JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Relawan Pro Jokowi (Projo), Handoko, membela Ketua Umum mereka, Budi Arie Setiadi, terkait namanya yang terseret dalam kasus judi online melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Handoko menilai bahwa penilaian keterlibatan Budi Arie dalam skandal ini hanya sekadar framing yang dibuat-buat.

"Kini, nama Budi Arie dikaitkan dan diframing dengan aktivitas 'haram' yang sebenarnya jauh panggang dari api," ujar Handoko saat dihubungi Kompas.com, Jumat (8/11/2024).

Selama menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie disebut justru konsisten dalam upaya pemberantasan situs judi online dan mendorong langkah penegakan hukum secara ketat.

"Selama 15 bulan menjadi Menkominfo, beliau sangat konsisten memberantas judi online sesuai kewenangannya," kata Handoko.

Handoko mengungkapkan, sejak awal menjabat pada 17 Juli 2023, Budi Arie menghadapi berbagai tantangan internal di Kominfo, salah satunya adalah kekurangan sumber daya.

Dalam upaya mengatasi hal tersebut, Budi Arie melakukan perekrutan petugas tambahan di bawah direktorat pengendalian, yang direkrut dari kalangan non-pegawai Kominfo.

"Puluhan calon diseleksi oleh Direktorat Pengendalian. Tim awalnya hanya mampu melakukan takedown 10.000 situs per hari, jelas jauh dari memadai untuk memenuhi target pemberantasan judi online," kata Handoko.

Namun, Handoko menilai bahwa isu ini muncul bersamaan dengan adanya pengkhianatan dari beberapa pegawai di Kominfo, salah satunya AK yang justru terlibat dalam praktik perlindungan situs judi.

"Menteri Budi Arie justru menjadi korban pengkhianatan yang dilakukan pegawai Komdigi," ucap Handoko.

Ada 11 pegawai komdigi terlibat

Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya sebelumnya mengungkap sindikat judi online yang melibatkan sejumlah pegawai Komdigi.

Dari 15 orang yang ditangkap, 11 di antaranya merupakan pegawai Komdigi, sebuah kementerian yang memiliki kewenangan untuk memblokir situs judi online.

Namun, para pegawai Komdigi itu justru memanfaatkan kewenangan tersebut untuk melindungi ribuan situs judi online demi keuntungan pribadi.

Situs judi online yang dilindungi oleh pegawai Komdigi ini beroperasi dari sebuah kantor satelit yang berlokasi di Bekasi Selatan, Kota Bekasi.

Berdasarkan penyelidikan Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya, kantor satelit tersebut berfungsi untuk "membina" dan melindungi situs-situs judi online di Indonesia.

Di antara tersangka yang ditangkap, AK, AJ, dan A, diketahui memiliki peran penting sebagai pengelola kantor satelit tersebut.

Bahkan, AK, salah satu pegawai yang terlibat, memiliki sejarah karier yang penuh tanda tanya.

Pada akhir 2023, AK dinyatakan gagal lulus seleksi untuk posisi tenaga pendukung teknis pemblokiran konten negatif di Komdigi, yang kala itu masih bernama Kominfo.

Namun, AK tetap diterima dan bahkan langsung diberi kewenangan untuk mengatur pemblokiran situs judi daring tersebut.

JAKARTA, KOMPAS.com - Relawan Pro Jokowi (Projo) membela Ketua Umum mereka, Budi Arie Setiadi, yang namanya ikut terseret dalam kasus judi online pada pegawai di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Dalam kasus ini, Polda Metro Jaya mengungkap sindikat yang melibatkan 11 pegawai Komdigi. Mereka memanfaatkan kewenangan untuk melindungi ribuan situs judi online demi keuntungan pribadi.

Budi Arie yang sebelumnya adalah Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) dianggap tidak terlibat dalam skandal kasus judi online itu.

"Tak ada kaitan aktivitas mereka lindungi situs judi online dengan Menteri Budi Arie. Selama 15 bulan menjadi Menkominfo sangat konsisten memberantas judi online sesuai kewenangannya," kata DPP relawan Pro Jokowi (Projo), Handoko, kepada Kompas.com, Jumat (8/11/2024).

Fokus berantas judi Online

Sejak menjadi Menkominfo pada 17 Juli 2023, sebelum kementeriannya berubah menjadi Komdigi, Budi Arie dihadapkan pada tantangan besar terkait judi online.

