JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menjelaskan alasan di balik perekrutan salah satu pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) berinisial AK, yang dinyatakan gagal dalam seleksi, namun tetap bisa bekerja.

AK menjadi salah satu dari 11 pegawai Komdigi yang diduga melindungi situs-situs judi online agar tidak diblokir dan tetap beroperasi di Indonesia.

"Saya putuskan untuk AK diterima karena yang bersangkutan mengklaim punya skill IT mumpuni," kata Budi Arie kepada Kompas.com, Jumat (8/11/2024).

Menurut Budi Arie, keputusan tersebut bertujuan memperkuat tim Komdigi, yang saat itu masih bernama Kominfo, dalam upaya memberantas situs judi online di Indonesia.

“Dalam dunia IT, sudah umum bahwa ijazah terkadang bukan menjadi hal yang utama,” lanjut Budi Arie.

AK sebelumnya dikenal memiliki kemampuan teknis untuk menangani pemblokiran situs-situs yang dianggap merugikan masyarakat.

Namun, kontroversi muncul setelah AK terseret dalam kasus perlindungan situs judi online yang melibatkan beberapa pegawai Komdigi.

Saat ini, AK telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

Budi Arie menegaskan bahwa ia mendukung penuh pemberantasan judi online yang marak terjadi di Tanah Air.

"Kita mendukung pemberantasan judi online di seluruh lini di Indonesia, jangan kasih kendor,” ujar Budi Arie.

Sebagai informasi, pada akhir 2023, AK mengikuti seleksi untuk posisi tenaga pendukung teknis sistem pemblokiran konten negatif di Kemenkominfo.

Meski dinyatakan tidak lulus seleksi, tersangka AK kemudian dipekerjakan dan diberikan kewenangan untuk mengatur pemblokiran situs judi online.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Golkar Soedeson Tandra meminta kepolisian untuk turut memeriksa Eks Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi terkait judi online (Judol).

Hal tersebut diperlukan menyusul adanya 12 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) yang sebelumnya bernama Kemenkominfo, ditangkap kepolisian karena terlibat bisnis Judol dan berkomplot dengan bandar.

“Oleh karena itu, kita mendesak agar bahkan siapa pun harus diperiksa, termasuk menterinya (Budi Arie). Karena kan kalau kami dapat info dari media-media, kan itu orang dekatnya beliau,” ujar Tandra kepada wartawan, Jumat (8/11/2024).

“Yang kedua, ada yang enggak lulus di dalam tes-tes itu kok diterima di Kementerian. Ini kan suatu pertanyaan besar. Ya kan? Sehingga masyarakat itu bertanya-tanya kenapa, gitu lho,” sambungnya.

Tandra berpandangan, pemeriksaan Budi Arie sebagai Eks Menkominfo dianggap perlu, karena seluruh pegawai pada umumnya bekerja sesuai arahan pimpinannya.

Dengan begitu, Budi Arie sebagai atasan dari para pegawai memiliki tanggung jawab untuk memantau dan mengawasi aktivitas pegawainya ketika bekerja.

“Jadi begini lho, puncak tanggung jawab itu kan ada di pundak menteri, kan? Betul enggak? Menteri lah yang harus bertanggung jawab. Jangan menyalahkan anak yang ecek-ecek itu, gitu loh. Ya kan?” ungkap Tandra.

“Apalagi kalau kita melihat kan masyarakat jadi bertanya-tanya. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Minimal dia kan lalai untuk memimpin ini, Departemen itu. Ya kan?” kata Tandra.

Tandra pun menekankan bahwa hukum di Indonesia memiliki prinsip equality before the law atau kesamaan di mata hukum. Dengan begitu, tidak ada alasan untuk tidak memeriksa Budi Arie, walaupun memiliki jabatan tertentu.

“Maka demi tegaknya hukum, demi equality before the law, kami mendesak agar menteri itu harus diperiksa. Mantan menteri Kominfo, ya. Harus diperiksa, gitu,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Polda Metro Jaya telah menangkap 16 orang tersangka dalam kasus judi online, di mana 12 di antaranya adalah pegawai Kementerian Komdigi.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi mengungkapkan, pegawai Kementerian Komdigi yang terlibat kasus judi online ini diduga melakukan penyalahgunaan wewenang.

