Bisnis.com, JAKARTA - Aksi mogok kerja yang dilakukan oleh ribuan dokter muda di Korea Selatan, masih berlanjut hingga Juli 2024.

Ribuan dokter di Korsel melakukan mogok kerja karena menolak aturan pemerintah mengenai penambahan kuota pad mahasiswa kedokteran.

Mengutip AFP, Menteri Kesehatan Cho Kyoo-hong mengatakan bahwa pihaknya kini mencabut semua hukuman terhadap dokter yang mogok kerja.

"Mempertimbangkan situasi lapangan dan tuntutan dari bidang medis, pemerintah telah memutuskan untuk tidak mengambil tindakan administratif terhadap semua dokter peserta pelatihan, terlepas dari apakah mereka kembali bekerja atau tidak," kata Menteri Cho Kyoo-hong, dikutip dari AFP, Senin (8/7/24).

Mendadak mogok kerja, lantas berapa gaji dokter di Korea Selatan?

Besaran Gaji Dokter di Korea Selatan

Diketahui, Korea Selatan menjadi salah satu negara yang berani memberikan gaji tinggi untuk para dokternya.

Mengutip Korea Herald, besarnya gaji dokter di Korsel didasari karena rendahnya jumlah dokter.

Menurut laporan dari statistic Kesehatan negara anggota Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD), gaji dokter spesialis di Korsel mencapai US$192.749 atau sekitar Rp3,03 miliar per tahun (2020).

Sedangkan gaji dokter umum di Korsel bisa mendapat gaji tahunan sebesar US$298.800 atau sekitar Rp4,6 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA - Setidaknya hamper 9.000 dokter muda di Korea Selatan (Korsel) melakukan aksi mogok kerja sejak Februari 2024.

Para dokter tersebut masih belum mau masuk kerja hingga membuat kelimpungan rumah sakit (RS) hingga saat ini.

Aksi mogok kerja tersebut dilakukan oleh para dokter muda karena memprotes kebijakan pemerintah.

Berikut ini 4 fakta aksi mogok kerja yang dilakukan ribuan dokter di Korsel:

Alasan Mogok Kerja

Adapun alasan Utama aksi mogok kerja yang dilakukan oleh ribuan dokter itu yakni menyangkut kebijakan pemerintah untuk menaikkan kuota mahasiswa kedokteran.

Pemerintah memutuskan untuk menambah kuota mahasiswa fakultas kedokteran sebanyak 2.000 kursi mulai 2025.

Langkah menambahan kuota tersebut dilakukan sebagai respons terhadap fenomena kekurangan dokter yang terjadi di Korea Selatan.

Sayangnya, asosiasi dokter di Korea Selatan mengatakan bahwa penambahan kuota tersebut justru hanya akan menambah beban negara.

Mereka berpendapat, kenaikan kuota diprediksi akan membahayakan kualitas pendidikan dan layanan kedokteran.

Pemerintah Cabut Hukuman

Pada Maret 2024, pemerintah Korsel telah mengambil Langkah hukum untuk memberikan sanksi terhadap ribuan dokter yang melakukan mogok kerja.

Pihak pemerintah mulai menangguhkan izin medis ribuan dokter yang masih melakukan mogok kerja meski sudah diberi tenggat waktu.

Melansir dari VOA, Menteri Kesehatan Park Min-soo mengatakan bahwa para pejabat telah dikirim ke sejumlah RS untuk menangguhkan izin dokter yang mogok kerja.

Setidaknya para dokter yang mogok akan ditangguhkan izinnya hingga 3 bulan lamanya.

Namun pada awal Juli ini, Menteri Kesehatan Cho Kyoo-hong mengatakan bahwa pihaknya mencabut semua hukuman terhadap dokter yang mogok kerja.

"Mempertimbangkan situasi lapangan dan tuntutan dari bidang medis, pemerintah telah memutuskan untuk tidak mengambil tindakan administratif terhadap semua dokter peserta pelatihan, terlepas dari apakah mereka kembali bekerja atau tidak," kata Menteri Cho Kyoo-hong, dikutip dari AFP, Senin (8/7/24).

Mogok Kerja Berlanjut hingga Juli 2024

Mogok Kerja Berlanjut hingga Juli 2024

Hingga saat ini, setidaknya sudah hampir 12.000 dokter melakukan mogok kerja. Aksi mogok kerja tersebut terus belanjut hingga Juli 2024.

Mengutip AFP, ada sekitar 260-an dokter yang sudah mulai kembali bekerja. Namun masih ada ribuan yang menolak untuk menjalankan tugasnya.

Kelompok Advokasi Pasien Unjuk Rasa

Masih berlanjutnya aksi mogok kerja yang dilakukan oleh ribuan dokter membuat kelompok advokasi pasien melakukan unjuk rasa.

Setidaknya anggota dari 90 kelompok advokasi pasien meminta para dokter untuk kembali bekerja karena situasi kesehatan mulai genting.

"Dalam situasi apa pun, layanan medis untuk pasien tidak boleh dihentikan, dan tidak boleh ada indikasi bahwa layanan tersebut dapat dihentikan sehingga menimbulkan kecemasan,” kata kelompok tersebut dalam pernyataan bersama, seperti yang dikutip dari Yonhap.

Sejalan dengan itu, para anggota asosiasi juga mengatakan bahwa mogok kerja tersebut telah menyebabkan gangguan besar di sejumlah RS hingga membuat pembatalan dan penundaan operasi terhadap pasien.

“Pasien dan keluarga mereka, serta masyarakat, mengalami kemarahan, kecemasan dan kelelahan di tengah konflik antara pemerintah yang tidak bertanggung jawab dan dokter peserta pelatihan serta profesor kedokteran yang ceroboh,” kata seorang anggota kelompok.