IDXChannel - Wakil Menteri (Wamen) Pekerjaan Umum, Diana Kusumastuti, mengatakan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) akan kembali dilanjutkan hingga tersambung sepanjang 2.998 km dari Lampung hingga Sumatera Bagian Utara.

"Salah satu pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas untuk terus dilanjutkan adalah menyambungkan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) sepanjang total sepanjang 2.998 km dan diharapkan akan tembus di 1.137 km pada akhir 2024 yang akan datang," kata Diana dalam keterangan resmi, Rabu (24/10/2024).

Diana menjelaskan terdapat 6 bendungan yang dapat diresmikan dalam waktu dekat dari 61 bendungan yang dibangun, di antaranya Bendungan Jlantah di Jawa Tengah, Bendungan Keureuto di Aceh, dan Bendungan Sidan di Bali.

Pada kesempatan berbeda, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan fokus pembangunan sektor jalan tol ke depan yaitu menyambungkan jalan tol yang sudah dibangun sebelumnya, dengan jalan lainnya.

"Jalan tol akan kita lanjutkan karena itu penting. Tapi bukan hanya jalan tol, feeder-feeder ke pusat produksi ini juga penting," kata AHY di Kantor Kementerian PU, Kamis (24/10/2024).

Menurutnya, akses jalan feeder menuju jalan tol menjadi bagian yang tidak boleh luput karena untuk mendukung produktivitas sektor UMKM yang ada di daerah. Sehingga pengiriman komoditas itu bisa punya ongkos logistik yang lebih murah dengan kehadiran jalan tol.

"Kabupaten/Kota juga harus mendapatkan nilai ekonomi yang optimal dengan hadirnya jalan tol, tetapi juga harus ada pendukungnya, jalan feeder, agar hasil produksi bisa lebih cepat dan efisien untuk didistribusikan," kata AHY.

Menurutnya, Presiden Prabowo menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur untuk menghadirkan sentra-sentra pertumbuhan ekonomi yang baru dan memperkuat yang sudah ada. Pembangunan infrastruktur juga tidak lepas dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

"Peran Kementerian PU menjadi sangat fundamental. Untuk itu Presiden Prabowo mengharapkan Kementerian PU bisa menjalankan tugasnya dengan baik, mencegah inefisiensi APBN. Kalau ditata dengan baik bisa semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," kata AHY.

(Febrina Ratna)

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU) Diana Kusumastuti mengaku mendapatkan tugas dari Presiden Prabowo Subianto untuk fokus menyelesaikan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dan Giant Sea Wall atau tanggul laut raksasa.

Diana dilantik sebagai Wamen PU yang mendampingi Menteri PU Dody Hanggodo. Mantan Dirjen Cipta Karya PUPR itu dilantik sebagai wakil menteri hari ini di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/10/2024).

"Nanti saya akan ikut Pak Menteri ya [soal program prioritas], yang jelas beberapa hal yang disampaikan Pak Prabowo, IKN lanjut kemudian terkait Giant Sea Wall," kata Diana kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/20/2024).

Tidak hanya itu, Diana turut memastikan pembangunan infrastruktur lainnya berlanjut seperti jalan bebas hambatan atau jalan tol hingga pembangunan bendungan. Dia menyebut kementeriannya dalam waktu dekat ini akan fokus menyelesaikan proyek yang sebelumnya ditargetkan selesai pada tahun ini.

"Kita nanti akan rapim [rapat pimpinan] dulu sama pak menteri tentunya akan menyelesaikan yang masih belum selesai tahun ini. Kami akan selesaikan," ujar lulusan Arsitektur Universitas Diponegoro itu.

Adapun khusus mengenai IKN, Diana menyebut pemerintahan Prabowo berkomitmen untuk melanjutkan dan menyelesaikan megaproyek tersebut.

"Kita akan lanjutkan yang sudah jalan. Kita selesaikan semuanya. Yang baru-baru nanti akan didiskusikan ke Otorita IKN," ujarnya.

Untuk diketahui, Prabowo Subianto melakukan nomenklatur pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di era Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Kementerian tersebut kini dipisah menjadi dua kementerian yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat.

IDXChannel - Presiden terpilih Prabowo Subianto mengundang Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Diana Kusumastuti ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan, kemarin.

Diana mengaku pemanggilan tersebut memang berkaitan dengan rancangan susunan kabinet Menteri pemerintahan Prabowo. Namun, penugasan yang diberikan belum bisa dipastikan, apakah untuk mengisi jabatan Menteri Pekerjaan Umum atau Wakil Menteri Pekerjaan Umum.

"Betul saya dipanggil ke Kertanegara. Insyaallah tetap terkait ke-PU-an," ujarnya saat dihubungi IDXChannel, Jakarta, Rabu (16/10/2024).

Lebih jauh Diana mengatakan, di bawah kepemimpinan Presiden terpilih Prabowo, Kementerian Pekerjaan Umum memang dipisahkan dengan Kementerian Perumahan. Sehingga, ada dua Menteri yang akan memimpin Kementerian tersebut.

"Iya betul, PU memang dipisahkan dengan Perumahan," kata Diana.

Sebagai informasi, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo mengatakan, Prabowo bakal memecah nomenklatur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Nantinya, kementerian itu akan dipecah menjadi dua seperti dahulu, yakni Kementerian PU dan Kementerian Perumahan.

"Pak Prabowo sudah setuju kita akan mendirikan Kementerian Perumahan seperti dulu," kata Hashim dalam sebuah dialog di daerah Senayan, Jakarta, Sabtu (31/8/2024).

Dia menyebut, pemisahan ini dilakukan untuk mendukung terwujudnya janji politik kakaknya bersama Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming untuk membangun tiga juta rumah untuk rakyat. Dengan pemisahan nomenklatur tersebut, kata Hashim, Kementerian Perumahan bisa lebih fokus menggarap sektor perumahan.

"Berarti Kementerian PUPR nanti tetap Kementerian PU, nanti urus ihwal infrastruktur PU, (Kementerian) Perumahan khusus untuk perumahan dan itu adalah menunjukkan komitmen Pak Prabowo Mas Gibran untuk kita kembangkan pembangunan," katanya.

Soal program tiga juta rumah, Hashim mengungkapkan, nantinya Prabowo-Gibran akan membangun dua juta unit rumah di daerah perdesaan dan satu juta unit apartemen di perkotaan. Target ini, kata dia, akan dipenuhi setiap tahun.

Hashim mengakui, pemenuhan target pembangunan tiga juta rumah setiap tahun bukan hal yang mudah. Pembangunan seringkali terkendala pengadaan lahan. Dia mengaku akan mengecek lahan milik negara sehingga bisa mempercepat proses pembangunan.

"Lahan milik negara nanti diutamakan untuk perumahan sosial, perumahan rakyat," ujarnya.

(Dhera Arizona)