“Mereka ini dikasih kewenangan sebenarnya untuk melakukan atau mengecek web-web judi online, kemudian mereka diberi kewenangan penuh untuk memblokir,” ujar Ade Ary saat dikonfirmasi, Jumat (1/11/2024).

Seharusnya ada 5.000 situs judi online yang diblokir. Namun, oknum pejabat dan pegawai Komdigi tersebut hanya memblokir 4.000 situs judol.

Sementara itu, 1.000 situs judi online sisanya "diamankan" agar tetap aktif.

Salah satu oknum pegawai dari Komdigi mengatakan bahwa mereka mematok harga Rp 8,5 juta per situs judi online yang diamankan.

Artinya, jika dikalkulasi, mereka meraup Rp 8,5 miliar sebagai imbalan "memelihara" 1.000 situs judi online tersebut.

JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam hal ini Komisi VI yang merupakan mitra kerja Kementerian Koperasi untuk meningkatkan organisasi Badan Layanan Umum (BLU), yakni Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) untuk menjadi tulang punggung pembiayaan koperasi ke depan.

Dalam Rapat Kerja dengan Menteri Koperasi Budie Arie Setiadi dan Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono, anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menegaskan bahwa LPDB-KUMKM telah berhasil membuktikan diri sebagai tulang punggung pembiayaan khusus bagi koperasi di Indonesia dan ke depan perlu diperkuat secara organisasi maupun kinerjanya.

"Keberadaan LPDB-KUMKM telah memberikan ruang sosialisasi yang cukup bagi kami terkait pembiayaan koperasi. Kami bangga atas adanya LPDB-KUMKM dan ke depan harus terus diperkuat sebagai lembaga pembiayaan bagi masyarakat yang berbasis koperasi," ujar Herman.

Senada dengan Herman, Muhammad Husein Fadlulloh juga mendukung penuh penyaluran dana bergulir dari LPDB-KUMKM diperuntukkan khusus bagi koperasi-koperasi produktif.

Herman mendorong Kemenkop untuk memperkuat struktur LPDB-KUMKM di seluruh provinsi. Hal ini bertujuan agar daya jangkau penyaluran dana bergulir dapat menjangkau lebih banyak koperasi di daerah, terutama koperasi-koperasi yang memiliki potensi untuk menjadi produktif.

"Kalau sekarang hanya dibeberapa kota satgasnya, ke depan harus lebih banyak, tujuannya agar daerah-daerah lain juga harus merasakan kehadiran koperasi," ucap Herman.

Menanggapi apresiasi dan dukungan dari anggota DPR, Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo menyampaikan komitmennya untuk terus meningkatkan kinerja LPDB-KUMKM dalam melayani koperasi dan mendukung program strategis dari pemerintah maupun Kementerian Koperasi dibawah kepemimpinan Menteri Koperasi Budie Arie Setiadi dan Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono.

"Kami mengapresiasi kepercayaan dan dukungan yang diberikan oleh Komisi VI DPR RI. LPDB-KUMKM siap menjadi mitra kerja yang solid dalam mewujudkan koperasi yang kuat dan berdaya saing. Kami akan terus berupaya untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi koperasi, memperkuat pengawasan, serta meningkatkan kualitas layanan," kata Supomo.

Supomo juga menjelaskan bahwa LPDB telah menjalankan berbagai strategi untuk mendukung program pemerintah, terutama dalam rangka mewujudkan koperasi produktif.

Mulai dari peningkatan kapasitas koperasi, yakni LPDB-KUMKM akan terus memberikan pendampingan dan pelatihan kepada koperasi agar mampu meningkatkan produktivitas dan daya saing.

Kemudian, Penguatan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam membangun ekosistem koperasi.

"LPDB-KUMKM terus memperkuat kerja sama dengan pemerintah daerah, perbankan, dan lembaga keuangan lainnya untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi koperasi," tutur Supomo.

Selain itu, lanjut Supomo, sejalan dengan perkembangan digital dan juga digitalisasi koperasi, LPDB-KUMKM juga terus mengembangkan sistem informasi yang lebih modern serta efisien untuk mempermudah proses penyaluran dana dan pengawasan.

"Kami yakin dengan dukungan dari semua pihak, LPDB-KUMKM dapat menjadi lembaga pembiayaan yang andal dan berkontribusi nyata dalam pengembangan ekonomi kerakyatan," ujar Supomo.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal DPP Pro Jokowi (Projo), Handoko mengatakan, Budi Arie Setiadi turut aktif menghapus situs-situs judi online selama menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika.

