Eka Zulkarnaen misalnya, saat melakukan mperjalanan ke Ibukota Negara Nusantara (IKN) menggunakan mobil listrik lansiran pabrikan BYD merasakan kemudahan dalam mengisi daya. ?Isi baterai di Balikpapan, perjalanan ke IKN pulang pergi hanya menguras 48% kapasitas baterai,?katanya. Eka yang berprofesi Manajer di perusahaan Oto Group itu berharap agar pembangunan SPKLU dilakukan hingga ke kabupaten-kabupaten. Sehingga semaki memacu masyarakat memiliki kendaraan ramah lingkungan yang bersumber dari energi bersih PLN itu.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebutkan, populasi kendaraan listrik yang tercatat hingga April 2024 mencapai 133.225 unit. Terdiri dari Motor Listrik (109.576 unit), kendaraan Roda Tiga Listrik (320 unit), mobil Listrik (23.238 unit), kendaraan Komersial Listrik dan Bus Listrik - (91 unit).

Chief Operating Officer PT Hyundai Motors Indonesia, Fransiscus Soerjopranoto menilai, infrastruktur yang dikembangkan PLN memacu industri otomotif bertumbuh. Pertumbuhan mobil listrik, kata dia, terus menunjukkan ntren meningkat tajam. ?Tahun lalu share nya hanya 1,5 persen dari total penjualan mobil nasional, tahun ini sudah 4%,?ucapnya.
Hal itu menunjukkan, bahwa masyarakat semakin percaya diri untuk memiliki dan mengendari mobil listrik. ?Jumlah SPKLU sudah ribuan. Kami saja bekerjasama dengan PLN mengembangkan 600 SPKLU. Jika digabung dengan SPKLU PLN maka jumlahnya ribuan dari ujung barat Jawa hingga ujung Timur. Sehingga masyarakat tak lagi khawatir kehabisan daya baterai mobilnya,?tutur Frans.
Dia mengatakan, tahun ini penjualan mobil listrik diproyeksikan mencapai 30 ribu unit. Melesat digandingkan tahun lalu yang mencapai 11.500 an unit. ?Kami yakin dengan kuatnya infrastruktur, penggunaan mobil listrik akan terus meningkat,?katanya,

Frans mengapresiasi dukungan penuh PLN dalam mengakselerasi pengembangan kendaraan listrik di tanah air. Ekosistem EV tidak bisa berjalan tanpa keberadaan listrik maupun charging station.Dengan dukungan kelistrikan PLN, Hyundai Motors Indonesia siap berkolaborasi dengan PLN menambah penyediaan hingga 1.500 charging unit yang tersebar di 1.000 titik lokasi.

Memacu Investasi dan Penggunaan Energi Bersih

Masifnya pembangunan infrastruktur kendaraan listrik oleh PLN memantik bergairahnya investasi di ekosistem kendaraan listrik. Industri pendukung pun agresif. Pengembangan ekosistem baterai dan kendaraan listrik terus melonjak meliputi industri pabrik sel baterai untuk kendaraan listrik senilai USD3,2 miliar (Rp51,2 triliun) yang akan menyerap 2.800 tenaga kerja, di mana dalam fase pertama memiliki kapasitas produksi 10GWh dengan nilai investasi USD1,2 miliar (Rp19,2 triliun). Investasi lainnya yaitu pak baterai (battery pack) senilai USD42,12 juta (Rp674,32 miliar) dan produksi kendaraan listrik USD1,22 miliar (Rp19,52 triliun).

Senior Researcher Kelompok Keilmuan Teknik Ketenaga Listrikan Institut Teknologi Bandung (ITB) Agus Purwadi menilai, ketersedian ribuann SPKLU memicu pabrikan-pabrikan mobil listrik untuk hadir di Indonesia. ?Varian mobil listrik kii mulai dari yang murah hingga yang mahal ada. Pabrikan asal China seperti Wuling, BYD, Cherry terlihat agresif karena minat masyarakat menggunakan mobil listrik semakin tinggi,?ucapnya. Dengan biaya mobilitas yang lebih murah dan kemudahan dalam mengisi daya, kata Agus, mobil listrik kian menjadi primadona. ?Di Jakarta bebas ganjil genap. Karenanya banyak masyarakat yang tak lagi memiliki banyak mobil. Ini tentu akan berkontribusi terhadap lingkungan,?katanya.

Sekretaris Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Kukuh Kumara mengatakan, pemilik mobil listrik kini semakin mudah mengisi daya. ?Bisa dilakukan di rumah, di kota besar seperti Jakarta sangat mudah (mengisi daya),?paparnya.

