JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menjelaskan alasan di balik perekrutan salah satu pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) berinisial AK, yang dinyatakan gagal dalam seleksi, namun tetap bisa bekerja.

AK menjadi salah satu dari 11 pegawai Komdigi yang diduga melindungi situs-situs judi online agar tidak diblokir dan tetap beroperasi di Indonesia.

"Saya putuskan untuk AK diterima karena yang bersangkutan mengklaim punya skill IT mumpuni," kata Budi Arie kepada Kompas.com, Jumat (8/11/2024).

Menurut Budi Arie, keputusan tersebut bertujuan memperkuat tim Komdigi, yang saat itu masih bernama Kominfo, dalam upaya memberantas situs judi online di Indonesia.

“Dalam dunia IT, sudah umum bahwa ijazah terkadang bukan menjadi hal yang utama,” lanjut Budi Arie.

AK sebelumnya dikenal memiliki kemampuan teknis untuk menangani pemblokiran situs-situs yang dianggap merugikan masyarakat.

Namun, kontroversi muncul setelah AK terseret dalam kasus perlindungan situs judi online yang melibatkan beberapa pegawai Komdigi.

Saat ini, AK telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

Budi Arie menegaskan bahwa ia mendukung penuh pemberantasan judi online yang marak terjadi di Tanah Air.

"Kita mendukung pemberantasan judi online di seluruh lini di Indonesia, jangan kasih kendor,” ujar Budi Arie.

Sebagai informasi, pada akhir 2023, AK mengikuti seleksi untuk posisi tenaga pendukung teknis sistem pemblokiran konten negatif di Kemenkominfo.

Meski dinyatakan tidak lulus seleksi, tersangka AK kemudian dipekerjakan dan diberikan kewenangan untuk mengatur pemblokiran situs judi online.

JAKARTA, KOMPAS.com - Relawan Pro Jokowi (Projo) meminta masyarakat tidak terkecoh soal nama Ketua Umum mereka, Budi Arie Setiadi, terseret dalam kasus judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Relawan Projo, Handoko, menekankan agar publik tetap fokus pada upaya penangkapan bandar besar judi online, sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto.

"Masyarakat dan media diharapkan fokus memantau penangkapan bandar besar judi online seperti perintah Presiden Prabowo agar tak terkecoh isu dan framing pasca-penangkapan ‘kroco-kroco’ pegawai Komdigi," ujar Handoko kepada Kompas.com, Jumat (8/11/2024).

Handoko menegaskan bahwa Budi Arie, semasa menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo), selalu konsisten dalam upaya memberantas judi online.

Selain itu, Budi Arie disebut tidak memiliki keterkaitan dengan aktivitas perlindungan situs judi online melibatkan pegawai dari lembaga negara yang saat ini bernama Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

"Tidak ada kaitan antara aktivitas mereka dalam melindungi situs judi online dengan Menteri Budi Arie. Selama 15 bulan menjabat, beliau sangat konsisten dalam memberantas judi online," kata Handoko.

Handoko juga menyatakan bahwa tuduhan terhadap Budi Arie tidak memiliki dasar kuat, terutama terkait dugaan aliran dana dari perlindungan situs-situs judi tersebut.

"Jangankan melindungi 1.000 situs judi online, satu situs pun tidak ada, apalagi soal aliran dana," tambahnya.

Sebelumnya diberitakan, Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya mengungkap adanya sindikat judi online yang melibatkan sejumlah pegawai Komdigi.

Dari 15 orang yang ditangkap, 11 di antaranya merupakan pegawai Komdigi, sebuah kementerian yang memiliki kewenangan untuk memblokir situs judi online.

Namun, para pegawai Komdigi tersebut justru memanfaatkan kewenangan ini untuk melindungi ribuan situs judi online demi keuntungan pribadi.

Situs judi online yang dilindungi oleh pegawai Komdigi ini beroperasi dari sebuah kantor satelit yang berlokasi di Bekasi Selatan, Kota Bekasi.

Berdasarkan penyelidikan Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya, kantor satelit tersebut berfungsi untuk "membina" dan melindungi situs-situs judi online di Indonesia.

Di antara tersangka yang ditangkap, AK, AJ, dan A diketahui memiliki peran penting sebagai pengelola kantor satelit tersebut.

Bahkan, AK, salah satu pegawai yang terlibat, memiliki sejarah karier yang penuh tanda tanya.

Pada akhir 2023, AK dinyatakan gagal lulus seleksi untuk posisi tenaga pendukung teknis pemblokiran konten negatif di Komdigi, yang kala itu masih bernama Kominfo.

Namun, AK tetap diterima dan bahkan langsung diberi kewenangan untuk mengatur pemblokiran situs judi daring tersebut.