Hal ini disampaikan menanggapi tuduhan bahwa Budi Arie terlibat dalam praktik melindungi situs judi online yang dilakukan oleh belasan pegawai Kementerian Kominfo (kini Komidgi).

Handoko memaparkan, selama 15 bulan menjabat Menkominfo, Budi Arie telah melakukan take down terhadap 3,8 juta situs judol.

"Dalam catatan kami, selama 15 bulan menjabat sebagai Menkominfo, 3,8 juta situs judi online di-take down," kata Handoko dalam jumpa pers di Sekretariat DPP Projo, Jakarta Selatan, Kamis (7/11/2024).

Handoko menuturkan bahwa take down tersebut merupakan salah satu langkah Budi Arie dalam komitmen memberantas judi online.

Tak hanya itu, Budi Arie disebut melakukan sejumlah langkah lainnya untuk memberantas judi online.

Semisal, mendorong seluruh satuan kerja (satker) di lingkungan Kementerian Kominfo untuk tidak terlibat judi online.

"Jadi, mendorong seluruh satker di Kominfo untuk tidak terlibat judi online dalam bentuk pakta integritas. Jadi, waktu itu semua satker di Kominfo waktu itu menandatangani pakta integritas," ujar Handoko.

Selain itu, Budi Arie juga disebut telah menutup 7.000 rekening dan e-wallet yang terkait dengan judol.

Sebagai Menkominfo, lanjut Handoko, Budi Arie juga menerbitkan kebijakan membatasi transfer pulsa maksimal 1 juta per hari.

"Ya kan kecuali agen pulsa ya, karena ternyata ini juga terkait dengan judi online," imbuhnya.

Yang tidak kalah penting, ucap Handoko, Budi Arie berkoordinasi dengan aparat penegak hukum (APH), lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk terus menggalakkan pemberantasan judi online.

Kemudian Budi Arie juga disebut mendorong pembentukan satuan tugas (Satgas) lintas lembaga dan kementerian yang bernama Satgas Pemberantasan Judi Online.

"Maka kemudian kalau hari ini kami mengadakan jumpa pers ini untuk memberikan klarifikasi-klarifikasi tentang situasi yang berkembang di mana dikabarkan seolah-olah kemudian Budi Arie Setiadi ini menjadi bagian dari situ (judi online)," tutur Handoko.

"Padahal kalau dari apa yang kita ketahui dan kita catat betul, termasuk juga kita setelah menggelorakan pemberantasan judi online, maka sebenarnya Budi Arie inilah yang kemudian menjadi pelopor dalam gerakan pemberantasan judi online," tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, Polda Metro Jaya membuka peluang untuk ikut memeriksa Budi Arie terkait belasan pegawai Komdigi yang membekingi situs judi online.

Polisi sejauh ini telah menangkap 15 orang tersangka kasus judi online yang 11 di antaranya merupakan pegawai Kementerian Komdigi.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi mengungkapkan, pegawai Kementerian Komdigi yang terlibat kasus judi online ini diduga melakukan penyalahgunaan wewenang.

“Mereka ini dikasih kewenangan sebenarnya untuk melakukan atau mengecek web-web judi online, kemudian mereka diberi kewenangan penuh untuk memblokir,” ujar Ade Ary saat dikonfirmasi, Jumat (1/11/2024).

Seharusnya ada 5.000 situs judi online yang diblokir. Namun, 10 oknum pejabat dan pegawai Komdigi tersebut hanya memblokir 4.000 situs judol.

Sementara itu, 1.000 situs judi online sisanya "diamankan" agar tetap aktif.

Salah satu oknum pegawai dari Komdigi mengatakan bahwa mereka mematok harga Rp 8,5 juta per situs judi online yang diamankan.

Artinya, jika dikalkulasi, mereka meraup Rp 8,5 miliar sebagai imbalan "memelihara" 1.000 situs judi online tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA -- DPP Pro Jokowi (Projo) yakin Budi Arie Setiadi tidak terlibat dalam kasus judi online seperti isu yang berkembang selama ini.

Sekretaris Jenderal DPP Projo, Handoko mengklaim selama jadi Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi selalu memerangi judi online.

Hal itu menurutnya, sejalan dengan arahan dari Presiden Jokowi yang memerintahkan Budi Arie agar memberantas judi online di Indonesia.

