Bisnis.com, JAKARTA - Kalangan buruh berencana menggelar aksi mogok nasional sebagai respons terhadap rencana pemerintah untuk menyusun regulasi baru terkait penetapan upah minimum. Langkah tersebut dinilai mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-undang Cipta Kerja.

Presiden Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyampaikan, mogok nasional akan dimulai antara tanggal 19 November - 24 Desember 2024, dengan waktu pelaksanaan minimal 2 hari dan melibatkan ribuan buruh di seluruh Indonesia.

“Ini merupakan respons terhadap dugaan ketidakpatuhan pemerintah dan DPR terhadap putusan MK terkait UU Cipta Kerja, khususnya dalam pengaturan upah minimum dan hak-hak ketenagakerjaan yang dinilai bertentangan dengan konstitusi,” kata Said dalam keterangannya, Senin (4/11/2024).

Adapun, MK dalam sidang putusan perkara nomor 168/PUU-XXI/2023 pada Kamis (31/10/2024), mengabulkan permohonan Partai Buruh dan pemohon lainnya terkait Ciptaker.

Said menuturkan, terdapat 21 norma hukum dalam UU Cipta Kerja yang bertentangan dengan Undang-undang Dasar (UUD) 1945 termasuk norma-norma yang mengatur upah minimum.

Norma-norma ini, lanjutnya, dinyatakan inkonstitusional dan tidak memiliki kekuatan hukum karena dinilai merugikan hak konstitusi pekerja dan bertentangan dengan prinsip kesejahteraan buruh.

Namun, kata Said, pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian merespons putusan MK dengan menyusun kebijakan baru yang dinilai mengabaikan putusan tersebut, terutama dalam penetapan upah minimum.

Said mengungkap, usulan dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia yang diterima pemerintah mengarah pada pemberlakuan aturan perhitungan upah minimum yang tidak sejalan dengan prinsip keadilan bagi buruh.

“Ketidakpatuhan ini terlihat dari rencana pemerintah untuk menetapkan upah minimum tanpa mempertimbangkan keputusan MK, yang menggarisbawahi hak buruh atas upah layak dan stabil,” tuturnya.

Dia menegaskan, norma hukum mengenai upah minimum yang ditetapkan dalam putusan MK adalah soal fundamental bagi buruh. Norma ini mencakup ketentuan bahwa upah minimum harus mengikuti prinsip kelayakan dan mempertimbangkan kebutuhan hidup layak (KHL).

Menurutnya, tindakan yang dilakukan pemerintah dapat membahayakan buruh serta melanggar konstitusi. Padahal, MK dalam putusannya menegaskan bahwa perlunya upah minimum yang adil dan tidak hanya menguntungkan pihak pengusaha.

“Tindakan pemerintah yang menyusun peraturan tanpa mengacu pada putusan MK dianggap sebagai upaya yang membahayakan kesejahteraan buruh serta melanggar konstitusi,” tegasnya.

Sumber: Reuters | Editor: Syamsul Azhar

KONTAN.CO.ID -SEATTLE. Pekerja pabrik Boeing kembalimenggelar aksi demonstrasi besar-besaran di Seattle pada hari Selasa (15/10) guna menuntut kesepakatan gaji yang lebih baik.

Aksi ini merupakan upaya pekerja untuk menekan CEO baru Boeing, Kelly Ortberg, yang meminta buruh segera mengakhiri aksi mogok massal. Mogok kerja buruh Boeng telah memasuki bulan kedua, dan semakin menggerus kinerja serta menyebabkan krisis keuangan perusahaan.

Sejak 13 September 2024, sekitar 33.000 anggota serikat pekerja Boeing di pantai barat mogok. Sebagian besar buruh di Washington, telah melakukan mogok, menuntut kenaikan gaji 40% selama empat tahun. Aksi ini telah menghentikan produksi pesawat terlaris Boeing, yaitu 737 MAX, serta 767 dan 777.