Menurut Kukuh, teknologi mobil listrik akan terus berkembang. Terlebih perusahaan asal China mampu menyodorkan kendaraan dengan harga murah. ?Produksi China mencapai 30 juta unit per tahun. Indonesia salah satu pasarnya,?tukasnya.

PLN sendiri, terus menggenjot pembangunan SPKLU. Selain berkontribusi terhadap ekosistem kendaraan listrik, pembangunan SPKLU itu juga untuk medorong penggunaan energi bersih. Hingga semester I tahun 2024, tercatat sudah tersedia 1.582 Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) yang tersebar di 1.131 lokasi di seluruh Indonesia. Juga 2.182 Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU), 9.956 Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU), dan 14.524 Home Charging yang digunakan untuk pengisian daya kendaraan listrik.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan PLN berkomitmen mendukung akselerasi ekosistem kendaraan listrik dengan terus menambah charging station yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.
Hingga semester I tahun 2024 jumlah penggunaan listrik SPKLU juga mengalami pertumbuhan ditandai dengan konsumsi listrik yang meningkat sebesar 229% menjadi lebih dari 2.438,8 megawatt hour (MWh) dari sebelumnya sebesar 741,8 MWh di semester I tahun 2023.

?Dengan pertumbuhan EV yang semakin masif, tentu saja infrastruktur pendukung juga harus tersedia. PLN tidak bisa melakukannya sendirian, sehingga kami sangat terbuka untuk berkolaborasi dengan seluruh mitra terkait percepatan transisi energi di sektor transportasi ini,? tutur Darmawan.

Untuk layanan home charging, PLN telah bekerja sama dengan berbagai Agen Pemegang Merek (APM) Mobil Listrik dan mengoperasikan aplikasi PLN Mobile agar setiap pelanggan kendaraan listrik dapat langsung mendapatkan layanan home charging.

Hingga semester I tahun 2024, jumlah pelanggan home charging telah mencapai 14.524 pelanggan atau meningkat sebanyak 335% dibanding Semester I tahun lalu dengan total konsumsi listrik mencapai 4.264,8 MWh atau bertumbuh signifikan dibandingkan realisasi Semester 1 2023 sebesar 960,1 MWh atau meningkat sebanyak 344%.

Bahkan PLN juga menjalin kerja sama dengan berbagai perusahaan transportasi umum. PLN telah melakukan pengembangan Infrastruktur charging station khusus untuk bus listrik dan angkutan umum listrik.

?Tidak hanya kendaraan pribadi, transportasi umum sekarang sudah beralih ke kendaraan listrik. Karena itu, PLN menyediakan infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat sehingga dapat menggunakan transportasi kendaraan listrik dengan nyaman dan aman,? lanjut Darmawan.

Di samping itu, PLN juga terus menambah infrastruktur untuk kendaraan motor listrik. Hingga Juni 2024, infrastruktur penukaran baterai atau SPBKLU sebanyak 2.200 unit sudah disiapkan PLN dan mitra untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

?PLN berkomitmen untuk terus menambah Infrastruktur penukaran baterai kendaraan listrik roda 2 dalam rangka memberikan pelayanan terbaik bagi pengguna EV roda 2 yang terus meningkat dan menjadi moda transportasi utama di Indonesia,? kata Darmawan.

PLN juga telah membangun dan mengoperasikan SPLU yang bisa menjadi alternatif para pengguna EV roda 2 sebanyak 9.956 unit tersebar di seluruh Indonesia. Tidak hanya itu, pada tahun 2024 ini PLN juga berinisiatif untuk memanfaatkan tiang listrik sebagai media SPKLU atau yang dikenal SPKLU Tiang dengan jumlah 2.000 unit.

Darmawan melanjutkan, PLN tidak hanya menghadirkan infrastruktur fisik seperti SPKLU, SPBKLU, SPLU dan home charging dalam mendukung pertumbuhan EV. Lewat transfromasi digital secara end to end yang sukses dilakukan, PLN juga menyediakan layanan EV di dalam aplikasi PLN Mobile.

?Langkah ini kami lakukan untuk meningkatkan customer experience, masyarakat menjadi lebih mudah mendapatkan informasi terkait layanan kelistrikan apalagi untuk kendaraan listriknya. Mau mengetahui lokasi charging station terdekat, pengisian daya, tambah daya, pasang baru, bahkan membeli kendaraan listrik bisa melalui aplikasi PLN Mobile,? ujar Darmawan.