"Waktu itu kan juga disampaikan kepada publik bahwa ada tugas khusus yang harus dikerjakan yaitu untuk memberantas judi online," tuturnya di Jakarta, Kamis (7/11).

Tidak hanya itu, sebagai bentuk komitmen Budi Arie memberantas judi online, menurut Handoko, Budi Arie bersama para pegawai Kemenkominfo juga telah menandatangani pakta integritas untuk tidak terlibat dalam judi online.

"Jadi dalam catatan kami, selama 15 bulan menjabat sebagai Menkominfo, ada 3,8 juta situs judi online yang di-takedown," katanya

Budi Arie, menurut Handoko juga sempat membuat kebijakan pembatasan transfer pulsa ke e-wallet maksimla Rp1 juta untuk membatasi ruang gerak para pemain judi online.

"Sebagai Menkominfo, dia juga pernah melakukan sejumlah terobosan, seperti mencopot dan mutasi semua pejabat dan karyawan yang dicurigai terlibat judi online," ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP relawan Pro Jokowi (Projo) Handoko, membela Ketua Umumnya, Budi Arie, atas tudingan terlibat dalam melindungi situs judi online (judol).

Menurut dia, eks Menteri Komunikasi dan Informatika itu justru selama ini adalah sosok pelopor pemberantasan judol.

Ia memastikan Budi Arie tak mengetahui apalagi terlibat dengan belasan pegawai di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang ditangkap polisi karena membekingi situs judol.

"Padahal kalau dari apa yang kita ketahui dan kita catat betul, termasuk juga kita setelah menggelorakan pemberantasan judi online, maka sebenarnya Budi Arie inilah yang kemudian menjadi pelopor dalam gerakan pemberantasan judi online," kata Handoko dalam jumpa pers di Sekretariat DPP Projo, Jakarta Selatan, Kamis (7/11/2024).

Handoko menjelaskan bahwa Budi Arie sudah melakukan sejumlah langkah untuk memberantas judi online, setelah dirinya dilantik sebagai Menkominfo pada era Presiden Joko Widodo.

Salah satu langkah yang dilakukan Budi Arie, jelas Handoko, adalah menghapus situs-situs judol di Indonesia.

"Dalam catatan kami, selama 15 bulan menjabat sebagai Menkominfo, 3,8 juta situs judi online di-takedown," ujar Handoko.

"Kemudian, Budi Arie juga mendorong seluruh satker (satuan kerja) di Kominfo untuk tidak terlibat. Jadi, mendorong seluruh satker di Kominfo untuk tidak terlibat judi online dalam bentuk pakta integritas. Jadi, waktu itu semua satker di Kominfo waktu itu menandatangani pakta integritas," tambahnya.

Tak sampai situ, Budi Arie juga disebut telah memberantas judi online hingga ke rekening-rekening pelakunya.

Bahkan, tambah Handoko, Budi Arie juga bekerja sama dengan pemangku kepentingan untuk menutup rekening pelaku judol.

"Juga Budi Arie melakukan koordinasi dengan stakeholder di financial technology, fintech, untuk memverifikasi 11.693 penyelenggara sistem elektronik. Beliau juga menerbitkan instruksi Menteri dan Keputusan Menteri dan Keputusan Menteri untuk memberantas dunia," katanya.

"Sebagai Menkominfo, dia juga melakukan langkah-langkah seperti mencopot, memutasi pegawai atau pejabat, serta tenaga honorer yang dicurigai terlibat judi online," sambung dia.

Diberitakan sebelumnya, Polda Metro Jaya membuka peluang untuk ikut memeriksa Budi Arie terkait belasan pegawai Komdigi yang membekingi situs judi online.

Polisi sejauh ini telah menangkap 15 orang tersangka kasus judi online yang 11 di antaranya merupakan pegawai Kementerian Komdigi.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi mengungkapkan, pegawai Kementerian Komdigi yang terlibat kasus judi online ini diduga melakukan penyalahgunaan wewenang.

“Mereka ini dikasih kewenangan sebenarnya untuk melakukan atau mengecek web-web judi online, kemudian mereka diberi kewenangan penuh untuk memblokir,” ujar Ade Ary saat dikonfirmasi, Jumat (1/11/2024).

Seharusnya ada 5.000 situs judi online yang diblokir. Namun, 10 oknum pejabat dan pegawai Komdigi tersebut hanya memblokir 4.000 situs judol.