JAKARTA, KOMPAS.com - Relawan Pro Jokowi (Projo) menegaskan, Ketua Umumnya, Budi Arie Setiadi, tidak memiliki keterkaitan dalam aktivitas perlindungan situs judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

"Tidak ada kaitan aktivitas mereka dalam melindungi situs judi online dengan Menteri Budi Arie," ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Relawan Pro Jokowi (Projo), Handoko, kepada Kompas.com, Jumat (8/11/2024).

Sebelum berganti nama menjadi Komdigi, lembaga negara ini dikenal sebagai Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dengan Budi Arie sebagai menterinya.

Handoko menekankan bahwa selama menjabat sebagai Menkominfo selama 15 bulan, Budi Arie secara konsisten berupaya memberantas judi online sesuai kewenangan yang dimilikinya.

Ia menegaskan bahwa tidak pernah ada instruksi, baik secara lisan maupun tertulis, dari Budi Arie yang memerintahkan perlindungan terhadap situs-situs judi online.

"Tidak ada kaitan aktivitas mereka dalam melindungi situs judi online dengan Menteri Budi Arie. Selama 15 bulan menjabat, beliau sangat konsisten dalam memberantas judi online," kata Handoko.

Handoko juga menyatakan bahwa tuduhan terhadap Budi Arie tidak memiliki dasar kuat, terutama mengenai dugaan aliran dana dari perlindungan situs-situs judi tersebut.

"Jangankan melindungi 1.000 situs judi online, satu situs pun tidak ada, apalagi soal aliran dana," tambahnya.

Sebelumnya diberitakan, Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya mengungkap adanya sindikat judi online yang melibatkan sejumlah pegawai Komdigi.

Dari 15 orang yang ditangkap, 11 di antaranya merupakan pegawai Komdigi, sebuah kementerian yang memiliki kewenangan untuk memblokir situs judi online.

Namun, para pegawai Komdigi tersebut justru memanfaatkan kewenangan ini untuk melindungi ribuan situs judi online demi keuntungan pribadi.

Situs judi online yang dilindungi oleh pegawai Komdigi ini beroperasi dari sebuah kantor satelit yang berlokasi di Bekasi Selatan, Kota Bekasi.

Berdasarkan penyelidikan Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya, kantor satelit tersebut berfungsi untuk “membina” dan melindungi situs-situs judi online di Indonesia.

Di antara tersangka yang ditangkap, AK, AJ, dan A diketahui memiliki peran penting sebagai pengelola kantor satelit tersebut.

Bahkan, AK, salah satu pegawai yang terlibat, memiliki sejarah karier yang penuh tanda tanya.

Pada akhir 2023, AK dinyatakan gagal lulus seleksi untuk posisi tenaga pendukung teknis pemblokiran konten negatif di Komdigi, yang kala itu masih bernama Kominfo.

Namun, AK tetap diterima dan bahkan langsung diberi kewenangan untuk mengatur pemblokiran situs judi daring tersebut.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar mempersilahkan pihak Zarof Ricar menyampaikan langsung kepada penyidik mengenai asal usul uang Rp 920 miliar dan emas seberat 51 kg yang ditemukan di rumahnya.

Ia mengatakan, penyidik saat ini memang sedang mendalami sumber harta nyaris Rp 1 Triliun yang disita dari rumah mantan pejabat Mahkamah Agung itu.

Sehingga, Kejagung akan senang jika pihak Zarof terbuka soal asal harta tersebut.

“Ya kalau kita senang, sebenarnya silakan saja dibuktikan supaya lebih membuat terang. Rp 920 miliar dan 51 kg emas itu dari mana, dan memang itu yang penyidik sedang cari,” kata Harli di Kejagung, Jumat (8/11/2024).

Kejagung menyebut, Zarof memang telah mengakui bahwa uang dan emas itu adalah hasil dari pengurusan pekara sejak tahun 2012.

Meski demikian, kasus apa saja yang diurus Zarof dan siapa saja yang memberikan uang itu masih jadi tanda tanya.

Sejauh ini, baru diketahui bahwa Zarof menjadi makelar kasus dalam vonis bebas Ronald Tannur, anak anggota DPR yang menganiaya kekasihnya hingga tewas.

Meski sudah pensiun dari MA, Zarof nyatanya bisa menjadi perantara suap antara pengacara Ronald Tannur dan tiga hakim PN Surabaya.

“Jadi kalau memang diklarifikasi, misalnya apakah ada dugaan keterkaitan (makelar kasus atau tidak) tentu bisa dilihat. Tapi tidak boleh juga berpolemik, menurut saya,” ungkap Harli.

“Sebaiknya itu disampaikan kepada penyidik lah ya. Kalo misalnya itu memang dugaan hasil kejahatan, supaya jelas,” tambahnya.

