IDXChannel - Presiden terpilih Prabowo Subianto mengundang Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Diana Kusumastuti ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan, kemarin.

Diana mengaku pemanggilan tersebut memang berkaitan dengan rancangan susunan kabinet Menteri pemerintahan Prabowo. Namun, penugasan yang diberikan belum bisa dipastikan, apakah untuk mengisi jabatan Menteri Pekerjaan Umum atau Wakil Menteri Pekerjaan Umum.

"Betul saya dipanggil ke Kertanegara. Insyaallah tetap terkait ke-PU-an," ujarnya saat dihubungi IDXChannel, Jakarta, Rabu (16/10/2024).

Lebih jauh Diana mengatakan, di bawah kepemimpinan Presiden terpilih Prabowo, Kementerian Pekerjaan Umum memang dipisahkan dengan Kementerian Perumahan. Sehingga, ada dua Menteri yang akan memimpin Kementerian tersebut.

"Iya betul, PU memang dipisahkan dengan Perumahan," kata Diana.

Sebagai informasi, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo mengatakan, Prabowo bakal memecah nomenklatur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Nantinya, kementerian itu akan dipecah menjadi dua seperti dahulu, yakni Kementerian PU dan Kementerian Perumahan.

"Pak Prabowo sudah setuju kita akan mendirikan Kementerian Perumahan seperti dulu," kata Hashim dalam sebuah dialog di daerah Senayan, Jakarta, Sabtu (31/8/2024).

Dia menyebut, pemisahan ini dilakukan untuk mendukung terwujudnya janji politik kakaknya bersama Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming untuk membangun tiga juta rumah untuk rakyat. Dengan pemisahan nomenklatur tersebut, kata Hashim, Kementerian Perumahan bisa lebih fokus menggarap sektor perumahan.

"Berarti Kementerian PUPR nanti tetap Kementerian PU, nanti urus ihwal infrastruktur PU, (Kementerian) Perumahan khusus untuk perumahan dan itu adalah menunjukkan komitmen Pak Prabowo Mas Gibran untuk kita kembangkan pembangunan," katanya.

Soal program tiga juta rumah, Hashim mengungkapkan, nantinya Prabowo-Gibran akan membangun dua juta unit rumah di daerah perdesaan dan satu juta unit apartemen di perkotaan. Target ini, kata dia, akan dipenuhi setiap tahun.

Hashim mengakui, pemenuhan target pembangunan tiga juta rumah setiap tahun bukan hal yang mudah. Pembangunan seringkali terkendala pengadaan lahan. Dia mengaku akan mengecek lahan milik negara sehingga bisa mempercepat proses pembangunan.

"Lahan milik negara nanti diutamakan untuk perumahan sosial, perumahan rakyat," ujarnya.

(Dhera Arizona)