Dengan masifnya pertumbuhan infrastruktur dan layanan dalam satu genggaman pada PLN Mobile yang telah disediakan, Darmawan berharap masyarakat semakin yakin untuk beralih dan dapat merasakan secara langsung mudahnya menggunakan kendaraan listrik.

?PLN akan terus berkomitmen memberikan pelayanan terbaiknya untuk mendukung transisi energi di sektor transportasi. Semakin banyak masyarakat yang beralih ke kendaraan listrik, semakin cepat juga kita mencapai net zero emissions pada tahun 2060 mendatang,? pungkas Darmawan.

Dia menambahkan, PLN menggunakan Renewable Energy Certificate (REC) untuk penggunaan listrik pada SPKLU PLN. Artinya, SPKLU milik PLN kini menggunakan 100 persen listrik dari energi baru terbarukan (EBT) dan pengguna kendaraan listrik yang mengisi daya di SPKLU betul-betul menikmati transportasi tanpa emisi. nPenggunaan REC pada SPKLU ini semakin menguatkan dukungan PLN dalam penyediaan infrastruktur bebas emisi di sektor transportasi bagi pengguna EV.

?Masyarakat sekarang tidak perlu ragu lagi menggunakan EV, karena sumber listrik SPKLU PLN sudah berasal dari pembangkit listrik ramah lingkungan,? ucap Darmawan. REC merupakan salah satu inovasi produk hijau yang dimiliki PLN untuk mempermudah pelanggan dalam mendapatkan pengakuan atas penggunaan EBT yang diakui secara internasional.

Direktur Retail dan Niaga PLN Edi Srimulyanti mengatakan,
PLN juga mengembangkan charging station terintegrasi yang terkoneksi langsung di fitur EV pada aplikasi PLN Mobile.

?Kami berkomitmen untuk mengembangkan infrastruktur khususnya charging station, dengan harapan para pengguna EV merasa nyaman. Ketika mereka merasa aman, mau jalan kemana pun nge- chargenya ada dimana-mana, jadi tidak ragu lagi pakai EV,? ujar Edi.

Jakarta -

PT PLN (Persero) menjalin kolaborasi dengan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) dalam menghadirkan pasokan listrik untuk pabrik Smelter Feronikel di Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Kolaborasi antar Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini akan memanfaatkan listrik bersih sebesar 150 Megavolt Ampere (MVA) melalui 112.940 unit Renewable Energy Certificate (REC) atau setara dengan 112,9 Megawatt Hour (MWH) per tahunnya.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengungkapkan smelter merupakan salah satu proyek strategis untuk mendukung hilirisasi mineral di Indonesia. Oleh karenanya, PLN berkomitmen memenuhi kebutuhan listrik dan memberikan pelayanan terbaik untuk industri smelter.

"Industri smelter membutuhkan energi listrik yang sangat besar dan PLN siap memenuhinya dengan pasokan listrik yang andal, berkualitas, dan harga yang kompetitif. PLN juga siap melengkapi kebutuhan sektor industri dengan memberikan produk dan layanan yang inovatif dan ramah lingkungan," ujar Darmawan dalam keterangan tertulis, Kamis (31/10/2024).

Selain itu, Darmawan menekankan bahwa PLN sebagai BUMN pemegang mandat kelistrikan nasional berkomitmen untuk terus menjalin berkolaborasi dan memastikan pasokan listrik ke seluruh pelosok negeri. Hal ini dalam rangka mendorong laju pertumbuhan perekonomian dan menciptakan multiplier effect untuk seluruh masyarakat.

"Hadirnya listrik pada daerah-daerah akan menciptakan multiplier effect melalui peningkatan penyerapan tenaga kerja dan peningkatan ekonomi sektor riil, sehingga dapat menjadi daya dorong pertumbuhan perekonomian daerah setempat," imbuhnya.

Sementara itu Direktur Utama Antam, Nico Kanter menjelaskan kolaborasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga mendukung upaya perusahaan dalam melakukan transformasi teknologi dan mengurangi emisi karbon.

"Kerja sama ini merupakan langkah nyata dalam implementasi sinergi BUMN dalam mendukung hilirisasi dengan penggunaan energi yang lebih ramah lingkungan. Kolaborasi ini manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh kedua belah pihak, tetapi juga bagi upaya nasional menuju net zero emission pada tahun 2060," ujar Nico.

Diketahui, Smelter Feronikel yang dikelola oleh Unit Bisnis Pertambangan Nikel Kolaka (UBP Nikel Kolaka) tersebut merupakan salah satu fasilitas kunci dalam rantai hilirisasi mineral. UBP Nikel Kolaka memiliki kapasitas produksi feronikel mencapai 27.000 ton nikel dalam feronikel (TNi) per tahun yang ditujukan untuk kebutuhan dalam negeri bahkan ekspor sampai dengan Tiongkok, India, Korea Selatan, dan Taiwan.