Dalam kasus suap vonis Ronald Tannur ini, kejagung menetapkan 6 orang tersangka.

Mereka yakni 3 hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, yaitu Erintuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo.

Ketiganya diduga mendapatkan fee dari pengacara Ronald Tannur, Lisa Rahmat (LR) atas vonis bebas di tingkat pertama.

Kemudian, Kejagung menetapkan Zarof Ricar karena melakukan permufakatan jahat dengan LR untuk memilih majelis hakim yang akan menyidangkan pekara Ronald Tannur.

Kejagung juga menetapkan ibu Ronald Tannur, Meirizka Widjaja (MW) sebagai tersangka atas dugaan memberikan "fee" kepada LR untuk "mengamankan" vonis anaknya.

Jakarta: Setelah menjalani masa rehabilitasi narkoba, Andrew Andika akhirnya bisa menghirup udara segar. Kuasa Hukum Andrew, Ricci Chandra mengatakan, sebenarnya kliennya tersebut bukan pecandu narkoba.

Ricci menyebut Andrew saat ini telah bersih dari zat-zat terlarang itu. Saat penangkapan yang terjadi pada 26 September 2024 lalu, Andrew hanya ikut-ikutan temannya untuk memakai narkoba.

“Dia hanya kebawa dengan teman-temannya pada saat malam itu, satu malam itu saja ya, satu kali dia pakai obat terlarang itu," kata Ricci di Pengadilan Agama Cibinong, Jawa Barat.
Setelah menjalani rehabilitasi satu bulan rawat inap, selanjutnya suami Tengku Dewi ini tetap harus menjalani dua bulan rawat jalan, untuk mengontrol kondisinya usai rehabilitasi.

baca juga: Bantah Terlibat Bisnis Narkoba, Ammar Zoni Menangis di Persidangan

“Selama dua minggu sekali harus datang ke tempat panti rehab untuk diperiksa tentang kesehatan Andrew,” ucap Ricci.

Ricci juga mengungkap alasan Andrew hingga bisa menggunakan narkoba malam itu. Katanya, semua itu karena Andrew tidak enak hati menolak ajakan teman-temannya.

"Ya jelas karena dia hanya dikasih salah satu pil ekstasi, itu pun menggunakan sekali, saat malam terjadi sebelum penangkapan," tambahnya.

Sebelumnya Andrew bersama kelima temannya melakukan pesta narkoba. Pihak kepolisian mendapat laporan, kemudian melakukan penelusuran, Andrew ditangkap di kediamannya di Bogor pada Kamis, 26 September 2024.

Kelima teman Andrew juga ditangkap pihak kepolisian di hotel kawasan Jakarta Selatan. Mereka kepergok sedang berpesta narkoba di dalam sebuah kamar hotel. Atas kejadian ini, keenam orang tersebut harus menjalani rehabilitasi narkoba.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ELG)

JAKARTA, KOMPAS.com - Berita populer di kanal Megapolitan Kompas.com sepanjang Rabu (6/11/2024), diisi oleh berita tentang apakah Budi Arie terseret terkait pegawai Komdigi lindungi situs judol?

Kemudian, artikel mengenai saktinya pelindung ribuan situs judol menjadi berita populer berikutnya.

Sementara itu, berita mengenai polisi kok emosi turut menarik perhatian dan banyak dibaca.

Ketiga berita di atas masuk ke dalam deretan berita populer Jabodetabek, berikut paparannya:

1. Pegawai Komdigi lindungi ribuan situs judi online, apakah Budi Arie terseret?

Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya masih menyelidiki kasus dugaan penyalahgunaan wewenang pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) karena melindungi ribuan situs judi online (judol).

Sejauh ini, polisi telah menangkap 15 tersangka, yang terdiri dari 11 pegawai Kementerian Komdigi dan empat warga sipil.

Sebanyak tiga dari 15 orang yang ditangkap polisi berperan sebagai pengelola kantor satelit yang berfungsi untuk melindungi atau membina ribuan situs judol di Indonesia. Mereka adalah AK, AJ, dan A.

Berdasarkan hasil penyelidikan, AK pada akhir 2023 mengikuti seleksi penerimaan calon tenaga pendukung teknis sistem pemblokiran konten negatif yang bersifat terbatas di Kemenkominfo. Baca selengkapnya di sini.

2. Saktinya pelindung ribuan situs judol, tak lulus seleksi, tapi bekerja di Kementerian Komdigi

Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya menangkap 15 orang terkait perkara judi online (judol).

Namun, mirisnya, 11 dari 15 tersangka merupakan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), yang dulu bernama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Sementara, empat lainnya adalah warga sipil.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam menjelaskan, Kemenkomdigi sedianya memiliki kewenangan memblokir situs judi online (judol).