Persatuan Internasional Asosiasi Buruh dan Pekerja Aerospace (IAM) dan kepemimpinan Boeing terlibat dalam permainan saling menyalahkan terkait mogok ini. Kedua belah pihak mengajukan dakwaan menuduh pihak lain melakukan praktik perburuhan yang tidak adil selama negosiasi.

Boeing pekan lalu menarik tawarannya yang terbaru, yang meliputi kenaikan gaji 30% selama empat tahun, setelah pembicaraan yang juga dihadiri mediator federal menemui jalan buntu.

Wakil Menteri Tenaga Kerja AS, Julie Su, bertemu dengan Boeing dan IAM di Seattle pada Senin dalam upaya untuk memecah kebuntuan, ini adalah intervensi langsung pertamanya.

Senator Maria Cantwell dan Anggota Kongres Pramila Jayapal, keduanya dari Partai Demokrat di Washington, dijadwalkan untuk berbicara pada demonstrasi pukul 12.00 PT (19.00 GMT), kata IAM.

Demonstrasi ini lebih dari sekadar berkumpul - itu adalah jeritan perang kami kepada perusahaan bahwa kami berdiri teguh," kata IAM dalam sebuah pernyataan.

Anggota-anggota mereka telah melakukan demonstrasi kecil di depan situs-situs Boeing sepanjang masa mogok.

Boeing mengumumkan minggu lalu bahwa akan memangkas 17.000 pekerjaan dalam upaya untuk memperkuat keuangan perusahaan dan mencegah peringkat kreditnya diturunkan ke status "junk bond". Pada pertengahan November, Boeing akan mengirimkan pemberitahuan 60 hari kepada karyawan yang akan di-PHK.

Investor dan regulator telah mengawasi Boeing sejak panel pintu terlepas dari pesawat 737 MAX yang hampir baru di udara pada Januari.

Sumber: Reuters | Editor: Syamsul Azhar

KONTAN.CO.ID -SEATTLE. Pekerja pabrik Boeing kembalimenggelar aksi demonstrasi besar-besaran di Seattle pada hari Selasa (15/10) guna menuntut kesepakatan gaji yang lebih baik.

Aksi ini merupakan upaya pekerja untuk menekan CEO baru Boeing, Kelly Ortberg, yang meminta buruh segera mengakhiri aksi mogok massal. Mogok kerja buruh Boeng telah memasuki bulan kedua, dan semakin menggerus kinerja serta menyebabkan krisis keuangan perusahaan.

Sejak 13 September 2024, sekitar 33.000 anggota serikat pekerja Boeing di pantai barat mogok. Sebagian besar buruh di Washington, telah melakukan mogok, menuntut kenaikan gaji 40% selama empat tahun. Aksi ini telah menghentikan produksi pesawat terlaris Boeing, yaitu 737 MAX, serta 767 dan 777.

Persatuan Internasional Asosiasi Buruh dan Pekerja Aerospace (IAM) dan kepemimpinan Boeing terlibat dalam permainan saling menyalahkan terkait mogok ini. Kedua belah pihak mengajukan dakwaan menuduh pihak lain melakukan praktik perburuhan yang tidak adil selama negosiasi.

Boeing pekan lalu menarik tawarannya yang terbaru, yang meliputi kenaikan gaji 30% selama empat tahun, setelah pembicaraan yang juga dihadiri mediator federal menemui jalan buntu.

Wakil Menteri Tenaga Kerja AS, Julie Su, bertemu dengan Boeing dan IAM di Seattle pada Senin dalam upaya untuk memecah kebuntuan, ini adalah intervensi langsung pertamanya.

Senator Maria Cantwell dan Anggota Kongres Pramila Jayapal, keduanya dari Partai Demokrat di Washington, dijadwalkan untuk berbicara pada demonstrasi pukul 12.00 PT (19.00 GMT), kata IAM.

Demonstrasi ini lebih dari sekadar berkumpul - itu adalah jeritan perang kami kepada perusahaan bahwa kami berdiri teguh," kata IAM dalam sebuah pernyataan.