Budi Arie menemukan bahwa pemberantasan judi digital membutuhkan sumber daya manusia yang lebih besar dan lebih berkualitas, terutama di bawah Direktorat Pengendalian Ditjen Aptika.

"Jumlah personil untuk mengawasi dan melakukan takedown situs-situs judi online sangat terbatas. Bahkan, sampai saat ini juga soal SDM masih jauh dari ideal karena keterbatasan alokasi anggaran," kata Handoko.

Awal kenal dengan AK

Untuk memenuhi kebutuhan SDM yang lebih besar, Budi Arie melakukan rekrutmen tambahan, termasuk melibatkan tenaga non-pegawai.

Beberapa calon seleksi berasal dari berbagai kalangan, termasuk AK, seorang lulusan SMK yang direkomendasikan oleh T, seorang aktivis yang dikenal Budi Arie dalam kapasitas politiknya.

AK menjadi salah satu pegawai Komdigi yang ditangkap terkait kasus melindungi situs-situs judi online. Kini, AK telah ditetapkan sebagai tersangka.

Kala itu, keahlian AK yang disebut mampu menangani takedown hingga 100.000 situs per hari menjadi salah satu alasan Budi Arie mempertimbangkannya masuk dalam tim pemberantasan judi online.

Namun, rekrutmen ini justru menjadi titik awal masalah. AK kemudian ditemukan terlibat sebagai operator dari sindikat judi online di kantor satelit kawasan Bekasi sebagai pusat kegiatan.

"Dalam masa rekrutmen ini ada beberapa pihak yang banyak mengajukan diri. Muncullah nama AK," kata Handoko.

Korban pengkhianatan

Budi Arie dianggap justru korban pengkhianatan anak buahnya yang menyalahgunakan kepercayaan dan kewenangan melindungi situs judi.

"Budi Arie justru menjadi korban pengkhianatan yang dilakukan pegawai Komdigi. Tanpa sepengetahuan Direktur, Dirjen Aptika, apalagi Menteri. Perintah untuk menumpas judi online tidak dilaksanakan, malah mereka tergoda bersekongkol dengan bandar judi online," kata Handoko.

Budi Arie dianggap konsisten memberantas judi online dan tidak pernah memberi arahan, baik lisan maupun tertulis, untuk melindungi situs judi.

"Budi Arie sama sekali tidak terkait dengan aktivitas "haram" yang dilakukan AK. Bahkan selama 15 bulan menjadi Menkominfo, tidak ada satu situs judi pun yang dilindungi atas perintahnya," kata Handoko.

"Tidak ada perintah, baik lisan atau tertulis, dari Menkominfo Budi Arie untuk melindungi situs judi online. Jangankan melindungi 1.000 situs judi online, bahkan 1 situs pun tidak ada, apalagi aliran dana," tambahnya.

Sementara itu, Budi Arie menjelaskan terkait menerima AK di Komdigi. Menurutnya, AK saat itu memiliki kemampuan yang mumpuni dalam dunia informasi teknologi.

"Saya putuskan untuk menerima AK karena yang bersangkutan mengklaim punya skill IT mumpuni, di mana dalam dunia IT, sudah umum bahwa ijazah terkadang bukan menjadi hal yang utama," kata Budi Arie.

Ia sebelumnya juga menegaskan, tidak terlibat dan siap mendukung pemberantasan judi online yang saat ini marak terjadi di Tanah Air.

“Kita mendukung pemberantasan judi online di seluruh lini di Indonesia, jangan kasih kendor,” kata Budi Arie.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mengatakan, Indonesia kini sudah darurat tindak pidana judi online.

Bukan hanya itu, Indonesia selama ini juga sudah darurat narkoba dan kekerasan terhadap anak dan perempuan.

"Saya hanya menekankan bahwa Indonesia itu selain kita kenal dulu darurat narkoba, darurat kekerasan terhadap perempuan dan anak, darurat pornografi, pornoaksi, darurat miras, ya sekarang juga darurat judi online," kata Eddy di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (8/11/2024).

Oleh karenanya, Eddy mengatakan judi online harus diberantas hingga ke akarnya.

"Jadi judol harus diberantas sampai ke akar-akarnya," ujar politikus PAN ini.

Lebih lanjut, Eddy juga menyorot adanya kasus tindak pidana judi online yang melibatkan oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) ke aparat penegak hukum.

Dia mempercayakan kasus tersebut kepada aparat penegak hukum, termasuk soal perlu tidaknya memeriksa eks Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie terkait perkara ini.