General Manager PLN Unit Induk Distribusi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat (UID Sulselrabar) Budiono mengatakan pihaknya siap menyuplai kebutuhan listrik smelter PT Antam di Kolaka dan sektor industri di Provinsi Sulawesi Tenggara. Pihaknya menjamin suplai listrik bersih di Sulselrabar dalam kondisi cukup dengan tingkat pembangkit energi terbarukan sebesar 45,78%, salah satu yang tertinggi di Indonesia.

"Industri smelter membutuhkan pasokan listrik yang besar dan berkualitas. Hal ini menjadi bukti, para pemilik smelter bisa fokus pada bisnis inti perusahaan, sementara kami akan menyediakan kebutuhan listrik pelanggan," ujar Budiono.

Selain Smelter Antam, kata dia, di wilayah kerja PLN UID Sulselrabar sudah ada delapan pelanggan tegangan tinggi yang telah mempercayakan kebutuhan layanan kelistrikannya kepada PLN dengan total daya 612 MVA.

"Adapun kerja sama ini bukan hanya menguntungkan bagi kedua BUMN, tetapi juga menciptakan dampak positif bagi perekonomian lokal dan nasional," pungkas Budiono.

(ega/ega)

Jakarta -

PT PLN Persero mendapatkan penghargaan dari ajang detikcom Awards 2024. Adapun penghargaan yang diraih oleh PLN untuk kategori Perusahaan Terdepan dalam Penggerak Ekonomi Kerakyatan dalam Transisi Energi.

Direktur Utama PT PLN Energi Primer Indonesia Iwan Agung Firstantara mengatakan penghargaan tersebut memicu perusahaan untuk terus memberikan kontribusi besar terhadap transisi energi.

"Ini suatu penghargaan yang sangat prestisius untuk kami. Kami ucapkan terima kasih kepada detikcom. (Penghargaan) ini menjadi dorongan dan motivasi untuk kami agar PLN menggerakan ekonomi sirkular kemasyarakatan atas penghargaan ini, terima kasih," kata Agung di acara detikcom Awards 2024 di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Dia memastikan PLN bakal terus memberikan energi yang ramah lingkungan baik masyarakat Indonesia, sehingga target Net Zero Emission (NZE) bisa tercapai.

"Ini memotivasi kami tidak hanya di kantor pusat tapi di seluruh daerah. Kita akan bekerja sama terus dengan petani dan masyarakat untuk men-supply biomassa sebagai bahan bakar substitusi dari co-firing dan ini menggerakan ekonomi masyarakat sekaligus mencapai Net Zero Emission," ungkapnya.

Dia menjelaskan pihaknya juga telah menyiapkan sejumlah strategi agar menjadikan PLN sebagai perusahaan terdepan dalam melakukan transisi energi.

"Kita ingin menjadi terdepan di transisi energi. beberapa program, beberapa strategi sudah kita lakukan. Pertama, membuat RUPTL Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik yang paling hijau lebih dari 60 persen," tuturnya.

Dia mengatakan ke depan, PLN bakal mendorong pembangunan pembangkit listrik yang ramah lingkungan. Serta mengurangi penggunaan bahan bakar minyak.

"10 tahun ke depan semua pembangkit yang kita bangun itu adalah pembangkit-pembangkit renewable energy dan menuju ke sana nanti semua bahan bakar minyak akan kita kurangi. Kita ganti dengan gasifikasi dan juga transisi ini akan kita jaga terus. Supaya nanti renewable energy menjadi sesuatu yang bisa kita capai," tutupnya

(anl/ega)

Jakarta -

Bank Mandiri terus berkomitmen untuk mencapai Net Zero Emissions (NZE) melalui penerapan prinsip-prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) pada perusahaan. Dengan visi "Becoming Indonesia's Sustainability Champion for a Better Future" Bank Mandiri memiliki ESG Framework, yang terdiri tiga pilar strategi utama yaitu sustainable banking, sustainable operation, dan sustainability beyond banking.

Melalui pilar Sustainable Banking, Bank Mandiri terus menjalankan aktivitas bisnis yang berkelanjutan dengan komitmen untuk 'Lead Indonesia's Transition to Low Carbon Economy'. Komitmen ini diwujudkan dengan mengintegrasikan aspek ESG ke dalam seluruh inti bisnis perusahaan, serta mengembangkan berbagai produk dan layanan keuangan berkelanjutan yang dirancang khusus untuk segmen wholesale dan retail.