Anggota-anggota mereka telah melakukan demonstrasi kecil di depan situs-situs Boeing sepanjang masa mogok.

Boeing mengumumkan minggu lalu bahwa akan memangkas 17.000 pekerjaan dalam upaya untuk memperkuat keuangan perusahaan dan mencegah peringkat kreditnya diturunkan ke status "junk bond". Pada pertengahan November, Boeing akan mengirimkan pemberitahuan 60 hari kepada karyawan yang akan di-PHK.

Investor dan regulator telah mengawasi Boeing sejak panel pintu terlepas dari pesawat 737 MAX yang hampir baru di udara pada Januari.

Sumber: Reuters | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -SEOUL. Samsung Electronics dan perwakilan serikat pekerja terbesarnya di Korea Selatan, yang telah melakukan aksi mogok kerja, bertemu pada hari Selasa (23/7).

Sayangnya, pembicaraan berakhir tanpa hasil.

Sejak awal bulan ini, serikat pekerja telah melakukan mogok kerja tanpa batas waktu terkait upah dan tunjangan.

Kesempatan untuk mencapai kesepakatan terlalu jauh, kata Lee Hyun-kuk, wakil presiden Serikat Pekerja Nasional Samsung Electronics yang anggotanya sekitar 30.000 orang mencakup hampir seperempat dari tenaga kerja Samsung di Korea Selatan, dalam siaran langsung YouTube.

Pejabat serikat pekerja meminta, perusahaan untuk membawa tawaran baru ke meja perundingan sebelum 29 Juli dan berencana untuk mengadakan pembicaraan terakhir dengan perusahaan hingga 31 Juli.

Analis mengatakan, mogok kerja yang berkepanjangan oleh personel kunci akan menambah tantangan bagi Samsung, pembuat chip memori terbesar di dunia, yang sedang berjuang menghadapi persaingan di bidang semikonduktor yang digunakan untuk kecerdasan buatan.

Tetapi Samsung mengatakan, mogok kerja tersebut tidak menyebabkan gangguan pada produksi chip.

Bisnis.com, JAKARTA - Aksi mogok kerja yang dilakukan oleh ribuan dokter muda di Korea Selatan, masih berlanjut hingga Juli 2024.

Ribuan dokter di Korsel melakukan mogok kerja karena menolak aturan pemerintah mengenai penambahan kuota pad mahasiswa kedokteran.

Mengutip AFP, Menteri Kesehatan Cho Kyoo-hong mengatakan bahwa pihaknya kini mencabut semua hukuman terhadap dokter yang mogok kerja.

"Mempertimbangkan situasi lapangan dan tuntutan dari bidang medis, pemerintah telah memutuskan untuk tidak mengambil tindakan administratif terhadap semua dokter peserta pelatihan, terlepas dari apakah mereka kembali bekerja atau tidak," kata Menteri Cho Kyoo-hong, dikutip dari AFP, Senin (8/7/24).

Mendadak mogok kerja, lantas berapa gaji dokter di Korea Selatan?

Besaran Gaji Dokter di Korea Selatan

Diketahui, Korea Selatan menjadi salah satu negara yang berani memberikan gaji tinggi untuk para dokternya.

Mengutip Korea Herald, besarnya gaji dokter di Korsel didasari karena rendahnya jumlah dokter.

Menurut laporan dari statistic Kesehatan negara anggota Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD), gaji dokter spesialis di Korsel mencapai US$192.749 atau sekitar Rp3,03 miliar per tahun (2020).

Sedangkan gaji dokter umum di Korsel bisa mendapat gaji tahunan sebesar US$298.800 atau sekitar Rp4,6 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA - Setidaknya hamper 9.000 dokter muda di Korea Selatan (Korsel) melakukan aksi mogok kerja sejak Februari 2024.

Para dokter tersebut masih belum mau masuk kerja hingga membuat kelimpungan rumah sakit (RS) hingga saat ini.