Sementara itu, 1.000 situs judi online sisanya "diamankan" agar tetap aktif. Salah satu oknum pegawai dari Komdigi mengatakan bahwa mereka mematok harga Rp 8,5 juta per situs judi online yang diamankan.

Artinya, jika dikalkulasi, mereka meraup Rp 8,5 miliar sebagai imbalan "memelihara" 1.000 situs judi online tersebut.

JAKARTA, KOMPAS.com - Berita populer di kanal Megapolitan Kompas.com sepanjang Rabu (6/11/2024), diisi oleh berita tentang apakah Budi Arie terseret terkait pegawai Komdigi lindungi situs judol?

Kemudian, artikel mengenai saktinya pelindung ribuan situs judol menjadi berita populer berikutnya.

Sementara itu, berita mengenai polisi kok emosi turut menarik perhatian dan banyak dibaca.

Ketiga berita di atas masuk ke dalam deretan berita populer Jabodetabek, berikut paparannya:

1. Pegawai Komdigi lindungi ribuan situs judi online, apakah Budi Arie terseret?

Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya masih menyelidiki kasus dugaan penyalahgunaan wewenang pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) karena melindungi ribuan situs judi online (judol).

Sejauh ini, polisi telah menangkap 15 tersangka, yang terdiri dari 11 pegawai Kementerian Komdigi dan empat warga sipil.

Sebanyak tiga dari 15 orang yang ditangkap polisi berperan sebagai pengelola kantor satelit yang berfungsi untuk melindungi atau membina ribuan situs judol di Indonesia. Mereka adalah AK, AJ, dan A.

Berdasarkan hasil penyelidikan, AK pada akhir 2023 mengikuti seleksi penerimaan calon tenaga pendukung teknis sistem pemblokiran konten negatif yang bersifat terbatas di Kemenkominfo. Baca selengkapnya di sini.

2. Saktinya pelindung ribuan situs judol, tak lulus seleksi, tapi bekerja di Kementerian Komdigi

Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya menangkap 15 orang terkait perkara judi online (judol).

Namun, mirisnya, 11 dari 15 tersangka merupakan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), yang dulu bernama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Sementara, empat lainnya adalah warga sipil.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam menjelaskan, Kemenkomdigi sedianya memiliki kewenangan memblokir situs judi online (judol).

Namun, mereka justru memanfaatkan wewenang untuk meraup keuntungan pribadi. Baca selengkapnya di sini.

3. Polisi kok emosi

Kejadian seorang polisi bernama Bambang Surya Wiharga yang memukul sopir taksi online, RF (37), di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (31/10/2024) menarik perhatian publik.

Kasus ini bukan hanya menarik karena melibatkan aparat penegak hukum, tetapi juga karena aksi tersebut mencerminkan emosi yang tidak terkontrol dalam situasi yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan cara yang lebih baik.

Peristiwa ini bermula dari perdebatan antara Kompol Bambang, yang merupakan Kasubdit Penegakan Hukum Direktorat Lantas Maluku, dengan RF mengenai perubahan rute perjalanan.

Kini, Bambang harus menanggung akibat perbuatannya. Ia telah dicopot dari jabatannya dan dipindahkan ke bagian Pelayanan Markas (Yanma) Polri oleh Kapolda Maluku. Baca selengkapnya di sini.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengecam perilaku pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi (dulu Kementerian Komunikasi dan Informatika) yang terlibat kasus membekingi situs judi online (judol).

"Mereka telah mengkhianati negara. Mereka turut mengisap darah rakyat," ujar Budi Arie kepada Kompas.com, Rabu (6/11/2024).

Budi Arie yang kini menjabat sebagai Menteri Koperasi itu menekankan, dirinya mendukung langkah Polri mengusut tuntas kasus tersebut.

"Kami mendukung pemberantasan judi online. Judi online menyengsarakan rakyat kecil, sangat merugikan rakyat kecil," lanjut dia.

Budi Arie melanjutkan, aktivitas para pegawai Komdigi melindungi situs judi online itu sebenarnya sudah sempat tercium pada saat dirinya menjabat sebagai Menteri Kominfo.

Tetapi, saat itu bukti keterlibatan mereka dianggap kurang, sehingga ia lebih memilih mengambil langkah preventif dengan memindahkan beberapa pegawai menjadi nonjob.

Sebelum itu, beberapa kali Budi Arie juga mengaku pernah bertemu dengan pegawai nakal tersebut.