Namun, mereka justru memanfaatkan wewenang untuk meraup keuntungan pribadi. Baca selengkapnya di sini.

3. Polisi kok emosi

Kejadian seorang polisi bernama Bambang Surya Wiharga yang memukul sopir taksi online, RF (37), di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (31/10/2024) menarik perhatian publik.

Kasus ini bukan hanya menarik karena melibatkan aparat penegak hukum, tetapi juga karena aksi tersebut mencerminkan emosi yang tidak terkontrol dalam situasi yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan cara yang lebih baik.

Peristiwa ini bermula dari perdebatan antara Kompol Bambang, yang merupakan Kasubdit Penegakan Hukum Direktorat Lantas Maluku, dengan RF mengenai perubahan rute perjalanan.

Kini, Bambang harus menanggung akibat perbuatannya. Ia telah dicopot dari jabatannya dan dipindahkan ke bagian Pelayanan Markas (Yanma) Polri oleh Kapolda Maluku. Baca selengkapnya di sini.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD mendorong Kejaksaan Agung membongkar seluruh kasus suap perkara yang diurus eks pejabat Mahkamah Agung Zarof Ricar.

Penyidikan Kejagung tak boleh hanya berhenti pada perkara suap vonis bebas Ronald Tannur.

"Iya dong, harus dong (dibongkar Kejagung). Itu, itu, itu harus," kata Mahfud ditemui di Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Mahfud meyakini, Zarof yang baru pensiun dari MA itu sudah menerima suap untuk banyak perkara.

Hal itu bisa dilihat dari temuan uang dan emas senilai nyaris Rp 1 triliun yang disita dari rumah Zarof.

"Itu (uang dan emas) jelas ada kaitannya dengan perkara-perkara (lain)," kata Mahfud.

Kejaksaan Agung sebelumnya menyatakan, Zarof Ricar telah mengakui uang dan emas hampir Rp 1 triliun yang disita di rumahnya merupakan hasil dari pengurusan perkara.

"Itu pengakuannya yang menyatakan bahwa uang dan emas itu merupakan hasil dari pengurusan perkara," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Harli Siregar, di Kejagung, Rabu (6/11/2024).

Harli mengatakan, berdasarkan pengakuan tersebut, penyidik masih terus mendalami kasus ini untuk memastikan asal-usul dari aset yang ditemukan.

"Sangat tergantung bagaimana ZR memberikan keterangannya dalam perkara ini. Kita juga terus melakukan pendalaman dari berbagai barang bukti yang sudah didapat," jelas Harli.

Kejagung juga masih terus menggali hubungan antara Zarof Ricar dan pihak-pihak yang menggunakan "jasa" dalam mengurus perkara.

Sejauh ini, baru diketahui satu perkara yang diurus oleh eks Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan MA itu.

Zarof ditangkap Kejagung karena menjadi makelar suap dalam vonis bebas Ronald Tannur, anak anggota DPR yang menganiaya kekasihnya, Dini Sera Afrianti, hingga tewas.

Meski sudah pensiun dari MA, Zarof nyatanya bisa menjadi perantara suap antara pengacara Ronald Tannur dan tiga hakim PN Surabaya.

Jakarta: Eks pemain Timnas U-23 periode 2013/2014 Syakir Sulaiman (32) ditangkap polisi. Syakir Sulaiman terbukti mengedarkan obat terlarang dengan barang bukti 2.700 butir obat terlarang berbagai jenis.

Kasat Reskrim Polres Cianjur AKP Tono Listianto menjelaskan penangkapan Syakir Sulaiman ini dilakukan setelah polisi menerima laporan kecurigaan masyarakat terkait peredaran obat terlarang. Syakir Sulaiman diamankan polisi di kediamannya wilayah Kecamatan Cilaku, Selasa 31 Oktober 2024.

"Kami langsung melakukan pendalaman dan menyebar anggota untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku yang sudah tinggal di Cianjur sejak beberapa tahun terakhir, tidak ada perlawanan saat ditangkap dan pelaku dibawa ke Polres Cianjur," kata Tono.
Dari tangan tersangka petugas mengamankan ribuan butir obat terlarang. Yakni, 1.700 butir jenis tramadol dan 1.000 butir jenis eksimer.

Sudah 2 Tahun Jualan Obat Terlarang

Kepada polisi Syakir Sulaiman sudah dua tahun menjalani bisnis obat-obatan terlarang. Uang hasil menjual obat terlarang itu, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

"Pelaku mengedarkan obat-obatan ini untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari setelah tidak lagi aktif bermain bola," imbuhnya.