Aksi mogok kerja tersebut dilakukan oleh para dokter muda karena memprotes kebijakan pemerintah.

Berikut ini 4 fakta aksi mogok kerja yang dilakukan ribuan dokter di Korsel:

Alasan Mogok Kerja

Adapun alasan Utama aksi mogok kerja yang dilakukan oleh ribuan dokter itu yakni menyangkut kebijakan pemerintah untuk menaikkan kuota mahasiswa kedokteran.

Pemerintah memutuskan untuk menambah kuota mahasiswa fakultas kedokteran sebanyak 2.000 kursi mulai 2025.

Langkah menambahan kuota tersebut dilakukan sebagai respons terhadap fenomena kekurangan dokter yang terjadi di Korea Selatan.

Sayangnya, asosiasi dokter di Korea Selatan mengatakan bahwa penambahan kuota tersebut justru hanya akan menambah beban negara.

Mereka berpendapat, kenaikan kuota diprediksi akan membahayakan kualitas pendidikan dan layanan kedokteran.

Pemerintah Cabut Hukuman

Pada Maret 2024, pemerintah Korsel telah mengambil Langkah hukum untuk memberikan sanksi terhadap ribuan dokter yang melakukan mogok kerja.

Pihak pemerintah mulai menangguhkan izin medis ribuan dokter yang masih melakukan mogok kerja meski sudah diberi tenggat waktu.

Melansir dari VOA, Menteri Kesehatan Park Min-soo mengatakan bahwa para pejabat telah dikirim ke sejumlah RS untuk menangguhkan izin dokter yang mogok kerja.

Setidaknya para dokter yang mogok akan ditangguhkan izinnya hingga 3 bulan lamanya.

Namun pada awal Juli ini, Menteri Kesehatan Cho Kyoo-hong mengatakan bahwa pihaknya mencabut semua hukuman terhadap dokter yang mogok kerja.

"Mempertimbangkan situasi lapangan dan tuntutan dari bidang medis, pemerintah telah memutuskan untuk tidak mengambil tindakan administratif terhadap semua dokter peserta pelatihan, terlepas dari apakah mereka kembali bekerja atau tidak," kata Menteri Cho Kyoo-hong, dikutip dari AFP, Senin (8/7/24).

Mogok Kerja Berlanjut hingga Juli 2024

Mogok Kerja Berlanjut hingga Juli 2024

Hingga saat ini, setidaknya sudah hampir 12.000 dokter melakukan mogok kerja. Aksi mogok kerja tersebut terus belanjut hingga Juli 2024.

Mengutip AFP, ada sekitar 260-an dokter yang sudah mulai kembali bekerja. Namun masih ada ribuan yang menolak untuk menjalankan tugasnya.

Kelompok Advokasi Pasien Unjuk Rasa

Masih berlanjutnya aksi mogok kerja yang dilakukan oleh ribuan dokter membuat kelompok advokasi pasien melakukan unjuk rasa.

Setidaknya anggota dari 90 kelompok advokasi pasien meminta para dokter untuk kembali bekerja karena situasi kesehatan mulai genting.

"Dalam situasi apa pun, layanan medis untuk pasien tidak boleh dihentikan, dan tidak boleh ada indikasi bahwa layanan tersebut dapat dihentikan sehingga menimbulkan kecemasan,” kata kelompok tersebut dalam pernyataan bersama, seperti yang dikutip dari Yonhap.

Sejalan dengan itu, para anggota asosiasi juga mengatakan bahwa mogok kerja tersebut telah menyebabkan gangguan besar di sejumlah RS hingga membuat pembatalan dan penundaan operasi terhadap pasien.

“Pasien dan keluarga mereka, serta masyarakat, mengalami kemarahan, kecemasan dan kelelahan di tengah konflik antara pemerintah yang tidak bertanggung jawab dan dokter peserta pelatihan serta profesor kedokteran yang ceroboh,” kata seorang anggota kelompok.