"Sebagian pegawai Komdigi (yang terlibat kasus melindungi situs judol) saya kenal karena mereka pernah dibawa oleh dirjen dan direktur, ya untuk berdiskusi dengan saya," ujar dia.

Oleh sebab itu, ketika pegawai Kementerian Komdigi itu ditangkap, semakin membuat terang akan tindak pidana yang mereka lakukan. Menurut Budi Arie, mereka pantas mendapatkan hukuman.

"Mereka mencederai kepercayaan saya sebagai atasan mereka saat itu," ujar dia.

Sebelumnya diberitakan, Polda Metro Jaya menangkap 15 orang tersangka kasus judi online yang 11 di antaranya merupakan pegawai Kementerian Komdigi.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes (Pol) Ade Ary Syam Indradi mengungkapkan, pegawai Kementerian Komdigi yang terlibat kasus judi online ini diduga melakukan penyalahgunaan wewenang.

“Mereka ini dikasih kewenangan sebenarnya untuk melakukan atau mengecek web-web judi online, kemudian mereka diberi kewenangan penuh untuk memblokir,” ujar Ade Ary saat dikonfirmasi, Jumat (1/11/2024).

Seharusnya ada 5.000 situs judi online yang diblokir. Namun, 10 oknum pejabat dan pegawai Komdigi tersebut hanya memblokir 4.000 situs judol.

Sementara itu, 1.000 situs judi online sisanya "diamankan" agar tetap aktif.

Salah satu oknum pegawai dari Komdigi mengatakan bahwa mereka mematok harga Rp 8,5 juta per situs judi online yang diamankan. Artinya, jika dikalkulasi, mereka meraup Rp 8,5 miliar sebagai imbalan "memelihara" 1.000 situs judi online tersebut.

Polda Metro Jaya belakangan membuka peluang untuk ikut memeriksa Budi Arie terkait belasan pegawai Komdigi yang membekingi situs judi online.

JAKARTA, KOMPAS.com - Polda Metro Jaya menangkap 15 orang tersangka kasus judi online yang ternyata 11 di antaranya adalah pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Selaku mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi mendukung langkah hukum yang dilakukan aparat kepolisian.

Untuk diketahui, Kementerian Komdigi sebelumnya bernama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) yang pada 17 Juli 2023 resmi dipimpin oleh Budi Arie.

Namun, pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Kemenkominfo berubah nomenklaturnya menjadi Kementerian Komdigi dan dipimpin oleh Meutya Hafid selaku Menteri Komunikasi dan Digital.

"Kita mendukung penegakan hukum,” ujar Budi Arie singkat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Budi juga mengatakan bahwa dia mendukung pemberantasan judi online yang saat ini marak terjadi di Tanah Air.

“Kita mendukung pemberantasan judi online di seluruh lini di Indonesia, jangan kasih kendor,” katanya.

Hanya saja, dia enggan banyak berkomentar karena saat ini sudah menjabat sebagai Menteri Koperasi.

Bantah terlibat dan siap diperiksa

Namun, Budi Arie menegaskan bahwa dirinya tidak terlibat dalam praktik apa pun terkait judi online yang dilakukan bekas pegawainya di Kemenkominfo.

"Pasti enggak (terlibat)," ujar Budi Arie di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.

Oleh karenanya, Budi Arie menyatakan bahwa dirinya siap jika harus diperiksa polisi terkait perkara judi online yang melibatkan 11 pegawai Kemenkomdigi.

"Tunggu saja, dalami saja, kita siap,” katanya.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya membuka peluang untuk memeriksa Budi Arie terkait belasan pegawai Kementerian Komdigi yang diduga membekingi situs judi online.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi mengungkapkan, pegawai Kementerian Komdigi yang terlibat kasus judi online ini diduga melakukan penyalahgunaan wewenang.

“Mereka ini dikasih kewenangan sebenarnya untuk melakukan atau mengecek web-web judi online, kemudian mereka diberi kewenangan penuh untuk memblokir,” ujar Ade Ary saat dikonfirmasi pada 1 November 2024.

Data terbaru PPATK

Sementara itu, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana saat rapat dengan Komisi III DPR RI pada Rabu ini, memaparkan bahwa sejak Januari-Juni 2024, jumlah perputaran dana terkait judi online mencapai Rp 13,2 triliun. Data itu berdasarkan 10 hasil laporan analisis yang dilakukan PPATK.