Sampai dengan Juni 2024, portofolio berkelanjutan Bank Mandiri telah mencapai Rp 278 triliun, tumbuh sebesar 14,7% secara YoY. Komposisi dari portofolio berkelanjutan terdiri dari portofolio hijau sebesar Rp 139 triliun dengan pertumbuhan sebesar 20,4% YoY dan portofolio sosial sebesar Rp139 triliun dengan pertumbuhan sebesar 9,5% YoY. Pendorong utama dari pertumbuhan portofolio hijau berasal dari sektor Energi Terbarukan, Green Building, Pengelolaan SDA Hayati, serta Produk Ramah Lingkungan.

"Bank Mandiri berkomitmen untuk mendukung transisi energi dan pengembangan energi terbarukan dengan memberikan pendanaan kepada pelaku usaha di sektor tersebut. Inisiatif ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan yang telah dilakukan, sebagai langkah untuk mewujudkan visi keberlanjutan dan mempercepat transisi menuju sumber energi yang lebih ramah lingkungan." Ujar Vice President ESG Group Bank Mandiri Adam Zahir.

Portofolio di bidang energi terbarukan selaras dengan rencana jangka panjang PT PLN (Persero). Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL), perusahaan listrik milik negara ini menargetkan pencapaian Net Zero Emission pada tahun 2060. Dengan begitu, salah satu bentuk dukungan Bank Mandiri adalah melakukan pembiayaan kepada Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm) yang berlokasi di Deli Serdang, Sumatera Utara.

Untuk memastikan bahwa pembiayaan terhadap sektor energi berjalan dengan baik dan sesuai ketentuan, Bank Mandiri telah menetapkan kebijakan kredit (credit policy) khusus di bidang energi. Beberapa aspek yang diperhatikan dalam kebijakan ini meliputi pemenuhan analisis AMDAL, kepemilikan sertifikat pengelolaan lingkungan, serta keamanan dan kesehatan lingkungan kerja. Selain itu, Bank Mandiri juga memiliki kode etik yang jelas terkait emisi karbon.

Selain itu, Bank Mandiri berperan aktif dalam memberikan pembiayaan kepada pengembang infrastruktur kendaraan bermotor berbasis listrik. Upaya ini tidak hanya mendukung penciptaan lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan, tetapi juga mendorong percepatan pertumbuhan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia.

Dengan komitmen yang kuat terhadap keberlanjutan dan inovasi, Bank Mandiri berupaya menjadi motor penggerak dalam transisi energi di Tanah Air. Melalui dukungan terhadap proyek-proyek energi terbarukan, Bank Mandiri tidak hanya berkontribusi terhadap pencapaian target nasional, tetapi juga berinvestasi pada masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan bagi generasi mendatang.

(akn/ega)

KOMPAS.com - Harga tarif listrik yang berlaku selama bulan Oktober 2024 bagi pelanggan non-subsidi telah ditetapkan secara resmi, di mana tidak ada perubahan dari bulan lalu.

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah memutuskan bahwa harga tarif listrik saat ini tidak mengalami kenaikan, dikarenakan untuk menjaga daya saing industri.

Seperti diketahui, tarif listrik bagi golongan pelanggan non-subsidi bisa dilakukan penyesuaian setiap tiga bulan atau dikenal sebagai tariff adjusment.

Penyesuaian tarif listrik tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor realisasi indikator makro ekonomi seperti kurs dollar Amerika, Indonesian Crude Price (ICP), inflasi, dan Harga Batubara Acuan (HBA).

Lantas, bagaimana rincian tarif listrik per kWh bagi pelanggan nonsubsidi yang berlaku bulan Oktober 2024?

Rincian tarif listrik per kWh pada Oktober 2024

Dikutip dari laman resmi PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), harga tarif listrik per kWh bagi pelanggan nonsubsidi yang berlaku selama bulan Oktober 2024 sebagai berikut:

• Golongan tarif listrik untuk keperluan rumah tangga kecil (R-1/TR) dengan daya 900 VA, tarif listrik per kWh reguler dan prabayar Rp 1.352
• Golongan tarif listrik untuk keperluan rumah tangga kecil (R-1/TR) dengan daya 1.300 VA, tarif listrik per kWh reguler dan prabayar Rp 1.444,70
• Golongan tarif listrik untuk keperluan rumah tangga kecil (R-1/TR) dengan daya 2.200 VA,tarif listrik per kWh reguler dan prabayar Rp 1.444,70
• Golongan tarif listrik untuk keperluan rumah tangga menengah (R-2/TR) dengan daya 3.500-5.500 VA, tarif listrik per kWh reguler dan prabayar Rp 1.699,53
• Golongan tarif listrik untuk keperluan rumah tangga besar (R-3/TR) dengan daya 6.600 VA ke atas, tarif listrik per kWh reguler dan prabayar Rp 1.699,53
• Golongan tarif listrik untuk keperluan bisnis menengah (B-2/TR) dengan daya 6.600 VA hingga 200 kVA, tarif listrik per kWh reguler dan prabayar Rp 1.444,70
• Golongan tarif listrik untuk keperluan kantor pemerintah sedang (P-1/TR) dengan daya 6.600 VA hingga 200 kVA, tarif listrik per kWh reguler dan prabayar Rp 1.699,53
• Golongan tarif listrik untuk keperluan penerangan jalan umum (P-3/TR) dengan daya di atas 200 kVA, tarif listrik per kWh reguler dan prabayar Rp 1.699,53.

Sementara itu, subsidi listrik tetap diberikan kepada pelanggan sosial, rumah tangga kecil, bisnis kecil, industri kecil, serta usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Harga tarif listrik juga tidak mengalami perubahan bagi golongan pelanggan listrik bersubsidi. Daftar tarif listrik atau biaya listrik untuk sektor rumah tangga pada Oktober 2024 sebagai berikut:

• Pelanggan rumah tangga daya 450 VA bersubsidi sebesar Rp 415 per kWh
• Pelanggan rumah tangga daya 900 VA bersubsidi sebesar Rp 605 per kWh
• Pelanggan rumah tangga daya 900 VA RTM (Rumah Tangga Mampu) sebesar Rp 1.352 per kWh
• Pelanggan rumah tangga daya 1.300-2.200 VA sebesar Rp 1.444,70 per kWh
• Pelanggan rumah tangga daya 3.500 ke atas sebesar Rp 1.699,53 per kWh.

Demikian ulasan terkait harga tarif listrik per kWh yang berlaku selama Oktober 2024, baik bagi pelanggan subsidi dan non-subsidi.

KOMPAS.com - Harga tarif listrik yang berlaku selama bulan Oktober 2024 bagi pelanggan non-subsidi telah ditetapkan secara resmi, di mana tidak ada perubahan dari bulan lalu.

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah memutuskan bahwa harga tarif listrik saat ini tidak mengalami kenaikan, dikarenakan untuk menjaga daya saing industri.

Seperti diketahui, tarif listrik bagi golongan pelanggan non-subsidi bisa dilakukan penyesuaian setiap tiga bulan atau dikenal sebagai tariff adjusment.

Penyesuaian tarif listrik tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor realisasi indikator makro ekonomi seperti kurs dollar Amerika, Indonesian Crude Price (ICP), inflasi, dan Harga Batubara Acuan (HBA).

Lantas, bagaimana rincian tarif listrik per kWh bagi pelanggan nonsubsidi yang berlaku bulan Oktober 2024?

Rincian tarif listrik per kWh pada Oktober 2024

Dikutip dari laman resmi PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), harga tarif listrik per kWh bagi pelanggan nonsubsidi yang berlaku selama bulan Oktober 2024 sebagai berikut:

• Golongan tarif listrik untuk keperluan rumah tangga kecil (R-1/TR) dengan daya 900 VA, tarif listrik per kWh reguler dan prabayar Rp 1.352
• Golongan tarif listrik untuk keperluan rumah tangga kecil (R-1/TR) dengan daya 1.300 VA, tarif listrik per kWh reguler dan prabayar Rp 1.444,70
• Golongan tarif listrik untuk keperluan rumah tangga kecil (R-1/TR) dengan daya 2.200 VA,tarif listrik per kWh reguler dan prabayar Rp 1.444,70
• Golongan tarif listrik untuk keperluan rumah tangga menengah (R-2/TR) dengan daya 3.500-5.500 VA, tarif listrik per kWh reguler dan prabayar Rp 1.699,53
• Golongan tarif listrik untuk keperluan rumah tangga besar (R-3/TR) dengan daya 6.600 VA ke atas, tarif listrik per kWh reguler dan prabayar Rp 1.699,53
• Golongan tarif listrik untuk keperluan bisnis menengah (B-2/TR) dengan daya 6.600 VA hingga 200 kVA, tarif listrik per kWh reguler dan prabayar Rp 1.444,70
• Golongan tarif listrik untuk keperluan kantor pemerintah sedang (P-1/TR) dengan daya 6.600 VA hingga 200 kVA, tarif listrik per kWh reguler dan prabayar Rp 1.699,53
• Golongan tarif listrik untuk keperluan penerangan jalan umum (P-3/TR) dengan daya di atas 200 kVA, tarif listrik per kWh reguler dan prabayar Rp 1.699,53.