"Itu diserahkan pada aparat penegak hukum ya, biarkan mereka melakukan itu," tuturnya.

Sebagaimana diketahui, Polda Metro Jaya telah menangkap 16 orang tersangka kasus judi online, 12 orang di antaranya adalah pegawai Kementerian Komdigi.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi mengungkapkan, pegawai Kementerian Komdigi yang terlibat kasus judi online ini diduga melakukan penyalahgunaan wewenang.

“Mereka ini dikasih kewenangan sebenarnya untuk melakukan atau mengecek web-web judi online, kemudian mereka diberi kewenangan penuh untuk memblokir,” ujar Ade Ary saat dikonfirmasi, Jumat (1/11/2024).

“Namun, mereka melakukan penyalahgunaan juga. Kalau mereka (pelaku) sudah kenal sama mereka (pengelola situs judol), mereka tidak blokir dan mereka (pelaku) menyewa, mencari lokasi sendiri sebagai kantor satelit,” kata dia.

JAKARTA, KOMPAS.com – Sejumlah fakta baru dalam kasus judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), yang dulu bernama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), terus terungkap.

Terbaru, penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya membeberkan berbagai bukti dari hasil penyidikan yang terkait dengan kasus ini.

Setidaknya lebih dari tujuh bukti disita polisi dari 15 tersangka dalam kasus situs judi online yang melibatkan pegawai lembaga negara tersebut.

Uang Rp 73 miliar

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam menjelaskan, salah satu bukti yang disita adalah uang rupiah dan dolar. Total uang itu mencapai miliaran.

“Uang tunai Rp 73.723.488.957 dengan rincian Rp 35.792.110.000, 2.955.779 Dolar Singapura senilai Rp 35.043.272.457, dan 183.500 Dolar AS senilai Rp 2.888.106.500,” ujar Ade Ary, Kamis (7/11/2024).

Untuk diketahui, dalam kasus ini, uang setoran diberikan oleh bandar kepada pegawai Komdigi untuk melindungi situs judi online di Indonesia.

Uang setoran dari bandar judi online diberikan kepada pegawai Komdigi dengan dua cara, yakni tunai dan melalui money changer.

"Diketahui bahwa uang setoran dari para bandar itu diberikan kepada pegawai Komdigi dalam bentuk cash atau tunai, dan juga melalui money changer," kata Ade Ary.

Uang setoran dari bandar judi diberikan kepada para pelaku setiap dua minggu sekali, dengan tujuan agar situs-situs judi tetap beroperasi tanpa terblokir.

Polisi pun telah menggeledah dua money changer yang diduga terlibat dalam transaksi ilegal. Namun, polisi tak menyebutkan kedua lokasi money changer tersebut.

Senjata api

Selain uang tunai, polisi juga menyita bukti lain dalam bentuk barang dalam kasus judi online tersebut.

Barang-barang itu berupa 34 unit ponsel, 23 unit laptop, 20 lukisan, 16 unit mobil, 16 unit monitor, dan 11 buah jam tangan mewah.

“Lalu, empat unit tablet, empat unit bangunan, dua unit senjata api, satu unit motor, dan 215,5 gram logam mulia,” ujar Ade Ary.

Selain itu, polisi juga tengah mengajukan pemblokiran terhadap 47 rekening milik para tersangka.

Selain itu, penyidik Polda Metro Jaya mendata rekening situs judi untuk diblokir.

Awal mula

Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya sebelumnya menangkap 15 orang terkait perkara judi online.

Sebanyak 11 dari 15 tersangka itu berlatar belakang pegawai Komdigi, sementara empat yang lainnya adalah warga sipil.

Terdapat dua pelaku yang masih buron dan dimasukkan ke dalam daftar pencarian orang (DPO). Mereka adalah A dan M.

Ade Ary menjelaskan, Kemenkomdigi sedianya memiliki kewenangan memblokir situs judi online. Namun, mereka justru memanfaatkan wewenang untuk meraup keuntungan pribadi.

Mereka melindungi ribuan situs judi online dari sebuah kantor satelit yang berlokasi di Jakasetia, Bekasi Selatan, Kota Bekasi.

"Sebenarnya judi online dapat diberantas dengan menutup atau memblokir ribuan website judi online,” kata Ade Ary saat dikonfirmasi, Jumat (1/11/2024).

“Tetapi karena ada oknum yang bermain dan menerima uang sehingga website judi online tertentu tetap masih bisa beroperasi,” ujar Ade Ary lagi.