"PPATK juga mendukung upaya pemberantasan judi online melalui hasil analisis sebanyak 10 laporan hasil analisis dengan total perputaran dana Rp13,2 triliun," kata Ivan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

Jumlah tersebut cenderung meningkat karena berdasarkan data PPATK, perputaran transaksi terkait judi online tahun 2021 mencapai Rp 57,91 triliun. Kemudian ,meningkat menjadi Rp 104,42 triliun pada 2022.

Perputaran transaksi tahun 2023 semakin melonjak menjadi Rp 327,05 triliun. Sedangkan pada semester pertama tahun 2024 sudah mencapai 174,56 triliun.

"Perkembangan transaksi juga mengalami peningkatan. Transaksi di tahun 2024 semester satu saja sudah melampaui jumlah transaksi di tengah semester tahun 2023 atau bahkan lebih dari satu tahun penuh di tahun 2022. Artinya ini ada kecenderungan naik sampai 237,48 persen," ujar Ivan.

Dia lantas mengungkap beberapa faktor yang menyebabkan transaksi judi online semakin meningkat. Salah satunya karena banyak bandar judi yang memecah transaksi judi online dengan nominal yang lebih kecil.

Selain itu, Ivan menyebut, transaksi judi online dengan nominal kecil juga dapat diakses anak-anak, termasuk usia kurang dari 10 tahun.

"Umur pemain judi online cenderung semakin merambah ke usia rendah, usia kurang dari 10 tahun ini kita melihat. Jadi populasi demografi pemainnya semakin berkembang," katanya.

JAKARTA, investor.id - Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi enggan mengomentari kasus judi online yang melibatkan pegawai di kementerian tersebut. Busi Arie berdalih dirinya sedang fokus dengan tugasnya sebagai Menteri Koperasi.

Kendati berkelit untuk klarifikasi, Budi Arie menegaskan dirinya mendukung langkah penegakan hukum atas kasus judi online. 

"Satu, saya fokus ngurus kooperasi dan rakyat. Dua, kita mendukung penegakan hukum," ujar Budi Arie di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Budi Arie menegaskan dirinya mendukung berbagai upaya pemberantasan judi online di seluruh Indonesia. Menurut dia, upaya tersebut tidak boleh kendor.

"Kita mendukung pemberantasan judi online di seluruh lini Indonesia.Jangan kasih kendor. Jangan kasih kendor," tandas Budi Arie. 

Sebelumnya, Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam mendesak Budi Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi untuk mengklarifikasi soal kasus judi online. Pasalnya, pegawai yang terlibat judi online diduga merupakan orang dekat Budi Arie semasa menjadi Menkominfo.

"Ternyata setelah usut punya usut ternyata banyak sekali orang yang terjerat yang mereka bergerak di bisnis judol ini ternyata orang-orang terdekat Pak Budi Arie di Kementerian Komdigi di periode sebelumnya," ujar Mufti dalam rapat kerja Komisi VI DPR dengan Menteri Koperasi di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Mufti meminta Budi Arie mengklarifikasi dugaan tersebut. Menurut dia, klarifikasi tersebut penting agar Budi Arie lebih fokus untuk mengurus Kementerian Koperasi. Apalagi, dampak judi online terhadap masyarakat sangat luar biasa, bahkan jiwa kemanusiaan hilang. 

"Mereka (pelaku judi online) bahkan membunuh istrinya, kemudian menjual anaknya, bunuh diri dan sebagainya," pungkas Mufti.

Diketahui, Polri baru-baru ini menangkap 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital karena diduga melindungi judi online. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi, mengatakan 11 orang tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta -

Anggota Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka atau dikenal 'Oneng' menyoroti adanya pinjaman online (pinjol) ilegal berkedok koperasi. Pelaku menawarkan pinjaman dengan mudah dan cepat namun dengan bunga yang tinggi.

Menurut Rieke, pinjol ilegal tersebut menggunakan website yang seolah-olah legalitasnya telah disetujui oleh Kementerian Koperasi. Ia lalu meminta Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi tidak kecolongan dan mengingatkan jangan ada oknum yang berasal dari orang dalam (ordal) Kementerian.

"Fintech lending ilegal ini menggunakan aplikasi website seolah-olah legalitas koperasinya di-approve oleh Kemenkop. Kami mendukung agar jangan sampai kecolongan lagi ada ordal di Kementerian Koperasi," katanya dalam rapat kerja di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).