Baca juga: Polisi Ringkus 31 Tersangka Narkoba dengan Barbuk 1 Kg Sabu & 1 Kg Ganja

Saat ini polisi masih mengembangkan kasusnya termasuk dari mana tersangka mendapatkan obat terlarang daftar G tersebut, serta memburu bandar besar yang selama ini memasok obat terlarang pada tersangka.

"Hasil pemeriksaan lebih lanjut diketahui pelaku tersebut merupakan mantan pemain Timnas Indonesia U-23 tahun 2013 - 2014 dan masih aktif sebagai pemain di klub sepakbola Aceh United," katanya.

Atas perbuatannya pelaku dijerat pasal 35 Jo pasal 435 ayat 2 Undang-undang RI Nomer 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. "Tersangka terancam kurungan penjara maksimal 15 tahun," katanya.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(RUL)

JAKARTA, KOMPAS.com - Fauzan Fahmi (43), pemutilasi jasad mantan istri sirinya berinisial SH (40) di Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara dijerat Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pembunuhan.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya Triputra menjelaskan, penyidik tidak menjerat Fauzan dengan Pasal 340 KUHP atau pembunuhan berencana karena pelaku tidak merencanakan pembunuhan terhadap SH.

Fauzan disebut secara spontan menghabisi nyawa SH lantaran emosi korban menyebut istri dan ibunya sebagai pelacur.

“Kalau yang sementara, hasil daripada keterangan, baik pelaku maupun yang lain, disertai alat bukti maupun petunjuk, ini kejadian spontan, tersulut emosi,” tegas Wira dalam jumpa pers di Polda Metro Jaya, Senin (4/11/2024).

Selain itu, berdasarkan hasil tes urine, Fauzan dinyatakan positif sabu-sabu. Hal itu diduga memengaruhi tindakan pelaku.

“Artinya bahwa pelaku ini sepertinya baru saja mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu, sehingga ketika kejadian, kemungkinan tersangka selesai mengonsumsi sabu,” ungkap Wira.

Adapun Pasal 338 KUHP berbunyi, “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun."

Diberitakan sebelumnya, jasad wanita tanpa kepala ditemukan di dalam karung di dermaga kapal belakang sebuah pom bensin di Jalan Tuna, Muara Baru, Jakarta Utara, Selasa (29/10/2024) pukul 10.29 WIB.

Jasad yang ditemukan tanpa memakai celana itu dibungkus dalam lima lapis, yakni berupa karung kecil, selimut, busa kasur, kardus kulkas, hingga karung besar.

Sementara, bagian kepala mayat wanita itu ditemukan di balik tembok sisi Jalan Inspeksi Waduk Pluit Utara, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, Selasa (29/10/2024) pukul 24.00 WIB.

Tempat kejadian perkara (TKP) kepala penemuan potongan kepala ini hanya berjarak kurang lebih 600 meter dari lokasi penemuan jasadnya.

Mayat yang belakangan diketahui berinisial SH (40) itu merupakan korban pembunuhan berencana oleh seorang pria bernama Fauzan Fahmi (43).

Beberapa jam setelah penemuan jasad SH, Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya menangkap Fauzan di kediamannya, Penjaringan, Jakarta Utara, Selasa (29/10/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Teka-teki kasus penemuan mayat wanita tanpa kepala di kawasan dermaga Pelabuhan Muara Baru, Jalan Tuna, Penjaringan, Jakarta Utara, Selasa (29/10/2024), akhirnya terpecahkan.

Korban bernama Sinta Handayani (40) itu dibunuh oleh mantan suami sirinya, Fauzan Fahmi (40).

Mereka menjalani rumah tangga setelah menikah siri beberapa tahun lalu. Kemudian, rumah tangga mereka yang tak tercatat secara negara itu akhirnya bubar.

Kasus ini cukup menyita perhatian publik karena Fauzan membungkus lima lapis jasad tanpa kepala SH dengan karung kecil, selimut, busa kasur, kardus kulkas, hingga karung besar.

Bukan hanya itu, Sinta ditemukan tak bernyawa dalam kondisi tidak memakai celana serta tangan dan kakinya terikat.

Lalu, bagaimana kasus pembunuhan ini bisa terjadi? Bagaimana cara pelaku membuang jasad korban?

Bertemu di hotel

Awalnya, Sinta tiba-tiba menghubungi Fauzan pada Minggu (27/10/2024) pukul 09.00 WIB. Korban meminta Fauzan bertemu di Hotel Aceh Besar Muara Karang, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara.

Pada kesempatan itu, Sinta meminta Fauzan membawa ikan tuna. Memang, pelaku sehari-hari bekerja sebagai broker ikan di Pasar Lelang Ikan Muara Baru.