Polisi telah menggeledah kantor satelit yang digunakan oleh para pegawai Komdigi itu pada awal November 2024.

Polisi juga menggeledah dua money changer atau tempat penukaran uang. Kantor satelit yang dikendalikan oleh tersangka berinisial AK, AJ, dan R itu melindungi sejumlah situs judi online yang menyetor uang tiap dua minggu sekali.

Dalam penggeledahan di kantor satelit, salah satu tersangka mengungkapkan bahwa seharusnya ada 5.000 situs judi online yang diblokir. Namun, 1.000 dari 5.000 situs tersebut justru "dibina" agar tidak diblokir.

(Reporter: Baharudin Al Farisi | Editor: Fitria Chusna Farisa)

Bisnis.com, JAKARTA - Polda Metro Jaya telah menggeledah dua lokasi penukaran uang atau money changer terkait dengan kasus judi online yang melibatkan oknum pegawai Kemenkomdigi.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi mengatakan penggeledahan itu dilakukan untuk mendalami aliran dana bandar terhadap sindikat judi online ini.

"Penyidik telah melakukan penggeledahan di dua money changer," ujarnya di Polda Metro Jaya, Rabu (7/11/2024) malam.

Hanya saja, Ade belum bisa menyampaikan secara detail dua lokasi money changer yang digeledah tersebut. Namun demikian, dia menekankan bahwa pihaknya bakal mendalami hal tersebut secara intens.

Dia juga mengungkapkan bahwa setoran ke "beking" website judi online ke oknum pemerintah ini dilakukan secara langsung dengan uang tunai.

"Kemudian diketahui bahwa uang setoran dari para bandar diberikan kepada para pelaku dalam bentuk cash atau tunai, dan juga melalui money changer," imbuhnya.

Sebagai informasi, polisi telah menetapkan 15 orang tersangka dalam kasus ini. 11 dari 15 tersangka itu merupakan 11 oknum pegawai Komdigi.

Menurut pengakuan salah satu tersangka, sindikat ini telah "menjaga" 1.000 situs judi online agar tidak diblokir.

Sementara itu, terdapat 4.000 situs telah diblokir lantaran tidak melakukan setor kepada sindikat ini. Setoran itu dilakukan dua Minggu sekali.

Dalam kasus ini, pelaku juga mengaku mendapatkan keuntungan senilai Rp8,5 juta lantaran telah mengamankan situs judi online agar tidak diblokir diblokir.

Bisnis.com, JAKARTA - Polisi memastikan terdapat buron dalam kasus pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (KemKomdigi) selain 11 pegawai dan pihak terkait yang diamankan.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam mengatakan tak hanya oknum dari Komdigi, terdapat beberapa warga sipil juga diamankan oleh Kepolisian.

“ini 11 orang, beberapa orang diantaranya adalah oknum pegawai kemkomdigi, antara lain ada juga staf staf ahli dari Komdigi,” kata Ade Ary kepada wartawan, Jumat (1/11/2024).

Ade menjelaskan, pegawai dan staf ahli di Komdigi ditangkap karena menyalahgunakan wewenang yang sudah diamanatkan.

Mereka diketahui diberi wewenang untuk memblokir situs judi online, namun dalam praktiknya mereka tidak melakukan hal tersebut.

“Namun mereka melakukan penyalahgunaan juga melakukan kalau dia sudah kenal sama mereka, mereka tidak blokir dari data mereka,” ujarnya.

Lebih lanjut, Ade menuturkan saat ini perkembangan kasus ini masih terus dilakukan dan masih ada beberapa orang yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO). “Masih ada yang DPO segala macem,” ucap Ade.

Diberitakan sebelumnya, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) memeriksa pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) terkait dugaan kasus judi online.

Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan bahwa saat ini pihaknya masih menggali keterangan pegawai Komdigi itu untuk keperluan penyidikan.

"Terkait salah satu pegawai pada kementerian Komdigi [Kominfo] masih dilakukan pemeriksaan untuk pendalaman penyidikan," ujarnya saat dihubungi, Kamis (31/10/2024).

Hanya saja, Trunoyudo enggan menjelaskan lebih detail terkait sosok dan duduk perkara dugaan kasus yang terkait judi online itu lebih detail.

Namun demikian, dia menekankan bahwa pihaknya bakal bekerja sama dengan pihak terkait untuk membuat terang peristiwa kasus judi online ini.