Sementara itu, subsidi listrik tetap diberikan kepada pelanggan sosial, rumah tangga kecil, bisnis kecil, industri kecil, serta usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Harga tarif listrik juga tidak mengalami perubahan bagi golongan pelanggan listrik bersubsidi. Daftar tarif listrik atau biaya listrik untuk sektor rumah tangga pada Oktober 2024 sebagai berikut:

• Pelanggan rumah tangga daya 450 VA bersubsidi sebesar Rp 415 per kWh
• Pelanggan rumah tangga daya 900 VA bersubsidi sebesar Rp 605 per kWh
• Pelanggan rumah tangga daya 900 VA RTM (Rumah Tangga Mampu) sebesar Rp 1.352 per kWh
• Pelanggan rumah tangga daya 1.300-2.200 VA sebesar Rp 1.444,70 per kWh
• Pelanggan rumah tangga daya 3.500 ke atas sebesar Rp 1.699,53 per kWh.

Demikian ulasan terkait harga tarif listrik per kWh yang berlaku selama Oktober 2024, baik bagi pelanggan subsidi dan non-subsidi.

KOMPAS.com - Apakah telat bayar tagihan listrik kena denda? Pengguna listrik pascabayar yang terlambat membayar tagihan listriknya bisa dikenai denda sesuai batas daya.

Dilansir dari laman resmi PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), pelanggan listrik pascabayar wajib membayar tagihan listrik setiap bulannya.

Dalam hal ini, pelanggan listrik pascabayar bisa membayar tagihan listrik dengan batas waktu pada tanggal 20 setiap bulannya.

Bagi pelanggan yang telat bayar tagihan listrik, dikenai denda sebagai pengganti biaya keterlambatan pembayaran rekening listrik.

Lantas, berapa denda telat bayar listrik sesuai batas daya?

Rincian denda telat bayar listrik

Ketentuan terkait tagihan listrik dan pembayaran listrik tertuang dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang Terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh PLN (Persero).

Pelanggan listrik yang membayar tagihan listrik melampaui batas akhir masa pembayaran dikenakan biaya keterlambatan.

Denda telat bayar listrik diberlakukan bagi pelanggan PLN pascabayar atau konsumen dengan tarif tenaga listrik reguler.

Merujuk Peraturan Menteri ESDM Nomor 27 Tahun 2017, rincian denda telat bayar listrik sesuai batas daya pelanggan sebagai berikut:

• Batas daya 450 volt ampere (VA), dikenai denda telat bayar listrik Rp 3.000 per bulan
• Batas daya 900 VA, dikenai denda telat bayar listrik Rp 3.000 per bulan
• Batas daya 1.300 VA, dikenai denda telat bayar listrik Rp 5.000 per bulan
• Batas daya 2.200 VA, dikenai denda telat bayar listrik Rp 10.000 per bulan
• Batas daya 3.500 VA-5.500 VA, dikenai denda telat bayar listrik Rp 50.000 per bulan.

Sementara itu, untuk batas daya 6.600 VA-14.000 VA dikenai biaya keterlambatan atau denda sebesar 3 persen dari tagihan rekening listrik dengan nilai minimum Rp 75.000 per bulan.

Bagi pelanggan batas daya di atas 14.000 VA, dikenai biaya keterlambatan sebesar 3 persen dari tagihan rekening listrik dengan nilai minimal Rp 100.000 per bulan.

Nah, itulah daftar denda telat bayar listrik pelanggan pascabayar atau tarif reguler, dari batas daya 450 VA, 900 VA, 1.300 VA, hingga di atas 14.000 VA.

JAKARTA - Pengembangan ekosistem biomassa berbasis ekonomi kerakyatan oleh PT PLN (Persero) melalui subholding PLN Energi Primer Indonesia (EPI) di Tasikmalaya, Jawa Barat, diyakini akan mendorong kemajuan wilayah, khususnya di bidang pertanian yang jadi tumpuan ekonomi masyarakat setempat.

"Program ini merupakan dukungan yang luar biasa bagi daerah kami. Program hari ini merupakan langkah strategis dan menjadi momentum bagi Kabupaten Tasikmalaya dalam mengembangkan sumber daya lokal," kata Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Tasikmalaya Yedi Rahmat dalam keterangannya, Senin (30/9/2024).