“Sekitar pukul 17.30 WIB, tersangka datang menemui korban di Hotel Aceh Besar kamar 502," ungkap Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra dalam jumpa pers di Polda Metro Jaya, Senin (4/11/2024).

Kendati demikian, Fauzan tidak membawa ikan tuna yang korban pesan. Alhasil, pelaku meminta Sinta mengambil langsung di rumahnya, RT 18/RW 17, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.

“Pada saat bertemu (di hotel), tersangka dan korban melakukan hubungan badan sebanyak satu kali dan setelah itu tersangka kembali ke rumah,” kata Wira.

Pelaku sakit hati

Selanjutnya, sekitar pukul 21.00 WIB, Sinta bertolak dari Hotel Aceh Besar menuju rumah Fauzan menggunakan ojek online (ojol) untuk mengambil pesanan ikan tuna.

Begitu sampai, Sinta menghubungi Fauzan agar menjemputnya di bibir gang. Fauzan mengiyakan dan menjemput SH. Keduanya lantas berjalan kaki menuju rumah pelaku.

Fauzan tinggal bersama istri dan dua anaknya di sebuah kontrakan yang akses masuknya hanya berupa tanggal kecil berbahan kayu. Rumah Fauzan persis berada di ujung tangga dengan pintu berwarna coklat terang.

Sesampainya di depan rumah, Fauzan mengajak SH naik ke lantai kedua. Namun, korban menolak.

“Korban mengatakan, ‘saya tidak mau, takut ada si perek’. Yang dimaksud 'si perek' oleh korban adalah istri tersangka,” ujar Wira.

Fauzan lantas memastikan bahwa istrinya sedang tidak ada di rumah karena sedang berjualan. Fauzan juga bilang, tak ada orang lain di rumah selain dirinya.

Selanjutnya, menurut pengakuan Fauzan, SH malah melontarkan kalimat yang tak pantas mengenai ibunya.

“Lalu tiba-tiba korban menjawab dengan kalimat, ‘ah kamu juga anak perek’,” ungkap Wira.

Cekik korban sebelum penggal kepala

Mendengar perkataan Sinta, emosi Fauzan langsung tersulut. Seketika, tersangka mencekik leher korban dari belakang.

Pelaku mencekik leher Sinta dua kali hingga korban tidak lagi bergerak.

“Kurang lebih (mencekik) selama 20 menit,” imbuh Wira saat mengungkapkan aksi pencekikan Fauzan kepada Sinta yang kedua.

Gelap mata, Fauzan naik ke lantai dua untuk mengambil sebilah pisau, kantong plastik hitam, dan karung kecil berwarna putih. Pisau tersebut digunakan Fauzan untuk memotong leher korban.

Bukan hanya itu, tersangka mengupas kulit jari telunjuk serta jempol tangan kanan dan kiri korban untuk menghilangkan jejak.

Menginap dengan jasad

Setelahnya, Fauzan memasukkan kepala SH ke kantong plastik yang ia lapisi dengan karung kecil. Sementara, tubuh korban dibawa ke lantai dua rumah dan ditutup menggunakan selimut.

Sekitar pukul 23.00 WIB, korban keluar rumah untuk membuang kepala korban di balik tembok sisi Jalan Inspeksi Waduk Pluit Utara, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. Sesudahnya, dia kembali ke rumah.

“Berarti apa? Jenazah atau mayat tanpa kepala masih tersimpan di rumahnya,” ungkap Wira.

Skenario Fauzan

Keesokan harinya atau Senin (28/11/2024) pukul 07.30 WIB, Fauzan membeli karung besar, kardus bekas kulkas, tambang, dan tali rafia.

Lalu, pelaku kembali ke rumah dan membungkus jasad SH menggunakan perlengkapan yang telah dia beli sebelumnya.

Setelah jasad terbungkus rapi, Fauzan lantas menghubungi temannya berinisial J untuk membantunya mengangkat bungkusan berisi tubuh Sinta. Namun, kepada J, Fauzan menyebut bungkusan itu berisi ikan tuna.

“Sekitar pukul 20.00 WIB, tersangka bersama dengan J mengangkat bungkusan tersebut ke gerobak untuk selanjutnya didorong ke parkiran mobil. Setelah sampai di parkiran mobil, bungkusan tersebut diangkat ke mobil bak terbuka yang sudah disiapkan,” urai Wira.

Fauzan dan J lalu berkendara bersama menuju arah Bandara Soekarno Hatta. Kepada J, Fauzan mengaku hendak mengirim paket itu menggunakan ekspedisi bandara.

"Setelah sampai di bandara, berpura-pura ke J bahwa orang yang akan pesan barang itu tidak bisa dihubungi dan akhirnya tersangka mengatakan akan dibuang saja bungkusan tersebut," kata Wira.