Ia mendorong Kemenkop berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri kemungkinan ASN di Kemenkop terlibat pinjol ilegal.

"Atau segeralah mungkin membentuk tim mengenai fintech ilegal atau pinjol berkedok Koperasi ini apakah ada keterlibatan ordal di dalam meng-approve seolah-olah dia sudah dapat izin pinjol ini. Yang juga penting pinjol itu servernya 22% di Indonesia, sisanya di luar negeri," tutur Rieke.

Rieke juga menyampaikan perkataan Budi Arie yang menyebut pinjol ilegal dan judi online seperti kakak-beradik. Pasalnya keduanya bisa menimbulkan kriminalitas sehingga tidak bisa didiamkan.

Ia lalu menyoroti sosok Budi Arie yang sedang menjadi sorotan imbas terungkapnya pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang melindungi judi online. Oleh karena itu, sebut Rieke, penting untuk dilakukan skrining segera di Kemenkop.

"Kita tidak usah basa-basi karena Pak Menteri ini lagi jadi sorotan dengan adanya ordal di Kementerian yang lama. Saya berharap langkah cepat salah satunya adalah screening di Kementerian Bapak termasuk yang terlibat pinjol atau judi online.

Dalam kesempatan itu, Budi Arie menyebut ada fenomena rentenir berkedok koperasi. Praktik rentenir tersebut pada akhirnya merusak nama baik koperasi.

"Mengenai koperasi berkedok rentenir, kalau menurut Deputi saya bukan koperasi berkedok rentenir, tapi rentenir berkedok koperasi. Jadi rentenir inilah yang merusak nama baik koperasi," ujar dia.

(kil/kil)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengatakan, bakal mendukung segala langkah hukum yang dilakukan aparat kepolisian untuk memberantas judi online (judol).

Hal itu disampaikan saat ditanya awak media soal kemungkinan dirinya bakal ikut diperiksa dalam persoalan judol yang melibatkan sejumlah pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi).

“Kita mendukung penegakan hukum,” ujar Budi singkat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Sebelumnya, Polda Metro Jaya membuka peluang untuk ikut memeriksa Budi Arie terkait belasan pegawai Komdigi yang membekingi situs judi online.

Pasalnya, Budi sempat menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) dalam Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin Presiden ke 7 Joko Widodo.

Budi pun menuturkan, mendukung pemberantasan judol yang saat ini marak terjadi di Tanah Air.

“Kita mendukung pemberantasan judi online di seluruh lini di Indonesia, jangan kasih kendor,” sebut dia.

Meski begitu, ia juga menekankan saat ini sudah membidangi pos Kementerian Koperasi.

Sehingga, Budi ingin fokus pada berbagai pekerjaan di kementeriannya.

“Saya fokus ngurus koperasi dan rakyat,” imbuh dia.

Pegawai Komdigi Bekingi Judi Online

Diberitakan sebelumnya, Polda Metro Jaya telah menangkap 15 orang tersangka kasus judi online yang 11 di antaranya merupakan pegawai Kementerian Komdigi.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi mengungkapkan, pegawai Kementerian Komdigi yang terlibat kasus judi online ini diduga melakukan penyalahgunaan wewenang.

“Mereka ini dikasih kewenangan sebenarnya untuk melakukan atau mengecek web-web judi online, kemudian mereka diberi kewenangan penuh untuk memblokir,” ujar Ade Ary saat dikonfirmasi, Jumat (1/11/2024).

“Namun, mereka melakukan penyalahgunaan juga. Kalau mereka (pelaku) sudah kenal sama mereka (pengelola situs judol), mereka tidak blokir dan mereka (pelaku) menyewa, mencari lokasi sendiri sebagai kantor satelit,” kata dia.

Seharusnya ada 5.000 situs judi online yang diblokir. Namun, 10 oknum pejabat dan pegawai Komdigi tersebut hanya memblokir 4.000 situs judol saja.

Sementara, 1.000 situs judi online sisanya "diamankan" agar tetap aktif.

Salah satu oknum pegawai dari Komdigi mengatakan bahwa mereka mematok harga Rp 8,5 juta per situs judi online yang diamankan.

Artinya jika dikalkulasi, mereka meraup Rp 8,5 miliar sebagai imbalan "memelihara" 1.000 situs judi online tersebut.