Dia juga meyakini program ini akan turut menjaga kelestarian lingkungan, karena mengubah lahan kritis menjadi hijau dan produktif. Hal ini menurutnya sejalan dengan upaya pemerintah daerah untuk terus mendorong ekonomi kerakyatan, meningkatkan kesejahteraan petani dan menjaga kelestarian lingkungan.

Untuk diketahui, PLN melalui PLN EPI pada Kamis (26/9) lalu meresmikan pengembangan ekosistem biomassa berbasis ekonomi kerakyatan dan pertanian terpadu di Tasikmalaya. Melalui program ini, PLN memberdayakan lebih dari 400 masyarakat setempat dengan potensi nilai ekonomi sebesar Rp30 miliar per tahun.

Anggota Gabungan Kelompok Tani Jaga Lembur Tani Makmur Rismayadi yang terlibat aktif dalam program ini menjelaskan, program ini memanfaatkan tanaman indigofera untuk menghijaukan kembali lahan kritis di daerahnya. Daun tanaman ini kemudian dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai pakan ternak, dan rantingnya dijual ke PLN sebagai bahan bakar co-firing biomassa.

Dengan manfaat ganda tersebut Rismayadi yakin program berkelanjutan ini akan mendorong roda perekonomian bagi desanya. "Dengan program penanaman indigofera ini semoga ke depannya bisa mendongkrak ekonomi warga dan masyarakat, khususnya di Desa Bojongkapol," tuturnya.

Sementara itu, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menyatakan bahwa pengembangan biomassa di Tasikmalaya ini merupakan wujud nyata kolaborasi dalam mengakselerasi transisi energi. "Transisi energi merupakan tantangan sekaligus peluang bagi kita semua. Oleh karena itu, upaya ini membutuhkan lebih banyak pihak untuk bersatu melalui kolaborasi sehingga dapat diduplikasi secara nasional di wilayah-wilayah lainnya," terangnya.

Darmawan mengatakan, ke depan, PLN akan mengembangkan program seperti ini di seluruh Tanah Air. PLN menargetkan progam ini akan melibatkan 1,25 juta masyarakat dan mampu mencapai nilai ekonomi hingga Rp9,5 triliun per tahun.

Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sebanyak 20 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah menyetorkan pajak sebesar Rp 439 triliun pada tahun 2023. PT Pertamina menjadi perusahaan pelat merah yang menyetorkan pajak paling besar mencapai Rp 224, 53 triliun.

Setoran pajak BUMN pada tahun 2023 melonjak hingga 57,9% dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat Rp 278 triliun.

Menteri BUMN, Erick Thohir, mengatakan, transformasi BUMN yang terus dilakukan ikut meningkatkan kinerja dan produktivitas perusahaan.

"Alhamdulillah dengan kinerja yang terus meningkat, perusahaan BUMN bisa berkontribusi besar dari sisi Setoran Pajak Negara sebesar Rp 439 triliun pada 2023," kata Erick Thohir dalam akun Instagramnya, Rabu (7/8).

Berikut daftar lengkap 20 besar BUMN penyumbang pajak di tahun 2023:

1. PT Pertamina (Persero) Rp 224.530 miliar
2. PT PLN (Persero) Rp 52.385 miliar
3. PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Rp 33.119 miliar
4. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Rp 26.624 miliar
5. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Rp 25.979 miliar
6. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Rp 10.454 miliar
7. PT Pupuk Indonesia (Persero) Rp 10.061 miliar
8. PT Semen Indonesia (Persero) Tbk Rp 8.923 miliar
9. PT Mineral Industri Indonesia (Persero) Rp 7.227 miliar
10. PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Rp 5.666 miliar
11. PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Rp 4.848 miliar
12. PT Hutama Karya (Persero) Rp 3.759 miliar
13. PT KAI (Persero) Rp 3.592 miliar
14. PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Rp Rp 3.575 miliar
15. PT Krakatau Steel (Persero) Tbk Rp 3.207 miliar
16. PT PP (Persero) Tbk Rp 3.203 miliar
17. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Rp 3.114 miliar
18. PT Adhi Karya (Persero) Tbk Rp 3.057 miliar
19. Perum Bulog Rp 2.725 miliar
20. PT Jasa Marga (Persero) Tbk Rp 2.640 miliar.

Erick menyampaikan kinerja BUMN yang positif ini tak lepas dari kerja keras seluruh komisaris, direksi dan seluruh insan BUMN. "Terima kasih untuk kalian yang terus berjuang demi memberikan kontribusi besar kepada Indonesia," tutupnya.