Skenario itu berjalan mulus. Fauzan dan J lalu melanjutkan perjalanan menuju Muara Baru.

Setibanya di Muara Baru sekitar pukul 22.00 WIB, Fauzan pun mengarahkan mobilnya ke tempat yang sepi, tepat di belakang pom bensin dekat Pelabuhan Muara Baru.

Fauzan dan J turun dari mobil. Keduanya menurunkan bungkusan berisi jasad SH. Bungkusan tersebut dibuang ke pinggir laut kawasan Pelabuhan Muara Baru.

Positif sabu

Atas aksinya ini, Fauza. dijerat Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pembunuhan dengan ancaman pidana paling lama 15 tahun penjara.

Pasal 338 KUHP berbunyi, “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun."

Wira menekankan, penyidik tidak menjerat Fauzan dengan Pasal 340 KUHP atau pembunuhan berencana karena pelaku tidak merencanakan pembunuhan terhadap SH pada Minggu (27/10/2024).

Fauzan spontan menghabisi nyawa SH karena emosi korban menyebut istri dan ibunya sebagai pelacur.

“Kalau yang sementara, hasil daripada keterangan, baik pelaku maupun yang lain, disertai alat bukti maupun petunjuk, ini kejadian spontan, tersulut emosi,” tegas Wira.

Selain itu, berdasarkan hasil tes urine, Fauzan dinyatakan positif sabu-sabu. Pengaruh sabu tersebut diduga memengaruhi tindakan pelaku.

“Artinya bahwa pelaku ini sepertinya baru saja mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu, sehingga ketika kejadian, kemungkinan tersangka selesai mengonsumsi sabu,” ungkap Wira.

Bisnis.com, JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) membuka peluang untuk memeriksa ayah terdakwa Ronald Tannur, yakni Edward Tannur dalam kasus dugaan suap vonis bebas kepada hakim Pengadilan NegeriSurabaya.

Hal itu disampaikan ketika awak media bertanya apakah penyidik akan memeriksa Edward Tannur usai ibu Ronald Tannur yang berinisial MW, ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dalam vonis bebas Ronald.

“Jadi, MW sudah ditetapkan menjadi tersangka. Kemudian, nanti akan didalami lagi apakah ada pihak lain yang terlibat. Saya sampaikan sekali lagi, siapa pun yang terkait dengan perkara korupsi ini nanti akan dimintai keterangan,” kata Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Abdul Qohar dikutip dari Antara, Senin (4/11/2024).

Dia mengatakan bahwa dalam pendalaman itu, pihaknya akan menelisik sejauh mana keterlibatan pihak-pihak yang diduga terkait, termasuk Edward Tannur.

“Tidak menutup kemungkinan dalam perkara ini nanti, sepanjang cukup alat bukti, orang yang ikut melakukan perbuatan pidana akan kami mintai pertanggungjawaban,” ucapnya.

Qohar mengungkapkan bahwa Edward Tannur yang merupakan anggota DPR nonaktif, mengetahui perbuatan suap yang dilakukan istrinya bersama dengan pengacara Ronald Tannur yang berinisial LR.

“Berdasarkan keterangan sampai saat ini, dia [Edward Tannur] mengetahui kalau istrinya berkomunikasi, berhubungan, minta tolong terkait Ronald Tannur kepada pengacara LR,” kata dia.

Akan tetapi, lanjutnya, Edward Tannur tidak mengetahui jumlah uang yang diberikan istrinya kepada LR.

“Dia tidak tahu jumlahnya karena memang sepertinya yang bersangkutan seorang pengusaha. Jarang di Surabaya,” kata dia.

Sebelumnya, ibu Ronald Tannur, MW, telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap atau gratifikasi dalam vonis bebas terkait kasus penganiayaan berat terhadap Dini Sera Afriyanti yang menjerat putranya.

Pada mulanya, tersangka MW meminta LR untuk menjadi penasehat hukum bagi putranya.

Qohar mengatakan bahwa MW telah lama kenal dengan LR lantaran anak mereka dalam satu sekolah yang sama. Kemudian, MW menemui LR sebanyak dua kali untuk membicarakan kasus putranya.

“LR menyampaikan ke tersangka MW bahwa ada hal-hal yang perlu dibiayai dalam pengurusan kasus Ronald dan langkah-langkah yang ditempuh,” ucapnya.

Selanjutnya, LR meminta kepada tersangka Zarof Ricar (ZR) agar diperkenalkan kepada seorang pejabat di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya untuk memilih majelis hakim yang akan menyidangkan perkara Ronald Tannur.

Kemudian, LR juga bersepakat dengan tersangka MW bahwa biaya pengurusan perkara Ronald berasal dari MW dan apabila ada biaya yang dikeluarkan oleh LR terlebih dahulu dalam pengurusan perkara, maka MW akan menggantinya di kemudian hari.

“Di dalam permintaan setiap dana, LR selalu minta persetujuan tersangka MW dan LR meyakinkan MW untuk menyiapkan sejumlah uang guna pengurusan perkara Ronald Tannur agar perkara Ronald Tannur tersebut dibebaskan oleh majelis hakim,” kata dia.

Selama perkara berproses di PN Surabaya, kata Qohar, MW sudah menyerahkan uang kepada LR sejumlah Rp1,5 miliar yang diberikan secara bertahap.

Selain itu, LR juga menalangi sebagian biaya perkara sampai putusan PN Surabaya sebesar Rp2 miliar, sehingga totalnya Rp3,5 miliar.

“Terhadap uang sebesar Rp3,5 miliar tersebut, menurut keterangan LR, diberikan kepada majelis hakim yang menangani perkara tersebut,” ujarnya.

Tiga hakim itu adalah ED (Erintuah Damanik), HH (Heru Hanindyo), dan M (Mangapul) yang juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini kan diduga menerima suap dari LR.

Atas perbuatannya, tersangka MW disangkakan Pasal 5 Ayat 1 atau Pasal 6 ayat 1, huruf A untuk Pasal ke-18 UU 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Adapun tersangka MW telah dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Kelas I Surabaya Cabang Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

Bisnis.com, JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan ayah dari terdakwa Ronald Tannur, yakni Edward Tannur, mengetahui bahwa istrinya, MW melakukan suap dengan tujuan pengaturan vonis bebas dengan hakim Pengadilan Negeri Surabaya.

Kejagung telah menetapkan wanita berinisial MW yang merupakan ibu kandung dari Ronald Tannur sebagai tersangka pemberi suap vonis bebas terhadap hakim Pengadilan Negeri Surabaya.

“Berdasarkan keterangan sampai saat ini, dia [Edward Tannur] mengetahui kalau istrinya berkomunikasi, berhubungan, minta tolong terkait Ronald Tannur kepada pengacara LR,” kata Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Abdul Qohar dilansir dari Antara, Senin (4/11/2024).

Akan tetapi, lanjutnya, Edward Tannur tidak mengetahui jumlah uang yang diberikan kepada LR selaku pengacara Ronald Tannur.

“Dia tidak tahu jumlahnya karena memang sepertinya yang bersangkutan seorang pengusaha. Jarang di Surabaya,” kata dia.

Diketahui, ibu Ronald Tannur, MW, ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap atau gratifikasi dalam vonis bebas kasus penganiayaan berat terhadap Dini Sera Afriyanti yang menjerat putranya.

Tersangka MW meminta LR untuk menjadi penasehat hukum bagi putranya.

Qohar mengatakan bahwa MW telah lama kenal dengan LR lantaran anak mereka dalam satu sekolah yang sama. Kemudian, MW menemui LR sebanyak dua kali untuk membicarakan kasus putranya.

“LR menyampaikan ke tersangka MW bahwa ada hal-hal yang perlu dibiayai dalam pengurusan kasus Ronald dan langkah-langkah yang ditempuh,” ucapnya.

Selanjutnya, LR meminta kepada Zarof Ricar (ZR) agar diperkenalkan kepada seorang pejabat di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya untuk memilih majelis hakim yang akan menyidangkan perkara Ronald Tannur.

Kemudian, LR juga bersepakat dengan tersangka MW bahwa biaya pengurusan perkara Ronald berasal dari MW dan apabila ada biaya yang dikeluarkan oleh LR terlebih dahulu dalam pengurusan perkara, maka MW akan menggantinya di kemudian hari.

“Dalam permintaan setiap dana, LR selalu minta persetujuan tersangka MW dan LR meyakinkan MW untuk menyiapkan sejumlah uang guna pengurusan perkara Ronald Tannur agar perkara Ronald Tannur tersebut dibebaskan oleh majelis hakim,” kata dia.

Selama perkara berproses di PN Surabaya, kata Qohar, MW sudah menyerahkan uang kepada LR sejumlah Rp1,5 miliar yang diberikan secara bertahap.

Selain itu, LR juga menalangi sebagian biaya perkara sampai putusan PN Surabaya sebesar Rp2 miliar, sehingga totalnya Rp3,5 miliar.

“Terhadap uang sebesar Rp3,5 miliar tersebut, menurut keterangan LR, diberikan kepada majelis hakim yang menangani perkara tersebut,” ujarnya.

Atas perbuatannya, tersangka MW disangkakan Pasal 5 Ayat 1 atau Pasal 6 ayat 1, huruf A untuk Pasal ke-18 UU 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi untuk Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Adapun tersangka MW telah dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Kelas I Surabaya Cabang Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.